Kenari I No 1, Bekasi Jawa Barat, dihadapan pemuka agama Buddha Tridharma yang bernama Satyaguna Sudjana (Pandita Lokapalasraya) sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. 021/Mart/Komda/Bks/I/2001 yang diterbitkan oleh Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia Daerah Bekasi dan telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 30 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 386/I/2001 yang diterbitkan

Kenari I No 1, Bekasi Jawa Barat, dihadapan pemuka agamaBuddha Tridharma yang bernama Satyaguna Sudjana (Pandita Lokapalasraya)sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. 021/Mart/Komda/Bks/I/2001 yangditerbitkan oleh Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia Daerah Bekasi(vide, Bukti P2).Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mencatatkan perkawinannya diKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Daerah KhususIbukota Jakarta pada tanggal 30 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan No

23PP UU Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (f) PP UU Perkawinan, makaPENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo agar menyatakan perkawinan yang telahdilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2001 di Vihara Buddha Dharma, Jl.Kenari I No 1, Bekasi Jawa Barat, dihadapan pemuka agama BuddhaTridharma yang bernama Satyaguna Sudjana (Pandita Lokapalasraya) sesuaidengan Surat Keterangan Kawin No. 021/Mart/Komda/Bks/I/2001 yangditerbitkan oleh Majelis Agama Buddha Tridharma

Kenari I No 1, Bekasi Jawa Barat, dihadapan pemuka agamaBuddha Tridharma yang bernama Satyaguna Sudjana (PanditaLokapalasraya) sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. 021/Mart/Komda/Bks/I/2001 yang diterbitkan oleh Majelis Agama Buddha TridharmaIndonesia Daerah Bekasi dan telah mencatatkan perkawinannya di KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta pada tanggal 30 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan No. 386/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor

Kenari INo 1, Bekasi Jawa Barat, dihadapan pemuka agama Buddha Tridharma yangbernama Satyaguna Sudjana (Pandita Lokapalasraya) sesuai dengan Surat KeteranganKawin No. 021/Mart/Komda/Bks/I/2001 yang diterbitkan oleh Majelis AgamaBuddha Tridharma Indonesia Daerah Bekasi dan telah mencatatkan perkawinannya diKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta pada tanggal 30 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.386/1/2001 yang diterbitkan oleh Kantor

Penggugat:
WOEN KUI TJONG
Tergugat:
1.Moe Renny Raharja
2.Moe Irwan Raharja
3.Supriyadi
4.Makmur Tridharma, SH
5.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA BARAT

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di TRIDHARMA KELENTENG SEE HIN KIONG PADANG di Padang dan telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No.1371-KW-17102013-0003 tanggal 27 Februari 2013,yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan tTergugat yangdilangsungkan di TRIDHARMA KELENTENG SEE HIN KIONG PADANG, diPadang dan telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No.1371KW171020130003 tanggal 27 Februari 2013, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2013oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Putus karenaPerceraian Dengan Segala Akibat Hukum ;3.

SaksilBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat yang mana antaraPenggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami Isteri.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya padatanggal 27 februari 2013 di TRIDHARMA Kelenteng See Hin Kiong Padang.Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dikaruniaanak.Bahwa Tergugat tidak bekerja dan sering menggeroti harta orang tua Penggugatuntuk menggadaikan Sertifikat Rumah Toko (Ruko) yang mana Ruko tersebutpunya orang Tua

Saksi llBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana antaraPenggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami Isteri.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya padatanggal 27 Februari 2013 di TRIDHARMA Kelenteng See Hin Kiong Padang.Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dikaruniaanak.Bahwa Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkahkepada Penggugat.Bahwa Tergugat sering menggeroti harta orang tua Penggugat untukmenggadaikan

ributribut.Bahwa Penggugat telah berusaha berbuat baik untuk membina rumahtangganya bersama Tergugat namun tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidakpernah merobah sikap dan tingkah lakunya sehingganya perkawinan dan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.3.Saksi IllBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana antaraPenggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami Isteri.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya padatanggal 27 Februari 2013 di TRIDHARMA

benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan menyatakan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurutHukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya ;Menimbang, bahwa dari bukti Surat bertanda (Pla) dan bukti surat bertanda(P.1b), yang diajukan oleh Penggugat, dihubungkan pula dengan keterangan saksisaksi dipersidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan di TRIDHARMA

Sebidang tanah bekas (Ex) Sertifikat Hak Guna Usaha No. 4/isimu,tanggal 23 Mei 1970, yang terletak di Desa Tridharma, KecamatanHalaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor : 38/Pat.G/2018/PN Lbo.Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan luas24,87 Ha (dua puluh empat koma delapan puluh tujuh hektar)dengan batasbatas :Sebelah Utara : berbatasan dengan saluran air;Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah PT.

