Ditemukan 574 data
542 — 1338
,MHA. Haryo Wibowo.SHShinta Purwitasari, SH, STAdvokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat OTTO HASIBUAN &ASSOCIATES, alamat Komplek Duta Merlin Blok B30, JI. Gajah Mada No.35Jakarta Pusat, dalam hal ini baik bersamasama maupun sendirisendiri bertindakONO FY DN = selaku kuasa dari:DAUD SALIM (d/h Liem Sin Thang)beralamat di Jl.
69 — 14
BogorBarat Kota Bogor; 220 0 20 22 noooIslam; === === = == 222292 22 222 n nooo: Supriyadi Alias Adi Bin (Alm) Subiyani ; ERGO ee ec rT20 tahun 13 JaNUAM 1992 jonnsxncenccennsmennsmnnesemnnmnnni= LeaKIlaKkl; mn am nnn rninS MHA S15 mmm mmm nnn nnn: Bojong Neros Rt. 05 Rw. 13 Kel. Paledang Kec.
92 — 14
Sinar Dinamika Kapuas masuk ke wilayah DesaSolam Raya, kemudian bagi masyarakat yang berminat menjadi petanipeserta dapat memperoleh kapling sawit seluas 2 MHa/KK harusmenyerahkan sertifikat tanah eks Transmigrasi sebanyak 2 (dua) pernilkepada PT.
14 — 0
Menyatakan sebagai hukum harta harta berupa;4.1.Sebidang tanah sawah , Seluas + 1853 M terletakdi Desa Pondok Joyo, Kecamatan Semboro, KabupatenJember, dengan batas batas sebagai berikutUtara : Sawah Abdul Wahid.Timur : Sungai.Selatan : Sawah Abdul Wahid.Barat : Sawah Solehan/Mahrus.4.2 Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumahyang berdiri atasnya dengan ukuran rumah Panjang 9m dan lebar 5 m seluas + 45 m2, luas tanah + 480 mHa, terletak di Desa Rowotengah, KecamatanSumberbaru, Kabupaten Jember
457 — 201
PLN (Persero) Pusat, tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah melakukanpendalam terhadap Laporan Hasil Audit (HA) dan menyampaikan MemorandumHasil Audit (MHA) dengan surat Nomor : 0303/SPI.03.02/DIRUT/2017Rtertanggal 22 Juni 2017 yang intinya memerintahkan Penggugat untukmelakukan tindakan atas perbuatan Tergugat.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah merugikan serta merusak citraPT.PLN (Persero) dan Tergugat telah melanggar dari Lampiran Perjanjian KerjaBersama (PKB) ) antara PT.PLN (Persero
87 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan surat kuasa No:O73/MHA/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 (surat pemblokiran Nomor062/MH/V/2008 tanggal 12 Mei 2008):Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapat dilinat yang berhubungandengan pemblokiran sertifikat atas nama H.
29 — 8
Pasar Atas Bangko Rt.14/07 No.59 MeranginJambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 07/Pid/MHA/III/2016tertanggal 24 Maret 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bangko dengan Register Nomor : 03/S.Kh/PID/III/2016/PN.Bko tertanggal24 Maret 2016.PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelah membaca:Setelah mendengarketeranganPenetapan Ketua Pengadilan Negeri25/Pid.Sus/2016/18 Maret 2016Bangko NomorPN.Bko tanggaltentang penunjukan Majelis Hakim ;Penetapan Majelis Hakim Nomor :
154 — 131
MHA. PENDAHULUANAhli diminta memberikan pendapat hukum mengenai PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: No. 161 K/Pid.Sus/2012, tanggal 10 April 2012 yang amar putusannyadikutip : MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dan PEMOHON Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOBO DI MALUKUtersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 62/Pid.B/201 1/PN.AB. tanggal 25 Oktober 2011;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.
Leindriza, S.H.
Terdakwa:
Anggi Roy Bin Dedi Herulan
87 — 26
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Halik Alnemeri, S.HAdvokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor M.Halik Alnemeri, S.H &Rekan yang beralamat di Jalan Prof.H Yamin, S.H No.59 RT.014 RW 007Lingkungan Sungai Belisin Kelurahan Pasar Atas Bangko KecamatanBangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasakhusus No: 013/PID.B/MHA/VII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, yang telahHalaman
Julius Anthony, SH
Terdakwa:
Rubi Abdul Mugni alias Rubi
46 — 14
,MHA 1(satu) buah gelang emas dan 1(satu) pasang antinganting berlian miliksaksi Dessi Nur Hasana adalah untuk memenuhi kenbutuhan terdakwa sehariHalaman 4 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Ginhari.
