daftarkan kePengadilan Negeri Kota Sibolga, TergugatI sebagai pihak yang mempunyaikewenangan untuk merekomendasikan Penggugat untuk menggantikankedudukan Alm.Rajali Silalahi, tidak juga merekomendasikan Penggugat untukdilantik dan atau ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga dari DPDPAN Kota Sibolga periode 20092014.Bahwa atas sikap dan tindakan TergugatI yang tidak mau memberikanrekomendasi agar Penggugat diangkat, ditetapkan, dan atau dilantik sebagaiAnggota DPRD Kota Sibolga melalui mekanisme PAW

sebagai Anggota DPRD KotaSibolga, TergugatIII juga tidak ada melakukan tindakan apapun yang bertujuanmendesak TergugatI untuk merekomendasikan Penggugat.Bahwa TergugatIII, dalam pengetahuan Penggugat hanya menerbitkan SuratNomor : PAN/ A/KWSJ/077/II/2012, tertanggal 29 Februari 2012, perihal :Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Sibolga dari PAN, yangditujukan kepada TergugatII, dan ditembuskan kepada TergugatI.Bahwa tindakan TergugatI, TergugatII, dan TergugatIIJ yang tidakmelakukan proses PAW

dikemukakan diatas, mohonkiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq MajelisHakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara gugatan ini, untuk berkenan memanggil para pihak pada haripersidangan yang telah ditentukan untuk itu, dengan mengambil keputusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :A DALAM PROVISI.1 Menyatakan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua dalampemilu Legislatif Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas PergantianAntar Waktu (PAW

Sdr Rajali Silalahi.2 Menghukum Tergugat I untuk dengan segera merekomendasikanPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dariDPD Partai Amanat Nasional Kota Sibolga melalui proses PergantianAntar Waktu.B DALAM POKOK PERKARA.1 Primair :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Penggugat sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam PemiluLegislatif DPRD Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014.Menghukum

Tergugat I untuk merekomendasikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dari Partai amanat nasional (PAN)melalui proses PAW menggantikan Alm Sdr Rajali Silalahi.Menghukum Tergugat IJ dan Tergugat III, baik sendirisendiri maupunbersamasama memerintahkan Tergugat I menyegerakan pengajuan Penggugatsebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Sibolga periode 20092014 melaluiproses PAW menggantikan Alm.

Dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Perdata ditegaskanbahwa:Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu Hak atau menyebutsuatu peristiva, untuk meneguhkan haknya atau untuk membantahhak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.Dengan demikian maka Pengadilan Negeri yang merupakan PengadilanUmum yang mempunyai kompetensi yuridisuntuk mengadili, memeriksa danmemutuskan perkara sengketa Pemberhentian Antar Waktu ( PAW

Bahwa TERGUGATIIl telah melakukan perbuatan yang merugikanPENGGUGAT dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku karena telahmengelurkan Surat Nomor: PAN/ 0115/B/ K S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24Januari 2017 yang dikirimkan kepada Ketua Dewan perwakilan RakyatHalaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.Kabupaten Aceh Utara yang isinya antara lain meminta untuk diprosespenggantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRK Aceh Utara Daerahpemilihan dari Partai Amanat Nasional atas nama M.

Bahwa gugatan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPenggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscurrumlibellum) karena didalam merumuskan dalildalil berkenaan dengangugatan tersebut penggugat tidak menyampaikan secara lengkap, jelasdan terang tentang persoalan yang menjadi pokok gugatan. Penggugattidak menerangkan bahwa Penggugat pernah diperiksa dan diadili olehMahkamah Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD dan ART) Partai.

) terhadap diri Penggungat, dan berdasarkanbukti yang telah diterima Tergugat V atas usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat dalam permasalahan tersebut, Tergugat Vtelah menerima salinan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai AmanatNasional secara tertulis yang ditujukan kepada DPRK ACEH UTARANomor : PAN/A/KUSK/032/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017 PerihalPengajuan Pemberhentian dan Penetapan PAW (Pergantian Antar Waktu)Anggota DPRK Aceh Utara (An.M.Sani Ishak) dan menunjuk Sdr.

