195/Pdt.P/2020/PA.Ab

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2020/PA.AbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukanoleh:Pemohon , TTL Pelauw 18 September 1967, Umur 53 Tahun, AgamaIslam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Ada, AlamatDesa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, KabupatenMaluku Tengah, sebagai Pemohon Pemohon Il, TTL Pelauw

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di DesaPelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, padatanggal 10 Mei 1992:Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Ab2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah Lahir 5 Orang Anakmasingmasing bernama ;1. Anak I:2. Anak II:3. Anak III;4. Anak IV;5. Anak V:Dan anakanak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan Permohonan Isbat Nikah ini:3.

Anak IV;Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Ab5.

Anak II:Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Ab3. Anak III;4. Anak IV;5. Anak VMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut terbukti diperolehfakta hukum sebagai berikut: Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974jo.

,MH.Panitera Pengganti,TtdArifa Latuconsina, S.AgHalaman 8 dari 9 putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.AbPerincian biaya :1. Pendaftaran Rp30.000,002. Proses Rp50.000,003. Panggilan Rp200.000,004 PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat Rp.20.000,005. Redaksi Rp10.000,006. Meterai Rp6.000,00Jumlah ~Rp316.000,00( tiga ratus enam belas ribu rupiah )Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Ab

195/Pdt.G/2018/PA.Batg

No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.

No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.es, Kabupaten Bantaeng.

No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.Kompilasi Hukum Islam.

195/Pdt.P/2018/PN Bla

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2018/PN.BlaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara Perdata pada peradilantingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungandengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon :DHANIA JAYANTIKA SUPARNO, Lahir di Blora, Tanggal 11 Juni 1989,Agama Islam, Pekerjaan Dokter, beralamat di Lingkungan Kidangan RT4/RW 6 Kelurahan/Desa Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora,selanjutnya disebut sebagai Pemohon :Pengadilan

Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor195/Pdt.P/2018/PN.Bla. tanggal 01 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Hakimmengadili perkara permohonan tersebut ;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor :195/Pdt.P/2018/PN.Bla. tanggal 01 Oktober 2018, tentang Penetapan harisidang ;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan ;Telah membaca surat permohonan dari Pemohon

tertanggal 30 September2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 30September 2018 dibawah register Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Bla yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut :Bahwa Pemohon mempunyai anak Perempuan bernama : MYRIA NUSAYBAHAITUARAUW lahir di Bojonegoro tanggal 11 Juni 2018 ;Bahwa, anak Pemohon mempunyai Kutipan Akte kelahiran Nomor331608.510618.0001 tercatat bernama : MYRIA NUSAYBAH AITUARAUWlahir di BLORA, tanggal sebelas Juni dua ribu delapan belas

Fotocopy SURAT KETERANGAN PENGANTAR Nomor : 146/878/2018,selanjutnya diberi tanda P5 ;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang berupa foto copy tersebut telahdiberi meterai Secukupnya dan telah dicocokkan sesuai denga aslinya ;Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN BlaMenimbang, bahwa selain buktibukti Surat tersebut diatas, Pemohon jugatelah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya masingmasing menerangkan sebagai berikut :1.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN Bla2. Menetapkan sah menurut hukum, Pemohon untuk merubah tempat kelahirananaknya yang bernama MYRIA NUSAYBAH AITUARAUW dalam Kutipan AktaKelahiran Nomor 3316LU050720180004 semula tercatat .....bahwa diBLORA menjadi ...... bahwa di BOJONEGORO? ;3.

195/Pdt.G/2021/PA.Pare

No.195/Pdt.G/2021/PA.PareTelah mendengar keterangan Penggugat;Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 24Mei 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pareparepada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PAPare. dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :1.

No.195/Pdt.G/2021/PA.PareBerdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat)terhadap Penggugat (Penggugat);3.

No.195/Pdt.G/2021/PA.PareFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBacukiki, xxxx XXxXxxxxx, Nomor 0664/039/IX/2014, Tanggal 23September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh MajelisHakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

No.195/Pdt.G/2021/PA.PareMENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap dipersidangan, tidak hadir,2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGATterhadap Penggugat, PENGGUGAT;4.

