Jakartaiciputra world love a an. HANNY dengan nilai cek sebesar Rp.2.125.000.000, (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yangmana cek tersebut ditarik tunai tanggal 20 Maret 2018 di bank mandiricabang samarinda jl. Sudirmaln samarinda namun cek tersebutdikeluarkan surat keterangan penolakan dari bank mandiri cab samarindajl.

Lomboknamun hasil profit atas jual beh batubara belum ada sehingga terdakwabelum bisa membayar sisa jual beh tanah yang tersisa; Bahwa terdakwa menerangkan benar untuk sertifikat hak milik tersebutseingat saksi telah selesai balik nama pada tanggal 15 Desember 2017dan pada saat itu. terdakwa ada memberikan jaminan kepadaMUHAMMAD NOOR berupa cek Bank Mandiri dengan nomor FX 538 447senilai Rp. 2.125.000.000,; Bahwa terdakwa benar cek yang terdakwa serahkan adalah cek Bankmandiri cabang jakarta ciputra World

antara terdakwa dengan PLTU Lomboknamun hasil profit atas jual beh batubara belum ada sehingga terdakwabelum bisa membayar sisa jual beh tanah yang tersisa; Bahwa benar untuk sertifikat hak milik tersebut seingat saksi telahselesai balik nama pada tanggal 15 Desember 2017 dan pada saat ituterdakwa ada memberikan jaminan kepada MUHAMMAD NOOR berupa cekBank Mandiri dengan nomor FX 538 447 senilai Rp. 2.125.000.000.,; Bahwa benar cek yang terdakwa serahkan adalah cek Bank mandiricabang jakarta ciputra World

.: 213/PMK.011/2011:e World Customs Organization adalah organisasi kepabeanan dunia yangmengatur dan menerapkan perjanjian multilateral dibidang kepabeanan.e Harmonized Commodity Description and Coding System lebih dikenalsebagai Harmonized System (HS) adalah standar internasional atassystem penamaan dan penomoran yang digunakan untukpengklasifikasian produk perdagangan atau turunannya yang dikelolaoleh World Customs Organization (WCO ).Halaman 4 dari 24 halaman.

Putusan Nomor. 2174/B/PK/PJK/201 72. uraian barang pos (4 digit) dan subpos (6 digit) merupakan teks HSdalam bahasa Inggris.3. uraian barang subpos 4 digit terakhirnya 00.00 merupakan teks asliHS WCO.Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas systempenamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasianproduk perdagangan atau turunannya yang dikelola oleh World CustomsOrganization ( WCO ) dan BTKI 2012 hanya merupakan implementasi /pelaksanaan dari HS.Apabila terdapat keraguan

Gunakan referensireferensi World CustomsOrganizatlon/WCO (jika diperlukan);Contoh : Explanatory Notes To The Harmonized Systems,CD ROM HS Comodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classificationn Opinions.1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.4. Bahwa dengan demikian, barang yang diimpor oleh Pemohon BandingHalaman 19 dari 24 halaman.

RUSLI BAYONG &Partners yang beralamat di World Trade Center 5, Lantal3A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2931, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat KuasaKhusus tertanggal 31 Juli 2019 (terlampir dalam berkas),Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:1: CyberLogitec Co.

(UndangUndang Nomor 17 tahun 2000);Bahwa atas perubahan Pasal 3.c dalam UndangUndang Nomor17 Tahun 2000 tersebut, pihak World Bank, yang mana salah satuanggotanya adalah The International Finance Corporation (IFC),menulis surat kepada Menteri Keuangan RI pada tanggal 27November 2000 untuk menanyakan status immunities fromtaxation" atas anggota World Bank Group sebagaimana diaturdalam article VI, section 9 of the Articles of Agreement of IFC;Bahwa Surat World Bank tersebut dijawab oleh Menteri KeuanganRI

tanggal 12 Desember 2000 dengan Nomor Surat S618/MK.01/2000 yang menyatakan bahwa perubahan UU PPhtidak dimaksudkan dan tidak akan membatalkan keanggotaanIndonesia dan kesepakatan terhadap World Bank group termasukimmunities from taxation sebagaimana dimaksud dalam suratWorld Bank tertanggal 27 November 2000;b.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka pemotongan PPh Pasal26 tidak dapat dilakukan terhadap pembayaran bunga Pinjamankepada International Finance Corporation (IFC) karena IFC bukansebagai subjek pajak dan hal ini dikonfirmasi tertulis dalam suratMenteri Keuangan RI tanggal 14 Desember 2000 ke World Bank;3.