Bahwa terhadap posita 8 Perbuatan Hukum terhadap perselisihanperolehan suara antara Penggugat dengan Partai merupakan persoalaninternal Partai yang tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat VIISupaya mengurungkan niatnya dan atau /untuk tidak menandatangani suratpersetujuan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat ,menurut hemat Tergugat VII yang akan menandatangani surat persetujuanPenggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yang ditujukankepada Tergugat VII sudah benar dan

Nomor 597 K/Pdt.SusParpol/2018Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat Ill,Nomor.44/DPCPDIP/BS/EKS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 18 Oktober2017, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum Surat Tergugat Il Nomor.Nomor 311/IN/DPD.KTG/X/2017, tertanggal 30 September 2017 PerihalRekomendasi PAW

anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yangditujukan kepada Tergugat ;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat , Nomor.3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 12 Oktober2017, yang ditujukan kepada Tergugat III;Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Nomor44/DPCPDIP/BS/EKS/X/2017, Perinal Persetujuaan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 18 Oktober 2017,yang

ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mencabut SuratNomor 311/IN/DPD.KTG/IX/2017, tertanggal 30 September 2017 Perihalrekomendasi PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yangditujukan kepada Tergugat ;Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratNomor 3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 12 Oktober2017, yang dituju&kan kepada Tergugat III;Menghukum

Facti sehingga beralasan untuk dikesampingkan;Bahwa, lagi pula setelan meneliti memori kasasi tanggal 23 Januari2018 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dan 6 Februari 2018,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanNegeri Buntok, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaitindakan Para Termohon Kasasi yang mengusulkan Penggantian AntarWaktu (PAW

Jambi untukmenggantikan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Prov.JAMbi yang masihaktif 20142019 dengan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 20188.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;oleh TERGUGAT s.d IV selaku Ketua Partai Hati Nurani Rakyat DewanPimpinan Daerah Jambi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Prov.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi A/nH.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H.

Surat Nota Bina Wilayah Propinsi Sumbar JambiNomor : A/ 001/ Bid.Wil Sumbar Jambi tanggal 04 Mei 2018tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Jambi ;g. Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu denganNomor : A/ 125/ DPP HANURA/ VII/ 2018 tertanggal 25 Juli2018 ;h. Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/ VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;Adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

berkas calon pada tanggal 2024 Februari 2020;Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 secara mendadak danberdasarkan kesaksian BPD, panitia pemilihnan dan balon kades yanghadir yaitu Anindita melakukan tekanan agar dilakukan verifikasi awaldan merubah secara sepihak landasan hukum PAW dari Perbup No. 20Tahun 2019 ke Perda. Dan tekanan untuk melakukan perubahantersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netraldalam proses PAW Desa Doyong.

Dan tekanan untuk melakukan perubahantersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netraldalam proses PAW Desa Doyong. Perubahan ini merugikan balonkades yang lain karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisadilengkapi balon kades yang mendaftar;Pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan kesaksian BPD, Panitiadan Balon yang hadir, ada balon kades PAW atas nama Aninditabersama Camat Miri Ancil Sudarto memprotes terkait kelengkapanberkas salah satu balon kades yaitu Sumadi.

Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW,Sri Kusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakanlengkap / lulus administrasi;4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia. Pemeriksaan dan verifikasi berkas dilakukanterbuka, bahkan saat itu ada banyak sekali LSM, Media, dan wargamasyarakat.

dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW,Sri Kusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakanlengkap / lulus administrasi;Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Pengumuman Nomor : 01/PAW/01/2020 tertanggal 20 Januari2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan MiriKabupaten Sragen, tertanggal 10 Februari 2020. (fotokopiPutusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Him. 60 dari 87 Halaman20212223242526ZkT 20T24sesuai dengan aslinya) ;

tanggal lahir Sengkang, 30 Desember 1963, agamaIslam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta,bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, KelurahanPadduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnyadisebut Pemohon IV.Darnawati binti Ramalan, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1972,agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada,bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, KelurahanPadduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnyadisebut Pemohon V.Hal. 1 dari 10 PAW