Surat Keterangan Ahli Waris ONG TONG SEH dan ILON NTAU Yangdikuatkan dan dibenarkan oleh : CAMAT TIBAWA dengan Reg No. 221a/KEC.PLB/2015 padatanggal 22 September 2015; KEPALA DESA TRIDHARMA dengan Reg No.595.3/Trd.Plb/03/IX/2015 pada tanggal 22 September 2017; Didaftarkan pada Notaris HARTATI HARIJI, SH., MH dengan No.213/R/XII/2015 Pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015 (BuktiT.2. I sid VI);b.

Surat Keterangan Ahli Waris No. 141/TRD.PLB/X/2011.Yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA TRIDHARMA pada tanggal 25Oktober 2011 serta di daftarkan pada Notaris HARTATI HARIJI No.918/WIVIII/2017 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 (Bukti T.3. sid VI);c.

Pulu Niode dengan Wahab Ntau, Dkk;Bahwa saksi akan menjelaskan tentang asal usul tanah yang menjadiobyek sengketa tersebut;Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari OngTong Se;Bahwa yang melatar belakangi saksi mengatakan tanah obyek sengketaadalah milik dari Ong Tong Se, karena ditanah tersebut ada gunung yangnamanya Balantau dan ditanah tersebut tinggal keluarga Ntau;Bahwa saksi mantan Kepala Desa Tridharma;Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Tridharma dari tahun 2004 sampaidengan

tanahobyek sengketa tidak pernah dipersengketakan kepemilikannya;Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang ada di Desa Tridharma yaitusurat pernyataan penggarap;Bahwa yang membuat surat pernyataan penggarap tersebut adalah AliLaniyo yaitu Kepala Desa sebelum saksi;Bahwa disurat pernyataan tersebut yang saksi lihat antara penggarapdengan sausu balantau;Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala Desa Tridharma, tidakpernah Wahab Ntau datang kepada saksi menyatakan bahwa tanahobyek sengketa adalah milinya

Putusan Nomor 41 P/HUM/2017ilmu/mata kuliah Ekonomi Akuntansi sebagaimana ditetapkan dalamPenetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor30043/A4.5/KP/2008 (Bukti P5a) dan Keputusan Menteri PendidikanNasional Republik Indonesia Nomor 30044/A4.5/KP/2008 (Bukti P5b).Dalam Ketetapan dan Keputusan Menteri ini ditetapkan bahwapengangkatan sebagai Guru Besar didasarkan pada prestasi kerjaTridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma secaraindividu yang meliputi (1) Unsur Utama yang

terdiri dari (a) Memperolehdan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, (b) MelaksanakanPenelitian, dan (c) Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat; dan (2)Unsur Penunjang Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma PerguruanTinggi;.

Bahwa Tridharma sebagaimana dijelaskan dalam Penetapan Angka KreditJabatan Fungsional Dosen Nomor 30043/A4.5/KP/2008 dan KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor30044/A4.5/KP/2008 dirinci lebih detil dalam Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur

Perguruan Tinggi oleh Dosensangat bergantung pada ketentuan, keputusan dan penetapan PimpinanPerguruan Tinggi, maka tidak masuk akal jika pelaksanaan Tridharma inidimintakan tanggung jawab kepada Dosen.

Telah ditegaskan di atas bahwapelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi olen Dosen sangat bergantungpada ketentuan dan penetapan Pimpinan Perguruan Tinggi, maka tidakmasuk akal jika pelaksanaan Tridharma ini dimintakan tanggung jawabkepada Dosen. Kinerja Dosen cukup dimonitor dan dievaluasi olehPimpinan Perguruan Tinggi;Bahwa pembentukan Peraturan Menteri ini juga tidak memenuhi asaskesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan.

