Kompetensi Absolute Mengadili Dalam Perkara A Quo MerupakanKewenangan Dari Pengadilan Agama/ Mahkamah = Syariyah(Exceptio Declinatoir Atau Absolute Competency)a.Bahwa setelah membaca, mencermati dan mempelajari dari dalildalilgugatan PARA PENGGUGAT maka Gugatan Aquo masuk dalamkatagori sengketa Wakaf, karena dasar gugatan jelas mengakulbahwa Gugatan Aquo adalah sengketa dalam bidang Wakaf.

Sedangkan TERGUGAT dalam dokumendokumen Wakaf disebutkan sebagai Wakif yaitu atas nama H. AhmadAman Mizan, Dkk, sedangkan untuk Nadzir di tunjuk TERGUGATatas nama Pribadi;.b.

Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta Benda Wakaf,13 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PTBNAsesual dengan tujuan, fungsi peruntukannya;3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,;4. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangkamenumbuhkan kembangkan harta wakaf yang dimaksud.

Bahwa setelah TERGUGAT mengucapkan ikrar wakaf tersebut, segalaurusan Administrasi Prsoses wakafnya diurus oleh Kepala Desa, makaterbitlan Surat Ikrar Wakaf, dan Akte Wakaf sebagaimana yang diakuloleh PARA PENGUGAT.

Hal ini disebakan TERGUGAT dalamkeadaan emosional, dan bahkan TERGUGAT membuat suratpembatalan Wakaf secara resmi yang ditembuskan kepada Camat danKUA Bebesen.

Dalam artianwarga masyarakat secara ikhlas melepaskan tiga bidang tanah tersebut dariTanah Wakaf Binjai Desa Aras Kabu tersebut.Bahwa selain dari pada itu diatas tanah wakaf seluas sekitar 4 bahu ( yangsetelah pengukuranr dilapangan luasnya sekitar 38.000 m2) juga sudahterbit 2 (dua) surat tanah wakaf yaitu :1. Seluas 8.945 m2. berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf No. 4 MilikWakaf, tanggal tanggal 2 Juni 1992, dengan tanda batas sesuaidengan Gambar Situasi Nomor : 1650 06/1992.2.

merupakanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menerangkanbahwa tanah yang menjadi milik H.

Bahwa karena telah tegas Penggugat dalam gugatannya menyatakandiri sebagai Pengurus Wakaf, maka jelas lah gugatan ini subjeknyaadalah Pengurus Wakaf dan Objek yang digugat oleh Penggugat adalahobjek wakaf..

Karena dalam perkara ini adalah bukan sengketaantara pemberi wakaf atau ahli warisnya dengan penerima wakaf (BadanKenaziran). Tetapi sengketa antara Badan Kenaziran (penerima wakaf)dengan pihak ke 3 (orang lain) yang menyerobot dan mengaku memilikitanah atas sebagian tanah wakaf Badan Kenaziran;. Bahwa para Tergugat mengaku menguasai objek sengketa karenadiperoleh dari warisan dari suami/ orang tuanya yang bernama almarhumZakaria D.

Bahwa oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa sengketa wakafdalam perkara ini harus diselesaikan di Pengadilan Negeri atau menjadiwewenang Pengadilan Negeri, karena sengketa ini bukan sengketa antarapenerima wakaf dengan pemberi wakaf dan atau ahli warisnya, akan tetapiantara penerima wakaf dengan pihak ketiga (Pera Tergugat).

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanUndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menyatakan bahwa Yayasan Al Hidayah (Penggugat) adalah Nadzir daritanah wakaf yang diperoleh dari H. Sutan Husinsyah (almarhum)berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/8tahun 1991 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf/KelurahanTebet Barat, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1996 No. 472 (fotocopysesual dengan asli);3.

