Pemohon ( Penggugat / Pembanding) dikualifikasi sebagai perbuatan wanperetasi bukan perbuatan melawan hukum.Halaman 5 dari 9 hal putusan NO 4/Pdt.G/2016/PT.BG1Bahwa walaupun peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/ 2012mengatur jangka waktu untuk pendaftaran jaminan fiducia namun pendaftarantersebut telah serta merta mengakibatkan sertifikat fiducia menjadi batal ataudalam kualifikasi perbuatan melawan hukum akan tetapi Pemohon (Penggugat/Pembanding) tidak pernah membuktikan bahwa Termohon mendapat sangsi

orang yang digugat.Kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan danditimbang satusatu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersamasamadengan pokok perkara, hal ini dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa kata " harus " dalam rumusan Pasal 136 HIR adalahdalam konteks eksepsi non kompetensi mengadili, berarti untuk eksepsi nonkompetensi mengadili harus diajukan ditimbang dan diputuskan bersamasamadengan pokok perkara, tetapi keharusan ini tidaklah disertai dengan sangsi

Bahwa SP 1 dan pemotongan upah sehari diberikan dengan alasan lisan,yakni:1) Akibat mogok kerja tidak sah disertai dengan cedera janji2) Adanya surat edaran bupati Bekasi 560/SE59/DISNAKER/X1/2015 terkaitmogok nasional.3) Pemberian SP diberikan juga pekerja nonserikat yang ikut mogok4) Ada anggota serikat yang tidak dikenakan sangsi karena tidak mengikuti aks!mogok.5) Mogok dilakukan bertepatan dengan kegiatan produksi ekspor ke Myanmarsehingga menyebabkan kerugian.5.

Bahwa baik pemberian alasan tertulis dan lisan bertentangan dengankenyataan yang terjadi di lapangan, antara lain:a) Peraturan Perusahaan pasal 33 ayat 9 butir c menekankan ketidakhadiransedangkan faktanya para penggugat tetap hadir dan melakukan absensi padatanggal 24 November 2015.b) Sangsi pada surat edaran bupati tersebut tidak ada memuat tentangpemberian Surat Peringatan terkait mengikuti aksi mogok nasional 24November 2015.

Pemberian sangsi maksimum pada SE bupati tersebutadalah pemotongan upah pada hari mogok.c) Pemberian SP 1 begitu diskriminatif karena tidak diberikan kepada pekerjanonserikat yang mengikuti aksi mogok nasional, bahkan upahnya pun tidakdipotong.d) Tidak ada anggota serikat yang tidak ikut mogok selain sekuriti dan yang tidakmasuk.e) Tidak ada kegiatan produksi ekspor pada hari selasa tanggal 24 November2015 dan juga pada minggu tersebut.6.

bahwa benar saksi mendapat surat dari Bupati Bekasi yang isinya agarperusahaan dan buruh ada keharmonisan dan kalau buruh mogok upah tidakdibayar ;bahwa benar saksi tahu surat bukti T6.C, saksi sudah terima surat itu ;bahwa benar yang 38 orang Para Penggugat ini mogok, mereka tidak bekerjasama sekali ;bahwa sikap perusahaan terhadap pekerja yang mogok, saksi mendatangimereka yang mogok agar bekerja kembali dan kalau ikut mogok nasional saksimemberikan waktu 2 jam saja,dan bekerja kembali ;bahwa sangsi

Rainy Tierlin, sebelummereka di PHK sekitar bulan Februari, dan ketika peminjaman adapersetujuannya dari kedua belah pihak dengan bunga 20% dalam jangkawaktu bulan ;Bahwa benar saksi telah meminjam sudah lima kali ;Bahwa awalnya peminjaman saksi tidak keberatan akan tetapi kalau paspembayaran sedang tidak ada uang baru keberatan ;Bahwa benar ada serikat Pekerja yang diketuai oleh Pak Martinus ;Bahwa setahu saksi dalam Pasal 160 karyawan yang melakukan renternirakan dikenakan sangsi yaitu PHK tanpa