Menyatakan Akta hibah No. 23, tanggal 23 September 2006, yang dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, S.H. dan Akta hibahan No.7 tanggal 26 September 2006, yang dibuat oleh Notaris Marijke Rooselien Sopaheluwakan, S.H., Batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4.

berdasarkan Akta Hibahan No. 26, tanggal23 Agusutus 2006, dibuat di Jakarta di hadapan Notaris Makmur Tridharma, SH.(Bukti P1) dan Akta Hibahan Nomor 7, tanggal 26 September 2006 dibuat diJakarta di hadapan Notaris Marijke Rooselien Sopaheluwakon, SH.

Makmur Tridharma, S.H. dan MarijkeRooselien Sopaheluwakan, S.H., keduanya merupakan Notaris yang telah membuat aktahibahan No. 23, tanggal 23 September 2006 dan akta hibahan No.7 tanggal 26 September2006, tidak diajukan sebagai pihakpihak dalam perkara aquo dimana mereka terlibat langsung dalam peralihan hak tersebut;2 Bahwa pihak lainnya yang tidak dilibatkan adalah ADANG SURAHMAN yangmemiliki hubungan keluarga dengan Bapak Erwin Baharuddin (Ketua Umum KONI DKIJakarta periode 19741984) dan SAMIO

AKTA HIBAH TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERUNDANG UNDANGAN ADALAH PENYELUNDUPAN HUKUM8 Bahwa Penggugat yang mengakungaku sebagai pemilik tanah danbangunan dimaksud berdasarkan : e Akta hibahan No. 23, tanggal 23 September 2006, yang dibuat olehNotaris Makmur Tridharma, S.H; e Akta hibahan No.7 tanggal 26 September 2006, yang dibuat olehNotaris Marijke Rooselien Sopaheluwakan, S.H;Kedua akta tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diaturdalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga

Oleh karenanya Aktahibahan No. 23, tanggal 23 September 2006, yang20dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, S.H., danAkta hibahan No.7 tanggal 26 September 2006,yang dibuat oleh Notaris Marijke RooselienSopaheluwakan, S.H., dinyatakan batal dan / atautidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa pihakpihak yang menempati objek yangterletak di Jin.

berdasarkan Akta Hibahan No. 26, tanggal 23 Agustus 2006, dibuat diJakarta di hadapan Notaris Makmur Tridharma, SH. (Bukti P1) dan AktaHibahan Nomor 7, tanggal 26 September 2006 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Marijke Rooselien Sopaheluwakon, SH.

Dikatakandalam huruf a:Bahwa berdasarkan Akta Notaris Makmur Tridharma, S.H.

Nomor1090/W/N/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, dalam rapat anggotaperhimpunan tanggal 8 Desember 2012 telah dibentuk PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum City Park, JalanKapuk Raya Cengkareng No. 1, Kelurahan Cengkareng Timur,Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;Bahwa secara faktual dapat kami buktikan dimana Akta NotarisMakmur Tridharma, S.H., Nomor 1090/W/N/XII/2012 tanggal 27Desember 2012 tidak pernah ada.

Putusan Nomor 79 K/TUN/2015b)Bahwa Tergugat dalam obagian pertimbangannya(Menimbang) mengutarakan, Bahwa berdasarkan AktaNotaris Makmur Tridharma, S.H.

Ketika mengatakan dalampertimbangan Putusan Banding (hal 2627) bahwa, . pokokperselisihan (objectum litis) dalam perkara ini adalah mengenaikeabsahan dan substansi dari Akta Notaris Makmur Tridharma,S.H., Nomor 1090/W /N/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yangdijadikan dasar terbitnya objek sengketa" analisa tersebut adalah salah besar;Halaman 28 dari 40 halaman.