Kardito tanggal 12 Mei 2006, dan mengembalikannya sebagaimanasemula, baik dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf" maupun dalam bukuturut Tergugat yang khusus mencatat tentang itu;Bahwa yang menjadi pokok perkara, dalam perkara ini adalah perubahanNadzir dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf" bukan masalah wakaf;Bahwa pada posita halaman 4 angka 10 Penggugat dengan tegasmenyatakan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf";Bahwa perkara ini adalah mengenai keputusan Badan

Pokok perkara adalahpengalinan wakaf yang dicantumkan dalam bukti Sertifikat Hak Milik No. 18"Wakaf dari Yayasan AlHidayah (Pemohon Peninjauan Kembali) kepadaMasjid Jami AlHidayah, atau dari satu badan hukum (rechts person)dialinkan ke perorangan (person) yang bukan badan hukum;Padahal UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 3ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanUndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dengan tegasmenyatakan:"Pergantian Nadzir

Asnawi Latiefmenjadi salah satu Nadzir tanah wakaf tersebut bersamasama Termohon Peninjauan Kembali pribadi pula. Nadzir tersebut hasil kesepakatanTermohon Peninjauan Kembali dengan Yayasan AlHidayah sebagaipemegang wakaf yang kemudian dituangkan oleh termohon II PeninjauanKembali ke dalam surat pengesahan Nadzir No. 176/NDZ/XII/2005. Dengandemikian pengalihan pemegang wakaf dari Yayasan AlHidayah (PemohonHal. 13 dari 16 hal. Put.

Bahwa pada bagian isi dari Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf No.W.2/5/140 tahun 1993 tanggal 19 September 1992 disebutkan yangbertindak sebagai Nadzir adalah Tgk. Zulkifli Ismail yang bertindakatasnama Pemilik tanah wakaf Abdullah, yang dibuat dihadapanKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf (PPAIW);2.3.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Posita StripKesatu halaman 2, posita ini oleh Tergugat IV pantas menolaknya mengingatisi dari Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf No.

Zulkifli Bin Ismail/suami Tergugat I/Ayah Tergugat II dan IIItelah membuat ikrar wakaf pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatanPeusangan Kabupaten Bireuen dihadapan saksisaksi, sebagaimana salinanAkta Ikrar Wakaf No.

W.2/5/140 tahun 1993 tanggal 19 September 1992.Dengan adanya Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf maka tepat bagi ParaPenggugat untuk membatalkan wakaf, oleh karena adanya keinginanPembatalan Salinan Akta Ikrar Wakaf oleh Para Penggugat maka pengadilanyang mengadilinya bukanlah Pengadilan Negeri Bireuen, melainkan yangberwenang mengadili gugatan ini adalah Mahkamah Syariyah Bireuen.

), sebagaimana akta ikrar wakaf No.

dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Kemudian Pelawan/Tergugat Asalmengatakan bahwa wakaf itu harus jelas untuk siapa? Dan untuk apa?Kemudian Terlawan dan Pelawan sepakat bahwa wakaf itu) untukPelawan/Tergugat Asal sehingga kuitansi selengkapnya bertuliskan:Telah diterima dari : Hj. Yuyu;Uang sejumlah > Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rp;Untuk pembayaran : Uang wakaf kepada Abdurrozaq ElMuftiy u/ Pemb.Pontren;Sumedang, 6 Mei 2014Halaman 4 dari 14 hal. Put.

Pendapat para mufti, dapat dipahami, bahnwa objek perkara bukanmasalah wakaf, karena memang bellum terjadi wakaf, sehinggamemfatwakan bahwa Judex Facti, perkara ini adalah Pengadilan NegeriSumedang, dimana /ocus perkaranya di wilayah Pengadilan NegeriSumedang;Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1577 K/Pdt/20163.

Hukum Islam;(6) Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkatPPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkanperaturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari Wakif danmenyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untukkelestarian wakaf;Bab 1, Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf;Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalahpejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat aktaikrar

wakaf,;Pasal 218 ayat (1) Inpres Nomor 1/1991, mengenai Kompilasi Hukum Islam;(1).

Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapanPPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;b. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakansecara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakafoleh PPAIW;4.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, jelasdisebutkan bahwa harus ada pernyataan atau ikrar yang menyatakankehendak dari orang yang akan mewakafkan dan pernyataan tersebut harusdihadapan dan dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),dan pihak PPAIW adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri dan berhakmembuat Akta Wakaf, yang dimaksud menteri disini adalah Menteri Agama(Pasal 1 poin 6 UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf danPasal 1 poin 8 dan 13 Peraturan Pemerintah

atau diperjualbelikan maka menurut peraturan yang adamasalah wakaf ahli tidak ada permasalahan.