Bahwa istri almarhum Ramalan yang bernama Jemma telah meninggal duniapada hari Sabtu 25 Mei 1985, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No:Hal. 2 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg472.12/01/PDP tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh LurahPadduppa, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama IslamBahwa ayah dan ibu almarhum Ramalan telah mininggal dunia demikian pulaseterusnya ke atas;Bahwa almarhum Ramalan dan almarhum Jemma telah meninggalkan abhliwaris yaitu:1 Gamba Ramalan bin Ramalan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutus sebagai berikut :Primer :Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan almarhum Ramalan telah meninggal dunia pada hari Rabutanggal 10 Maret 1982 dan almarhum Jemma telah meninggal dunia padahari Sabtu tanggal 25 Mei 1985;Menetapkan Pemohon Gamba Ramalan bin Ramalan Pemohon IlAlimuddin bin Ramalan, Pemohon III Labaru bin Ramalan, Pemohon IV DarwisHal. 3 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skgbin Ramalan, Pemohon V Darnawati binti Ramalan

bYHadrah R binti Ramalan (anak kandung);Hal. 9 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skgadalah ahli waris almarhum Ramalan.3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2018 Miladiyah, bertepatandengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Panitera Pengganti,Eviyani, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 75.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp 166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 10 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg

Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktuatas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek dimaksud, nyatanyata telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka konsukuwensi hukumnya adanya Usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu)atas diriPenggugat dari kedudukannnya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek olehTergugat kepada Pimpinan DPRD

Menyatakan, usulan /pengajuan PAW (PenggantianAntar waktu ) atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkanSurat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut adalah TIDAKSAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;4. Memeritahkan Tergugat untuk mentaati putusanperkara ini ;5.

) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyatdaerah kabupaten Trenggalek yang ditujukan kepadapimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, penggugatberpendapat bahwa surat usulan PAW tersebut' telahmelanggar ketentuan perundangundangan yakni ketentuanundangundang RI no.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR danDPRD karena surat usulan PAW tersebut diterbitkansebelum adanya usulan/keputusan pemberhentian antarwaktu Tergugat sebagai anggota DPRD kabupatenTrenggalek dari fraksi PAN;Menimbang

Apakah sah dan mempunyai kekuatan hukumSurat no.PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/201129tentang usulan penggantian antar waktu(PAW) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat daerah kabupatenTrenggalek?

Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diriPenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah kabupaten Trenggalek olehtergugat kepada pimpinan DPRDkabupaten Trenggalek berdasarkansurat nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011 tertanggal 15 # agustus2011 adalah merupakan' pelanggaranterhadap hak anggota partai politikdan penyalahgunaan kewenangan; Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diripenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan Nomor :170/DPRDBINTAN/O88 tanggal 26 Juli 2016, perihal PenyampaianUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. Bintan;. Surat Bupati Bintan Nomor :170/PEM/1244 tanggal 29 Desember 2016perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab.BlIntanMasa Jabatan 20142019; . Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B1104/GOLKAR/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017, tentang PenegasanPenggantian Ketua DPRD Kab. Bintan Prov.

LAMEN SARIHI, SH., MH, (Penggugat)Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bintan telah melaksanakanPengucapan Sumpah/Janji menurut Agama : Islam;Bahwa Surat Pengusulan Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagai KetuaDPRD Kabupaten Bintan dari Fraksi Partai Golkar atas nama H.

Sehingga dengan demikian Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat yang diajukanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Cq Fraksi Golkar DPRDKabupaten Bintan tersebut diatas haruslah diperintahkan untukdibatalkan dan atau ditarik kembali untuk tidak diproses lebih lanjut;19. Bahwa apabila Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) KetuaDPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat H.

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan Nomor170/DPRDBINTAN/088 tanggal 25 Juli 2016, Perihal Penyampaian UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. Bintan;3. Surat Bupati Bintan Nomor : 170/PEM/1244 tanggal 29 Desember 2016,Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. BintanMasa Jabatan 20142019;4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : B1104/GOLKAR/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017, Tentang Pergantian KetuaDPRD Kab. Bintan Prov.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 16, Penggugat sendirisejak awal telah mengakuinya bahwa timbulnya suratsurat keputusanPartai Golkar tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PenggugatHalaman 33 dari 78 Halaman Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.

- M E N G A D I L I- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum; - Menyatakan bahwa Surat Nomor : 01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011; Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan dari Keanggotaan partai; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia

Kemudian pada tanggal29 April 2011 TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Penggugat dari T Tt= Bahwa Ketua partai PKDI Cabang Alor saat ini menurut saksi adalahsaudara PERMENAS LAMAKOLY (Penggugat) ; ~~Atas keterangan saksi tersebut Tergugat,Turut Tergugat I dan TurutTergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;3. APOLOS WELLBahwa pada tahun 2007, saksi masuk anggotapartai PDKI Cabang Alor, sedangkan Penggugatbelum masuk sebagai anggota partai.