Putusan Nomor 79 K/TUN/2015FAKTANYA ADALAH :"AKTA NOTARIS MAKMUR TRIDHARMA, S.H., NOMOR1090/W/N/N/X1I/2012, TANGGAL 27 DESEMBER 2012, TIDAKPERNAH ADA"Sehingga ketika Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor : 527 Tahun 2013 Tentang PengesahanAktaPembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan RumahSusun Umum City Park, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalambagian "MENIMBANG", mengatakan dalam huruf "a":"Bahwa berdasarkan AktaNotaris Makmur Tridharma, S.H.Nomor 109QfW/N/XII

Bahwa LOA, LILIK SUSANTI (PEMOHON) dan TIO VIRGO BUDIONO (SUAMIPEMOHON) adalah suami istri yang secara sah telah melangsungkan perkawinanmenurut agama dan kepercayaan Buddha di Tempat Ibadat Tridharma (T.1I.TD.)Hong Tek Hian yang beralamat di Jin. Dukuh II / 28, Jin.

Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan suami PEMOHON tidak dicatatkansecara administrasi hukum ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipilKota Surabaya dikarenakan ketidaktahuan PEMOHON dan SUAMI PEMOHONbahwa perkawinan harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, PEMOHON dan Suami Pemohon saat itu hanya memilikipengetahuan bahwa sebuah pernikahan itu sah hanya dengan pemberkatan diTempat Ibadat saja (cq Tempat Ibadat Tridharma (T.I.TD.)

Oleh karena adanya kehilangan sertifikat/ akta/ surat pemberkatanperkawinan yang dibuktikan dengan adanya laporan kehilangan kepolisian, makaPEMOHON memohon kepada hakim yang mulia agar memerintahkan Tempatlbadat Tridharma (T.I.TD.) Hong Tek Hian yang beralamat di Jin. Dukuh Il / 28,Jin.

Dukuh no. 23/i31, Surabaya.Menetapkan sah perkawinan antara LOA, EN TI alias LOA, LILIK SUSANTI(PEMOHON) dan TIO LIAM TJOEN alias TIO VIRGO BUDIONO (SUAMIPEMOHON) yang telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan Budhapada tanggal 24 Nopember 1991 di Tempat Ibadat Tridharma (T.I.TD.) Hong TekHian yang beralamat di JIn. Dukuh II / 28, JIn. Dukuh no. 23/i31, Surabaya.Memerintahkan Tempat lbadat Tridharma (T.I.TD.) Hong Tek Hian yang beralamatdi Jin. Dukuh II / 28, Jin.

uraian penetapan ini maka segalaapa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalampenetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon pada pokoknya mohonagar Pemohon dengan Tio Virgo Budiono dinyatakan adalah suami istri yang sahtelah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan Budha di tempatHalaman 15 Penetapan Nomor 1154/Pdt.P/2020/P N.Sbyibadat Tridharma

TRIDHARMA KENCANA

Penggugat:
1.YING YOHANES
2.YING YUMEILIA
Tergugat:
YING YANTO
Turut Tergugat:
1.YING JIMMY
2.NUNIEK INDAH PUSPITAWATY,S.H
3.MAKMUR TRIDHARMA,S.H

MAKMUR TRIDHARMA;S H, Lakilaki, Swasta, selaku Pejabat PembuatAkta Tanah dengan daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat, dahuluberkantor di Jalan Jelambar Utama Raya Nomor 64A, Jakarta Barat,Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalammaupun di luar negeri, untuk selanjutnya disebut Sebagal .............

Bromo nomor 25Semarang, sebagai Ketua Pembina Yayasan Tempat Ibadah TriDharma Grajen Semarang ; 2272220 2 22 nnnnenDalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHN RICHARDLATUIHAMALLO, SH.MH Dkk. Advokat yang berkantor di Jl.Singosari Selatan No 6 Semarang, berdasarkan surat kuasa kusustertanggal 29 September 2015 ; Sebagai TERBANDING semula sebagai Tergugat ; 2. Tuan SINDU DHARMALI,Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jin.

Kawi II/9A,Semarang, sebagai Anggota Pembina Yayasan Tempat Ibadah TriDharma Grajen Semarang ; 2929222 22 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHN RICHARDLATUIHAMALLO, SH.MH Dkk. Advokat yang berkantor di Jl.Singosari Selatan No 6 Semarang, berdasarkan surat kuasa kusustertanggal 29 September 2015 ; 3. Ny. ENI SUKIYATI,Wiraswasta, bertempat tinggal di JIn.