Saksi SUNARNI ;Bahwa saksi adalah Karyawan PT.Citra Abadi Sejati di bagian kualitikontrol ;Bahwa saksi kenal degan para Penggugat karena samasama bekerja di PT.Citra Abadi Sejati tapi beda bagian ;Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan perusahaan ada masalahmengenai renternir ;Bahwa saksi tahu adanya renternir diPerusahaan karena saksi juga pernahmeminjam uang dan kena SP 2 juga ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sangsi dari Perusahaan karena saksitidak tahu aturannya ;Bahwa saksi sebagai anggota

(dua jutarupiah ) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;Menimbang, bahwa pihak terdakwa setelah pula menyatakanbanding atas putusan yang sama dan selanjutnya melalui memoribandingnya menyampaikan alasan dan keberatannya atas putusan majelisHakim tingkat pertama tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwahukuman majelis hakim tingkat pertama terhadap dirinya didasarkantidak adil karena sesuai keterangan saksi ahli BENI MAPANTA:ST,bahwa sangsi bagi pelanggaran usaha pertamgnan yang sudah memilikiizin pertambangan

pembuktian yang sempurna dan cukup,sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopiKartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sekarbela, sehinggabukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapatditerima;Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi SuratPernyataan bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan mengenai Siap menerima sangsi

Nasruddin Hasibuan(SaksiIIl) ada sambil mengambil dan langsung menyerahkan uangtersebut.10.11.12.13.14.15.17Bahwa setelah uang Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bapakgak usah sangsi, duit bapak kembali kalau si habib tidak lulus, itujanji saya lalu Sdr. H.

dijawaboleh Terdakwa iya pak Azan, belum ada rejekinya, tapi pak Azantidak usah sangsi, kalau uang yang Rp.110.000.000, (seratussepuluh juta rupiah) saya kembalikan semua sama bapaknya sihabib dijawab oleh Saksi oya syukurlah kalau begitu, terus biayaadik kita selama disana gimana pak? dijawab oleh Terdakwa itutidak usah dihitung, biaya operasional kantor saya buat kesitu,kasian adik itu sudah kalah, jangan lagi ditambahin pikirannyadijawab oleh Saksi lalu bisa gak saya ngomong sama adik itu?

dijawab oleh Terdakwa tidak usah sangsi sama uangitu, Kasihlan waktu saya selama 1 (satu) minggu.Menimbang16.17.18.19.20.21.22.18Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul07.00 WIB diajak oleh Sdr. Anmad Husein Hasibuan (SaksiIl), Sdr.Darwin Hasibuan dan Sdr. Yusuf Hasibuan menemui Terdakwa diBanda Aceh untuk mengambil uang yang telah dijanjikan olehTerdakwa kepada Sdr.

H.Nasruddin Hasibuan (SaksiIll) sejumlah Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) mengatakan bapak gak usah sangsi, duit bapak kembalikalau si Habib tidak lulus, itu janji saya lalu Sdr. H. NasruddinHasibuan (SaksillIl) mengatakan Alhamdulillah terima kasih nak,masih mau menolong adik mu ini setelah itu Terdakwa mengatakanadik ini saya bawa cepat ke Aceh untuk saya bina dan sayamasukkan kursus agar lebin mudah masuk dijawab oleh Sadr.

(tiga puluhjuta rupiah) mengatakan bapak gak usah sangsi, duit bapak kembalikalau si Habib tidak lulus, itu janji saya lalu Sdr. H. NasruddinHasibuan (Saksilll) mengatakan Alhamdulillah terima kasih nak,masih mau menolong adik mu ini setelah itu Terdakwa mengatakanadik ini saya bawa cepat ke Aceh untuk saya bina dan sayamasukkan kursus agar lebih mudah masuk dijawab oleh Sadr.

Menyatakan Pihak TERGUGAT dikenakan sangsi administrasi sesuai UndangUndang Republik Indonesia No.8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 60ayat 2 Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).4. Menyatakan Pihak TERGUGAT untuk menerima Pelunasan sebesar Rp25.000.000,(Dua puluh lima juta rupiah)5.