Menteri Agama beserta jajarannya di pusat maupun didaerah bertugasdan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan inventarisasiletak batas tanah wakaf;b. Terhadap bidangbidang tanah wakaf yang telah jelas letak dan batassesuai angka 1 diatas, Menteri Agama beserta jajarannyamempercepat penyelesaian Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf (AIW/APAIW);c. Menteri Agama menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi danpersertifikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku;d.

Mengenai Terjadinya Peristiwa Wakaf;.

Bahwa dengan demikian terbukti terjadi peristiwa Wakaf atas Hakeigendom, Verponding 1931 (sekarang Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/Kelurahan Tamansari) kepada Yayasan Alhassan bin OemarBahabdoellah sebagai penerima Wakab atau Wakaf dari Pemberi Wakaf(Waakif) Tuan Alhassan bin Oemar Bahafdoellah sebagaimana disebutkandalam Stichtingsbrief Nummer 1.

berwarna hijau disamping bawah mimbar mendekati kotak wakaf tersebut lalumengoncanggoncangkan kemudian membawa keluar kotak wakaftersebut keluar karena kotak wakaf tersebut terkunci denganmenggunakan besi behel yang sudah di modifikasi seperti pisauterdakwa EDI alias FAIS Bin NASIR (alm) merusak kotak wakaf lalumengambil uang yang ada didalam kotak wakaf dimasukan kedalamplastik yang sudah disiapkan setelah mengambil uang kotak wakaftersebut kotak wakaf tersebut dibawa kembali kedalam Masjid Raya

bawah mimbar mendekati kotak wakaf tersebut lalumengoncanggoncangkan kemudian membawa keluar kotak wakaftersebut keluar karena kotak wakaf tersebut terkunci denganmenggunakan besi behel yang sudah di modifikasi seperti pisauterdakwa EDI alias FAIS Bin NASIR (alm) merusak kotak wakaf lalumengambil uang yang ada didalam kotak wakaf dimasukan kedalamplastik yang sudah disiapkan setelah mengambil uang kotak wakaftersebut kotak wakaf tersebut dibawa kembali kedalam Masjid Raya dandi kembalikan di samping

Tanjab Barat saksi melihat 2 (dua) kotak wakaf Masjid Raya dalamkeadaan terbukan dengan kunci gembok rusak serta uang wakaf dalamkotak tersebut telah tidak ada.Bahwa jumalah uang di dalam kotak wakaf yang hilang pertama kaliberjumlah sekira Rp.300.000, ( tiga ratus ribu rupiah) dan yang ke duakalinya berjumlah sekira Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku pengambil uang wakafpada kotak wakaf Masjid Raya adalah dari laporan Polisi setempat.Halaman 7 dari

Tungkal llir Terdakwa telah mengambiluang dalam kotak wakaf Masjid tersebut.Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak wakaf tersebut dengancara mengunakan besi behel yang sudah dimodofikasi untuk mencongkelkotak wakaf yang berada dalam Masjid sehingga kotak tersebut rusakdan Terdakwa bisa mengambil uangnya.Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2014.

Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari kotak wakaf tersebut telahhabis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan seharihariTerdakwa.5.

adalah bukan merupakan akad (perjanjian) yang dapatdibatalkan oleh salah satu pihak adalah pertimbangan yang salah dankurang utuh, karena wakaf adalah perbuatan hukum yang terikat dengansyarat dan rukun wakaf, sehingga apabila salah satu syarat atau rukun wakaftersebut tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut dapat dibatalkan, dankewenangan untuk membatalkan sengketa wakaf tersebut menjadikewenangan absolut Peradilan Agama;Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi AgamaSamarinda tersebut juga

Dasar permohonan paraPenggugat untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf tersebut dikarenakan nazhiryang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut dipandang tidak cakap danlalai dalam memanfaatkan harta wakaf, sehingga wakif bermaksud untukmengganti nazhir agar harta wakaf tersebut dapat segera dimanfaatkansehingga wakif akan mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf.Seharusnya sejak diucapkan ikrar wakaf pada tahun 1989 oleh wakif, makasejak saat itu telah timbul kewajiban nazhir untuk memanfaatkan

harta wakafsesuai dengan tujuan wakaf.

