Ditemukan 1850 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pembubuhan pernurunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/TUN/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;
    PUTUSANNomor 634 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Suko Mulyono, S.H., 2. Subroto,S.H., 3. Wurdayani, S.H., 4. Dijoko Mursito, S.H., 5. Drs. Zafar Sodikin. 6.Mochamad Alimuddin, S.H., 7.
    Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalilsebagai berikut:OBJEK GUGATANYang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat PUTUSANPANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT Nomor1568/1331/273/XXIV/PHK/102004 tanggal 7 Oktober 2004 tentangPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA antara PT. PELITA MAKMURINDONESIA d/a Sdr. Taslim Suarman, S.H. dan Efendi, S.H.
    B Daya Makasar, yang selanjutnya disebutPEKERJA (Bukti P1) yang amar putusannya sebagai berikut :Memutuskan :Mengubah Putusan Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah PropinsiSulawesi Selatan di Makassar Nomor 55/52/0333/XXIV/PHK/052004tanggal 4 April 2004, sehingga menjadi sebagai berikut :. Memberi izin kepada Pengusaha PT. PELITA MAKMUR, d/a Sdr. TaslimSuarman, S.H. dan Sdr. Efendi, S.H., Jalan Barukang IV Nomor 5Makassar untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr.
    Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun
    2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2008 — Upload : 08-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243K/TUN/2007
Tanggal 12 Februari 2008 — UNITED OVERSEAS GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UNITED OVERSEAS GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA
    Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) ;Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Surat Putusan Tergugat yangmerubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jakarta No.562/P.041/09/IX/PHK/VIII2004 tanggal 23 Agustus 2004,karena Tergugat telah membuat pertimbangan hukum yang keliru atasputusannya, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam suratgugatan ;Bahwa kekeliruan itu sepatutnya tidak perlu terjadi apabila Tergugatmembaca/menilai secara cermat, jelas dan lengkap alasan
    Muldianaberupa uang Pesangon, uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15%, Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan, THR Keagamaan 2003,upah bulan Nopember dan Desember 2003 sebesar 100% ;Individual, karena putusan a quo ditujukan Tergugat kepada Penggugat agarmelaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusannya ;Final, putusan a quo merupakan keputusan terakhir Tergugat perihalPenyelesaian Perselisinan Perburuhan antara Pengusaha in casu Penggugatdengan Pekerja Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/TUN/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT. KAHO INDAH CITRA GARMENT, DKK VS DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPDSPN) PROVINSI DKI JAKARTA, DKK DAN I. GUBERNUR DKI JAKARTA., II. PT. MYUNG SUNG INDONESIA, DK;
118 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 02-09-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 026PK/PDT.SUS/2008
Tanggal 2 September 2008 — PT. ARJUNA UTAMA KIMIA ; HERUYANTO
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dituntut dan karenanya putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut harusdibatalkan..
    No. 026 PK/Pdt.Sus/2008.mempertimbangkan sebabsebabnya mengapa Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sampai pada putusannya itu ;Dengan demikian terbukti bahwa putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah cacat hukum/bertentangandengan hukum oleh karena didalam menjatuhkan keputusannya tanpamempertimbangkan berdasarkan atas hukum serta alasanalasan PemohonPeninjauankembali dan karenanya putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut
    Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)mengandung kekeliruan yang nyata.a.
    Bahwa dengan demikian jelas dan terang kata/kalimat pemberitahuanuntuk mengakhiri tersebut ditujukan kepada pekerja bukan kepadaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), oleh PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) berdasarkan ataskaidah hukum tidak akan pernah akan melakukan tindakan hukumpemberitahuan namun berupa menjatuhkan putusan..
    Perburuhan Pusat (P4P) telah ditentukan bahwasanyaHal. 22 dari 26 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
8 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-08-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844K/PDT/2008
Tanggal 12 Agustus 2008 — LAMARIUS ; UNTUNG APRIANTO ; PT. ARARA ABADI
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 789 K/TUN/2001
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; vs PT. Tainan Interprises Indonesia
5 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; vs PT. Tainan Interprises Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-02-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — GUBERNUR BANTEN VS ADI SATRIA LIA., DKK;
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — 1. WADIYO, 2. FAISAL VS GUBERNUR JAWA BARAT
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 K/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. USAHA TIMOR;
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. USAHA TIMOR;
    ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSON oOo Fe NY =coPegawai pada Depnakertrans/Kepaniteraan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamatdi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2005;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:PT. USAHA TIMOR, tempat kedudukan di Jalan Malino Nomor59, Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal iniHalaman 1 dari 14 halaman.