Bukti P40: Surat dari The World Bank kepada Menteri KeuanganR. tertanggal 27 November 2000.b. Bukti P41: Surat Menteri Keuangan Nomor S618/MK.01/2000tanggal 14 Desember 2000.c. Bukti P49: Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S316/PJ.31/2004 tanggal 28 April 2004.d. Bukti P50: Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 166/PMK.01 1/2012.e. Bukti P51: International Finance Corporation : Articles ofAgreement.f.

Dalam buku Explanatory Notes Volume 3 Sections XHXVI (World Customs Organization, 1996)pada hal. 1090 disebutkan HS 7217: wire of iron or nonalloy steel. Wire is mostly produced fromhotrolled bars and rods of heading 72.13 by drawing them trough a die... (lampiran 3).

tas perkakas,olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semaitu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari betekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian bdibungkus bahan tersebut atau dengan kertas; Peti, Kopor, tas perempuan, tas eksektas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu;bahwa berdasarkan catatan 1 KUMHS Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2(yang diterbitkan oleh World

No. 1652 K/Pdt/2012Pimpinan World Bank Jakarta cq Pimpinan World BankBanda Aceh, berkedudukan Jl. Prada Utama No. 11A, BandaAceh;Pemerintah Kota Banda Aceh cq Walikota Banda Aceh cqCamat Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, berkedudukan di Jl.Keluarga No. 3, Kampung Kendan, Banda Aceh;Pemerintah Kota Banda Aceh cq Walikota Banda Aceh cqCamat Kecamatan Kuta Raja cq Lurah Kelurahan Lampaseh,Kota Banda Aceh, berkedudukan di Jl.

DRY DOCK WORLD PERTAMA, Perusahaan Modal Asing yangberkedudukan di Jl. Brigjend Katamso (Bundaran),Tanjung Uncang, Kota Batam, dalam hal ini diwakilioleh kuasa hukumnya Bistok Nadeak,SH. dan EdwardSimatupang,SH. masingmasing Advokat beralamatJl.Teuku Umar Blok G No.10 Batam, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017, yangselanjutnya disebut sebagai PembandingsemulaTergugat ;Lawan :PT.

Drydocks World Pertama.(Permintaan pekerjaan Subkontraktor atau surat perintah kerjasubkontraktor ini diberikan kepada perusahaan anda untuk tundukpada SYARAT SYARAT UMUM UNTUK SUBKONTRAKTORyang melakukan pekerjaan untuk PT. Drydocks World Pertama).Lebih lanjut dalam General Condition For SubContractorsmengatur :13.

instruksi yang diberikanoleh Pengawas Galangan.Semua tumpul elektroda dan bahanbahan habis pakai harusdipindahkan dari lokasi pekeyaan dan ditempatkan di tempatsampah yang sudah ditentukanShipyard wajib menyediakan semua gas, peralatan pengelasan,perancah (bila diperlukan) dan Cranage.Tidak diperkenankan mengajukan klaim kerja lembur atas hargatarif yang sudah ditetapkan.Setiap saat subkontraktor tidak boleh menolak permintaanpekerjaan yang bersifat penting/mendesak yang diminta oleh PT.Drydock World

Drydock World Pertama dan sesualidengan perhitungan biaya orang per jam dari PT.

