Ditemukan 17965 data
139 — 39
selaku Ketua; Kartomi Karsudi/Tergugat II selaku Sekretaris; Dian Wulandari/Tergugat IV, selaku Bendahara; Agus Siswatama Singgih/Tergugat V, selaku Anggota;Bahwa Pengurus Nadzir Wakaf Yayasan Aliya tersebut dalammelakukan Ikrar Wakaf dengan Penggugat selaku Wakif dihadapan/oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Tergugat VI) diwakili oleh Ir.Eko Eddy Purwanto/Tergugat II selaku Ketua Nadzir Wakaf;Posita angka 2 : Ikrar Wakaf yang telah dilakukan oleh Penggugatsebagai Pemilik Harta Wakaf dan telah
Agad atau Lafaz atau Sighat, yakni pernyataan penyerahan wakaf daripihak wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauqurtf alaih);Menimbang, bahwa unsurunsur wakaf sesuai ketentuan Pasal 6UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari :1. Wakif, yaitu orang yang menyerahkan wakaf;2. Nadzir, yaitu pihak yang diserahi wakaf;Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg3.
Harta benda wakaf benda atau manfaat benda yangdiwakafkan;4. lkrar wakaf, yaitu pernyataan yang diucapkan orang yangberwakaf;5. Peruntukan harta benda wakaf;6.
Sos. staf Kelurahan Bubulak tanggal 2 Mei 2012 sebagaiorang yang mengurus menyelesaikan 11 (sebelas) Akta Ikrar Wakaf atassekolah Islam Terpadu Aliya, menyatakan bahwa asli dokumenkepemilikan atas 11 bidang tanah wakaf, termasuk di dalamnya SertifikatHak Milik Nomor 9 untuk Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2a/08/K.04/V1I/2008,Nomor 10 untuk Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2a/07/K.04/VI/2008, Nomor382 Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) dan Nomor 1051 untuk AktaIkrar Wakaf (berada pada PPAIW) telah diserahkan kepada
AcepMahpudin, mantan Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan BogorBarat yang menyatakan bukti kepemilikan tanah telah diserahkan ,Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bukti kepemilikan empatAkta lkrar Wakaf pada saat Pembanding mengucapkan Ikrar Wakaf telahdiserahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga pejabatyang bersangkutan mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf dan dengan demikianAkta lkrar Wakaf dinyatakan sah, oleh karenanya gugatan Pembandinguntuk menyatakan Akta Ikrar Wakaf cacat hukum
121 — 43
Raimah binti Panglima Syarif dengan Sertipikat HakMilik nomor 5 Wakaf, tanggal 23 Juni 1994, untuk Mesjid Darul Hikmahdan Pesantren Darul Hikmah Gampong Peunaga Rayeuk, KecamatanMeureubo, Kabupaten Aceh Barat;Menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor 5 Wakaf, tanggal 23 Juni 1994,tidak mempunyai kekuatan hukum;Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf tersebutsesuai fungsinya seperti diktum 2 diatas tanpa syarat;Menghukum para Tergugat untuk menjalankan isi putusan ini;Menolak dan menyatakan
Salehselaku Imam Masjid Gampong Peunaga Rayeuk pada waktu itu, demikian puladengan tanah Wakaf dari Imam Syafie, dimana masingmasing dari tanahwakaf tersebut telah dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sekitartahun 1983 dimana pada waktu itu Tgk. M. Saleh masih hidup;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar waqaf(APAIW) Nomor.