No.195/Pdt.G/2021/PA.PareA. Napi, S.Ag.Perincian Biaya :G1 f oo PoPNBPATKPanggilanMeteraiPBTRp 70.000,00Rp 50.000,00Rp 210 .000,00Rp 10.000,00Rp 70.000,00 Jumlah(empat ratus sepuluh ribu rupliRp 410.000,00ah).Hal. 13 dari 13hal. Put. No.195/Pdt.G/2021/PA.Pare

195/Pdt.G/2019/PA.Mks

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2019/PA.MksawlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Andini Amalia Putri binti Jamaluddin, tempat dan tanggal lahir Makassar,25 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Jalan Tamangapa Raya No. 154, Rt. 004, Rw.003, Kelurahan Bangkala

/Pdt.G/2019/PA.Mks,tanggal 16 Januari 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagaiberikut:Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 195/Pat.G/2019/PA.Mks1.

Penggugat yang dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranPengadilan Agama Makassar Nomor : 195/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal16 Januari 2019 tentang pembebanan biaya perkara kepada DIPAPengadilan Agama Makassar tahun anggaran 2019, oleh karena itupemeriksaan perkara prodeo ini dapat dilanjutkan.Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti berupa:A.

Pasal 19huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasanHalaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 195/Pat.G/2019/PA.Mksatas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis.

Panggilan :Rp 335.000,00Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 195/Pat.G/2019/PA.Mks4. Redaksi :Rp 00,005. Meterai : Rp 6.000,00( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 195/Pat.G/2019/PA.Mks

195/G/2021/PTUN.JKT

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:195/PENDIS/2021/PTUNJKT, tanggal 18 Agustus 2021, tentangPenetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:195/PENMH/2021/PTUNJKT, tanggal 18 Agustus 2021, tentangPenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:195/PENMH/2021/PTUNJKT, tanggal 21 Desember 2021, tentangPergantian Susunan Majelis Hakim;Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara JakartaNomor: 195/PENPPJS/2021/PTUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2021tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 195/PENPP/2021/PTUNJKT,tanggal 19 Agustus 2021, tentang Hari dan Tanggal PemeriksaanPersiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 195/PENHS/2021/PTUNJKT,tanggal 15 September 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangansecara elektronik;Telanh membaca bukti bukti Surat dan saksi yang diajukan oleh ParaPihak yang berperkara di persidangan.

Jatirawamangun, atasnama SUKARNO TAMA dengan Nomor:195/I/HP/T/1/75, pada tanggal 6 November 1975,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahKhusus Ibukota Jakarta dengan Nomor:972/206/I/HP/T/2/1975, tertanggal 27 November1975, (fotokopi dari fotokopi);Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan e court Nomor 195/G/2021/PTUNJKT.5. BuktiP56. Bukti P67. Bukti P78. BuktiP89. BuktiP910. Bukti P 1011.Bukti P 1112. Bukti P 1213.

., M.H.Rincian Biaya Perkara Nomor: 195/G/2021/PTUNJKT: Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, Biaya ATK Perkara :Rp. 125.000, Biaya Panggilan :Rp. 242.600, LainLain (fotokopi gugatan, surat kuasa) : Rp. 61.000, Sumpah : Rp. 20.000, Meterai Putusan : Rp. 10.000, Redaksi Putusan : Rp. 10.000, Leges Putusan : Rp. 10.000,Jumlah : Rp. 508.600,(Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan e court Nomor 195/G/2021/PTUNJKT.

195/Pdt.P/2020/PN Skw

Barat, selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SingkawangNomor 195/Pdt.P/2020 tanggal 10 Nopember 2020 tentang Penunjukan Hakimyang memeriksa perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri SingkawangNomor 195/Pdt.P/2020 tanggal 10 Nopember 2020 tentang Penetapan Harisidang;Telanh membaca berkas permohonan Pemohon ;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;Telah memperhatikan buktibukti surat yang diajukan Pemohon

dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERMOHONANMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal 10 Nopember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 10 Nopember 2020 dibawahRegister Permohonan 195/Pdt.P/2020, telah mengemukakan sebagai berikut :1.

Utin Ningrumwati (alm) ;Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 195/Pat.P/2020/PN Skw.2. Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua Pemohon telah melahirkan5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Ahmad Syuhada, S.Psebagai anak Pemohon ;3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2009 di Singkawang Ibu pemohonyang bernama HJ. Utin Ningrumwati (alm) telah meninggal dunia karenasakit ;4.

Utin Ningrumwati (alm) adalah ibu dari Pemohon;Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 195/Pat.P/2020/PN Skw. Bahwa Hj.

Nuraini, S.H., M.H.Perincian Biaya :Biaya daftar Rp. 30.000,00Biaya pemberkasan/ATK Rp. 50.000,00PNBP dan Relaas Panggilan Rp. 10.000,00Lainlain Rp. 9.000,00Materai Rp. 6.000,00Redaksi Rp. 10.000,00Jumlah Rp. 115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiahHalaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 195/Pat.P/2020/PN Skw.