Karanganyar Raya nomor 7Semarang, sebagai Anggota Pembina Yayasan Tempat Ibadah TriDharma Grajen Semarang ; " 77797 =" 22 Sebagai TURUT TERBANDING semula sebagai Turut Tergugat dan Turut Tergugat II ; Pengadilan Tinggi tersebutTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TinggiSemarang tanggal 13 Nopember 2015 Nomor : 475 / PDT /Hal 2 dari 43 hal., Put.

Bahwa dikemudian hari, Tergugat berupaya untukmembentuk susunan Dewan Pengurus Yayasan Tempat Ibadah TriDharma Grajen Semarang yang baru tanpa berkonsultasi denganTurut Tergugat Il dan juga tanpa memberitahukan hal tersebutHal 5 dari 43 hal., Put. No. 475/Pdt/2015/PT SMGkepada Penggugat selaku Pengurus Yayasan Tempat Ibadah TriDharma Grajen Semarang yang masih berlaku masa jabatannya.11.

Bahwa didalam PETITUM gugatan Penggugat NOMOR 7yang telah direvisi yang diajukan pada persidangantanggal 18 Pebruari 2015 menyebutkan :Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il untukmengadakan Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawasdan Anggota Pengurus yayasan Tempat Ibadah TriDharma Grajen, sebagaimana tertuang dalam Akta nomor02 tertanggal 06 Januari 2015 tentang Risalahn Rapat,yang dibuat dihadapan Ny. Elly Ninangningsih ,SH.

Artinya, sejak awal memang tida ada niat atau itikad yangbaik, karena Penggugat hanya diperdaya untuk melepaskanhaknya, dan tidak menyadari kerugian yang akan menimpadirinya, sebagaimana yang dialaminya sekarang ;5) Berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa AktaPernyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010, NotarisMakmur Tridharma, SH. dan Akta Pernyataan dan PenerimaanUang No. 14 tanggal 11 Juli 2011 Notaris Makmur Tridharma,SH.

Dana Sasmita, SH.dan mencabut dan membatalkan aktaakta yang dibuat olehTurut Tergugat Il (Notaris Makmur Tridharma, SH) ;Secara hukum, pernyataan hanyalah bersifat sepihak dan hanyamengikat dan bermanfaat bagi pihak yang membuat pernyataantersebut.

Menyatakan Akta Pernyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010,Notaris Makmur Tridharma, SH. termasuk dokumen lainnyayang menggunakan akta ini, tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum;. Menyatakan Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang No.14tanggal 11 Juli 2011, Notaris Makmur Tridharma, SH.,termasuk dokumen lainnya yang menggunakan akta ini, tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;. Menyatakan Akta Pembatalan No.06 tanggal O4 02 2011,Notaris H.

,selanjutnya Penggugat membuat kembali pernyataan melaluiAkta Pernyataan dan Penerimaan Uang Nomor: 14, tanggal11 Juli 2011, Notaris Makmur Tridharma, SH.

Menyatakan sah menurut hukum Akta Pernyataan No. 37 tanggal17 Desember 2010, Notaris Makmur Tridharma, SH.;4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pernyataan dan Penerimaanuang No.14 tanggal 11 Juni 2011, Notaris Makmur Tridharma, SH. ;5.

Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 44 tanggal 19 Mei2014 yang dibuat dihnadapan Notaris Makmur Tridharma, SH.,Notaris di Jakarta.13.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 899/Kel.

Taman Sari Jakarta Baratmasih dikuasai oleh Para Penggugat;Bahwa terhadap Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 44tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dinadapan Notaris Makmur Tridharma,S.H., Notaris di Jakarta sangat perlu diragukan kebenaran materiilnyasecara hukum, karena Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 44tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dinadapan Notaris Makmur Tridharma,S.H., Notaris di Jakarta dibuat dan ditandatangani oleh pihakpihaktermasuk Moe Irwan Raharja setelah Sertipikat

Pinangsia berakhir, maka dengan demikian, seharusnyaTergugat tidak dalam posisi mengabulkan permohonan dari Tuan MoeIrwan Raharja;Bahwa ternyata Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 44 tanggal19 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH.,Notaris di Jakarta mengandung cacat hukum, karena memperjanjikansesuatu hal yang tidak halal dan/atau yang dilarang karena Sertipikat HakGuna Bangunan No. 899/Kel.