W3/01/Tahun 1983 tanggal 22 Januari 1983, tanah wagaf dariimam Syafie tersebut telah dibuat Sertifikat hak milik pada tanggal 16 Mei 1994untuk Mesjid dan Pesantren Gampong Peunaga Rayeuk maka dengandemikian tanah Wakaf tersebut dapat ditetapbkan sebagai tanah wakaf untukMesjid dan Pesantren Kampung Peunaga Rayeuk tersebut;Menimbang, bahwa mengenai tanah wakaf dari Raimah binti PanglimaSyarif dimana menurut Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/02/I/Tahun1983 tanggal 22 Januari 1983 M terbukti
Saidi Ansari selakuKetua Nazdir dinyatakan telah diberhentikan oleh masyarakat dalammusyawarah Gampong, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapatbahwa dalam hal pemberhentian Nazdir dimaksud seharusnya diajukan kepadaBadan Wakaf Indonesia (BWI) hal ini sesuai menurut pasal 5 ayat (1) PPNomor: 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41tahun 2004 Tentang wakaf ;Menimbang, bahwa permintaan para Penggugat agar para Tergugatdihukum untuk membayar pendapatan selama digunakan tanah Wakaf
Menetapkan tanah Wakaf dari alm Raimah binti Panglima Syarif adalahuntuk Mesjid dan Pesantren Gampong Peunaga Rayeuk;Menetapkan tanah Wakaf dari alm Imam Syafie Sertifikat hak milikNomor 4 Tahun 1994 tanggal 23 Juni 1994 adalah Wakaf untuk Mesjiddan Pesantren Gampong Peunaga Rayeuk;Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah Wakaf almRaimah binti Panglima Syarief dan Imam Syafie untuk Mesjid DarulHikmah dan Pesantren Darul Hikmah Gampong Peunaga RayeukKecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Tergugat I : COKORDA GDE DALEM
Terbanding/Tergugat II : COKORDA GEDE ARTHANA,SH/COKORDA GDE ARTANA
Terbanding/Tergugat III : KARMINI WAKAF, SH alias NI WAYAN SUKARMINI
71 — 5
Pembanding/Penggugat : TJOKORDA GDE TIRTA NINDHIA Diwakili Oleh : Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun
Terbanding/Tergugat I : COKORDA GDE DALEM
Terbanding/Tergugat II : COKORDA GEDE ARTHANA,SH/COKORDA GDE ARTANA
Terbanding/Tergugat III : KARMINI WAKAF, SH alias NI WAYAN SUKARMINI
Terbanding/Terdakwa : Moh Abdul Muin
105 — 36
setempatKemenag Kab/ kota setempatBahwa terhadap akta ikrar wakaf di bawa ke BPN untukdibuatkan sertifikat (SHM).Bahwa terhadap pengurusan surat tanah wakaf di DsnKarangwaru Kel.
Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.
92 — 16
, dengan Kepala Desatidak mencap stempel di surat wakaf tersebut menandakan surat wakaftersebut asalasalan alias palsu.
Kemudian dalam perkara a euo, intinyaPenggugat mempermasalahkan Surat Keterangan Wakaf yang telahditandatangani oleh pihak pemberi wakaf. Akan tetapi dalamgugatannya Penggugat tidak mencantumkan satu butir katapunpenjelasannya tentang ada atau tidaknya hubungan hukum tanah objekperkara dengan pihak pemberi wakaf;3. Gugatan Penggugat Error In Persona;Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 6, jelastelah mengakui pihak pemberi wakaf, dengan "menyatakan SuratPemberian Wakaf oleh alm M.
yang dibuat oleh pemberi wakaf yaituM.
Pidie, sehingga telah salah dalam memahami pokokgugatan penggugat dalam perkara ini;Bahwa selanjutnya Penggugat tidak perlu mempermasalahkantentang tuduhan kepada pemberi Wakaf, sebab dasar Tergugatmembuat dan mendirikan Kantor Geusyik di tanah Penggugatberdasarkan surat Wakaf tahun 2000 yang tidak jelas syaratsyarat sesuatu surat, karena dalam surat wakaf tersebut oleh KepalaDesa setempat tidak mencap stempel dan tidak menyebutkansiapa yang menerima Wakaf tersebut ketika diserahkan untukMeunasah
Dan mengapa Penggugat menggugat Tergugat dan Il,karena Tergugat dan Il membangun Kantor Keusyik di tanah sengketamilik Penggugat dengan berpegang pada dalil surat wakaf tahun 2000seolaholah telah terjadi wakaf tahun 2000 tersebut, dan Penggugattidak perlu menarik pihak pemberi wakaf memang tidak ada apalagiorangnya telah meninggal:;Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2016/MS.SgiD.
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Yayasan Wakaf Masjid Al Huda memiliki harta kekayaan yang diantaranya adalah tanah dan bangunan setempat dikenal dengan rumah diJalan Kapten PiereTendean Gg Nomor 1 RT 02 RW 10 Kelurahan Kasin,Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 450, atas nama Yayasan Wakaf Masjid Al Huda berkedudukan diMalang yang diperoleh dari wakaf dari Sajid Achmad Bin Oemar Kodahpada tanggal 28 Juni 1933, yang dibuat di Wakil Notaris yang bernamaWillem Bek di Surabaya;Bahwa rumah di
Terbanding/Penggugat hanya dibatasi denganpengelolaan harta benda Wakaf yang telah diberikan oleh Wakif dan tidakdapat memilikinya secara pribadi terutama hal tersebut berkaitan denganPasal 40 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perihallarangan perubahan status harta benda wakaf;.