195 Tahun2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.

Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor diJakarta pada 12 Desember 2014 (Bukti P1a);2. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor (Bukti P1b);3. Fotokopi UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Bukti P2);Halaman 11 dari 28 halaman.

141 Tahun 2015 tentang perubahan AtasPeraturan Gubernur Nomor Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Halaman 15 dari 28 halaman.

Perubahan Atas Peraturan Gubernur NomorNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor(Bukti 77);.

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 141 Tahun2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu LintasSepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.

195/Pdt.P/2018/MS.Bna

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2018/MS.BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatunkan Penetapan sebagaiberikut dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :Pemohon I, Tempat/Tanggal Lahir Desa Kuta Baru, Umur 26 Tahun, NIK1101062106930003 Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Kawin,Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Kerinci Nomor 9

Pen No,195/Pdt.P/2018/Ms.Bna1. Bahwa pemohon dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan hukumIslam pada tanggal 03 Juni 2014 yang dilangsungkan di Meunasah yangberalamat di Jalan Bayu, Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah KotaBanda Aceh, akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama yangbersangkutan, sehingga Pemohon dan Pemohon Il tidak mempunyaibukti adanya perkawinan itu;2.

No.195/Pdt.P/2018/Ms.Bna Bahwa, keperluan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untukadanya kepastian hukum/bukti nikah dan pengurusan akta kelahiran anak; Bahwa, saksi tidak ada lagi yang disampaikannya dan cukup apa yangditerangkannya;.

No.195/Pdt.P/2018/Ms.BnaMengingat akan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan ketentuanketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;MENGADILI1.

No.195/Pdt.P/2018/Ms.BnaPerincian Biaya : 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,2. Biaya proses Rp 50.000,3. Biaya panggilan Rp. 100.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,5. Biaya Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp 191.000,(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.195/Pdt.P/2018/Ms.Bna

195/Pid.B/2018/PN Mrh

PETIKAN PUTUSANNo. 195/Pid.B/2018/PN MrhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadian Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : I. Nama : JUNAIDI Als.

KACUNG Bin SURAI ( Alm ); Tempat Lahir : Sungai Lumbah; Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1995; Jenis Kelamin : Lakilaki; Kewarganegaraan : INdON@SIQ; += 22 ===Alamat : Desa Sungai Lumbah RT. 12 Kecamatan AlalakKabupaten Batola;Agama ISIAIM; 22 n nnn ene n ene nn enn en en ene en ene n en nnennnnPekerjaan : Tidak bekerja; 0Pendidikan : SD (Tidak Tamat); 2222220Hal 1 dari 4 halaman, No. 195/Pid.B/2018/PN MrhPara Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2018 danselanjutnya ditahan dengan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 11 Desember2018 No. 195/Pid.B/2018/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini; 2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 11 Desember2018 No. 195/Pid.B/2018/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; Hal 2 dari 4 halaman, No. 195/Pid.B/2018/PN Mrh3. Berkas perkara atas nama para terdakwa JUNAIDI Als.UNAY BinZAINUDI dan terdakwa II SUBAIRI Als.

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Hal 3 dari 4 halaman, No. 195/Pid.B/2018/PN MrhDemikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU, tanggal 13 FEBRUARI 2019oleh kami PANJI ANSWINARTHA., S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis,ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H.

,M.H.Panitera Pengganti,HARTO.Hal 4 dari 4 halaman, No. 195/Pid.B/2018/PN Mrh

195/Pid.B/2015/PN Bdw

PUTUS ANNomor 195/Pid.B/2015/PN BdwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:1. Nama lengkap: NIDIN alias P. NUR bin NAMO;2. Tempatlahir :Bondowoso;3. Umur/tanggal lahir +: 50 tahun/10 Mei 1965;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5S. Kebangsaan: Indonesia;6.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;Halaman dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN.BdwTerdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh PenasihatHukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapisendiri persidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 195/Pid.B/2015/PN Bdw tanggal 30 September 2015 tentang penunjukan MajelisHakim;2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2015/PN Bdw tanggal 30September 2015 tentang penetapan hari sidang;3.