Oleh karena itu Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf jo.

perubahan data yuridis pada AktaIkrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989, danTurut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser) padaSertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 sesuai perubahanpada Akta Ikrar Wakaf;Memerintahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapunyang menguasai asli Akta lkrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989tanggal 11 September 1989 dan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502Tahun 1994 untuk menyerahkan kepada para Penggugat dan/atau

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Bahwabenar terhadap status tanah wakaf tersebut tidak ada dibuatsura/dokumennya karena orang tua dulu berprinsip bahwa wakaf tidakboleh diumumkan karena dilakukan dengan penuh keikhlasan namunstatus tanah wakaf ini sudah diketahui oleh Imum Mesjid Ateuk, MukimAteuk, Camat Kuta Baro juga Polsek Kuta Baro dan memang benar orangtua Penggugat tidak pernah mewakafkan tanah tersebut kepadameunasah Gampong Lambro Bileu karena itu bukan tanahnya;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknyatidak

yang dikirim oleh KepalaKUA Kecamatan Kuta Baro kepada LBH Banda Aceh tanggal 11 April2013 diketahui bahwa untuk menindaklanjuti surat dari LBH Banda Acehtertanggal 25 Maret 2013 pihak KUA Kecamatan Kuta Baro telahmelakukan penelusuran data pada Buku Daftar Akta lkrar Wakaf (W4) danBuku Daftar Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf (W4a) dan tidak menemukantentang pendaftaran tanah wakaf tersebut.

Marzuki adalah tanah wakafGampong Lambro Bileu;Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2017/PN JthMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.TT8 yaitu berupasurat dari Kepala KUA Kecamatan Kuta Baro tertanggal 9 Juni 2015perihal pendaftaran tanah wakaf diketahui bahwa adanya permohonanpendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAceh Besar, berikut lampirannya yaitu berupa Akta Ikrar Wakaf (vide buktiT.TT9) dan Surat Pengesahan Nazir tertanggal 3 Juni 2015 (vide

Rasyidin, ikrar wakaf manadiucapkan dihadapan PPAIW Kecamatan Kuta Baro Kabupaten AcehBesar tanggal 21 April 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.TT10 yaitu berupa SuratPengesahan Nazir tertanggal 3 Juni 2015 diketahui bahwa Kepala KUA /PPAIW Kecamatan Kuta Baro telah mengesahkan Ketua, Sekretaris,Bendahara dan Anggota Nazir atas tanah wakaf yang terletak di GampongLambro Bileu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;Menimbang, bahwa bukti T.TT11 yaitu berupa Surat KeteranganPenguat Wakaf tanggal

Rasyidindan saksi Kaoy Syamaun yang menerangkan bahwa tanah objek sengketaadalah tanah wakaf yang diwakafkan untuk keperluan meunasahGampong Lambro Bileu;Bahwa saksi lbrahim menerangkan saksi mengetahui tanah wakaftersebut berasal dari wakaf Haji In, sedangkan saksi Tgk.

/Ahli seseorang yang akan memberi wakaf(wakif) sebelumnya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA)untuk menemui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)dengan membawa buktibukti kepemilikan;e Bahwa dalam hal Pemilik (wakif) hendak memberi wakaf, makakeinginannya akan dimasukkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf ;e Bahwa Ikrar Wakaf yang dibuat harus lah dicatat dalam bukuregister ;e Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf itu harus dicantumkan namaPemberi dan Penerima wakaf, jika tidak maka Akta tersebuttidak Sah;e Bahwa

dalam perkara ini ada Akta Ikrar Wakaf dan ada AktaPengganti Ikrar Wakaf, ini perbedaannya yaitu Akta Ikrar Wakafjika pihak wakif datang langsung menyampaikan keinginannya,sedangkan Akta Pengganti itu muncul jika Pewakif tidaklangsung menghadap karena misalnya sudah meninggal dunia,yang untuk itu hendak dilanjut / diteruskan oleh orang lain,sehingga dibuatlah Akta Pengganti Ikrar Wakaf itu ;e Bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakaf itu dibuat jika wakif yangakan mewakafkan sudah meninggal dunia sebelum

ANDI NAJAMUDIN ;e Bahwa dari sisi hukum Islam, wakaf dapat juga diberikan olehayah kandung kepada anaknya ;e Bahwa saat diwakafkan Haji ANDI NAJAMUDIN bertindak sebagaiKetua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Al Akbar ;23e Bahwa setahu Saksi/Ahli jika sudah ada wakaf maka tidak bisadiperjualbelikan atau dimiliki lagi oleh keturunan si pemberiwakaf ;e Bahwa dalam Ikrar Wakaf harus disebutkan juga fungsi dariobyek yangdiwakafkan ;2 222 nnn nnn4.