Bahwa dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi juga tetap menolak secarategas perihal segala sesuatu yang dapat merubah tujuan, fungsi, danperuntukan tentang harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf dan pada Pasal 22 huruf c UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai tujuan dan fungsiharta benda wakaf tersebut yang salah satunya diperuntukan bagi bantuankepada fakir miskin, anak terlantar, yatim
piatu, beasiswa dan lainlain danjelas bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang janda dan anak yatim selakupenghuni dari objek sengketa wakaf tersebut.
Masjid Al Huda, Termohon Kasasi/Para Penggugat in casuYayasan Wakaf Masjid Al Huda adalah sebagai pemegang hak memilikiobjek sengketa dalam perkara a quo yang diperoleh dari wakaf dari SajidHal. 9 dari 11 hal.
99 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berarti pengelola/imam mesjid adalah perempuan (SanggupTarigan) dan Makmumnya adalah lakilaki;Bahwa dengan menyebut tanah untuk diwakafkan berarti harus adatindak lanjut yaitu pembuatan akta ikrar wakaf;Bahwa yang berwenang membuat akta ikrar wakaf adalah pejabatpembuat akta ikrar wakaf yaitu kepala kantor urusan agamakecamatan.
Departemen Agama khususHal. 7 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010mengenai wakaf, wakif, bayinah (alat bukti) dan sebagainya untukitu diselesaikan oleh Pengadilan Agama dengan menpergunakanhukum acara Pengadilan Agama;Bahwatanah wakaf mesjid Masiah AlIkhlas telah memiliki sertifikathak milik wakaf No. 530/wakaf tgl. 31 Maret 1991, yang diterbitkanoleh BPN Medan berdasarkan permohonan dari kepala kantorurusan agama kecamatan/pejabatan pembuat akta ikrar wakaf,Medan Tuntungan No.
Sertifikat Wakaf Nomor530, tanggal 3131992, yang diterbitkan oleh Kepala kantor PertanahanKota Medan, Akte Ikrar Wakaf tanggal 25 Juli 1991 yang dibuat olehPejabat Pembuat Akte lkrar Wakaf, dan surat Pengesahan Nadzir Wakaftanggal 25 Juli 1991 yang dibuat olen KUA, dan surat Pengesahan NadzirWakaf tanggal 25 Juli 1991 yang dibuat olen KUA/Pejabat Pembuat AkteIkrar Wakaf;.
Bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak memperhatikan dengan cermattentang gugatangugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi untukmenguasai dan memiliki benda (harta) wakaf guna kepentingan ekonomisTermohon Kasasi, hal mana sama seperti gugatan yang pernah diajukanoleh Termohon Kasasi tentang pembatalan sertifikat tanah mesjid MasiahAlIchlas yaitu terhadap sertifikat Wakaf No. 530/Wakaf, tanggal 31 Maret1992, dimana gugatan Termohon Kasasi tersebut dinyatakan tidak dapatditerima oleh Pengadilan Tata
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan SuratPengesahan Nadzir Wakaf tanggal 25 Juli 1991 yang dibuat olehKUA/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka berdasarkan Pasal 49UndangUndang No.3 tahun 2006 jo UndangUndang No.7 tahun 1989, joUndangUndang No.5 tahun 1960 jo PP 28 tahun 1977 jo UndangUndangNo.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Inpres No.1 tahun 1991 PN.
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ramli Bin Ahmad, saksi Tgk.Abdul Manaf Bin Abdullah ke kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah denganmembawa fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAITW) Nomor :W.3/46/02.Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 untuk dilegalisir dan saat ituTerdakwa sempat menanyakan tentang keberadaan Surat Asli dari AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.Tahun 1991, tanggal17 Desember 1991 dan saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa Surat AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02
Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.Tahun 1991,tanggal 17 Desember 1991 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriBireuen telah menjadi tanah wakaf, padahal senyatanya tanah tersebut menurutsaksi korban tidak pernah diwakafkan oleh Tgk.
(APAIW) Nomor : W.3/46/02.Tahun 1991,tanggal 17 Desember 1991 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriBireuen telah menjadi tanah wakaf, padahal senyatanya tanah tersebut menurutsaksi korban tidak pernah diwakafkan oleh Tgk.
(W.3.a), bukan dalam bentuk fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W.3)seperti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang seharusnya apabilaAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) itu memang benar ada dibuat sesuaidengan kenyataannya, maka hanya terdiri dari tiga rangkap dan hanya dipegangatau disimpan oleh Kepala KUA yang membuat APATW, BPN dan PengadilanAgama (Mahkamah Syar'iah).
NAJARUDDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BERAU
Intervensi:
IBNU UBAIDILLAH
209 — 119
yang merupakan obyek tanah wakaf berdasarkanSertifikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 2225 tanggal 18 Juli 1996 yangmerupakan sisa tanah atau pecahan yang berasal dari suratSertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.
, saksi lupa siapa yangmenunjuk saksi sebagi saksi dalam Ikrar Wakaf;Bahwa benar saksi 1 kali hadir pada waktu penandatangan ikrar wakaf diBahwa benar yang bertandatangan pada Akta Ikrar Wakaf adalah Mustafasebagai wakif, Usman Yunan sebagai nazhir, Saya dan Drs.
Kompetensi Pengadilan Agama, bahwa jika Penggugatmempersoalkan Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf Nomor : 00002tanggal 9 Agustus 2018, maka terlebin dahulu harus membatalkanAkta Ikrar Wakaf Nomor : W2/02/III/1996 tanggal 29 Agustus 1996dan Surat Keterangan Penunjukan dan Penetapan Nazhir BaruNomor : B099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 8 Agustus 2018yang secara hukum merupakan sengketa wakaf yang harusdiselesaikan melalui Pengadilan Agama terlebih dahulu, sehinggaPTUN Samarinda tidak berwenang
Kompetensi Pengadilan Negeri, bahwa Sertipikat Tanda BuktiTanah Wakaf Nomor : 00002 tanggal 9 Agustus 2018 sebagai obyektanah wakaf, yang sebelumnya merupakan Sertipikat Tanda BuktiPutusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 72 Wakaf Nomor 0004 tanggal 18 Juli 1996, yang semula berasal dariSertipikat Hak Milik Nomor 2225, yang merupakan sisa tanah ataupecahan yang berasal dari Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor :640 tanggal 31 Juli 1987, sehingga jika Penggugat mempersoalkanmasalah kepemilikan atas
Nomor00002/Kelurahan Tanjung Redeb (vide Bukti T.lIl.Int9) dimana Mustafasebagai Wakif (Pemberi Wakaf) mewakafkan tanahnya berdasarkan SuratKeterangan Penunjukan dan Penetapan Nazhir Baru) Nomor B099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 (vide Bukti T.II.I8),yang merupakan perubahan dari Sertipikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 0004tanggal 18 Juli 1996 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/02/III/1996tanggal 29 Pebruari 1996 (vide Bukti T17=T.IL.Int11, terjadi perubahanSertipikat Hak Wakaf
Pembanding/Penggugat IV : H.MOH NASIR BR Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat II : IRWANDI Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat V : SAPARUDDIN Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat III : SYEH KARIM Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat I : H.RIDWAN, SE Diwakili Oleh : KAMISAH
Terbanding/Tergugat II : AHMAD RASIDUN
Terbanding/Tergugat I : H. AHMAD AMAN MIZAN
102 — 33
Kompetensi Absolute Mengadili Dalam Perkara A Quo MerupakanKewenangan Dari Pengadilan Agama/ Mahkamah = Syariyah(Exceptio Declinatoir Atau Absolute Competency)a.Bahwa setelah membaca, mencermati dan mempelajari dari dalildalilgugatan PARA PENGGUGAT maka Gugatan Aquo masuk dalamkatagori sengketa Wakaf, karena dasar gugatan jelas mengakulbahwa Gugatan Aquo adalah sengketa dalam bidang Wakaf.
Sedangkan TERGUGAT dalam dokumendokumen Wakaf disebutkan sebagai Wakif yaitu atas nama H. AhmadAman Mizan, Dkk, sedangkan untuk Nadzir di tunjuk TERGUGATatas nama Pribadi;.b.
Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta Benda Wakaf,13 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PTBNAsesual dengan tujuan, fungsi peruntukannya;3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,;4. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangkamenumbuhkan kembangkan harta wakaf yang dimaksud.
Bahwa setelah TERGUGAT mengucapkan ikrar wakaf tersebut, segalaurusan Administrasi Prsoses wakafnya diurus oleh Kepala Desa, makaterbitlan Surat Ikrar Wakaf, dan Akte Wakaf sebagaimana yang diakuloleh PARA PENGUGAT.
Hal ini disebakan TERGUGAT dalamkeadaan emosional, dan bahkan TERGUGAT membuat suratpembatalan Wakaf secara resmi yang ditembuskan kepada Camat danKUA Bebesen.