Wati binMisnadin;Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN.Bdw6.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN.Bdw

195/PDT/2015/PT MKS

PUTUSANNomor : 195/PDT/2015/PT.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwonnnn Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara perdata antara : BACO TANG DAENG MANESSA bin MADUNG . bertempat di DusunWaccung Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone,Kabupaten Bane ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa insidentilnya, BASRI,bertempat tinggal di Desa Carebbu Kecamatang AwangponeKabupaten

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2015No.195/Pdt/2015/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis HakimHal. 1 dari 5 hal. Put.No.195/PDT/2015/PT.Mksuntuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :195/Pdt/2015/PT.MKS. dalam tingkat banding ; 29222 22 2 222222 ==2.

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera / sekretaris Pengadilan TinggiMakassar Nomor :195/Pdt/2015/PT.MKS tanggal 18 Agustus 2015untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadillperkara INI ; 2222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ens3.

Put.No.195/PDT/2015/PT.Mks AL AA N.21.... 2. Undang undang No. 49/ tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;3. Reglemen Tut Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Javaen Madura ( RBg / Reglement Hukum Acara Perdata luar Jawa dan Madura )Khususnya pasal 199 205 ;4.

Put.No.195/PDT/2015/PT.Mks

195/Pdt.P/2019/PA.Bpp

PUTUSANNomor 195/Pdt.P/2019/PA.BppDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PengesahanPerkawinan/Istbat Nikah antara:Pemohon, Balikpapan, 03 November 1989, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagaiPemohon;melawanTermohon, ..., ..., agama ..., pendidikan ..., pekerjaan xxxx, tempat tinggaldi

Majelis Putusan Teranonimisasi Nomor 195/Pdt.P/2019/PA. BppHakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikutXXXXDan seterusnya...PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Dan seterusnya...MENGADILI1.

FauziePanitera Pengganti, Putusan Teranonimisasi Nomor 195/Pdt.P/2019/PA. BppPerincian biaya :ttd.lla Pujiastuti, S.H.I. Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Pemanggilan :Rp 200.000,00 PNBP :Rp 0,00 Redaksi :Rp 10.000,00 Meterai : Rp 6.000,00Jumlah :Rp 296.000,00(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Balikpapan, 13 Juni 2019Salinan putusan ini sesuai dengan aslinyaPanitera,ttd. Putusan Teranonimisasi Nomor 195/Pdt.P/2019/PA. BppDra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.Catatan :1.

Segala bentuk perbedaan dalam putusan yang dipublikasi danterupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapatdigugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi putusan inihanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkaraPengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan ke PengadilanAgama Balikpapan dengan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Bpp. Putusan Teranonimisasi Nomor 195/Pdt.P/2019/PA. Bpp

195/Pid.Sus/2021/PT MDN

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Februari 2021Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Februari 2021Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Pergantian Majelis Hakim;3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Maret 2021Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Pergantian Majelis Hakim;4.

Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari2021 Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan PaniteraPengganti;5. Penetapan Hakim Ketua Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 9Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;Setelan membaca Berkas Perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 28 Desember2020 Nomor 307/Pid/2020/PN Tjb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;Setelan membaca surat dakwaan No.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun;Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 195/PID.Sus/2021/PT MDN3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.

Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 195/PID.Sus/2021/PTMDN4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

,M.H.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 195/PID.Sus/2021/PTMDN

195/Pdt.G/2019/PA.Slk

Mengabulkan gugatan Penggugat;Hal. 4 dari 22 hal., Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.SIk2. Menghukum Tergugat untuk me mbayar kepadaPenggugat berupa:2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);2.2. Mutah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus riburupiah);2.3.

Mutah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus riburupiah);Hal. 17 dari 22 hal., Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.SIk2.3.

., Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.SIkMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mengenainafkah iddah, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 158huruf (6) Kompilasi Hukum Islam mengenai mutah, dan Pasal 149 huruf (qd)Jo.

oleh Erathoni AgungSaripraja, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohondan Termohon;Hal. 21 dari 22 hal., Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.SIkHakim AnggotattdZulfa Yenti, S.Ag, M.AgttdDrs. AsrilPerincian biaya :1. Biaya Pendaftaran2. Biaya Proses3. Biaya PNBPPanggilan4. Biaya Panggilan5. Biaya Redaksi6. Biaya MeteralPenyerahanKetua Majelis,ttdDr.