Drydock WorldPertama.Jangka waktu Berlakunya Tarif yang telah disepakatiTanit/harga yang sudah disepakati ini berlaku selama jangka waktudua (2) tahun dan akan terus berlaku sampai disesuaikan/diakhirioleh Drydocks World melalui pemberitahuan tertulis yang berlakusatu (1) bulan yang diberikan kepada pihak lain mengenaimaksudnya untuk melakukan penyesuaian / pengakhirandimaksud.POJ/JASSPO/ LSS yang sah akan dikeluarkan kepada kontraktor sebelumbekerja dimulai.Halaman 19 dari 46 putusan Nomor 83/PDT

World warna hitam berisikan pesan masuk dan pesan terkirim angka nomor judi jenis Kim Hongkong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

World warna hitam berisikanpesan masuk dan pesan terkirim angka nomor judi jenis KimHongkong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;6.

sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara antara :PADMA BHERUMAL ASWANI, pekerjaan ibu rumah tangga, warga negara Indonesia,beralamat di Gang Langgar No. 8 Rt.010/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 13 Januari 2015, dalam kuasa tersebut menerangkan, memberi kuasakepada : ERDI SUTANTO, CH, SH, MH, Warga Negara Indonesia, Advokat /Pengacara di Jakarta Law Firm di World

Dasar perhitungan 3,91% adalah perbandingan antaratotal support cost Acergy world wide berbanding dengan totalrevenue Acergy world wide dikali 100%;Bahwa berdasarkan analisis data dan fakta yang ada diketahui bahwa PTAcergy Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali) adalah perusahaanPMA yang melakukan kegiatan jasa pendukung di bidang pertambanganuntuk eksplorasi, eksploitasi, dan jasa konstruksi di daratan dan lepaspantai, yang secara umum meliputi tiga hal yaitu survey, penyelaman, dankonstruksi (

Dasar perhitungan 3,91 % adalah perbandingan antaratotal support cost Acergy world wide berbanding dengan total revenueAcergy world wide dikali 100%. Cara perhitungan ini sama sekali tidaksesuai dengan kaidah transfer pricing yang berlaku umum, dan tidak dapatditerima untuk menghitung suatu harga yang wajar antar pihak terafiliasi;Kalau demikian, sesungguhnya yang dibayarkan oleh PT.

Dasar perhitungan 3,91 %adalah perbandingan antara total support cost Acergy world wideberbanding dengan total revenue Acergy world wide dikali 100%. Biayabiaya yang tercakup dalam tota/ support cost Acergy world wide adalahfinance & administration, financial items, general management, humanresources, information technology, legal, others, sales & marketing,tendering, base, group technical division, HSEQ, logistics, regionalsupport functions, dan supply chain management,c.

., berkedudukan di Gedung World Trade CenterLantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2931, Jakarta12920, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanyaMARIA DWI ASTTUTI, SH.MH, pekerjaan Advokat, alamatkantor Jalan AW.

harga yang lebih murah daripada hargajual Indonesia" ;Bahwa permasalahan dumping merupakan bagian daripermasalahan yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WorldTrade Organization (WTO) yang adalah suatu lembaga atau organisasiinternasional yang khusus mengatur mengenai perdagangan antar negarayang menjadi anggotanya ;Bahwa pada Bab 3 Persetujuanpersetujuan WTO No. 7 AntiDumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguards) yangtercantum pada halaman 32 buku edisi kedua, Sekilas WTO (World

No.871 K/Pdt/2010Amerika dan Indonesia adalah negaranegara anggota WTO, kedua negaratersebut telah meratifikasi WTO ;Indonesia telah meratifikasi WTO melalui UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing the World Trade Organization (Persetujuan PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia) tanggal 2 November 1994, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tersebut telah diumumkan dalam LembaranNegara Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564,sebagaimana

;Indonesia telah menjadi anggota WTO pada tanggal 1 Januari 1995,sebagaimana tercantum pada lampiran Vllhalaman 86 No. 67 dari bukuedisi kedua, Sekilas WTO (World Trade Organization) yang diterbitkan olehDirektorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat JenderalMultilateral Ekonomi dan Pembangunan Departemen Luar Negeri tahun2003 (BuktiT1.b.)