DILARANG MEMASUKI TANAH INI TANPA IJINPEMILIK DAN BARANG SIAPA MEMASUKI TANPA IJIN DAPAT DIKENAKAN SANGSI HUKUMPIDANA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 167 KUHPIDANA JO PASAL 385KUHPIDANA 13.Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mempunyai alas hak apapun atas obyeksengketa, maka jelaslah bahwa perbuatan Tergugat memasang PapanTanda Hak Milik atas nama dirinya di atas obyek sengketa adalah perbuatanmelawan hukum, yang dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;14.Bahwa tergugat harus dihukum untuk segera mencabut

DILARANG MEMASUKI TANAH INI TANPA IJINPEMILIK DAN BARANG SIAPA MEMASUKI TANPA IJIN DAPAT DIKENAKAN SANGSI HUKUMPIDANA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 167 KUHPIDANA JO PASAL 385KUHPIDANA 4.Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan Tergugatyang menyangkut obyek sengketa, dalam bentuk dan dengan cara maupunalasan apapun;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa Penggugat dan para ahli waris Lie Njioek Hiong adalahsah sebagai satusatunya pihak yang berhak

Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemasangan Papan Namadiatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan Tanah ini milik USMAN BINIDRIS SHM 6287 seluas : 9430 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUNPontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor :01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapatdikenakan sangsi Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 167 KUHPidanajo pasal 385 KUHPidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;6.

Bahwa SP 1 dan pemotongan upah sehari diberikan dengan alasan lisan,yakni:1) Akibat mogok kerja tidak sah disertai dengan cedera janji;2) Adanya surat edaran bupati Bekasi 560/SE59/DISNAKER/XI/2015 terkaitmogok nasional;3) Pemberian SP diberikan juga pekerja nonserikat yang ikut mogok;4) Ada anggota serikat yang tidak dikenakan sangsi karena tidak mengikutiaksi mogok;5) Mogok dilakukan bertepatan dengan kegiatan produksi ekspor keMyanmar sehingga menyebabkan kerugian;Halaman 6 dari 33 hal.Put.

Bahwa baik pemberian alasan tertulis dan lisan bertentangan dengankenyataan yang terjadi di lapangan, antara lain:a) Peraturan Perusahaan Pasal 33 ayat 9 butir c menekankanketidakhadiran sedangkan faktanya Para Penggugat tetap hadir danmelakukan absensi pada tanggal 24 November 2015;b) Sangsi pada Surat Edaran Bupati tersebut tidak ada memuat tentangpemberian Surat Peringatan terkait mengikuti Aksi Mogok Nasional 24November 2015.

Pemberian sangsi maksimum pada SE Bupati tersebutadalah pemotongan upah pada hari mogok;c) Pemberian SP 1 begitu diskriminatif karena tidak diberikan kepada pekerjanonserikat yang mengikuti aksi mogok nasional, bahkan upahnya puntidak dipotong;d) Tidak ada anggota serikat yang tidak ikut mogok selain sekuriti dan yangtidak masuk;e) Tidak ada kegiatan produksi ekspor pada hari Selasa tanggal 24November 2015 dan juga pada Minggu tersebut;6.

No. 50 PK/TUN/2005Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor : 466/148/322/X/PHK/42000 tanggal 12 April 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)antara Penggugat dengan saudara Slamet Widodo dan kawankawan (24 orangyang tersebut dalam surat gugatan) ;Bahwa pada tanggal 8, 9 dan 10 Nopember 1999 telah terjadi unjuk rasamenuntut agar Manager Produksi (Saudara Jumeri dan Beni) untuk diberhentikansesuai dengan sangsi yang

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terouka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetapmelakukannya, karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsubirahinya.15.

Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahuidan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalahmerupakan perobuatan yang melanggar hukum dan terhadapMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang20pelakunya dapat dikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwatetap melakukannya, karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsubirahinya.15.

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terouka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetapmelakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan padadiri Terdakwa.2.