Pinangsia telah berakhir masa berlakunya,artinya memperjanjikan sesuatu yang tidak halal/pasti, maka perjanjiantentang Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 44 tanggal 19 Mei 2014yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH., Notaris di Jakartatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 KUH Perdata;Bahwa selain itu Tuan Moe Irwan Raharja telah melakukan upayaupayayang licik dan melawan hukum dengan hendak menguasai dan menghakisebidang

membuktikan Para Penggugat tidak memiliki hubunganhukum dengan produk tata usaha negara yang digugat dan tidak menderitakerugian apapun dengan terbitnya produk tata usaha negara yaitusertipikat hak guna bangunan 3214/Pinangsia, atas nama Tergugat IlIntervensi.Sedangkan sebelum diterbitkannya sertipikat hak guna bangunan3214/Pinangsia, atas nama Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensisudah memiliki akta jual beli bangunan dan pelepasan hak No. 44tertanggal 19 Mei 2011, dihadapan Notaris Makmur tridharma

Putusan Nomor 1431 K/Pdt/2013telah mereka pakai secara baik dan jujur, maka Pihak Yayasan Tri DharmaKlenteng Po An Thian beranggapan bahwa Pihak MAKIN hanyameninggalkan warisan yang membahayakan bagi kedudukan Yayasan TriDharma Klenteng Po An Thian.

Tegasnya orangorang tersebut di atas bukan pengurus Yayasan TriDharma Klenteng Po An Thian Pekalongan.

hak dan kapasitas dapatbertindak untuk dan atas nama Yayasan Tri Dharma Klenteng Po AnThian Pekalongan sebagai Penggugat dalam perkara ini;Bahwa untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan dapatmenjatuhkan putusan Menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini danatau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaarad);Subject Error.Bahwa mulai awal sampai akhir dalih gugatan sebagaimana terdapat dalamposita gugatan Penggugat, permasalahan yang dikeluhkan Yayasan TriDharma

Putusan Nomor 1431 K/Pdt/2013Klenteng Po An Thian menjadi nama baru Yayasan Tri Dnarma Klenteng PoAn Thian itu belum mendapatkan registrasi persetujuan Menteri Hukum danHAM Republik Indonesia;Untuk itu, maka menurut hukum UndangUndang Nomor 16 tahun 2001 joUndangUndang 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, atas perubahan namabaru menjadi nama Yayasan Tridharma Klenteng Po An Thian yang belummendapatkan register persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum danHAM R.I itu berakibatkan tidak dapat menempatkan

posisi kedudukanhukum Yayasan Tridharma Klenteng Po An Thian seolaholah adalahYayasan yang sudah berbadan hukum dan dapat melakukan segalaperbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Program...13.14.15.16.17.18.19,2),21.ANT,5 7pTridharma adalah kewajiban perguruantinggi yang menyelenggarakan pendidikan,penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademikyang terdiri

Tridharma; dan2. rumpun ilmu agama.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dankoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Menteri.Bagian KeduaJenis Pendidikan Tinggi KeagamaanPasal 9Jenis Pendidikan Tinggi Keagamaan meliputi pendidikanakademik, vokasi, dan profesi.Pasal 10...ante*OKPRESIDENREPUBLIK INDONESIAQip,wePasal 10Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 merupakan Pendidikan Tinggi Keagamaanprogram sarjana dan/atau program pascasarjana yangdiarahkan

kelulusan; danwisuda.penetapan norma, kebijakan operasional, sertapelaksanaan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.b. bidang nonakademik terdiri atas:1.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan organisasi terdiri atas:a)b)rencana strategis dan rencana kerja tahunan;dansistem penjaminan mutu internal.2. penetapan...(2)ANT,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA22penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan keuangan terdiri atas:a) membuat perjanjian dengan pihak ketigadalam lingkup Tridharma

) sistem penjaminan mutu internal.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan keuangan terdiri atas:a) perencanaan...Bie%,Anemike chy LePRESIDENREPUBLIK INDONESIA 24 a) perencanaan dan pengelolaan anggaranjangka pendek dan jangka panjang;b) tarif setiap jenis layanan pendidikan;c) penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaanuang;d) melakukan investasi jangka pendek danjangka panjang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;e) membuat perjanjian dengan pihak ketigadalam lingkup Tridharma