62 — 12
.- Foto Copy Surat Rumah Sakit Islam Surakarta Badan Hukum : Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta Akte Nomor 8 Tahun 2014 Nomor : 4.282/A-1/DIRUT/IX/2017 tanggal 27 September 2017, Hal : Pelepasan mobil barang 1 truk Dump tahun 2010 No. Pol.
AD-1410-SB;- Foto Copy Surat Undangan Rumah Sakit Islam Surakarta Badan Hukum: Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta Akte Nomor 8 Tahun 2014 Nomor : 4.179/B/DIRUT/IX/2017 tanggal 16 September 2017;- Foto Copy Surat Undangan Rumah Sakit Islam Surakarta Badan Hukum: Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta Akte Nomor 8 Tahun 2014 Nomor : 4.190/B-4/DIRUT/IX/2017 tanggal 16 September 2017;- Foto Copy Surat Tugas Nomor : 4.189/A-1/DIRUT/IX/2017 tanggal 19 September 2017;- Surat Kementrian Hukum
Muhammad Djufri(Terdakwa) dan juga merangkap sebagai Direktur Utama RSIS ;Bahwa sepengetahuan Saksi, Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta danYayasan Wakaf Rumah sakit Islam Surakarta adalah dua badan hukum yangberbeda berdasarkan surat dari Kemenkumham ;Bahwa NPWP Yarsi Surakarta (Yarsis) dengan Yayasan Wakaf RSISurakarta nomorya sama, setelah menjadi yayasan wakaf menjadi beda,namun NPWPnya lebih dulu Yarsi Surakarta (Yarsis) ;Bahwa setahu Saksi telah terjadi beberapa kali perubahan akta sejakberdirinya
Atom cs untuk menjalankan rodakepengurusan yang seharusnya dibawah Yarsis ;Bahwa dengan berjalannya waktu berdiri Yayasan Wakaf Rumah Sakit IslamSurakarta yang didirikan oleh dr. H.M Djufri dan dr. Amin Romas ;Bahwa lokasi kedudukan Yayasan Wakaf RSIS sama persis dengan YARSISdi Jl.
Bahwa status badan hukum Yarsis sebagai yayasan Wakaf tunduk padaanggaran dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam akta nomor 10 tanggal20 September 2006 sampai terbentuknya badan hukum wakaf baru sesuaidengan ketentuan perudangundangan yang berlaku ;Bahwa kantor Yayasan Wakaf RSIS di ilantai 5 RSIS ;Bahwa RSIS tahun 2017 mengalami kesulitan keuangan karena tidak terbit ijinoperasioan!
Natsir Hadiyanto danYayasan Wakaf RSIS kepada Pengadilan Agama Sukoharo terhadap YARSIS dan Ir.Hj.
pada tanggal 11 Nopember tahun 2014 Terdakwa telahmendirikan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta dengan KetuaPembinanya adalah dr.
462 — 141
UU RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab Il Pasal 23 "Penetapan peruntukan harta benda wakaf ditentukan oleh wakifpada pelaksanaan Ikrar Wakaf;Oleh karenanya Kami memohon Majlis Hakim yang mulia menolak gugatanPenggugat karena jelas tanah yang sebagaimana dimaksud di atas adalahtanah wakaf dan sesuai dengan UU RI No 41 th 2004 Tentang Wakaf Bab XPasal 69 ayat (1) "Dengan berlakunya UndangUndang ini, wakaf yangdilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebelum diundangkannya
Wakaf(PPAIW), yang pada saat itu dijabat oleh Drs.
ABDULSYUKUR untuk melaksanakan amanat wakaf;2510. Bahwa pada tahun 1980 tanah wakaf H. ABDUL SYUKUR tersebut di Blok11.Kmp. Margaluyu RT 01 RW 11 Desa Citatah Kecamatan Cipatat KabupatenBandung Barat masih seluas 30.000 m2, akan tetapi tanah wakaf tersebutterkena pembebasan jalur Pipa PT. Pertamina seluas 4.000 m? yangmelintang pada lahan wakaf hingga lahan wakaf terpotong menjadi duabagian.