Proses Penyelesaian Sengketa yangtercantum pada halaman 40 buku edisi kedua, Sekilas WTO (World TradeOrganization) yang diterbitkan oleh Direktorat Perdagangan danPerindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi danPembangunan Departemen Luar Negeri tahun 2003 (BuktiT1.c.) yangmenyebutkan :Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan PenyelesaianSengketa (Dispute Settlement Body/DSB) yang juga merupakanpenjelmaan dari Dewan Umum (General Council/GC)" ;Selain itu, berdasarkan

No.871 K/Pdt/2010Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang DilakukanOleh para Termohon Kasasi Dan Bukan Permasalahan DumpingYang Merupakan Kewenangan Badan Khusus World TradeOrganisation (WTO) ;2.1.2.2.Bahwa dasar gugatan Pemohon Kasasi adalah karena adanyaLaporan Rekayasa Termohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober2006 yang menguntungkan Termohon Kasasi Il (selakuPemegang saham tunggal Termohon Kasasi ) dan TermohonKasasi Ill (selaku Induk Perusahaan Termohon Kasasi danTermohon Kasasi II)

BE000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 6.185.000, invoice dari BMI TokoLaptop,Tanggal 14 November 2012 berupa 1 unit laptop merk HP type G41318 TXditambah windows 7 home basic senilai Rp.6400.000, dengan invoice no :CK 000060 senilai Rp. 6.400.00, dari Toko Catridge World (Bpk Haryanto),tanggal 19 Januari 2013 berupa 1 unit Laptop Asus Type N46 VZV3095dengan invoice no : CK000186 senilai 9.650.000, dari Toko Arya Com,Tanggal 22 Januari 2013 berupa 1 unit laptop Asus type A46CMWX094Ddengan invoice

Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa di dalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World

Bahwa klasifikasi pos tarif adalah mengelompokan barang ke dalampos/subpos yang paling tepat sesuai Harmonize System ( HS ) yang dibuatoleh World Custom Organitation (WCO);B.Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan anailisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding

System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusun olehsebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council ( sekarang dikenaldengan nama World Custom Organitation),dan Indonesia meratifikasi danmengesahkannya melalui Keppres no. 35 Tahun 1993;C.Bahwa sebagai salah satu anggota WCO, Indonesia harus tunduk padaperaturan yang dibuat WCO;D.

penetapan klasifikasi pos tarif disebutkan dalambutir 1.2. sebagai berikut:1.2.Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapantahapan sebagai berikut:1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.1.2.7.Perhatikan hasil identifikasi barang;Lihat daftara isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI),tentukan babbab terkait;Teliti masingmasing Bab terkait tersebut;Perhatikan catatan Bagian/Bab/Sub Bab/ Sub Pos/ dan UraianBarang;Inventarisir pOSpos yang relevan dan setara;Gunakan referensireferensi World

NONBAR untuk melaksanakan sosialisasi, pemasaran danpengawasan atas izin hak penayangan Siaran FIFA World Cup Brazil2014 di komersial area seperti hotel, cafe, resto maupun ijin penayangansiaran FIFA World Cup Brazil 2014 dalam kegiatan nonton bareng(nonbar) untuk kepentingan komersial;4. Bahwa selanjutnya Pemohon (ANTON INDARTO GUNAWAN)bersama tim monitoring dari Staf PT.

Nonbar Cabang Bali yaituLISTIYONO SINUNG RAHARJO, RICHARD HERMANTO, WAHYUDIYAYAMBARA, FIRMANDA, DODIK HARIYADI, WAHYUDI melakukanpengawasan atas izin hak penayangan Siaran FIFA World Cup Brazil2014 dalam kegiatan nonton bareng (nonbar) untuk kepentingankomersial yaitu pada tanggal 20 Juni 2014, 21 Juni 2014, 30 Juni 2014,tanggal 2 Juli 2015 dan tanggal 5 Juli 2014.

