Ditemukan 671 data
205 — 99
., dan Chandra HadiKusuma,SH Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada LawOffice ARIFIN, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Krapyakjaya Kav 10Krebet Senggrong Bululawang Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 19 Agustus 2019 yang di di Register di Kepaniteran PengadilanNegei Kepanjen Nomor 418/PH/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 untukselanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;Lawan:Sunan Ibrahim, jenis kelamin Lakilaki, Warga Negara Indonesia, agamaIslam, pekerjaan Pensiunan, alamat
54 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1553 K/Pdt/2013itu. menurut Hilman Hadikusuma,SH, Hukum Perjanjian Adat, penerbitAlumni/1979/Bandung, bahwa menurut hukum adat, jual beli belum tentubermaksud untuk mengalihkan hak milik kebendaan.
132 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
H.Hilman Hadikusuma, S.H., dalam buku "Hukum Perkawinan Indonesia"Penerbit CV. Mandar Maju, 1990, Bandung, halaman 21 menguraikan:"Sebaliknya perkawinan itu menjadi tidak sah apabila hanya melalui kawinkantor (di hadapan Hakim dan atau Pencatatan Sipil) tanoa melakukanupacara pemberkatan Gereja. Perkawinan tersebut sama halnya denganhidup bersama (samen leven).
Tamyani Adi Kusumo
Tergugat:
Ariany Frederika
194 — 117
Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam bukuHukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat HukumHal aman 36 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.Agama (him. 189), akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkanPasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentanghukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatanantara mantan suamiistri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilanyang sewajarnya;Bahwa selama perkawinan
ANDI SRI MULYANI
Tergugat:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
181 — 102
Tunai, berarti pemindahan hak dan pembayaran harganya harus dilakukansecara serentak dan rii/, dalam arti obyek yang diperjualbelikan nyata adanya,tidak fiktif ;Menimbang, bahwa jual tunai atau dalam hukum adat disebut jual lepas,merupakan penyerahan ( /evering ) barang dari penjual kepada pembeli, setelahpembeli membayar dengan harga tunai dan barang itu menjadi milik PembeliHalaman 48 dari 62 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.BInuntuk selamanya ( vide Prof.H.Hilman Hadikusuma,S.H., Hukum PerekonomianAdat
90 — 6
Arisyana Surya Hadikusuma Bin Sarwadi;Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.KngBahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober2015 sekitar jam 18.30 Wib yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 DesaBandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan uang yang diduga palsu adalahsaksi Dedi Sunardi bin Jumari penduduk Lingkungan Tarikolot Rt 028/06 Desa Citangtu Kecamatan dan Kabupaten
80 — 22
HannielHanote Hadikusuma; dan c Tergugat;Bahwa kemudian, Akta Pendirian tersebut diubah dengan Akta No. 19tanggal 14 Juni 1993 yang dibuat oleh Lukman Kirana, $.H., Notaris diJakarta. Berdasarkan Akta ini, Perserikatan menerima Drs.
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kismunadi Bin Subari HadiKusuma yang dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi Ir.
H. NURDIN M BIN MAHMUD
Tergugat:
1.RUDINI Bin NAWI Alm
2.SYAHRANI
3.ALKIFLI Bin ARBANI
4.MUHAMMAD SAIRI, S.AP
5.DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
55 — 35
Sifat terang pada umumnya dapat dipenuhi, jika pada saat jualbeli itudilakukan, disaksikan oleh kepala desa ;Menimbang, bahwa jual tunai atau dalam hukum adat disebut jual lepas,merupakan penyerahan ( /evering ) barang dari penjual kepada pembeli, setelah pembeli membayar dengan harga tunai dan barang itu menjadi milik Pembeli untuk selamanya ( vide Prof.H.Hilman Hadikusuma,SH., Hukum Perekonomian Adat Indonesia, halaman 105 ).
116 — 89
Hilman Hadikusuma,SH., Hukum Perekonomian adat Indonesia, halaman 105). Dan menurutProf. Ali Afandi, jual lepas adalah perbuatan tunai (kontante handeling) yangberlaku dengan rill?
Hilman Hadikusuma,SH., Hukum Perekonomian adat Indonesia, halaman 105). Dan menurutProf.
43 — 17
,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WIRYAWAN HADIKUSUMA, SH.MH., dan RAMLAH MUTIAH.,SH. masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3Desember 2015 pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis HakimTersebut dengan dibantu RIDWAN.K,.SH.
146 — 55
DASTA HADIKUSUMA, SH SH.1, MH8. IWAN ASEP CHARLES, SH 18. M. MULIA ANSORI, SH9. H. MUHAMMAD ISMAIL, SH, MH 19. HENDI NOVIANDY, SH10. MAULANA, SH 20. DAMAS AFRIANUR, SH11. ATEP ISMAIL KUSNANDAR, SH 21. ANTONIUS STANIS, SHKesemuanya Advokat pada POS BANTUAN HUKUM (PBH) DPC IKADINTASIKMALAYA, beralamat di Jl. Kiyai Haji Knoer Affandi No. 108 A CibeureumKota Tasikmalaya Jawa Barat.
