PERIHAL: PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI NOMOR 11TANGGAL 7 JUNI 2013 DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXI NOMOR14 TANGGAL 10 JUNI 2013PARA TERGUGAT MENOLAK SELURUH GUGATAN TERSEBUT DAN INTIPOKOK JAWABAN PARA TERGUGAT ADALAH:i)RUPS TAHUNAN PT.

KRONOLOGIS PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TANGGAL 7 JUNI2013 DAN RUPS LUAR BIASA TANGGAL 10 JUNI 2013 ADALAHSEBAGAI BERIKUT:3.1.1.

Rekan Mahaenadra Ishartono, S.H.Perihal : Permintaan Pencatatan Sebagai Pemegang Saham DanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunandan RUPS Luar Biasa PT.

BBT menundapelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT.

Bluer Bird Taxi untukmenunda RUPS dengan alasan yang dicaricari.Bahwa Para Penggugat telah nyatanyata berbohong kepada MajelisHakim perihal pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebabusulan pertama diadakan RUPS justru dimulai oleh Para Penggugat, akantetapi setelah diadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuaipermintaan Para Penggugat maka Para Penggugat mencaricari alasanuntuk tidak menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat panggilan RUPS

No. 465 PK/Pdt/2011sampai gugatan ini dimohonkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidakdiberi kesempatan untuk membela diri di Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;Pasal 92 ayat (5) UndangUndang nomor 1 Tahun 1995 menyebutkansebagai berikut:Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;19.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat

Beringin Janggut, seharusnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara Penggugat harusdiadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memberikesempatan kepada Penggugat membela diri. Namun setelah 30 hari darirapat tanggal 6 September 2005, pemegang saham PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana terutangdalam risalah rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuangdalam risalah rapat PT. Beringin Janggut No. 9 tanggal 6 September2005 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII;5. Menyatakan sebagai hukum tidak sah dan atau batal demi hukum segalaproduk hukum yang dihasilkan dengan mendasarkan pada risalah rapatNo. 9 tanggal 6 September 2005 yang tidak sah tersebut;6.

No. 465 PK/Pdt/2011dipertimbangkan dengan benar, yaitu Penggugat pada rapat umum pemegangsaham (RUPS) tanggal 6 September 2005 tidak ada mengajukan pertanggungjawaban, dan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal 27 Agustus2005 Penggugat sendiri meminta menunda rapat umum pemegang saham(RUPS) tanggal 6 September 2005, dan ternyata rapat unum pemegang saham(RUPS) tanggal 6 September 2005 Penggugat tidak ada mengajukanpertanggungjawabannya, sehingga Direktur Utama PT.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikanuntuk seterusnya.h.

Bahwakewenangan yang ada didalam RUPS adalah kewenangan yang tidak adapada Direksi dan Komisaris.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untukseterusnya.h.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direktur yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDirektur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.h.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapatmengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.i.

PT GOLD BELL NUSANTARA, selaku Pemegang Saham2.180 Saham PT Tritala Sakti Utama Motor, berkedudukan diJalan Matraman Raya Nomor 71 73, Jakarta Pusat;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Il, III;Mahkamah Agung tersebut;Membacara suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor02/Pdt.P/RUPS/2013/PN.Jkt.Tim

TSUM untukmenyelenggarakan RUPS. Namun Direktur PT. TSUM tidak pernahmenanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT. TSUM tidak pernah menanggapipermohonan tersebut, maka pada tanggal 3 Juni 2013, Pemohon selakupemilik 1.460 saham PT. TSUM, mengirim surat kepada Dewan KomisarisPT. TSUM, memohon agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

TSUMtanggal 7 November 2013 tidak mencapai kuorum;Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf (f) Anggaran Dasar terakhir PT.TSUM, diatur sebagai berikut:Dalam hal Kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonanPerseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yangwilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;Hal tersebut juga sesuai dengan UndangUndang Nomor 40/2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 86 ayat (5), diatur sebagai berikut:Dalam hal kKuorum RUPS kedua tidak tercapai

, Perseroan dapatmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroanagar ditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga;Bahwa berdasarkan rapatrapat yang telah diadakan oleh perseroan,sampai saat ini tidak dapat mengambil keputusan karena tidak pernahdihadiri sedikitnya %4 (tiga per empat) dari jumlah pemegang sahamsebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (e) AnggaranDasar terakhir PT.