Adapun yang diperoleh hasilpengawasannya adalah ditemukan adanya dugaan tindak pidana hakcipta yaitu telah ditemukan adanya dugaan penayangkan siaran pialadunia sepak bola Brazil 2014 tanpa seijin dari PT NONBAR selakukoordinator tunggal izin penayangan siaran FIFA World Cup Brazil 2014di commercial area serta kegiatan nonton bareng FIFA World Cup Brazil2014; Adapun yang ditemukan dan selanjutnya dilaporkan ke Polda Baliadalah sebagai berikut :a) Mr.

Poto Copy Surat Pemberitahuan Sweeping FIFA World Cup 2014Brazil tanggal 7Juni 2014 melalui email dari Perwakilan PT.NONBARkepada Hotel hotel, selanjutnya diberi tanda bukti P34;35. Foto Copy Surat Pernyataan Kerjasama antara Harris HotelTuban Bali untuk penayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil denganPT. NONBAR diareal komersial Harris Hotel Tuban Bali, selanjutnya diberitanda bukti P35;36.

Copy jjin berupa Sertifikat Nonton Tayangan FIFA WORLD CUPBRAZIL 2014di Areal Komersial yang diberikan oleh PT.NONBARkepada THE KUTA BEACH HARITAGE BALI dengan Nomor Venue 1006,selanjutnya diberi tanda bukti P42;43. Copy Surat dari Kedutaan Besar kerajaan Belanda bahwaKedutaan Belanda di Indonesia sendiri memohon jjin untuk tidakdikenakan biaya dari PT.NONBAR atas tayangan Piala Dunia 2014 Brazildi areal Kedutaan, selanjutnya diberi tanda bukti P43;44.

Pimpinan World Bank Jakarta Cq. Pimpinan World Bank Banda Aceh, Alamat Jl.Prada Utama No. II A Banda Aceh, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 3 Banda Aceh,Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / Semula Tergugat VI ;6. Pemerintah Kota Banda Aceh Cq. Walikota Banda Aceh Cq. Camat Kecamatan KutaRaja Banda Aceh, Alamat Jl. Keluarga No. 3 Kmp. Keudah Banda Aceh, JI.KH.Ahmad Dahlan No. 3 Banda Aceh, Selanjutnya disebut Sebagai Turut Terbanding /Semula Tergugat VII ;7. Pemerintah Kota Banda Aceh Cq.

Dalam perkara ini diwakili olehLeonive Simamora, Advokat dari Hutabarat, Halim & Rekan berkantordi DBS Bank Tower, Lantai 20 Ciputra World 1, JalanProf. DR. Satrio Kav.35, Jakarta Selatan 12940, dalam hal inibertindak selaku kuasa dengan Hak Substitusi dari PT. FegaIndotama selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Substitusi,dengan ini memberi kuasa substitusi kepada Aprilina Purba,Advokat dari Hutabarat Halim & Rekan, berkantor di DBS Tower,Lantai 20 Ciputra World 1, Jalan Prof. DR.

PT.BANK COMMONWEALTH,beralamat di Gedung World Trade Center 6, Lt. 2, Jalan Jenderal SudirmanKav. 2931, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya: Yudha P. Utama, S.H., M.H., dan Mustofa, S.H., Para Advokatpada Law Firm UTAMA, HUTAGALUNG & PARTNERS, beralamat di JalanAmpera Raya No. 62 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. LGL/ 21/SK/IX/2018, tanggal 27September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.

Bank HSBC Indonesia,dahulu bernama The Hongkong andShanghai Banking Corporation Limited, yang berkedudukandi World Trade Center 1, Lantai 89, JI. Jenderal SudirmanKav.2931, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya mohondisebut sebagai ... Tergugat ;2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan RepublikIndonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bogor, Jl. Veteran No.45 Kota Bogor,selanjutnya mohondisebut sebagai ........