Bahwa sekalipun Tergugat melanggar ketentuan pasal 44 tipe A 21 namunberkenaan dengan PHK yang dilakukan Penggugat melanggar ketentuanPasal 161 beserta penjelasanya UndangUndang No 13 Tahun 2003 yangmengaharuskan terlebih dahulu dilakukan Surat Peringatan , terhadapketentuan pasal 44 tipe A 21 sepanjang menyangkut sangsi PemutusanHubungan Kerja tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo karenasesual Pasal 124 UndangUndang No 13 Tahun 2003 ketentuan PKB yangbertentangan dengan peraturan perunganundangan

Penggugat telah berupaya menjemput Tergugat keSurabaya pada bulan Maret 2013 yang lalu, namun Tergugat tidak mauberkumpul lagi dengan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugathanya bertemu semalam saja, yang kemudian Penggugat pulang lagi keBawean;Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan antara Penggugat danTergugat dengan menemui langsung Tergugat dan keluarganya diSurabaya, namun demikian tidak berhasil sematamata karena Tergugatsudah tidak ada iktikat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;Bahwa sangsi

dipersidangan ternyata dari sejak dibukanya kelas jauh di Kendalpada tahun 2000 memang tidak ada izinnya baik dari KopertisWilayah VI Jawa Tengah maupun Dirjen Dikti Depdiknas, maka jelasterbukti melanggar Surat Edaran Dirjen Dikti DepartemenPendidikan Nasional RI No.2630 / D / T / 2000, tanggal 22September 2000, tentang larangan kelas jauh, yang dilanjutkandengan Surat Edaran Dirjen Dikti Departemen Pendidikan NasionalRI No.2814/D/T / 2004, tanggal 22 Juni 2004, tentang peringatanmengenai kelas jauh, dan sangsi

MUSTAFID,M.Eng.PHD, dari Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah diSemarang, yang samasama menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa tidak ada sangsi lain yang dapat dikenakanselain sangsi administratif kepada perguruan tinggi yang melanggarsurat Dirjen Dikti Depdiknas RI tersebut (putusan hal.85 alinea 5) ;Bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata ParaTerdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan = yaknimenyelenggaraan pendidikan kelas jauh S.1 dan S.2 di Kendal yangmengastanamakan

warna dimasyarakat Adat, mengharuskan dan/ ataumewajibkan dilakukan upacara keagamaan ( menurut Adat dan Agama :Skala dan Niskala ), sebagaimana orang dan/ atau keluarga yangdihormati, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan terhinadan/ atau mengotori ( istilan adat : NGELETEHIN ) kepada PenggugatRekonpensi dan Keluarga Besar Penggugat Rekonpensi,maka kepadaHalaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN MtrTergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar hukuman, sangsi

Rekonvensiadalah sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensihendaknya dimasukan pula dalam Gugatan Rekonvensi ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajarigugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang padapokoknya menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan didalam gugatanHalaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN MtrRekonvensi adalah menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patutmembayar sangsi

Surat Pernyataan Termhon siap menerima sangsi kepegawaiansehubungan belum turunnya surat Ketarangan ijin perceraian dari Bupati,yang telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (buktiP.3);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon jugamenghadirkan saksi masing masing bernama :Hal. 4 dari 11 hal. Pts. No. 0038/Pat.G/2015/PA. Bla.1.

diurungkan oleh Penggugatkarena Tergugat meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan danberjanji tidak akan mengulanginya lagi , Penggugat berharap rumahtangganya akan kembali utuh dan bahagia sebagaimana yangdiamanatkan oleh Lembaga Perkawinan membentuk keluarga yangsakinah;e Bahwa dengan adanya perilaku tergugat yang memunyai wil teman satukantornya, maka Penggugat pernah melaporkan hal tersebut kepadapimpinannya yaitu kantor imigrasi jember, namun sampai dengan saat initidak ada tanggapan dan atau sangsi

Dan setelah kejadian dan peristiwa tersebut di atas maka Pemohon memberikan sertamenjatuhkan sangsi berupa talak 1, talak 2 dantalak 3 kepadaTermohon, dan haltersebut di terima sebagai konsekuensi Termohon akibat dari perbuatan tidak patuhsebagai seorang Istri, hal tersebut telah dilakukan Pemohon pada 20105. Bahwa setelah sekitar lebih dari 1 tahun setelah Pemohon menjatuhkan talak 3,padalebaran 2010, Termohon sudah mempunyai suami lagi.6.

patut, olehkarenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihakyang berperkara dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukunkembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kKemudian dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon ;Bahwa Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa menyampaikan SuratPernyataan tertanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya siap bertanggungjawab atas segala sangsi