Alor dimana Penggugatmewakili partai PKDI dari daerah pemilihan tiga dan samasamadiangkat berdasarkan SK Gubernur NTT; ~~~ Bahwa Penggugat masih tetap eksis menjalankan tugas sebagaiAnggota DPRD dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau kejahatanGalant Wr ek, SS SG mm I OTe Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonanpergantian antar waktu (PAW) terhadapPenggugat dimana kapasitas Tergugatdisebutkan sebagai Ketua DPC partai PKDI;Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan pergantian antar waktu(PAW

) Tergugat tersebut ada tindak Jlanjut sehingga turun SKGubernur NIT tentang pergantian antar waktu; Halaman 45 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa saksi mengetahui pada waktu proses PAWsehingga saksi pernah berbicara dengan KetuaDPRD untuk meralat dan mempelajari kembalipermohonan PAW dari Tergugat sebelumditeruskan ke Gubernur NTT;e Bahwa saksi pernah minta AD ART padaPenggugat dan saksi bandingkan denganlampiran surat usulan PAW oleh Tergugat makamenurut saksi ada kerancuan

mengetahui PAW diawali denganpermohonan dari partai politik kepada DPRDuntuk mengganti anggota DPRD dari partaiPemohon (Tergugat) kemudian DPRD mintakepada Bupati untuk mengusulkanpemberhentian dan pergantian antar waktuanggota DPRD kepada Gubernur; Bahwa selain merujuk pada U.U.

No. 12 tahun 2009 dan P.P.No. 16tahun 2010, kami juga merujuk pada AD ART dari partai PKDI, darisemua bahan rujukan tersebut kami berkesimpulan usulan PAW anggotaDPRD Kabupaten Alor dari partai PKDI lengkap dan dapat diprosesuntuk diteruskan ke Gubernur NITj on rst seeBahwa dalam proses PAW kami tidakmemperhatikan tentang Daerah Pemilihan dariCalon Pengganti dan anggota yang digantikarena itu kewenangan KPUD;Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa pada saat diajukan

Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA DpsDUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2020dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengannomor perkara O0O/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps. tanggal 15 Mei 2020 ,mengemukakan hal hal sebagai berikut :1.Bahwa pada awalnya Penggugat menyurati Ketua/ Majelis hakimPengadilan Agama Denpasar dengan Surat tertanggal 02 Desember2019, yang pada intinya keberatan atas Penetapan Ahli Waris olehPengadilan Agama Denpasar Nomor : 37/ PAW

/ 2008/ PA.DPS, Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2008, karena sangat merugikanPenggugat, sehingga oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnyamengajukan Surat Mohon Mencabut Penetapan Ahli Waris Nomor: 37/PAW/ 2008/ PA.DPS, Surat mana telah dibalas oleh Ketua PengadilanAgama Denpasar pada tanggal; 13 Desember 2019, yang pada intinyadalam Surat butir 2 (dua) Bahwa apabila saudara ingin membatalkanPenetapan Ahli Waris tersebut silahkan saudara mengajukan gugatanPembatalan perkara tersebut secara contensius

Nomor: 37/ PAW/ 2008/PA.DPS khusus Halaman 7 ( Tujuh ) huruf Q tersebut pada dalilgugatan Penggugat Butir 9 ( Sembilan ) di atas, terbukti ada unsurHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps12.13.14.Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat karena secara sepihaktelah menguasai SHM milik Penggugat dengan cara mengajukanpermohonan Penetapan, tidak mengembalikan SHM Nomor 1376, luas715 M2, di Desa Dangin Puri Klod Provinsi Bali kepada Penggugat yangpernah dititipkan kepada suami

Tergugat almarhum PEWARIS, olehkarenanya Penggugat melakukan upaya hukum untuk mendapatkankembali Hak Milik atas tanah SHM No. 1376, luas 715 M2melalui caraLitigasi mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor:37/ PAW/ 2008/ PA.DPS, agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili Perkara in caso membatalkan Penetapan AhliWaris Nomor: 37/PAW/2008/PA.DPS;Bahwa Penggugat merupakanpemilik sah SHM No.1376 Luas 715 M2 diDesa Dangin Puri Klod, Provinsi Bali berdasarkan Perjanjian