MUSU BIN H.SALE
Tergugat:
1.SUPU BIN BOGE
2.ZAINUDDIN DODANG S.Sos MM BiN DODANG
3.JUMALANG BIN BONRO
97 — 42
Hal itu harus diakui oleh siapapuntermasuk Lembaga Peradilan Umum demi untuk menjaga Marwah daneksistensi Hukum Adat.Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (d) PERDAKABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 9 TAHUN 2015 Tentang Pengukuhan,Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat AmmatoaKajang.Yang berbunyi Dalam Kedudukan sebagai subjek hukum, Masyarakat HukumAdat (MHA) Ammatoa Kajang berhak untuk : (d).
NI Made N Lumisensi, SH.Mhum
Terdakwa:
Fatah Hidayat
38 — 30
,MHA. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2021/PN Dps
206 — 527
Hukum Adat yang selanjutnya disingkatMHA adalah Masyarakat yang memiliki karakteristik knas,hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukumadatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/ataukesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuatdengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistemnilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentusecara turun temurun.Bahwa dari Pengertian diatas dapat diketahui bahwa Masyarakat Hukum Adat(MHA
dimanfaatkan dan dilestarikan secara turuntemurun dansecara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupmasyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari lelu hurmereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayatatau hutan adat.Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayahmasyarakat hukum adat.Bahwa dari semua pengertian diatas dapat diketahui bahwa eksistensiMasyarakat Hukum Adat tetap diakui oleh Negara dan diatur dalam PeraturanPerundangUndangan yang berlaku, dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat(MHA
Penetapan Hutan Adat Di Wilayah MasyarakatHukum Adat Kabupaten Katingan sebagai berikut :Pasal 7(1) Pemerintah Daerah menetapkan hutan adat melalui Peraturan Daerahapabila berada di dalam kawasan hutan, apabila berada di luar kawasanhutan (APL) melalui Keputusan Bupati.(2) Penetapan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhikriteria paling sedikit 2 (dua) dari 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5.Pasal 8(1) Dalam rangka penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat(MHA
), Bupati membentuk Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.(2) Unsur panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:1.
141 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACHMAD SUJUDI,MHA, tertanda ABDURRAHMAN WAHIDselaku Presiden Republik Indonesia dan disalin sesuai aslinya oleh SUWARNOHADIWIDODO, SH selaku Kepala Biro Personil Sekretariat Kabinet RI ;BB. 171 : 1 (satu) lembar Fotocopi dilegalisir PETIKAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 perihalpengangkatan Sdr.drACHMAD SUJUDI,MPH sebagai Menteri Kesehatan danKesejahteraan Sosial dalam Kabinet periode tahun 19992004, tertandaABDURRAHMAN WAHID selaku Presiden Republik
ATENG HERMAWAN selaku Penerima dan IWAN RIDWAN,SE selakuPengirim ;BB. 170 : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir PETIKAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 perihalpengangkatan Sdr.drACHMAD SUJUDI,MHA sebagai Menteri Kesehatandalam Kabinet periode tahun 19992004, tertanda ABDURRAHMAN WAHIDselaku Presiden Republik Indonesia dan disahkan oleh ERMANRAJAGUKGUK selaku Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia besertadengan 4 (empat) lembar Fotocopi dilegalisir
SALINAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 perihalpembentukan Kabinet periode tahun 19992004 dengan bidang tugas MenteriNegara dengan sebutan Menteri Kesehatan,Sdr.dr.ACHMAD SUJUDI,MHA,tertanda ABDURRAHMAN WAHID selaku Presiden Republik Indonesia dandisalin sesuai aslinya oleh SUWARNO HADIWIDODO, SH selaku Kepala BiroPersonil Sekretariat Kabinet RI ;BB. 171 : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir PETIKAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 234
(sepuluh riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jakarta No. 05/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 08 Juli 2010 yang amarlengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor : 29/PID.B/PTK/2009/PN.JKT.PST. tanggal 23 April 2010yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa drACHMAD SUJUDI, MHA
SALINAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 perihalpembentukan Kabinet periode tahun 19992004 dengan bidang tugas MenteriNegara dengan sebutan Menteri Kesehatan,Sdr.dr.ACHMAD SUJUDI,MHA,tertanda ABDURRAHMAN WAHID selaku Presiden Republik Indonesia dandisalin sesuai aslinya oleh SUWARNO HADIWIDODO, SH selaku Kepala BiroPersonil Sekretariat Kabinet RI ;BB. 171 : 1 (satu) lembar Fotocopi dilegalisir PETIKAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 234
1.Kusmana
2.Bani Istanto
3.Nanang Sulaeman
4.Faruk
5.Ahmad Saiful Roni
6.Muhamad Ridwansyah
7.Joko Siswanto
8.Achmad Sofian
9.Lazib
10.Sugito
Tergugat:
1.M Said Zakaria
2.ZALDY SOFYAN,SH
3.Direktur Utama Pengembang Pembangunan Rumah Green Citayam City PT. Tjitajam
4.Eko Supriyadi Kepala Desa Ragajaya
5.Ajaji Azis
6.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
7.Walikota Madya Depok
8.Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Cibinong
9.Bupati Kabupaten Bogor
10.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
11.CAMAT BOJONG GEDE
12.CAMAT CIPAYUNG
13.Rotendi
121 — 98
., MHa = YANG MULIA HAKIM AGUNG DALAM aan > PUTUSANNYA MENYATAKAN MENOLAKmar Putussn a UPAYA HUKUM KASASI YANGDIAJUKAN OLEH PT. BAHANA WIRYA Tanggal Kirim Ke Pengadilan PengajuRAYA mah a. detail php iBe417221722c60e30323132tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap(inkracht van gewijsde);KETERANGAN : BAHWA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO: 2665K/PDT/2020 TERTANGGAL 19 OKTOBER 2020 DALAM AMARPUTUSANNYA MENYATAKAN MENOLAK UPAYA HUKUM KASASIYANG DIAJUKAN OLEH PT.
20 — 13
Nikmah,MHA Plesk Fee nm. rN Ann ANa Flaw Tee Tae Me ARN ANN AN C mo . qf FARA An Jumlanh...... ee Rp. 451.000,00(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
Arsid S
Tergugat:
1.I WAYAN MERTHA
2.Ir FRANSISCUS YUWONO
3.YULIANI UTOMO
4.ALBERTO HANNY YUWONO
5.Michael Yuwono
6.Direktur PT Toloan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu
Intervensi:
1.DJAMRAN LASAMA
2.DAMBIASA SIRAGAU
3.LISMAN LAMBAKARA
95 — 27
Putusan MK Nomor 35/PUUX/2012 atas uji materi UU No. 41/2009tentang KehutananKeluarnya Putusan MK Nomor 35/PUUX/2012 atas uji materi UU No.41/2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bhw Hutanadat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat,memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifanlokal dan hak MHA.
Ada berbagai permasalahan yang menghambatpenerapan keputusan di atas, antara lain ketidak tersediaan data dasarkeberadaan MHA dan kearifan lokal.Permendagri no 52 tahun 2014 dalam merespon pasal 18B ayatt 2 UUDseperti pada point 2 diatas tentang pengakuan dan perlindunganmasyarakat hukum adat pasal 4 permendagri tersebut telah mengaturtahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adatsehingga bisa memperoleh kepastian hukum atas hakhak tradisionalnya.10.Bahwa pada tahun 1988 pemerintah
84 — 79
ABDUL HAKIM, SH, MHA tanggal 27 JuliBahwa Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yakni masingmasingKecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Bulukumpa, KecamatanGantarang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Kindang,Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Ujung Bulu, dan Kecamatan Ujung Loe., denganjumlah penduduk 435.035 Jiwa;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNo. 1 Tahun
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
GPL merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, hingga saat ini,perambahan hutan sudah jauh melewatibatasbatas yang telahdiberikanizinlokasi, bahkan beberapa sisi telah merampas hakMasyarakat Hukum Adat (MHA) dalam melakukan pencaharian nafkah yangtelah berlangsung selama berpuluhpuluh tahun;Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan surat Keputusan BupatiBangka Nomor : 188.45/263/II/2013 tanggal 8 April 2013 TentangPemberian Izin Lokasi kepada PT.
282 — 80
., MHA., MBA, FICS (orth) dan Dr.Setyagung Budi Santosa, SpBO ;Menimbang, bahwa isi daripada gugatan Penggugat Konvensipada dasarnya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yangtelah dilakukan oleh Tergugat Direktur RS Santosa Bandung,Tergugat Il DR. Widya Arsa Sp.OT dan Tergugat Ill.