Menyatakan sah wakaf yang telah diberikan oleh wakif (Ibu Nani Sumarniselaku ahliwaris almarhum H. Abdul Syukur/pemilik tanah tersebut) kepadapara Nadzir Wakaf (Hj.
hanya mencatatkejadian wakaf dan mensertifikatkan serta wakaf tersebut tidak dapatdibatalkan;64 Bahwa untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf ke Badan PertanahanNasional (BPN) cukup dengan surat pengantar dari Kantor Urusan Agamasetempat; Bahwa dengan terbitnya Akta Ikrar Wakaf yakin bahwa tanah wakaf telahsah dan tidak dapat dibatalkan dan harus dipertahankan keabadiannya; Bahwa wakaf secara lisan dibenarkan dan sah, jika memenuhi rukun dansyarat sesuai syariat serta sesuai dengan UU Nomor 41
320 — 158
Talunsebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
Sunadi menjadiSertipikat wakaf atas nama Para Nazhir.
Pasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakafberbunyi: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakafsebagai berikut:a. Wakif;Halaman 61 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDGb. Nazhir;c. Harta Benda Wakaf;d. Ikrar Wakaf;e. Peruntukan harta benda wakaf;f.
Ikrar Wakaf.
dan Akta Ikrar Wakaf oleh KUA.
95 — 50
Mengabulkan gugatan wakaf untuk seluruhnya; ;2. Menyatakan Surat Wakaf yang dibuat dan ditanda tanganioleh Almarhum HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMARselaku WAKIF dengan almarhum HAJI AHMAD BANTAN selakuNAZIR pada tanggal 30 Oktober 1996, atau 17 JumadilAkhir 1417 H dan disaksikan oleh saksi saksi adalah sahdan berharga serta mengikat menurut hukum berdasarkanUndang undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang WAKAF;Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB3.
Menyatakan perbuatan Tergugat selaku adik tiri yangmenyerobot dan mengmbil alih tanah dan bangunan ( objeksengketa ) milik wakif almarhumah HAJJAH CHADIJAH BintiAHMAD Bin UMAR adalah tindakan melawan hukum dan melawanhak orang lain sebagaimana diatur dalam Undang undangRI .Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;5. Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunanrumah objek sengketa tanah wakaf adalah tidak sah danbatal demi hukum ; 6.
DALAM EKSEPSI : 1.Bahwa identitas Tergugat, bukan RIDWAN bin Umar, yangsebenarnya adalah RIDWAN MUCHLIS BIN UMAR, dengan Itikadbaik Tergugat tidak mempersulit;2.Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo bertentangandengan hukum dan undangundang vide Pasal 40 huruf eUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 #4tentang Wakaf,menegaskan : Harta benda wakaf yang sudah diwakafkandilarang, diwariskan ; Fakta membuktikan , Drs.
Hal inidengan tulus perlu Tergugat tanyakan kepada Penggugat danwajib dibuktikan, Tanah Sertifkat Hak Milik Wakaf Nomorbeberapa, tahun berapa? Apakah penggugat tidak kelirutuntunan sedemikian itu?
Putusan Nomor :; 267/Pdt.G/2010/PA.AB14Umar meninggal dunia, Tergugatitinggal bersama disebahagiaan tanah Sertifikat Hak Milik NO 432 bersamaorang tua, tidak pernah Tergugat mendengar ada Wasiatatau. pembicaraan almarhumah ada Wakaf. Dan perludipertanyakan, apakah menurut SYARA (Figh) Syariat, anakboleh jadi saksi dalam peristiwa Wakaf ini? Yaitu Hi.FAUZAN BANTAN yang adalah anak kandung dari almarhum Hi.Achmad Babtan. Dan setelah Hj.
152 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutan Husinsyah (almarhum) sebagai pemberi wakaf(waqif) pada tanggal 22 Septembar 1997 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/VIII/1991 selanjutnya telah menjadi atas namaNadzir Yayasan Al Hidayah (Maquf alaih = yang diberi wakaf);Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2001, H. Sutan Husinsyahselaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Al Hidayah sekaligus Ketua UmumPengurus Masjid Jami' Al Hidayah meninggal dunia;Setelah meninggalnya H.
Menyatakan bahwa Yayasan Al Hidayah (Penggugat) adalah Nadzir daritanah wakaf yang diperoleh dari H. Sutan WHusinsyah (almarhum)berdasarkan Akta lkrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/8tahun 1991 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf/Kelurahan TebetBarat, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1996 No. 472 (fotocopy sesuaidengan asili);3.
Kardito tanggal 12 Mei 2006, dan mengembalikannya sebagaimanasemula, baik dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf maupun dalam buku turutTergugat yang khusus mencatat tentang itu;Bahwa yang menjadi pokok perkara, dalam perkara ini adalah perubahanNadzir dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf bukan masalah wakaf;Bahwa pada posita halaman 4 angka 10 Penggugat dengan tegasmenyatakan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf;Hal. 6 dari 19 hal. Put.
dalil Penggugat yang mendalilkan sengketa wakaf, dalildalil Penggugatdalam posita hanya menggambarkan prasangka buruk tanpa dasar, terhadapH.