Nomor 2 pada hari Rabu,tanggal 5 Januari 2005 maka Penetapan Ahli Waris Nomor : 37/ PAW/2008/ PA.DPS adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum,khususnya Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Halaman 7 ( tujuh )huruf Q, yang terbukti secara melanggar hukum terhadap penetapanSHM No. 1376 Sebidang Tanah Hak Milik seluas 715 M2 mohondibatalkan demi hukum, dikeluarkan redaksi Penetapan Halaman 7 (tujun ) huruf Q salah satu obyek waris yang merupakanmilikPenggugat;Bahwa oleh karena terbukti secara

Bahwa, mencermati usulan PAW tersebut TERGUGAT memperolehinformasi tentang adanya gugatan perdata yang diajukan PENGGUGATmelawan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep Dkk diPengadilan Negeri Sumenep dengan register perkara Nomor01/Pdt.G/2017/PN.Smp tanggal 06 Januari 2017 dengan pokok perkaramempersoalkan keabsahan usulan pemberhentian/penggantian antar waktuatas diri PENGGUGAT dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep ;Bahwa, meskipun usulan PAW PENGGUGAT tidak dilatarbelakangipemberhentian

Kaderkader Partai tahu kalauKetua DPD kasih surat kepada ketua Dewan;Bahwa, saksi tahu terkait gugatan ke Pengadilan Negeri Sumenep yangdiajukan Penggugat untuk membatalkan PAW, gugatan dua kali;Bahwa, pak Syarkawi adalah pengacara Penggugat di PN Sumenep;Bahwa, setahu saksi waktu Penggugat mengajukan gugatan ke PN Sumenepbahwasanya Pengacaranya, keluarga dan perwakilan datang ke Gubernurmengajukan pemberitahuan bahwa ada sengketa;Bahwa, Penggugat keberatan dengan adanya PAW karena tidak dilakukakanproses

Sedangkan gugatanyang diajukan melalui kuasa hukumnya Rudi Hartono, saksi tidk tahu;Bahwa, saksi tidak tahu adanya PAW yang diajukan oleh Ahmad, setahusaksi Tergugat II Intervensi dilantik sebgai anggota dewan;Bahwa, bahwa berdasarkan AD/ART untuk pengajuan PAW harus melaluisidang pleno partai, semua kebijakan yang strategis harus diplenokan, itupunharus dihdiri DPC seluruh Kab Sumenep, ketika tidak hadir 17 orang danpengurus harian tidak hadir, tidak memenuhi quorum maka ditunda;Bahwa, saksi tidak

Ketua menyampaikan untukperiode tahun 20092014 untuk PAW adalah yang meninggal, pengundurandiri kesandung hukum, sedangkan Penggugat tidak termasuk hal tersebut,jadi alasan Penggugat di PAW saksi tidak tahu latar belakangnya;Bahwa, setahu saksi Penggugat sebagai anggota dewan di komisi 3kemudian rolling ke komisi 2 yang membidangi pertanian;Bahwa, dampak diberhentikannya Penggugat ke konstituen terkaitmasyarakat di bagian pertanian karena biasanya di dapil minta konstituennyaapa yang diminta di dapil

dia menjawab bahwa itu hanyainstruksi, tetapi itu sudah melanggar aturan partai (AD/ART) karena instruksiharus punya alasan dan harus diselaikan dalam rapat harian dan rapat pleno;Bahwa, berangkat dalam musyawarah MPP muncul bahwa PAW tidak dikenaldalam AD/ART, kemudian dalam pra pencalonan para calonlegislatifmenandatangani kesepakatan tidak ada PAW tetapi yang ada kompensasi;misalnya dalam satu dapil ada 4 calon, yang menang hanya 1 maka yangsatu menang membayar ganti rugi;Bahwa, PAW hanya dikenal

Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dan tidaksesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b.

PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapbkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan;Yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c AD BPP ABUJAPI adalah prosestindakan bahwa apabila telah atau pernah dilakukan PAW dimaksud didalam kepengurusan maka diberitahukan pertanggungjawabannya lewatMusyawarah Nasional.

PAW (pergantian antar waktu) itu TIDAKdilakukan melalui mekanisme MUNAS. MUNAS tidak bisa diadakansewaktuwaktu kecuali ada sebab tertentu, sedangkan PAW bisa diadakansewaktuwaktu Ssesuai kebutuhan pengurus organisasi (AD pasal 19 1b);Bahwa saudara Penggugat TIDAK AKTIF dalam kepengurusan dandibuktikan dalam daftar hadir hanya sekali datang pada tanggal 4 Maret2015, dan untuk rapatrapat lainnya Penggugat tidak pernah datang.