    Pelaksanaan Putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan KependudukanKabupaten Gowa di Sungguminasa;Adapun Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan di Makassar Nomor 123/87/0322/XXIV/072003tanggal 17 Juli 2003 yang diubah tersebut berbunyi sebagai berikut:. Hubungan Kerja antara Pengusaha PT. Usaha Timor dengan Pekerja M.Yusuf tetap berlanjut seperti biasa;Il.
    Putusan Tergugat Nomor 1942/1821/824/XXIV/PHK/102003,tanggal 15 Oktober 2003 dikeluarkan oleh P4P, yaitu Badan atauPejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalammenyelesaikan urusan perburuhan;b.
    Putusan Nomor 632 K/TUN/20152004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/TUN/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)., II. WIRDHA HARUN VS PT. OCHIAI MENARA INDONESIA;
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)., II. WIRDHA HARUN VS PT. OCHIAI MENARA INDONESIA;
    PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT,berkedudukah di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51, JakartaSelatan;selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Drs.Anwar Baso MapparessaSubroto,S.H.Wurdayani,S.H.Djoko Mursito,S.H.Drs.Zafar SodikinMochamad Alimuddin, S.H.Dra.H. Rukiah KimiMasjkurGandi sungkonoSunarto, S.H.Bambang Adi IB,S.H.Sumiati, Sm.Hk.Ahmad Syahri, S.Sos.Sandrayana Sangkala, S.H.15. Inneke M.
    Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal20 juni 2001 dibawah register perkara Nomor 189/G/2001/PT.TUN.JKT dantelah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Agustus 2001mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;Dasar PerlawananBahwa gugatan perlawanan ini adalah berkenaan dengan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.215 /G/200Q/PT.TUN.JKT tanggal 2 April2001, antara Sdr.WIRDHA HARUN sebagai PENGGUGAT lawan PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
    Wirdha Harunsebagai Penggugat Lawan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) sebagai Tergugat yang terhadapnya~ diajukan gugatanPerlawanantersebut adalah sebagai berikut :1. Memperkerjakan kembali Sdr. Wirdha Harun sebagai pekerja di PT.OCHIAIMENARA INDONESIA sebagaimana mestinya ;2. Membayar hakhak yang wajib diterima sesuai kedudukannya sebagaipekerja di PT.OCHIAI MENARA INDONESIA;3.
    Tar.945/U9/P4D/2000; Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P)No.640/544/968/X/PHK/S2000, tanggal 8 riei 2000;DALAM PENUNDAAN.Menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.215/G/2000/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2001 jo.
    sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;Halaman 11dari 12HalamanPutusan Nomor 635 K/TUN/2015MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:1.PANITIAPENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322K/TUN/2005
Tanggal 6 Desember 2006 — HOTEL SARANGAN vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HOTEL SARANGAN vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-08-2007 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419K/TUN/2006
Tanggal 7 Agustus 2007 — Drs. NOORDIANSYAH, M.Sc. MM. ; BUPATI SERUYAN
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-04-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SUKARJI ALIAS SOEKARDJI, SH.,MH., DK VS KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO;
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. ARIA LESTARI TEGUH ABADI
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. ARIA LESTARI TEGUH ABADI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416K/TUN/2004
Tanggal 11 Januari 2007 — USAHA GEDUNG BANK DAGANG NEGARA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • USAHA GEDUNG BANK DAGANG NEGARA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 637 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA;
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA;
    Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini ialah SuratKeputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat Nomor852/777/1773/1X/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 tentang KeputusanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2015Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Ramayana Lestari Sentosa denganSdr.
    Dengan berdasarkan ad.5 dan ad.6 tersebut, maka Surat Keputusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 852/777/17773/IX/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 patut dibatalkan;Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat seandainyadilaksanakan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan PusatNomor 852/777/17773/IX/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 juga demi efektifitaspemeriksaan perkara ini, maka kiranya Panitia Penyelesaian PerselisinanPerburuhan Pusat tersebut
    ditunda terlebin dahulu pelaksanaannya sesuaidengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan KeputusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 852/777/17773/IX/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Pemutusan Hubungan Kerjaantara
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat Nomor 852/777/17773/IX/PHK/71998Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2015tanggal 14 Juli 1998 tentang Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja antaraPT Ramayana Lestari Sentosa dengan Sadr. Budi Raharjo;3.
    dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-08-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83K/TUN/2007
Tanggal 30 Agustus 2007 — . ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-01-2007 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77K/TUN/2000
Tanggal 31 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; P.T. WISATA TITIAN NUSANTARA
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; P.T. WISATA TITIAN NUSANTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 630 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. PANUTAN KHARISMA;
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. PANUTAN KHARISMA;