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinansecara UMAT TRIDHARMA (BUDDHA KONGHUCU TAO) di Surabayapada tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan,sebagaimana Surat Keterangan Pernikahan Agama TRIDHARMAHalaman 2 Putusan Nomor 420/PDT/2021/PT SBY(BUDDHA KONGHUCU TAO) Nomor: 2515/HTH/SN/X/08 dan sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1757/WNI/2008, yang diterbitkandi Surabaya tanggal Enam Oktober Dua Ribu Delapan, danditandatangani oleh Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL

Istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga;Bahwa karena cukup beralasan dan berdasar hukum, sebagaimanaketentuan Pasal 209 KUHPerdata, 243 KUHPerdata dan Pasal 19 PPNomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan gugatanperceraian melalui Pengadilan Negeri Surabaya agar perkawinanPENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dilangsungkan di KotaSurabaya tanggal 4 Oktober 2008, sebagaimana Surat KeteranganPernikahan Agama TRIDHARMA

Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT,yang melakukan perkawinan secara UMAT TRIDHARMA (BUDDHAKONGHUCU TAO) di Surabaya pada tanggal Empat bulan Oktobertahun Dua Ribu Delapan, sebagaimana Surat KeteranganPerikahan Agama TRIDHARMA (BUDDHA KONGHUCU TAO)Nomor: 2515/ HTHSN/X/08 dan sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor 1757/WNI/2008, yang diterbitkan di Surabaya,tanggal Enam Oktober Dua Ribu Delapan, dan ditandatangani olehKepala DINASKEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURABAYA, Drs

Berdasarkan akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan HakNo. 47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57, dan 58 tertanggal 26Nopember 2012 di hadapan Notaris Makmur Tridharma, SH.diuraikan sebagai berikut :1.Bahwa pada awal mulanya keluarga besar GOUW memilikitanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gg.

;Bahwa Tergugat s/d VII, menyewa ruko objek sengketadari keluarga besar Gouw dengan perjanjian sewa tidaktertulis hanya secara lisan, namun pembayaran uang sewaberjalan lancar dari sejak dahulu sampai tahun 2011,setelah kepemilikan obek sengketa menjad milik Penggugatberdasarkan akte jual beli bangunan dan pelepasan hakNo. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, dan58.Tertanggal 26 Nopember 2012, dihadapan NotarisMakmur Tridharma,SH. Seluas 632 m?, sebanyak 7 (tujuh)bangunan.;.

Bahwa jika masing masing Tergugat tidak inginmelanjutkan sewa menyewa dengan terpaksa Penggugatakan mengambil kembali ketujuh ruko yaitu di Jalan Gg.Burung No. 21, 23, 25, 27, 29, 31, dan 33, Kelurahan RoaMalaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang telahmenjadi milik Penggugat, sesuai dengan akta jual bellibangunan dan pelepasan hak No. 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, 55, 56, 57, dan 58, tertanggal 26 Nopember 2012,di hadapan Notaris Makmur Tridharma, SH. Seluas 632 m?

Menyatakan Penggugat adalah pemilik SAH satu satunya atas 7 bangunan / ruko, yang terletak di JalanGg.Burung No. 21, 23, 25, 27, 29, 31 dan 33, KelurahanRoa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,berdasarkan akta jual beli bangunan dan pelepasan hakNo. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 dan 58,tertanggal 26 Nopember 2012 di hadapan NotarisMakmur Tridharma,SH. Seluas 632 M2 sebanyak 7(tujuh) bangunan;.

Menghukum masing masing Tergugat dan atausiapapun yang memperoleh hak dari masing 0 masingTergugat sebagian atau seluruhya atau objek sengketa,untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruhbangunan 7 (tujuh) ruko, yang terletak di JalanGg.Burung No. 21, 23, 25, 27, 29, 31 dan 33, KelurahanRoa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,berdasarkan akta jual beli bangunan dan pelepasan hakNo. 47, 48, 49, 50 ,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, dan 58,tertanggal 26 Nopember 2012, dihadapan notarisMakmur Tridharma

Bahwa,untuk ~~ ketertiban organisasi Perkumpulan dan kemudahanmemperolehsertipikat hak tanah atas inisiatif almarhum HONO UTOMO,SUJOSO NOTO KUSUMO dan CIPTO UTOMO pada Tahun 1990 dibuatanggaran dasar Perkumpulan tersebut dengan memakai nama Yayasan TriDharma " TJOE HWIE KIONG" yang seolaholah organisasi itu baru berdiri(baru ada) Tahun 1990 dengan bentuk Yayasan, sebagaimana ternyata dalamakta Notaris SUROSO, S.H.

Dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Perkumpulan danUndang Undang Yayasan dapat diketahui apa yang dinamakan Yayasan TriDharma "TJOE HWIE KIONG" sebenarnya adalah organisasi berbentuk"PERKUMPULAN".

Menyatakan bubar organisasi Perkumpulan yang bernam Yayasan TriDharma "TJOE HWIE KIONG" yang didirikan berdasarkan akta NotarisKediri SUROSO, SH nomor 30 tanggal 12 Juni 1990 berikut Anggaran RumahTangga tanggal 12 Juni 1990.. Menetapkan, menunjuk Penggugat (EDI WINARTO, SH) sebagai likuidatoruntuk mengurusi asset asset organisasi Perkumpulan yang bernamaYayasan Tri Dnarma"TJOE HWIE KIONG" yang dinyatakan bubar tersebut..

B diatas dapat dipahami bahwasesungguhnya apa yang disebut dengan Yayasan Tri Dharma TJOE HWIEKIONG itu adalah sebuah nama dari Perkumpulan (Perkumpulan "Yayasan TriDharma TJOE HWIE KIONG"). Kedudukan badan hukum dari Perkumpulanmenurut Sto. 1870 64 itu diperoleh sesudah ada pengakuan dari MenteriKehakiman.

Bahwa berdasar fakta hukum diatas, terobukti menurut hukum YAYASAN TRIDHARMA " TJOE HWIE KIONG bukan suatu Perkumpulan,e. Bahwaatas gugatan yang diajukan TERGUGAT Rekonpensi ini, secarafakta yang ada sangat meresahkan Umat Kelenteng Kediri dan seluruhanggota/pengurus YAYASAN TRI DHARMA " TJOE HWIE KIONG ",f.

Tridharma Utama VI No. 17 RT. 011 RW 12, KelurahanCilandak, Kecamatan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Kota JakartaSelatanSelanjutnya disebut Penggugat.MelawanTergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempattinggal di JI.

Tridharma utama VI, no. 17 rt 011 rw 12,cilandak barat, cilandak, Jakarta selatan selama 2 tahun 1 bulan danselama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah rukunbaik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anakbernama : Anak I, lahir tanggal 8 mei 2011;. bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalamkeadaan rukun namun sejak bulan mei tahun 2011 ketentraman rumahtangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antarapenggugat dengan tergugat sering terjadi

Tridharma utamaVI, no 17 rt. 011 rw. 12, cilandak barat, Jakarta selatan dan tergugatbertempat tinggal di JI.

Pusat pengembangan peradaban bangsa;(2) Fungsi dan peran perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalamstatuta perguruan Tinggi;Bahwa Pemohon Kasasi dalam membiayai seluruh kegiatan dalampengelolaan institusi (organisasi penyelenggara perguruan tinggi) adalahmemiliki otonomi mengelola sendiri lembaganya dalammenyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan dasardan tujuan serta kemampuan dari Pemohon Kasasi sesuai denganketentuan

yang diatur dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi yang berbunyisebagai berikut:Pasal 62:(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendirilembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma;(2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan sertakemampuan Perguruan Tinggi;(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untukmelaksanakan otonomi sebagaimana

Efektifitas dan efisiensi .Pasal 64 :(1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksuddalam pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik(2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi pbenetapan norma dan kebijakan operasionalserta pelaksanaan Tridharma .(3) Otonomi pengelolaan dibidang non akademik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakanoperasional serta pelaksanaan:Organisasi;Keuangan;Kemahasiswaan;a9

Pdt.SusPHI/2016perguruan tinggi yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang bersesuaiandengan bukti T5 (Statuta Universitas Sulawesi Tenggara) yang secaranormatif mengatur hubungan antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 Undang UndangNomor 12 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yangsecara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma