Jangka waktu pelaksanaan RUPSLB ke Ill menyalahi UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni melebihi tenggangwaktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 86 ayat 9 "RUPS keduadan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelan RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Sementara undangan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) ke Ill PT.

Wahana Komunikatama (PT.WKT) tetanggal 1 Mei2012, menyebutkan RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggat 10Mei 2012, sedangkan undangan RUPS dari Direksi PT.WahanaKomunikatama tanggal 22 Juni 2011 kepada semua pemegang sahamuntuk hadir dalam RUPSLB ke Il pada tanggal 30 Juni 2011 berartiHal. 3 dari 16 hal.

Putusan Nomor 6 K/Pdt/2014demi hukum sudah lampau wakiu selisih 10 bulan 10 hari, karenajangka waktu yang diberikan Undang Undang menurut Pasal 86 ayat 9di atas adalah maximal 21 hari semenjak tanggal RUPS kellberlangsung;4.

keduasebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, perseroan dapatmemohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonan perseroan agarditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga, dan ayat 9 RUPS kedua danketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) haridan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Bahwa RUPSLB ke II PT.Wahana Komunikatama dilangsungkan padatanggal 30 Juni 2011,

ke II (RUPS yang mendahuluinya);Oleh karena merasa dirugikan oleh penetapan dari Judex Facti padaperadilan tingkat pertama, disamping Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengaturnya, yaitu UUPT Nomor 40 Tahun 2007, makaselanjutnya Pemohon Kasasi dan II (Para Pembanding/Para Terlawan/Para Termohon semula) melakukan upaya hukum perlawanan atasHal. 10 dari 16 hal.

, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi;(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS

;Pasal 96:(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris;(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusanrapat Dewan Komisaris;Hal. 14 dari 35 hal.

Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danb yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;Pasal 96:(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris;(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan

Melalui RUPS, Direksi ditunjuk dan diberi kuasa (mandat) untukmengurus perseroan, kekuasaan tersebut bisa sewaktuwaktu dicabut,apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan atau AD/SRTperseroan;Pasal 94 berbunyi:(1). Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;(2). Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiridalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)huruf b;(3).

Antara lainberbunyi: Untuk menindak lanjuti hasil putusan dari Bank Indonesia makapada hasil keputusan RUPS pada angka (2) berbunyi : Menyetujuimemberhentikan dengan hormat Komisaris Utama Perseroan(H.Hilman. SOs) dan MEMBERHENTIKAN Direktur Perseroan(KHAIDES NOFRIZAL, S.H.,)Dalam putusan RUPS tersebut tidak ada katakataDIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT akan tetapi hanya katakataMEMBERHENTIKAN.

BaramutiaraPrimadimana Penggugat bekerja dan menjabat sebagai Presiden Direktur padaperusahaan tersebut, yang cara pengangkatan dan pemberhentian Penggugatberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka sangat jelasPenggugat telah keliru dan sangat tidak tepat dalam menempatkan Tergugatsebagai pihak yang digugat.

Baramutiara Primaberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan oleh PT.Baramutiara Prima;Bahwa meskipun Penggugat telah mengakui diangkat dan diberhentikanberdasarkan RUPS oleh PT. Baramutiara Prima, namun Penggugat tidakmengikutsertakan PT.

Baramutiara Prima berdasarkan proses danmekanisme sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UU PT) yaitu berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Baramutiara Prima yang dinyatakan ke dalam AktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.

Baramutiara Primaberdasarkan RUPS untuk memimpin perusahaan PT. Baramutiara Prima,maka sangat tidak tepat apabila Penggugat dikategorikan sebagaipekerja/karyawan Tergugat. Dengan demikian sangat jelas bahwa tidakpernah ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsebagaimana telah diakui oleh Penggugat;4.

Bahwa adapun Surat tertanggal 23 Desember 2016 adalah BUKAN SuratPemutusan Hubungan Kerja, melainkan surat tersebut merupakan suatubentuk penegasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karenatelah diberhentikannya Penggugat sebagai Presiden Direktur oleh PT.Baramutiara Prima berdasarkan RUPS.

Pengumuman Pemanggilan RUPS tanggal 11 April 2015 untukdilaksanakan RUPS Tanggal 27 April 2015; Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Memutuskan HalHal lain yang dianggap perlu bagi Perseroan;Bahwa Para Penggugat memiliki Domisili Hukum yang Jelas dandiketahui oleh Perseroan Terbatas PT.

Adapun unsurunsur yang disyaratkan oleh UndangUndang,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 UUPT, yaitu sebagaiberikut:Pasal 82 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam Jangka Waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan Iklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam Panggilan RUPS dicantumkan

RUPS tetap Sahjika semua Pemegang Saham dengan Hak Suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan Keputusan tersebut disetujui dengan SuaraBulat.Bahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut disebutkan KeputusanRUPS tetap Sah walaupun tidak memenuhi unsurunsur yang harus adadalam Surat Undangan dengan Syarat Seluruh Pemegang Saham hadirHalaman 9 dari 38 halaman.

Bahwa Para Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa letakkesalahan ada pada mekanisme RUPS LB dan RUPS PT. SingatinSamudra Mining, dan hal tersebut pada dasarnya merupakan tanggungjawab para Penghadap dan Notaris si pembuat Akta. Namun sampaidengan saat ini belum terdapat pembuktian secara materiil atas keduaAkta Notaris sebagaimana tersebut di atas.

Untuk dilakukan pengujianterhadap objek sengketa, semestinya dibuktikan terlebin dahulukebenaran materiil atas kedua Akta dimaksud, termasuk pembuktianapakah mekanisme dan hasil RUPS / RUPS LB PT. Singatin SamudraMining telah sesuai dengan peraturan perundangundangan, khususnyaUndangUndang Perseroan Terbatas;e. Dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang salah satunyadidasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa mekanisme RUPS / RUPSLB PT.

Setiap laporan keuangantersebut juga telah disediakan untuk diperiksa Penggugat sebelumpenyelenggaraan setian RUPS tahunan agar Penggugat dapatmendiskusikannya dalam RUPS tahunan.4. Seluruh anggota direksi ("Direksi) dan dewan komisaris("Komisaris") Turut Tergugat, termasuk Tergugat III selaku direktur utamadan Tergugat IV selaku komisaris utama pada saat itu, juga telahdiangkat dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II sebagaipemegang saham.

(a) Penggugat dapat berpartisipasi dan memberikan keputusandalam pengangkatan, penghapusan dan persetujuan untukremunerasi direktur dan komisaris melalui Rapat Umum PemegangSaham ("RUPS").

(d)Penggugat dapat mengadakan rapat Direksi, rapat DewanKomisaris dan RUPS dari Turut Tergugat.Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN25(e)Penggugat dapat berpartisipasi dalam RUPS tahunan danmeratifikasi laporan keuangan, menyetujui laporan tahunan danmemutuskan penggunaan laba dan pembagian dividen(f)Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugatjika menderita kerugian akibat tindakan RUPS, Direksi atau DewanKomisaris dari Turut Tergugat.Jelas dari uraian di atas bahwa

Lebih penting lagi adalah bahwa, terlepas dari kemampuanTerqugat Il untuk mengeluarkan keputusan RUPS yang sah danmengikat sendiri, Penggugat selalu diminta dan diikutsertakan untukberpartisipasi dalam RUPS dan semua proses pengambilan keputusandalam Turut Tergugat.A.2.TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGALAMI KERUGIAN,SEBALIKNYA, SELALU = MENGHASILKAN LABA/KEUNTUNGAN,SEBAGAI YANG DIBUKTIKAN DENGAN LAPORAN KEUNGAN YANGSUDAH DtAUDIT DAN DIRATIFIKAS!

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2013 menyatakan:bewes to grant the full release and discharge (et guit et de charge) tothe members of Board of Directors for their managerial servicesand members of Board of Commissioners for their Supervisoryservices for the financial year of 2012 ..."

Bahwa disamping itu pula Para Tergugat telah berulang kali (tahun 2012,15.2013, 2014 dan tahun 2015) telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) secara tidak sah karena walaupun Para Tergugatmengundang Para Penggugat untuk menghadiri RUPS tersebut, akantetapi Para Tergugat dengan secara sengaja mengundang Penggugat pada saat tidak berada di Indonesia, sehingga Para Penggugat(Penggugat ) tidak dapat menghadiri RUPS tersebut dan Para Penggugatjuga telah berulangkali meminta kepada Para Tergugat

Dan bahkan walaupun pada saat diadakan RUPS selanjutnyaPara Penggugat hadir, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mengizinkanPara Penggugat untuk masuk ke ruang tempat RUPS, sehingga dengandemikian hasilhasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat karena RUPS tersebut tidak dihadiri dan/atautanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku Dewan Komisaris PT.Holiway ;Bahwa dengan kelicikan Para Tergugat yang

: 02, tanggal 4 Januari 2016 tentang PernyataanKeputusan RUPS PT.

, apakah benar RUPS yang dilakukan oleh PT.

Holiway telah melakukan RUPS sebagai syarat badan hukum berbentukperseroan;Menimbang, bahwa pada hakekatnya, RUPS adalah forum yangmerupakan tempat untuk membahas masalahmasalah yang berkaitan denganevaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus segera dilaksanakan.Dalam RUPS, semua pemegang saham sekecil apapun jumlah sahamnya,memiliki hak untuk mengeluarkan suara atau pendapat terkait tujuandilakukannya RUPS;Menimbang, bahwa dengan meneliti bukti surat berupa akta pernyataankeputusan RUPS

Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS denganSirkuler PT.

mana telah disetujul dalam Akta RUPS, nyatanyaTergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yangseharusnya ditanda tangani oleh Tergugat.

RUPS;6.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejakditutupnya RUPS;Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPSatau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

IDOLA TUNGGAL tidak pernah mengetahuirencana pelaksanaan RUPS Pertama dan Kedua yang dilakukan olehTergugat Il tersebut karena tidak pernah menerima undangan secara sahdan patut untuk menghadiri RUPS. Fakta bahwa Tuan. ANDI SUTANTOtidak pernah menerima undangan secara SAH dan PATUT untukmenghadiri RUPS PERTAMA dan KEDUA PT. IDOLA TUNGGALmembuktikan adanya sebuah kejanggalan yang sangat aneh karenasesungguhnya Tuan.

IDOLA TUNGGAL tanggal 25 Agustus 2006tersebut maupun RUPS yang dilakukan sesudahnya tetapi masih terkaitdengan Hasil RUPS tanggal 25 Agustus 2006 yang didasarkan padaPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 10 Juli 2008 berikut Akta No. 25 Tahun 2008 tanggal 10 JuliHal 27 dari 138 Hal Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.DKI2008, RUPS tanggal 19 Agustus 2013 berikut Akta Nomor 8 tanggal 19Agustus 2013 yang dibuat oleh Ilmiawan

Bahwa oleh karena RUPS tanggal 26 Maret 2012 dilaksanakan atas dasarPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 921/PDT.P/2011/PNJKT.BAR tanggal 16 Februari 2012, maka RUPS PT. IDOLATUNGGAL tanggal 26 Maret 2012 berikut segala Keputusan yangdihasilkan dalam RUPS tersebut sebagaimana tertuang dalam BeritaAcara Nomor : 14 tanggal 26 Maret 2012 dan Akta Nomor 1 Tahun 2012Tentang Pernyatan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT.

., Notaris di Jakarta. 5RUPS ini untuk menegaskankomposisi baru saham setelah dilakukan jual beli saham;c).RUPS pada tanggal 23 Desember 1994, yang diaktakan denganAkta No. 42, yang dibuat oleh Haryati Surachman, NotarisPengganii di Jakarta. >RUPS ini untuk peningkatan modal dasardan modal disetor.d).RUPS pada tanggal 16 Desember 1998, yang diaktakan denganAkta No. 16, yang dibuat oleh Angelique Tedjajuwana, S.H.,Notaris di Semarang.

Andi Sutanto juga tidak hadirdalam RUPS yang diselenggarakan. Dengan demikian Alm.Tn.

Sedangkan dalam Surat No.: 02/P/X/2011, Tanggal 27 Oktober 2011, Perihal Penjelasan RUPS, dijelaskan bahwa(Rapat Umum Pemegang Saham) RUPS dilaksanakan pada tanggal 13Oktober 2011, namun tidak disebutkan tempat pelaksanaannya;5. Bahwa adalah fakta, tempat kedudukan Perseroan adalah di JalanIkan DuyungNo.53, Surabaya.

Dalam hal ini PARA TERGUGAT tidak memberikan kesempatan kepadaPENGGUGAT untuk memberikan penjelasan dan membela diri dalam RUPS;6. Bahwa Pasal 9 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan, RUPSdiadakan ditempat kedudukan Perseroan. Selanjutnya dalam Pasal 9 butir 4dinyatakan, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama ;7.

atas tudahan sepihak dan perlakukan sewenangwenang yangdilakukan, yang kemudian dengan bantuan TERGUGAT V, keputusan RUPS dimaksuddituangkan dalam Akta No.12, Tanggal 13 Oktober 2011;7.

Dewan Komisaris mempunyai keweangan sisi yaitu di luar wewenang RUPS danDireksi;e Bahwa, prosudur pengangkatan Direksi ada 2 (dua) yaitu:e Pengangkatan pertama langsung dalam Akta Pendirian ,1.

Pengangkatan melalui RUPS setelah PT berstatus badan hukum ; Bahwa, Direksi diangkat oleh RUPS bukan oleh pemegang saham; RUPS bisadimulai bila kehadiran sudah qourum; Bila tidak qourum dilakukan pemilihanDireksi, maka pemilihan tersebut dianggap tidak pernah ada;e Bahwa, bila ada pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris sebelum berakhir masajabatannya, maka yang akan diberhentikan itu harus atau wajib diberikankesempatan membela diri dalam RUPS; Bila pemberhentian itu karenaalasan keuangan (tidak

Nomor 1801 K/Pid/2012Bahwa berawal dari diadakannya RUPS oleh PT. Horas Insani Abadi,yang mana pengurus PT.

mana sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan Anggaran Dasar selaindimaksud dalam ayat (2) yaitu nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan,kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modaldasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, status perseroan tertutupmenjadi perseroan terbuka atau status perseroan terbuka menjadi tertutupcukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu 14 hari terhitung sejakKeputusan RUPS

Fotocopy Daftar Hadir RUPS, tanggal 27 Februari 2007;Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1801 K/Pid/201214.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 27Februari 2007;Fotocopy Risalah RUPS PT.

Horas Insani Abadi;Fotocopy daftar hadir RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Keputusan RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Daftar Keputusan Rapat RUPS PT.HIA tanggal 27 Februari2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.01/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.02/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

ABADI No.03/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.04/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.05/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.06/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

;Pasal 113:Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggotaDewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, besarnya gaji dan tunjangan maupunhonorarium untuk Direksi/Komisaris adalah ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaNotaris Lina Herawati Tjondro Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Pemohon Banding, kelima warganegara asing tersebut di atas adalah merupakan Direksi

dan Dewan Komisarisdari Pemohon Banding yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganAkta Notaris;Bahwa Pemohon Banding dapat mengemukakan fakta sebagai berikut:Bahwa tidak ada keputusan RUPS yang menetapkan besarnya gaji dantunjangan maupun honorarium untuk Direksi/Komisaris warga negara asing ditahun 2008;Halaman 5 dari 28 halaman.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UndangUndangPerseroan Terbatas juga mengatur bahwa gaji dan tunjangandireksi dan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa pembayaran gaji kepada direksidan komisaris asing tidak pernah dicantumkan dalam RUPS,namun juga tidak disebutkan dalam RUPS bahwa kepada direksidan komisaris asing tidak diberikan gaji.

Bahwa apabila benarDireksi/Komisaris tersebut tidak diberikan gaji, harus diungkapkanjuga di dalam RUPS. Dengan demikian, menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dimaksudHalaman 20 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1386/B/PK/PJK/201 711.10.11.11.bukanlah "kalau ada gaji, dibuatkan di RUPS", tetapi "harusdibuatkan di RUPS" dan dalam RUPS yang tidak mencantumkanketentuan mengenai gaji bukan berarti RUPS tersebut cacathukum;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) jugaberpendapat bahwa karena bentuk perusahaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa grup, dimana head office memiliki kKewenangan untuk menempatkankaryawannya di anak perusahaan mana saja, maka PemohonPeninjauan

No.60 tanggal 13 Januari 2007yang telah disetujui Menteri Hukum dan Ham dengan Nomor: C05191HT.01.04 Tahun 2007;.Bahwa Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah dengandilakukannya Perubahan UU Perseroan Terbatas dari UU No.1 Tahun 1995menjadi UU No.40 Tahun 2007 yang mana penetapan perubahan AnggaranDasar tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa Tahun Buku 2007 pada bulan April 2008 dan dicatat pada AkteNotaris Emanuel Mali, S.H.

2017 di LabuanBajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, dimana dalam RUPS BankNTT telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Bank NTT yang mengatur tentang periodisasi jabatan dari Direksidan Komisaris yang awalnya hanya dibatasi untuk 2 kali periodisasimenjadilebih dari 2 kali karena adanya kepentingan dari Pemegang Saham Seri Aantara lain oleh Gubernur NTT Drs.

Frans Lebu Raya sehingga dengandemikian maka RUPS tersebut adalah Cacat Hukum karena semestinyaRUPS itu dipimpin oleh Direksi dan bukan oleh Pemegang Saham.

Dengandemikian maka segala Keputusan untuk Perubahan Anggaran Dasar BankNTT adalah Batal Demi Hukum;Bahwa berdasarkan halhal yang sebagaimana telah terurai diatas,maka dengan ini Penggugat mohon kepada pengadilan untuk kiranya berkenanmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa Yang Berhak Memimpin sebuah RUPS adalahDewan Direksi dan bukan Para Pemilik Saham;.

Frans Lebu Raya selaku Salah SatuPemegang Saham adalah Cacat Hukum karena semestinya RUPS itudipimpin oleh Direksi dan bukan oleh Gubernur NTT Drs.

Idola Tunggal tidak pernah mengetahuirencana pelaksanaan RUPS pertama dan kedua yangdilakukan oleh Tuan AGUS SUTANTO tersebut karenatidak pernah diberikan undangan secara sah danpatut untuk menghadiri RUPS. Fakta bahwa Tuan ANDISUTANTO telah tidak di undang secara sah dan patutuntuk menghadiri RUPS pertama dan kedua PT.

Augustin BeatriceSuyanto, SH. dan RUPS LB yang dituangkan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 10 Juli 2008Nomor 25 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.Augustin Beatrice Suyanto, SH. yang menurutPENGGUGAT merupakan RUPS LB yang cacat hukum karena.dasarhukum yang menjadi dasar RUPS LB tersebut yaitu. penetapanPengadilan Negeri Jakarta BaratNomor: 283/Pdt.P/2006/PN.

Bahwasampaisaatini tidak adaputusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yangmenyatakanbahwa RUPS LB PT. IDOLA TUNGGAL dan aktaaktayang disebut diatas dicabut atau dibatalkankarenacacat hukumsehingga batal demi hukum ;vill. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggungjawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yangdibuatnya termasuk apakah mekanisme RUPS atau RUPSLBuntuk perubahan anggaran dasar perseroan sudahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

cacat hukum dan dibatalkan ;Bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan RUPS LBserta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

JKT.Bar tanggal 7 Agustus 2006tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Bahwa PENGGUGAT harus membuktikan terlebih dahulumengenai sah atau tidaknya RUPS LB PT.

Bintan Inti Sukses (Asli);

PT.BIS (Asli);

BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);

Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

pada akhir tahun 2018 yangmembahas tentang RUPS 2017 dengan agenda pemaparan unitunitusaha dan program kerja PT.BIS;Bahwa yang melakukan pemaparan pada RUPS tersebut yaituTerdakwa Risalasih ;Bahwa pada saat RUPS tersebut Teddy Ridwan juga hadir;Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2019 yaitu denganagenda pergantian Direktur PT.BIS;Bahwa RUPS luar bisa tahun buku 2017 dan 2018 di lakukan pada hariyang sama;Bahwa menurut Terdakwa keterangan saksi ada yang salah yaituterkait masalah Deviden yang

penetapan RUPS, selain itu dewan komisaris danpemegang saham menegaskan kedua usaha ini dinilai tidak layak danmemiliki resiko yang relative besar tanpa adanya persetujuan dewankomisaris, hal ini telah disampaikan pada RUPS untuk tahun buku 2017;Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersamasama Saksi Teddy Ridwan, A.Mddalam melakukan pengelolaan keuangan BUMD PT.

Bahwa dalam laporan tahunan (RUPS) komisaris danpemegang saham tidak mengesahkan usaha ini dinilai Kurang feasible danpelaksanaan kerjasama tidak ada dalam Rencana Kerja PT.

Dalam laporan tahunan (RUPS) komisarisdan pemegang saham tidak mengesahkan usaha ini dinilai kurang feasibledan pelaksanaan kerjasama tidak ada dalam Rencana Kerja PT.

Bintan Inti Sukses(Asli);1 (satu) rangkapdokumenRapatUmumPemegang Saham (RUPS)Tahunantanggal 16 Mei 2018;1 (Satu) rangkapdokumen Payment Voucher kepada PT.

BERINGINJANGGUT pada Rapat tanggal 6 September 2005 adalah bahwa Penggugatsampai gugatan ini dimohonkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidak diberikesempatan untuk membela diri di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UndangUndang No.1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas.Pasal 92 ayat (5) UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1995 menyebutkansebagai berikut :Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela

Asmarullah Mangku Alam(Tergugat V) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimanatertuang dalam Risalah Rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuang dalamRisalah Rapat PT. Beringin Janggut No.9 tanggal 6 September 2005 yangdibuat di hadapan Tergugat VIII ;.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Agustus 2007No.73/Pdt/2007/PT.PLG telah salah didalam penerapan dan Pertimbanganhukumnya tentang korum dan tidak korumnya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 6 September 2005, sebab sebagaimana FaktaHukum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dihadiri oleh : TANDAR OETARYA SUKMA : 240 saham ; YANTI SILVIA SUDARTO : 120 saham ; RUDY SOEDARSONO : 120 saham ;HJ.SIT AISYAH DAHLAN. HY/Dra.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 September2005 hanya sekedar untuk menyampaikan pesan dari Pemohon Kasasibahwa yang bersangkutan belum dapat hadir karena masih di Australia ;.

pembukuanperusahaan (neraca) tahunan sejak berdirinya PT Gusung Duta Tamisasampai dengan Tahun 2005 dan Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013,serta tidak melakukan pengumuman neraca di media masa merupakanperbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaac);Menyatakan tindakan Tergugat dan Tergugat II yang melakukan RUPStanggal 27 Oktober 2005 yang merubah komposisi saham Penggugatmenjadi tinggal 80 lembar saham atau 2,83 % adalah merupakanperbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaac);Menyatakan hukum bahwa RUPS

Menyatakan hukum bahwa RUPS tanggal 27 Oktober 2005 batal demihukum dan tidak sah;5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tetap sebagai pemegang saham PTGusung Duta Tamisa sebesar 47,5% dan saham Tergugat II sebesar 52,5%;6.

PutusanPengadilan Negeri Mataram Nomor 163/Pdt.G/2014/PN.MTR., tertanggal1 Juli 2015;Dan Mengadili sendiri:1.Menyatakan hukum bukti baru (novum) berupa: Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Juli 1998 tentang Perubahan; Akta Notaris Nomor 19 tanggal 13 Februari 1999 tentang Berita AcaraRapat yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sri Hartati,S.H.; Surat Undangan diadakannya RUPS tanggal 16 September 2005yang ditujukan kepada Carrus Costantino dan Hanase; Surat Undangan diadakannya RUPS tanggal

28 September 2005yang ditujukan kepada Carrus Costantino dan Hanase; Surat Undangan diadakannya RUPS tanggal 8 Oktober 2005 yangditujukan kepada Carrus Costantino; Surat BKPM Nomor 67/b.6/3/2006, tanggal 7 Oktober 2016; Data Perseroan PT Gusung Duta Tamisa yang dikeluarkan olehKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sah;Menyatakan hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat Il mempunyai saham awal pada PTGusung Duta Tamisa sebesar 70 % saham dan saham TermohonPeninjauan

berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama alasan Pemohon dalam memori peninjauankembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkandengan pertimbangan Judex Juris, Mahkamah Agung berpendapat bahwaputusan Judex Juris dalam perkara a quo tidak mengandung kekhilafan ataukekeliruan yang nyata, pertimbangannya telah tepat dan benar, bahwapengalinan saham milik Penggugat pada PT Gusung Duta Tamisa kepadaTergugat II melalui RUPS

kepada orang lain; Bahwa saksi mengetahui ada RUPS LB setelah mendapatkandokumen RUPS LB berupa notulen berita acara diadakannya RUPSnamun faktanya tidak pernah dilakukan RUPS dan saksi juga tidakoernah mendapatkan pemberitahuan diadakannya RUPS PT Tonia MitraSejahtera; Bahwa Saksi mengetahui dokumen perusahaan PT TONIA MITRASEJAHTERA telah berubah pada tahun 2019 ; Bahwa saksi menyetorkan modal awal sebesar Rp100.000.000.000,(Seratus milyar rupiah) secara bertahap; Bahwa saksi tidak mendapat apapun

Tonia Mitra Sejahtera, saksi tidak mengetahui apakah dilakukanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) karenaTerdakwa hanya diajukan berupa Notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

oleh Kalbi, Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

oleh Terdakwa KALBI, Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT.

YUNUS, kemudian AMRAN YUNUS membaca danmenandatangani Notulen RUPS LB tertanggal 16 Januari 2017 sedangkannamanama yang lainnya belum ada yang bertandatangan, lalu AMRANYUNUS menyerahkan kembali Notulen RUPS LB tertanggal 16 Januari 2017Kepada ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN, kemudianARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN pulang ke rumah MAHASETIAWAN di jalan Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat KotaKendari, dirumah tersebut ARDYANSYAH menandatangani Notulen RUPS LBtertanggal 16 Januari

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

dan/atauRUPSLB, ternyata TERMOHON KASASI tidak pernah hadir dantidak pernah memberi persetujuan atas hasil RUPS dan/atauRUPSLB, sehingga keputusan RUPS dan/atau RUPSLB tidakdapat diambil dengan keputusan suara mayoritas.

MAS' TELAH TERKATUNGKATUNG SELAMALEBIH KURANG 2 (DUA) TAHUN DAN AKHIRNYA DIBUBARKANDIHADAPAN NOTARIS SESUAI UNDANGUNDANG PERSEROANTERBATAS.Bahwa karena setiap kali TERMOHON KASASI sebagai pemegang sahamdipanggil/diundang untuk hadir didalam RUPS dan/atau RUPSLB (vide BuktiP12 s/d P14 dan P16) ternyata TERMOHON KASASI tidak pernah hadirdan juga tidak memberi persetujuan atas hasil RUPS dan/atau RUPSLB.Bahwa karena PARA PEMOHON KASASI sebagai para pemegang sahamtelah terkatungkatung nasibnya dan telah

No. 2038 K/Padt/201 1e PEMOHON KASASI selaku Direksi terikat dengan tatacara atau aturanhukum dalam perseroan terbatas dimana PEMOHON KASASI harusmemberi pertanggungjawaban pada RUPS dan/atau RUPSLB, sesuaiUUPT Pasal 75 ayat (2), yang dikutip sebagai berikut:(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperolehketerangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atauDewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapatdan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.Oleh karena

MAS tidak lagi melalui keputusan RUPS atauRUPSLB, tetapi melalui likuidator yang ditunjuk untuk membereskan asetdan kemudian likuidator akan memberi pertanggung jawabanan atas likuidasiyang dilaksanakannya kepada pengadilan yang mengangkatnya.Oleh karena itu TERMOHON KASASI tidak dapat mengajukan tuntutanapapun terhadap perseroan PT.

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTperusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS danterhadap dokumen yang diajukan oleh sdr.

Tomy kepada Tergugatsangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugat dan seluruhpemegang saham perusahaan tersebut tidak pernah mengadakanRUPS;10.Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhi ketentuanPasal77 yang menyatakan :(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi,video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yangmemungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengarsecara langsung

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTFem 4~ Berita acara fapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution) RUPS( 1, Undangan / Iklan bila melalui RUPS, 2, Tatacara penyelenggaraan rapat3, Kuorum peserta rapat untuk setiap agenda rapat a. Untuk Perubahan Data Perseroani, Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar~) b, Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3ii.

Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuall anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besarc. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kuorum paling sedikit 3/4i. Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar) d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan,4. Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS( a. Untuk Perubahan Data Perseroani.

Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar) b. Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3ii. Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar c. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisah. Kuorum paling sedikit 3/4li, Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar() d.

Penggugat dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan sengaja ;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pasal 65 ayat 2 menjelaskan, bahwa RUPS tahunan harusdiadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, akantetapi Tergugat tidak pernah mengadakan atau mengundang para Penggugatuntuk mengadakan RUPS sejak tahun 1999 setelah adanya peningkatan modalperusahaan, maka oleh karena itu,

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Banding yangtelah mengambilalin pertimbangan hukum judex facti Peradilan TingkatPertama di dalam pokok perkara yang sebagai dasar putusannya yangmenyebutkan :Menimbang, bahwa dalam surat somasi tersebut (bukti P.8c), khususnyayang tersebut pada butir 4, 5 dan 9 para Penggugat menyatakan, bahwaTergugat tidak pernah mengadakan RUPS dan hal itu merupakan perbuatanmelawan hukum ;Hal. 10 dari 17 hal. Put.

., di Palembang) akta tersebutmenerangkan bahwa Beny Erwin diberi kuasa untuk menuangkanPernyataan Keputusan Rapat (RUPS I, PT. KBS) ke dalam Akta Notaristersebut ;Demikian juga bukti P.3 (berupa Akta Nomor 21, tanggal 7 September 1999yang telah dibuat di hadapan Notaris Diani M. daud, di Bekasi), pada aktainipun telah dituangkan Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS Il) PT.

KesanBaru Sejahtera, hal ini berarti pada bukti P.2 telah diadakan RUPS , padabukti P.3 telah diadakan RUPS II ;Di satu sisi (pada bukti P.8a) Penggugat mendalilkan tidak pernah RUPS,tetapi di sisi lain RUPS dua kali (vide bukti P.2 dan P.3 ) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti P.8c bertentang denganbukti P.2 dan P.3 ;Kenyataan ini menyebabkan bukti tersebut lemah dan meragukan Majelis,sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum, yaitu dengan

cara tidak pernah mengundangpara Penggugat untuk mengikuti RUPS tidak dapat dipertahankan lagi danharus ditolak ;Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas, menurut pendapatdari para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding adalahkeliru. karena para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraPembanding dalam mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum bukanlah atas dalil karena para Penggugat telah tidakdiundang RUPS, melainkan karena para Penggugat sebagai pemilik