SutanHusinsyah bukan persoon (pribadi/perorangan) akan tetapi selaku rechtpersoon/badan hukum dalam wakaf Yayasan Al Hidayah. Bahwa hal inidiperkuat dan dipertegas pula pada angka Ill yang menyatakan tanahtersebut adalah wakaf dari H. Sutan Husinsyah tanpa menyebutembelembel jabatan di badan hukum.
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta krar Wakaf No.
No. 380 K/AG/2010Bahwa tanah wakaf yang telah memiliki Akta Ikrar Wakaf No.
Tajudin (Tergugat);Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan raya;Sebelah Barat : dahulu berbatas dengan tanah Marbi sekarangberbatas dengan tanah dan rumah Fahmi Marbi;Sebelah Timur : berbatas dengan sungai;Adalah tanah wakaf yang sah untuk keperluan pembangunan Masjid ArRaudah sesuai dengan Akta lkrar Wakaf No.
No. 380 K/AG/2010Adalah tanah wakaf yang sah untuk keperluan pembangunan Masjid arRaudah;2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;3.
Hal inisesuai dengan gambar situasi dalam Buku Tanah Hak Milik Wakaf No. 58;Hal. 6 dari 8 Hal. Put.
149 — 38
Bahwa Tergugat menolak dalildalil Para Penggugat yang padapokoknya menyatakan bahwa surat ikrar wakaf Nomor XXXXX tahunXXX dengan Nadir saudara XXXXXXXXXXX. selaku Tergugat haruslahdibatalkan, terhadap dalil tersebut Tergugat menaggapinya sebagaiberikut :e Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, Pasal2 Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah : Pasal3 Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas wakaf yang telah diikrarkanoleh
Smdg.Nadzir ;Harta benda wakaf ;Ikrar wakaf ;Peruntukan harata wakaf ;7 o9 29 5Jangka waktu wakaf ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, ikrar wakaf Nomor 229/W/2/XTahun 2002 telah memenuhi unsur wakaf sesuai dengan ketentuanyang berlaku :1. Selaku Wakif adalah lbu XXXXXXXXXXX;2. Selaku Nadir adalah lou Yeyet XXXXXXXXXXX ;3.
Jangka waktu wakaf dimanfaatkan untuk bangunan pendidikanselamanya ;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 huruf b dalam rangkamencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapatdiperuntukkan bagi sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,sesuai dengan ikrar wakaf Nomor XXXXXXXXXXX Tahun XXX,keperluan wakaf digunakan untuk bangunan pendidikan/kegiatanpendidikan/sekolah, oleh karena itu terhadap tujuan dan fungsi wakaftelah sesuai dengan peruntukannya, oleh karena itu gugatan ParaPenggugat
Smdg.diperbolehkan untuk tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karenaalasan yang dibenarkan oleh hukum misalnya sakit atau sudah udzur.Pernyataan/lafaz penyerahan wakaf (sighat/ikrar wakaf sighat (lafadz)atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan atau dengansuatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.
dan obyek tanah wakaf, oleh karena ituKepala Desa terdahulu bukan pihak yang berkepentingan langsung denganikrar wakaf maupun dengan obyek tanah wakaf ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenaipembatalan akta ikrar wakaf, dan sesuai dengan ketentuan pasal 12Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, bahwa yang berhak danmempunyai kepentingan dalam sengketa wakaf adalah Nazir, Wakif, ahlliwaris, dan Pejabat Yang Berwenang
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. YUDI ARMINTO.,MT Bin FADLAN Diwakili Oleh : EKO TAKARI KRISTANTO, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Susanto Gani,S.H
279 — 176
Masjid SriwijayaPalembang;Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid SriwijayaPalembang diusulkan kembali oleh Pemprov Sumatera Selatan melalui BiroKesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijayatidak memperoleh hibah, kemudian pada tahun 2017 Yayasan Wakaf MasjidHalaman 27 dari 228 Hal.
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)137.
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT.
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar RapatHalaman 155 dari 228 Hal.