1.BAIQ NURJANAH,SH.
2.SAHDI,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
RAHING ALIAS DAENG
42 — 22
membayar setoransewa mobil lain yang macet.9 Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;Warna : Ungu Abu Tua;Nomor Polisi : DR 1074 DH;Terdakwa telah menggadaekan kepada saudara LALU UJUD HARIADIAlias JO sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah).Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoransewa mobil lain yang macet.1 Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;0 Warna : Putih, Nomor Polisi :DR 1616 AX/Nomor Polisisementaranwarna putih.Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara BAGUS HADIKUSUMA
106 — 48
Ahmad Jaya Hadikusuma, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi dalam kegiatan Proyek Pembangunan Jogging TrackBundaran Wales Pantai Panjang Kota Bengkulu tahun anggaran2007,2008, 2009 selaku Ketua Tim Justifikasi dan juga sebagai anggotaTim PHO;Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Justifikasi berdasarkanSK Kadis Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, tapi nomor dan tanggallupa sedangkan sebagai anggota Tim PHO berdasarkan SK Kadis PUPropinsi Bengkulu Nomor : 824/
362 — 475
Jangankan suatu masyarakat,dalam suatu keluarga saja beberapa anak dari satu orang tua, lainlain pribadidan perilakunya, lainlain pula sifat watak pembawaannya ;Bahwa hal itu sejalan dengan doktrin ahli hukum antropologi, PROFH.HILMAN HADIKUSUMA SH, dalam buku Antropologi HukumIndonesia, penerbit PT Alumni, halaman 4 s/d 16, yang antara lain menegaskansebagai berikut :Menurut paham ilmu pengetahuan agama manusia itu sejak dahulu kalasampai sekrang merupakan makhluk yang istimewa, yang lahir dengan
94 — 68
Dasar bin Dasu(Tergugat) menjual objek sengketa tersebut kepada Wira Hadikusuma denganharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan ParaPenggugat;Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa objek sengketa poinHal 95 dari 101 hal, Putusan Nomor313/Pdt.G/2018/PA.AGM6.2.2 (enam titik dua titik dua), berupa 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi T 120 SSPick Up warna Putih, BD 9776 NA, Nomor Mesin 4.G15J25497, keluaran tahun2013, dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.2.2
Pembanding/Tergugat II : ANI BR. NAPITUPULU Gelar Op. Pargaulan Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : TIAR BR. SIBUEA Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : IR. JANNES SIBUEA
Terbanding/Penggugat II : SAHAT SIBUEA
137 — 47
Selanjutnya menurut Keputusan MahkamahAgung tanggal 25 Oktober 1958 No. 54 K/Sip/958 dikatakan bahwamenurut hukum adat Batak Toba ( yang bersifat patriachaat ) segalaharta dalam perkawinan adalah milik Suami tetapi isteri mempunyaihak memakai seumur hidup dari harta suaminya selama harta itudiperlukan buat penghidupannya ; ( Vide : Hilman Hadikusuma, SH ;Hukum Waris Adat ; Alumni Bandung ; 1983; hal 95 96);Bahwa, dengan demikian dari deskripsi uraian diatas, dapatdisimpulkan bahwa Janda dan Anak
98 — 16
penerbitan sertifikat tanah atas nama KyaiDahlawi sebagaimana tersebut dalam bukti P1 tidak dapat diartikan bahwa KyaiDahlawi telah melakukan penundukan diri terhadap hukum perdata barat / Eropa ( BW).166Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas, ketua majelisberpendapat, tindakan atau perbuatan Kyai Dahlawi yang melakukan hibah tanah tundukkepada sistim HUKUM ADAT;Menimbang, bahwa dalam sistim hukum adat dikenal / dibenarkan seorang wargamemberikan tanahnya / hibah kepada penguasa (Hilman Hadikusuma
177 — 62
Soepomo menyatakan tentang hukum adat(Hilman Hadikusuma. PokokPokok Pengertian Hukum Adat. Bandung:Alumni. 1980, halaman 32) sebagai berikut.Hukum adat adalah hukum Nonstatuair yang sebagian besar adalahhukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusankeputusan hakimyang berisi asasasas hukum dalam lingkungan, di mana iamemutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaantradisionil.
Terbanding/Penggugat I : Dra. H. Lula Nadia, M.A., M.Si. binti Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat II : Fachrul Ghazi, M.A. bin Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat III : Luli Kamilia binti Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat IV : Nilna Muna, S.E. binti Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat V : Khairul Abrar bin Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat VI : Fidal Akhyar bin Prof. H. M. Nur Asyik MA.
Terbanding/Penggugat VII : Akhmad Bisma Muzakkir bin Zulkarnaen
Terbanding/Penggugat VIII : Samsul Hilal bin Zulkarnaen
Turut Terbanding/Tergugat II : Lili Kawtsar alias Lili Kawsar binti H. M. Nur Asyik
106 — 21
Sebidang tanah seluas 1.761 meter persegi di Desa Seukee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 495/2010, tanggal 10 Agustus 2010, atas nama Abdul Salam Hadikusuma lisan Hj. Rohama;