TSUMuntuk menyelenggarakan RUPS. Namun Direktur PT. TSUM tidak pernahmenanggapi permohonan tersebut;Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.340 PkK/Pdt/2015Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan NegeriJakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.P/RUPS/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

02/PDT.P/RUPS/2013/PN.JKT.TIM

Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanperseroan.4. Bahwa juga Tergugat TIDAK PERNAH membuat LaporanTahunan jalannya perseroan kepada Penggugat selaku pemegangsaham, baik mengenai aktivitas perseroan, neraca rugi laba, posisikeuangan perseroan, maupun buktibukti pembayaran pajak badan, pphpribadi, PPn maupun pajakpajak lainnya.

Tindakan Tergugat ini sekali lagi merupakan perbuatanmelawan hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan:hal 3 dari 23 hal putusan No. 421/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.Direksi WAJIB melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ts Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menuruthukum, Tergugat telah terbukti melakukan

Bahwa, Penggugat yang kapasitasnya sebagai pemegang saham,seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan seputar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan tugas Direksi lainnya, Penggugat yangkapasitasnya sebagai pemegang saham 50% bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, seandainya benar (quod non)perseroan PT.

;Menimbang bahwa terhadap persoalan RUPS, berdasarkan pasal 79ayat (6) huruf b.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkandalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, Dewan Komisarismelakukan sendiri pemanggilan RUPS, dan jika Penggugat berkedudukansebagai pemegang saham, berdasarkan pasal 80 UU No. 40 tahun 2007 dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkanpemberian ijin melakukan sendiri pemanggilan RUPS, sehingga dengandemikian maka tuntutan Penggugat tentang pembagian deviden terhadapTergugat sebagai Direktur harus dilakukan

Bahwa karena terjadi pada tahun 2005, maka ketentuan yang mengaturtentang Perseroan Terbatas pada saat itu adalah Undang Undang No. 1Tahun 1995 bukan Undang Undang No. 40 Tahun 2007.Dalam pasal 80 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1995 menyatakan:"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS"Sedangkan penjelasan mengenai RUPS, dinyatakan pada pasal 1 ayat 3perinal Ketentuan Umum: "Rapat Umum Pemegang Saham yangselanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan

Pasal 15:Ayat 1: "Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan olehRUPS".Ayat 2: "Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapkan oleh menteri"b. Penjelasan pasal 15Ayat 1 : "Cukup jelas"Ayat 2: "Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan meniteriKeputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan keputusan yang diambil secara sahdalam RUPS"4.

Pasal 14Ayat 1: "Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukanoleh RUPS untuk persero dan menteri untuk perum"Ayat 2: "Pengangkatan direksi, menteri dapat meminta masukan dariMenteri Keuangan dan/atau menteri teknis"b.

Bahwa pengaturan posisi dan kewenangan RUPS dalam pengelolaanBUMN diatur secara tegas pada pasal 1 ayat 13 Undang Undang No. 19Tahun 2003 dan pasal 1 ayat 10 PP No. 45 Tahun 2005, meskipun ayatnyaberbeda namun isinya sama: "Rapat Umum Pemegang Saham yangselanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegangkekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yangtidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris".Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 8 PK/PDT.SUS/2013..

Penggantian, pengangkatan direktur BUMN wajib/mutlak harusmelalui mekanisme dan prosedur: RUPS atau Keputusan Menteri,karena keputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yangsama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.b.

anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya = pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejakditutupnya RUPS.Hal 3 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SEL7) Dalam hal

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2016, Penggugat kembalimengirimkan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa Kedua PT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT. JIP, denganSurat Nomor: 03/DKOM/2016, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13Juni 2016; (Bukti P5)12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat mengirimkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa KetigaPT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT.