PAW dilakukan dalam rapatpleno dengan mekanisme yang berlaku di BPP ABUUJAPI, sehinggaPenggugat membuat dalil yang terlalu mengadaada, bahwa pengambilankeputusan PAW dilakukan secara sembunyisembunyi. Perlu Tergugatsampaikan juga bahwa tidak ada dasar apapun SK dimaksud untukdiberitahukan ke semua pihak, SK dimaksud bukan untuk diedarkan kepadapublik.

Selanjutnya disebutPara Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut :Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara,Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;:Hal Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut. Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA CleTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tangga!15 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCilegon, Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA.

Bahwa ke 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut di atas 4 (empat)orang sudah meninggal dunia, yaitu ; Djaya Murbadi, meninggal dunia pada tanggal 17 September 2004; Murningsih, meninggal dunia pada tanggal 03 April 2002 ;Bambang Irawan, meninggal dunia pada tanggal 08 September1989 ;Hal 2 Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut. Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA. Cly Titin Mulyaningsih meninggal dunia pada tanggal 24 November 20136.

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ,Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, para Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangandan telah memberikan keterangan yang cukup dan kuasa Para Pemohonmeminta waktu kepada Majelis Hakim untuk melakukan perubahan padapermohonannya tersebut :Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan berikutnya. paraPemohon/Kuasanya telah menyatakan akan mencabut permohonannyatersebut di persidangan .Hal 3 Dari 5 hal Penetapan PAW

Jumlah Rp. 261.000,(duat ratus enam puluh satu ribu rupiah):Hal 5 Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut, Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA Cle

Bahwa perbuatan TERGUGAT A tidak sampai disitu' saja(pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), akan tetapi TERGUGAT A telah pula mengirimsurat kepada TURUT TERGUGAT C tanggal 22 September 2010Nomor: 374/A.1/DPDPPRN/PAW/IX/2010 tentang Pergantian danPersetujuan Antar Waktu (PAW) dan termasuk kepada TURUTTERGUGAT D, tanggal 3 Agustus 2010 Nomor: 346/A.1/DPPPPRN/PAW/IX/2010, yang pada pokoknya surat tersebut telah memintapersetujuan kepada TURUT TERGUGAT C dan TURUT

TERGUGAT D,untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), di manaPenggugat sebagai anggota DPRD yang sah menurut hukum, akandiganti dengan pengganti dari anggota partai PPRN juga dengannama: PASRIAL St.

(Pergantian AntarWaktu);Bahwa walaupun ada proses PAW tersebut, faktanya Penguggatmasih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat sampai sekarang ini;Bahwa Partai PPRN berdiri sejak tahun 2006 dan menjadi pesertapemilu tahun 2009, di mana yang menjadi Ketua Umumnya adalahTergugat A;Bahwa proses PAW haruslah berdasarkan perundangundanganyang berlaku;Bahwa secara intern proses PAW diberlakukan terhadap anggotaDPR/DPRD dari suatu partai dikarenakan anggota tersebut didugatelah melanggar

(Pergantian Antar Waktu);73Bahwa walaupun ada proses PAW tersebut, faktanya Penguggatmasih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat sampai sekarang ini;Bahwa Partai PPRN berdiri sejak tahun 2006 dan menjadi pesertapemilu tahun 2009, di mana yang menjadi Ketua Umumnya adalahTergugat A;Bahwa proses PAW haruslah berdasarkan perundangundanganyang berlaku;Bahwa secara intern proses PAW diberlakukan terhadap anggotaDPR/DPRD dari suatu partai dikarenakan anggota tersebut didugatelah melanggar

AD/ART partai, di mana prosesnya dimulaidengan adanya pengusulan dari DPD yang kemudian dilaporkankepada tingkat DPW sampai dengan tingkat DPP, kemudian DPPmengeluarkan surat PAWnya, sedangkan secara ekstern di mulaidengan adanya surat PAW dari partai yang dikirimkan kepadaKetua DPR/DPRD kemudian diteruskan kepada KPU/KPUD, Bupati/Walikota sampai kepada Gubernur dan Mendagri laludikeluarkanlah surat keputusannya;Bahwa sekarang ini proses PAW Penguggat sudah sampai tingkatGubernur Sumatera Barat;

Nomor 809 K/Pdt.Sus/2012mengeluarkan Surat Rekomendasi PAW atas nama Penggugat/Sdr. ASEPSAEPUDIN, SH., dengan Nomor 07/REK/DPDBARNAS/BTN/2012.