YUSNEDIHal. 22 dari 22 hal., Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.SIk

195/Pdt.P/2015/PN.Tng

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2015/PN.Tng.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara perdata Permohonan, padatingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonanPemohon :SUDARIYAH, tempat lahir di Purworejo, tanggal 12 Juni 1971, agama Islam, pekerjaanmengurus rumah tangga, alamat Perum Rajeg Asri A13/09 Rt. 013/001Kelurahan Rajeg, Kabupaten Tangerang ; Selanjutnya disebut sebagai ............. ccc cece eee eeeetee

eens PEMOHON ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;222Setelah membaca berkas perkara perdata permohonan tertanggal 24 Maret 2015 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dibawah Register Nomor 195/Pdt.P/2015/PN.Tng. tertanggal 06 April 2015 ; Setelah membaca pula Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerangtertanggal 08 April 2015 Nomor 195/PEN/Pdt.P/2015/PN.Tng. tentang penunjukan Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan inl;Menimbang, bahwa Penetapan Hakim tertanggal

14 April 2015 Nomor 195/Pdt.P/2015/PN.Tng. tentang penetapan hari persidangan ; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan relaas panggilan pada hari Jum/at,tanggal 17 April 2015 yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang,supaya Pemohon hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015, ternyataPemohon tidak hadir dipersidangan dan Berita Acara Persidangan tertanggal 06 Mei 2015,Pemohon hadir dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat ternyata belum sempurnadan Berita

Rp. 125.000,00eceeeuseseeesees Rp. 5.000,00f Asuna 3 kom 5 Rp. 6.000.00 +se eececceceececseeees Rp 196.000,00Hal. 3 Penetapan No. 195/Pdt.P/2015/PN.Tng.Salinan Penetapan perkara perdata permohonan Nomor : 282/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Timsesuai dengan redaksi aslinya, diberikan kepada : Pemohon/ Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta.Jakarta, Mei 2010PANITERA/SEKRETARISPENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMURUb.WAKIL PANITERA,BUKAERI, SH.

Rp. 18.100,Hal. 5 Penetapan No. 195/Pdt.P/2015/PN.Tng.

195/Pdt.P/2017/PA.Sbs

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2017/PA.Sbsears yor ssl all psuDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili pada tingkatpertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :Deansyah bin Samsudi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempattinggal di Dusun Baron, RT.02/RW.01, Desa Bentunai,Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sebagai "Pemohon I",Santi binti Samsi

, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal diDusun Baron, RT.02/RW.01, Desa Bentunai, KecamatanSelakau, Kabupaten Sambas, sebagai "Pemohon II",Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, denganNomor 195/Pdt.P/2017/PA.Sbs, telah

Penetapan No.195/Pdt.P/2017/PA.SbsBahwa pada tanggal 20 Juni 2013 Pemohon menikah dengan Pemohon II, yangdilaksanakan di kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Mulia Desa SeburingKecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, dengan wali nikah ayah kandungPemohon II bernama Samsi, saat itu umur 66 tahun agama Islam, adapun yangmenjadi saksi adalah Jamili, saat itu umur 60 tahun agama Islam dan Usman,saat itu umur 54 tahun agama Islam, dengan maskawin berupa sebentuk cincinemas seberat 1 gram 500 mili dibayar

Penetapan No.195/Pdt.P/2017/PA.Sbs6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2.

Penetapan No.195/Pdt.P/2017/PA.SbsHakim Anggota : Ketua Majelis,1. Suraida, S.HI. Muhammad Radhi2. Taufiqur Rakhman Alhaq, S.HI.Panitera Pengganti,Hidayat, S.HI., S.H.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. BiayaATK Perkara : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 391.000,Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2017/PA.Sbs

Menyatakan batal daftar perkara nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk, dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankankepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391000 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

195/Pdt.P/2018/PA.Ptk

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon IIHalama 1 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 1 Nomor 14 RT. 001 RW. 004Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon Il sendiriyang bernama Samaun dan meyerahkan hak walinya kepada ust.

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;Halama 2 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Firmansyah bin Munalam)dengan Pemohon II (Eka Maulina binti Samaun,) pada tanggal 20 Juli2016 di Kota Pontianak;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur,Kota Pontianak;4.

Menyatakan batal daftar perkara Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Ptk, daripendaftaran dalam register perkara;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencoretperkara tersebut dari register perkara;3.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.391.000, ( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);Halama 4 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk.Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi,bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriah, oleh Dra. Sri Suwastini, MHsebagai Ketua Majelis, Drs.

Pendaftaran Rp. 30.000,0012 Proses Rp. 50.000,0023 Panggilan Rp.300.000,0034 Redaksi Rp 5.000,0045 Meterai Rp 6.000,00Halama 5 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.5Jumlah Rp.391.000,00tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Halama 6 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk.

Menyatakan perkata Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.JS telah selesai karena dicabut;