JIP tidak memilikikewajiban kepada Pihak Ketiga;Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1), (3), dan (7) UUPT Nomor 40Tahun 2007, likuidator harus mempertanggungjawabkan kepada RUPSatas likuidasi Perseroan dan wajib memberitahukan kepada Menteri danmengumumkan akhir proses likuidadi dalam Surat Kabar setelah RUPS,dan disampaikan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelahpertanggungjawaban likuidator kepada RUPS disampaikan;Bahwa dengan bellum disampaikan pertanggungjawabanlikuidatorkepada RUPS dan

Dalam hal sebagian besar pemegang sahamsudah tidak diketahui alamatnya walaupun telahHal 9 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SELdipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidakdapat diadakan RUPS;C. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (limapuluh persen) saham; atau;d.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidakdiketahul alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklandalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;g Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluhpersen) saham; atau;h.

C26543.HT.01.01.Th.88 tanggal 30 Juli 1988yang salinan resmi dari minuta aslinya berada pada Tergugat dan Tergugat Il,dan telah pula diakui oleh Tergugat dan Tergugat Il dihadapan forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ke11 PT. Batang Garing Jaya tanggal22 Januari 2003 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS ke11 yangdibuat oleh Iran Junaidi, SH.

Batang Garing Jayamewakili perseroan, vide Pasal 11 angka 1 Anggaran Dasar perseroan ;Bahwa berdasarkan RUPS ke09/10 dan RUPS ke 11 tanggal 22 Januari2003 Penggugat tidak lagi berkapasitas sebagai pemegang saham PT.

Pasal 21 dan Pasal 22 UndangUndang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perubahanatas Anggaran Dasar dilakukan melalui RUPS dan atas perubahantersebut harus dilaporkan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak adanya keputusan RUPS dan didaftarkandalam daftar Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal penerimaan laporan, apabila pendaftaran belum dilakukanmaka Direksi secara tanggung rentang bertanggung jawab atassegala tindakan secara tanggung renteng

Batang Garing telah diputuskan dalam RUPS dengan alasansebagaimana yang dibicarakan dalam RUPS yang ke 9 dan yang ke 10,maka perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi(Pemohon Peninjauan Kembali) yang tidak mentaati Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah Perbuatan MelawanHukum dan harus dihukum untuk mentaati hasil keputusan RUPStersebut ".6.

Pasal 15 ayat (3) jo.Pasal 21 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, perubahan atas Angaran Dasar yang dilakukanmelalui RUPS harus dilaporkan kepada Menteri Kehakiman RI (SekarangHal. 17 dari 20 hal. Put.

tanggal 15 Juni 2007tersebut secara sah dan meyakinkan juga bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku maka selayaknya dinyatakan bahwa RUPS LB yangdilaksanakan pada tanggal tersebut demikian juga RUPSLB lanjutan yangakan dilaksanakan Terlawan adalah tidak sah menurut hukum;Bahwa berkaitan dengan hal diatas maka selayaknya pula Majelis Hakimuntuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanhasil RUPS LB tertangal 15 Juni 2007, demikian pula terhadap putusanputusan RUPSLB

Putusan Nomor 80 PK/Padt/2012Notaris di Jakarta;kesemuanya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak ada rapatberupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau "RUPSLB"sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalam gugatan a quo, akantetapi pada faktanya adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau"RUPS Tahunan" Tergugat III untuk tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005 dan2006;Bahwa permintaan "RUPS Tahunan" tersebut terbukti dengan dasar hukumyang digunakan oleh Tergugat , dan Penetapan Pengadilan

tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan; atau";(ii) Amar Penetapan Pengadilan: Butir 2."

Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat III kepada TergugatIll untuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris TergugatIIl dalam mengurus dan mengawasi Perseroan selama tahun buku 2002.2003. 2004. 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;Bahwa adanya RUPS Tahunan Tergugat Ill yang diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand

melakukan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun haltersebut tidak berarti permohonan tersebut bersifat vo/untair murni,karena ada pihakpihak yang terkait, apalagi dalam, kasus a quoPemohon mendalilkan adanya perbuatan dari Direksi dan atauKomisaris yang tidak pernah menyelenggarakan RUPS, oleh karenaitu Mahkamah Agung berpendapat sebelum Hakim mengabulkanpermohonan itu wajib memanggil Direksi, Komisaris dan PemegangSaham lainnya, bahwa hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Hakimsehingga Penetapan

Bahwa, dalam perkara a quo, PENGGUGAT telah mengajukan gugatanyang pada intinya adalah untuk membatalkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PERSEROAN selaku TERGUGAT padatanggal 5 September 2016 yang mana RUPS tersebut telah mengangkatEndang Sutidjan sebagai Direktur PERSEROAN yang mana keputusandari RUPS tersebut kemudian dituangkan ke dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat No. 9 tanggal 5 September 2016 dan risalahnyadituangkan kedalam Akta Berita Acara RUPS No. 8 tanggal 5 September2016,

Bahwa, Pasal 94 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UU PT) mengatur sebagai berikut:(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.2.3. Bahwa, Pasal 94 ayat (6) UU PT mengatur sebagai berikut: (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 2.4.

Bahwa hingga saat ini, keputusan RUPS tanggal 5 September 2016masih berlaku secara sah dan tidak pernah dibatalkan oleh RUPSPERSEROAN, sehingga keputusan RUPS pengangkatan lEndangSutidjan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.2.5. Berdasarkan hal tersebut, sejak ditutupnya RUPS tanggal 5 September2016 tersebut, satusatunya Direktur PERSEROAN yang sah serta dapatbertindak mewakili PERSEROAN di dalam dan di luar pengadilan adalahENDANG SUTIDJAN.2.6.

Putusan Nomor 226/Pat.G/2017/PN.JKT.Sel.Rups Tanggal 5 September 2016 Dengan Mengajukan Gugatan A QuoUntuk Membatalkan Keputusan Rups Tersebut2.8.22.10.2.11.Bahwa dalam gugatan a quo, pihak PENGGUGAT telah dengan tegasmengakui keabsahan keputusan RUPS tanggal 5 September 2016dikarenakan pihak PENGGUGAT meminta dilakukannya pembatalankeputusan RUPS tersebut, yang mana keputusan dari RUPS tersebutkemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9tanggal 5 September 2016 dan risalahnya

dituangkan kedalam AktaBerita Acara RUPS No. 8 tanggal 5 September 2016, yang keduanyadibuat oleh Notaris llmiawan Dekrit, S.H., M.H.

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 3 tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Jaenudin Umur,S.H.,S.E.,M.Kn;

(Bukti T.1.30).Bahwa dalam RUPS ini memutuskan mengangkat Sdr. Burhanuddin ZRsebagai Direktur Utama dan Sdr. Bambang Supratikno sebagai Direkturdan Sdr. Sutomo Parastho sebagai Komisaris.

Bahwa peristiwa yang terjadi, yaitu pada tanggal 27 Mei 2002, telah21).Vide :22).dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) akan tetapi tidakmenghasilkan apaapa (nihil), dalam hal ini Karena pada waktu itu Sdr.Bambang Supratikno (Direktun/Termohon Kasasi tetap tidak maumemberikan laporan kepada Komisaris sekongkel, kemudian Sdr.Burhanuddin ZR (Direktur Utama)/Termohon Kasasi II datang terlambatlangsung marahmarah tak sudi memberikan Laporan Keuangan dananehnya malah mengajak berkelahi, sehingga RUPS

RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) ini tidak menyertakan Sadr.Burhanuddin Zr (Termohon Kasasi II) (direktur utama) dan sdr.

Bahwa dari hasil RUPS tanggal 28 Juli 2005 tidak bisa dibuatkan Akta,karena Badan Hukum Yayasan tersebut belum mendapatkanPengesahan dari Menteri, maka di diadakan RUPS PT Arma Sebelasuntuk membuat Perseroan Terbatas yang sesuai UU No. 1 tahun 1995yang hadir Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi 1) dan Sdr.

SutomoParastho (Pemohon Kasasi 1) dengan tujuanagar karyawan tidak menanggung rugi apabilaterjadi kerugian, tetapi proporsi keuntunganakan dibagikan dengan hitungan sesuaidengan porsi Sahamnya.Hasil dari RUPS ini dituliskan dalam bentuk Notulen Rapat RUPS PT.Arma Sebelas tertanggal 4 Oktober 2006. (Bukti T.I21).27). Bahwa hasil RUPS yang berwujud Notulen Rapat RUPS PT.

Puteri Mea untuk pertamakalinya berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.Puteri MeaNo.ll tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Oerip Mochiasin Soemarto,SH Notaris di Banjarmasin , ternyata Ary Hans Setiawan, SH dan MetropoleBantuk Djanguk, SHCs menyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT.Puteri Mea yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar,SH Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan

BUDY DINATA selaku pemegangsaham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Perubahan Pengurus PT.Puteri Mea, yakni: Tony Amin sebagai Direktur Utama; Ari Hans Setiawan,SH sebagai Direktur; Metropole Bantuk Djanguk,SH sebagal Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan BUDY DINATA selaku pemegang saham mayoritas,pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenai penegasan,persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yang tercantum dalam AktaNo.82 tanggal 30 Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.85 tanggal 12Agustus 2009 yang dibuat

Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari HansCs tersebut,dilakukan ketika terjadi sengketa perdata mengenal keabsahan kepemilikansaham antara Metropole Bantuk Djanguk,SH selaku Penggugat dengan BudyDinata selaku~ Tergugat' di Pengadilan Negeri Palangka RayaNo.23/Pdt.G/2008/PN.PL.R jo.

;Bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan RUPS pada tanggal 22 Juli 2014untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yaitu. TergugatIntervensi 11 sebagai Direktur menggantikan Tergugat Intervensi sebagaimanatertuang dalam Akta No. 105 yang dibuat dihadapan Notaris H.

,M.H. serta Hakim Anggota Ibnu Affan,S.H., M.Hum. dan Nurmansyah, S.H., M.H.Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahorgan perseroan yang terdin dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang sahammaka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjian antara pihakpengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direktur bertindak sebagaimewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antara pengusahadengan pengusaha dimana Direksi atau

Sehingga hubungan kerja atau pemberhentian anggotadireksi harus melalui RUPS sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT.16.

bukan sebagai pekerja / buruh, maka tidak berhak ataspesangon.Bahwa ketentuan mengenai gaji direksi harus ditentukan melalui RUPS,sebagaimana dinyatakan pada Pasal 96 UUPT yang menyatakan sebagaiberikut:Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPSBahwa tidaklah terdapat satupun hasil RUPS yang menyatakan Penggugatakan menerima tunjangan apapun setelah diberhentikan selaku direktur.Tergugat juga mensoomir Penggugat untuk membuktikan adanya keputusanRUPS

Dalam hal ini Penggugat bertindak tidak cermat danmemilikt itikad buruk terhadap perusahaan, sehingga pemberhentianPenggugat melalui RUPS sudah sesuai dengan UUPT.22.

Penggugat sendiri diangkat dan diberhentikan selaku Direkturberdasarkan RUPS yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kKesempatan untuk membeladiri;6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;5.