SuratKeputusan dan Surat Rekomendasi tersebut cacat hukum karena tidak melaluiproses yang diatur dalam AD/ART Partai;14 Bahwa, benar TergugatII pada tanggal 7 Februari 2012 DPD Partai BarisanNasional membuat 2 (dua) surat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebakdengan Nomor 05/Pem/DPDBarnas/H/2012 dan Nomor 05/PAW/DPDBARNAS/Btn/2012 Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD Lebak.

;Dalam Surat tersebut tercantum alasan dilakukanya PAW antara lain:1Tidak melaksanakan pembinaan terhadap konstituen selama sdr.

Gugatan atas pemberhentian sebagaimana Anggota partai pilitikdan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. Asep Saepudin, SH.

Lebakuntuk tidak memproses usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);Dalam Konvensi:Hal. 11 dari 33 hal Put.

Bahwa pada hari Senin Kliwon, tanggal 08 Agustus 1977 atau bertepatan pada21897 H telah terjadi perkawinan antara XXX yang telah dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman,PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA.YKHal. 1 dari 10 halamanberdasarkan kutipan Akta Nikah NoXxX/1977 tertanggal 08 Agustus 1977dimana pernikahannya mempunyai satu anak yang bernama XXX, lakilaki,lahir tanggal 26 Juni 1984;Bahwa telah meninggal dunia XXX pada tanggal 26 Desember 2003 yang padasaat

dariPengadilan Agama Yogyakarta;Bahwa para Pemohon sangup membayar semua biaya akibat perkara iniBahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan memutus perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1)2)3)Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember2003 ;Menetapkan secara hukum bahwa. ; XXX; XXX ; XXX;Adalah ahli waris dari almarhum XXX ;PAW

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama XX yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar BiasaKabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, tanggal 21 Agustus 1987, Bukti P.8;PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA.YKHal. 3 dari 10 halaman10.11.12.Surat Pernyataan Silsilan atas nama XXX yang diketahui oleh CamatXXXKota Yogyakarta, tanggal 5 November 2020, bukti P9;Surat Pernyataan Warisan atas nama XXX yang diketahui olen Kepala XXXKecamatan XXX Kota Denpasar, tanggal 14 Februari 2004,

Saksi selama hidupnya almarhum XXX belumpernah bercerai dengan Pemohon sampai ia meninggal dunia ;Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXX meninggal dunia dalamkeadaan beragama Islam ;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II beragama Islam ;Bahwa sepegetahuan Saksi, ketika XXX meninggal dunia, makaorangtuanya yang masih hidup adalah ibu kandungnya yaituXXXsedangkan ayahnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon tidakpernah menikah lagi ;PAW

sepengetahuan saksi almarhum XxXXmeninggal dunia dalamkeadaan beragama Islam ;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II beragama Islam ;Bahwa sepegetahuan Saksi, ketika XXX meninggal dunia, ayahkandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibunya(XXX) masih hidup ;Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon tidakpernah menikah lagi ;Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapanahki waris adalan untuk mengurus hartaharta peninggalan almarhumahXXX ;PAW

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor :161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor : 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012 ;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW)

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan suratNomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Papua ;4.b.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah merekomendasikankepada Gubernur Papua dengan suratnya Nomor : 161.4/2252, tertanggal02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014 ;4.c.

) Anggota DPRPdan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014, sehingga kedua surat tersebut yaitu SuratPenjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usulPeresmian Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRP dan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011,tentang Rekomendasi

Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Papua Periode 20092014 tidak dapat dikatagorikan sebagai Keputusan TataUsaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009,tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN,karena sifatnya masih usul sehingga belum bersifat final ; Menimbang, bahwa oleh karena Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 /092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu( PAW

IV/2018 tentangPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun ;Bahwa yang menjadi alasan/ pertimbangan dikeluarkannya suratkeputusan sebagaimana tersebut dalam poin 4 adalah adanyatindakan/perbuatan Penggugat terkait pelanggaran Kode Etik (terlibatdalam jual beli rekrutmen pegawai di Badan Layanan Umum DaerahHalaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mad10.