97 — 45
atas nama nadzir wakaf; Bahwa Tanah wakaf tersebut proses sertifikatnya tahun 2004; Bahwa pada dasarnya wakaf itu peruntukannya untuk keperluan umatmuslim; Bahwa secara pribadi Umat muslim Kampung Singaraja merasakanmanfaat dari sarana pendidikan tersebut namun pengelolaan menurutundang undang tanah wakaf tersebut nadzir tidak mengelolanya makamanfaatnya dianggap kurang; Bahwa Tanah wakaf tersebut dikelola oleh pemerintah bukan nadzir; Bahwa pengelolaan tanah wakaf tersebut bisa pemerintah;Halaman
28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2016/PN.SgrBahwa pengelolaan tanah wakaf tersebut bisa pemerintah karena mungkinnadzir terdahulu kurang pemahaman tentang pemanfaatan aset wakaf atauniat baik dari pememerintah untuk kemaslahatan masyarakat sehingganadzir memberikan menggunakan tanah wakaf tersebut bukan memberikanaset wakaf tersebut;Bahwa batas waktu pemanfaatan tanah wakaf tersebut tergantungperjanjian dari nadzir;Bahwa kalau tanah wakaf pemanfaatannya boleh oleh pemerintah namunperuntukannya
;Bahwa tanah wakaf tersebut pemanfaatannya untuk kepentingan umatIslam Kampung Singaraja;Bahwa luas tanah wakaf tersebut 13 are;Bahwa saksi mengetahui dari ikrar wakaf bahwa tanah yang diwakafkantersebut untuk kepentingan umat islam Kampung Singaraja;Bahwa tidak ada tertulis di akta ikrar wakaf bahwa tanah tersebut untuksarana pendidikan;Bahwa Nadzir tidak sedang menjabat di desa saat menerima tanah wakaf;Bahwa nadzir penerima tanah wakaf tersebut adalah M.
ikrar wakaf yang hadir yaitu penerima tanah(nadzir), pemberi tanah (wakif) dan 2 (dua) orang saksi; Bahwa kalau ikrar wakaf merupakan perbuatan hukum antara penerimatanah (nadzir) dan pemberi tanah (wakif) wakaf yang dilakukan dihadapanPPAIW sedangkan pengganti ikrar wakaf antara nadzir berkomunikasidengan PPAIW untuk pemerosesan tanah wakaf; Bahwa krar wakaf ada wakifnya sedangkan pengganti kirar wakaf tidakada wakifnya; Bahwa melihat buktibukti surat yang ada tandatangannya pak majid berartisaat
pebuatan ikrar wakaf Pak Majid masih hidup; Bahwa luas tanah wakaf tersebut adalah 1100 M2; Bahwa tanah wakaf tersebut kena pajak; Bahwa sepengetahuan saksi untuk memudahkan admisnistrasi saja karenaada yang memberikan tanah wakaf yang luasnya 2 are lagi, sehingga luastanah keseluruhan 11 are; Bahwa dalam pembuatan sertifikat wakaf ada prosedur peninjauan lokasitanah wakaf; Bahwa PPAIW hanya membantu membuatkan ikrar wakaf, PPAIW tidakmelakukan penilaian, yang menilai atas tanah tersebut adalah
54 — 21
Bahwa Para Pemohon menganggap persengketaan wakaf yang munculdalam permohonan ini karena salah satunya dan menjadi alasan pokokadanya perbuatan wakaf yang telah sah menurut syariah namun belumdidaftarkan sebagai benda wakaf.5.
Cikijang Timur (Tanah Wakaf) Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.JUJIn RukoCci. Masjid Nurul Islam Masjid Baru NurulDi atas tanah KH. Islam Indonesia Nur Alam (Tanah Wakaf)e4 Yayasan Pendidikanni (Tanah Wakaf)g Halaman Kosongi (Tanah Wakaf)Musholla danYayasan Pendidikan 7. Bahwa tindakan KH.
dari perbuatan wakaf, bukansebagai penentu keabsahan wakaf sebagaimana dapat dilihat dariunsurunsur hukum di atas..
Pandangan ulama ini senafas dengantujuan filosofis dan sosiologis UU Wakaf yang tidak berorientasi padaaspek formil dalam wakaf, namun lebih kepada pendekatan materil,berupa perbuatan (dalam) wakaf, buka sekedar katakata (Y gdloJL & yslSl wS GiS Ly). Dalam hal ini, untuk wakaf masjid perbuatan utamayang jadi indikator adalah pelaksanaan shalat berjamaah di dalammasjid tersebut.9.
Ketiadaan Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat menurutketentuan UU Wakaf tidak serta merta mengakibatkan wakaf batalsebagaimana dapat dipahami dari norma yang tertuang dalam Pasal 58Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UUNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.10.Bahwa dari rangkaian kronologi pembangunan Masjid terlihat adanyaperubahan sikap dan perbuatan KH.