TSUMtidak menanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT.TSUM tidak melaksanakan RUPS,maka Tergugat mengirim surat kepada Dewan Komisaris PT.TSUM,untuk melaksanakan RUPS. Dan Dewan Komisaris menanggapipermohonan Tergugat tersebut, dengan mengagendakan RUPSdilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013;Bahwa oleh karena RUPS tanggal 17 Oktober 2013, tidak memenuhikuorum, maka Komisaris Utama PT.

Status Penggugat ditelantarkan begitu saja oleh paraTergugat dan para Tergugat tidak berinisiatif mengadakan RUPS;Tanggapan :Bahwa kewajiban untuk mengadakan RUPS ada pada Penggugat,sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2009

TSUMdikelola oleh Penggugat;Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Dengan demikian, Penggugat yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak mengadakan RUPS dan tidakmemberikan Laporan Keuangan PT.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;20. Bahwa benar Penggugat pernah menyerahkan copy legalisir Hasil RapatUmum Pemegang Saham PT.

TFC Maspion Indonesia berwenang untuk menyelenggarakan RUPS-LB, dengan agenda :

CASTAWAY LIFE tertanggal 2 Oktober 2014; Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor : 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama NADINE MARIE Mc QUEEN tertanggal 7 Oktober 2014; Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober 2014; Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc QUEEN perihal keberatan diadakannya RUPS LB

Castaway Life tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Tanda Terima dokumen perihal keberatan atas undangan RUPS tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Daftar Hadir RUPS LB tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT.

CASTAWAY LIFEtertanggal 2 Oktober 2014; Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor569/669/SOSNAKERTRANS/201 4 tentang Perpanjangan IzinMemperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama NADINE MARIEMc QUEEN tertanggal 7 Oktober 2014; Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober2014; Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc QUEEN perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

Dan saksi Agus Kamarwan, SH.Untuk pengurusan dokumen perusahaan yang ada kaitannya dengan maksuddiadakannya RUPS LB tanggal 13 Oktober 2014 yaitu untuk mengganti saksiNadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life ; Bahwa terdakwa membenarkan adanya pengumuman di surat kabar LombokPos tanggal 20 Oktober 2014 tentang adanya RUPS LB di PT. Castaway Lifetanggal 13 Oktober 2014 dan penggantian saksi Nadine Marie Mc> Queensebagai Direktur Utama PT.

LB J tertanggal 3Oktober 2014; Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc QUEEN perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

Castaway Life tertanggal 13Oktober 2014; Copy Tanda Terima dokumen perihal keberatan atas undangan RUPStertanggal 13 Oktober 2014; Copy Daftar Hadir RUPS LB tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang SahamPT.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Hal ini sebagaimanadiatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT yang dikutip oleh PemohonKasasi sebagai berikut:Pasal 96(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.Bahwa menyimak ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut,Pemohon Kasasi (dalam hal ini melalui Direksinya) tidak berwenanguntuk melakukan atau memutuskan perihal pembayaran dan

Nomor 3164 K/Pdt/201517.18.Judex Facti, terbukti bahwa tidak ada keputusan RUPS ataupunkeputusan Dewan Komisaris Pemohon Kasasi yang menentukanbesarnya gaji dan tunjangan Termohon Kasasi sebagai DirekturPemohon Kasasi.

jumlah penyisihan untukcadangan diputuskan oleh RUPS.

Pemohon Kasasi telah melaksanakan RUPS Tahunansehubungan dengan persetujuan dan pengesahan laporantahunan Pemohon Kasasi tahun 2013, 2012, 2011, 2010 dan2009; dan(c) Termohon Kasasi sendiri yang tidak menghadiri RUPS Tahunantersebut meskipun telah menerima pemberitahuan untukmenghadiri RUPS Tahunan tersebut;Bahwa tidak diperhatikannya Bukti Tambahan Pembanding7, Bukti T9dan Bukti T10 sebagaimana diuraikan di atas oleh Judex Facti TingkatBanding telah mengakibatkan Putusan Judex Facti Tingkat Bandingmenjadi