(BLUD)) yang menurut kebijakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangandikategorikan sebagai pelanggaran berat ;Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya surat keputusan sebagaimanapada poin 5 adalah adanya surat permohonan dari DPC PDI PerjuanganKota Madiun No: 034/IN/DPCMDN/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yangkemudian ditindaklanjuti oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur denganmengeluarkan surat Permohonan No : 1711/IN/DPD/III/2018 tanggal 22Maret 2018 tentang persetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas

karena itu dalam tanggapan ini Tergugat dan Tergugat Il menyatakan keberatan dengan adanya gugatan yangdiajukan oleh Penggugat, mengingat permasalahan hukum dalam perkara aquo berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan dari DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentangpemecatan Supiyah Mangayu Hastuti dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 9 April 2018, dan Surat DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 4230/IN/DPP/IV/2018 tentangPersetujuan PAW

Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugatyang pada pokoknya keberatan terhadap Surat Keputusan dari DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentangpemecatan Supiyah Mangayu Hastuti dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 9 April 2018 dan Surat DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 4230/IN/DPP/IV/2018 tentangPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun, maka yang berwenangmengadili penyelesaian perkara a quo adalah Mahkamah

Anggota DPRD Kota Madiun, SuratPermohonan DPD PDI Perjuangan No :1711/IN/DPD/III/2018 tanggal 22 Maret2018 tentang Permohonan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun, suratPermohonan DPC PDI Perjuangan No : 034/IN/DPCMDN/III/2018 tanggal 12Maret 2018 tentang Permohonan Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaMadiun;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alatbukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, setelah MajelisHakim mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat

gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat I, Il dan Tergugat Ill serta Tergugat IV telahmelakukan Perobuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkanPenggugat mengalami kerugian;Menyatakan Penggugat tetap selaku Anggota Legislatif DPRA Aceh dariFraksi Partai Aceh untuk Periode 2014 2019;Menyatakan yaitu: Surat Tergugat Ill tanggal 21 Juni 2017 mengenai: Usulan PergantianAntar Waktu (PAW

) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh KepadaTergugat IV;adalah tidak sah menurut hukum;Menghukum Tergugat III untuk membatalkan surat, yaitu: Surat Tergugat Ill tanggal 21 Juni 2017 kepada Tergugat IV mengenai:Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Aceh dari PartaiAceh;Menghukum Tergugat IV untuk tidak melakukan verifikasi nama calonpengganti dan tidak menerbitkan rekomendasi terhadap proses pergantianantar waktu (PAW) Penggugat (Adam Mukhlis) kepada Saudara AdlyTjalok Bin lbrahim, sampai

Penggugat/Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya; Menyatakan Termohon kasasi I/Tergugat , Termohon kasasiII/Tergugat Il dan Termohon Kasasi Ill/Tergugat Ill serta TermohonKasasi IV/ Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menetapkan Pemohon Kasasi/Penggugat Adam Mukhlis sah dantetap selaku Anggota Legislatif DPRA Aceh dari Fraksi Partai Acehsampai akhir periode 2014 2019; Menyatakan yaitu: Surat Termohon Kasasi III/ Tergugat III tanggal 21Juni 2017 mengenai: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

) anggotaDPR Aceh dari Termohon Kasasi /Tergugat Kepada TermohonKasasi IV Tergugat IV; adalah tidak sah menurut hukum; Menghukum Termohon Kasasi Ill/Tergugat II untuk membatalkansurat, yaitu: Surat Termohon Kasasi IIl/Tergugat Ill tanggal 21 Juni2017 kepada Tergugat IV mengenai: Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh; Menghukum Termohon Kasasi IV/Tergugat IV untuk tidak melakukanverifikasi nama calon pengganti dan tidak menerbitkan rekomendasiterhadap proses pergantian

antar waktu (PAW) Pemohon Kasasi/Penggugat (Adam Mukhlis) kepada Saudara Adly Tjalok Bin Ibrahim; Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat untuk menunda semuaproses serta permohonan proses pergantian antar waktu yangdiajukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon KasasiIIl/ Tergugat Ill, sampai dengan berkekuatan Hukum tetap; Mohon Putusan seadiladilnya;Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2017 yang padapokoknya menolak