Penggugat sebagaipemiliknya ; 222 nnn nena n nnn n nnn nn nnn ene nn nnnBahwa menurut UU No, 41 tahun 2004 tentang Wakaf maka dalamhal pemberian wakaf sepatutnyalah diberikan sesuai dengan aturan(hukum dan kepatutan) yang ada, dimana si pemberi wakaf yang disebutwakif, haruslah benarbenar orang yang memiliki hak atas kebendaan(atauhartabenda) miliknya, (vide Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No, 41tahun 2004 ttg Wakaf), dimana dalam ayat (1) pasal tersebut menegaskan: Wakaf adalah perbuatan hukumwakif

berupa : Sertiifikat HM No. 175 (bukti T.2), dan bukti alashak milik Tergugat2 berupa : Akta Ikrar Wakaf (bukti T.la) serta AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf (bukti T.1b);B.

No: 0075/Pdt.G/2019/PTA.Mtrdijalankan, tidak pernah juga ada pengumuman wakaf, seolaholah wakaf inisangat rahasia, padahal seharusnya wakaf ini diumumkan sehinggamasyarakat mengetahui bahwa tanah itu sudah menjadi tanah wakaf. Olehsebab pengabaian aturan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PengadilanAgama Selong, maka sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan..

Sadaruddin merasa bahwa tanah tersebut masih tanah wakaf dan belumdicabut, mana mungkin ia berani menjual tanah yang telah diwakafkan?

Sadaruddin kepada Para Tergugat/Para Terbanding (PengurusMasjid AlFirdaus Kebun Tatar) adalah telah memenuhi rukun dan syaratsahnya wakaf serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang him. 7 dari 13 him Put. No: 0075/Pdt.G/2019/PTA.Mtrundangan yang berlaku, walaupun belum ada Akta Ikrar Wakaf yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ( PPAIW ).

Dengan tidak dijelaskan halhal tersebutdi atas tentunya berakibat gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dankabur;Menimbang, bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang sangatmulia karena pada dasarnya benda wakaf setelah diikrarkan berarti pemiliknyaberubah menjadi milik Allah SWT, yang manfaatnya hanya dapat dipergunakanuntuk kepentingan umum.

Oleh karena itu tidak mudah bagi seseorang untukmencabut/membatalkan wakaf yang telah diikrarkan, kecuali kalau memangternyata ditemukan bahwa pelaksanaan wakaf tidak sesuai dengan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 217 ayat (3)disebutkan : Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4)harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan,sitaan dan sengketa.

Menetapkan barang bukti berupa :- Surat Wakaf dari almarhumah Hj. Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi. Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;- Surat Keterangan Ahli waris ;- Putusan Nomor 273/1986 ;- Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;- Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWAN MUCHLIS bin UMAR ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara .

Ahmad Bantam sebagai orangyang dapat dipercaya untuk mengelola wakaf ;Bahwa wakaf tidak dapat dipindah tangankan ;Bahwa saksi pernah membaca surat wakaf untuk rumah dan tanah milik Hj.Chadijah bin Umar pada saat saksi tanda tangan surat wakaf sebagai saksi ;Bahwa saat pembuatan surat wakaf saksi tidak ada, karena surat wakaf itudibuat dan diketik oleh ayah saksi dirumah ayah saksi ;Bahwa surat wakaf itu dibuat dengan menggunakan mesin ketik elektrik ;Bahwa surat wakaf itu dibuat pada tanggal 30 Oktober

2009 ;Bahwa saksi tanda tangan surat wakaf tersebut 2 atau 3 hari kemudian ;Bahwa saat saksi tanda tangan surat wakaf hanya ada saksi, ayah saksi dan Hj.Chadijah bin Umar ;Bahwa saksi tidak pernah menghadap Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untukmembuat surat wakaf tersebut ;Bahwa surat wakaf yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf adalahsah ;Bahwa masalah rumah dan tanah ini telah ada putusan dari Pengadilan Agama denganhasil putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk

Chadijah bin Umar meninggal duniadilanjutkan kontrak oleh Fauzi Bantam kepada Basir Latuconsina ;Bahwa dalam Islam pemberi wakaf disebut sebagai wakif dan penerima wakaf disebutsebagai Natzir ;Bahwa Nadzir bisa orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang tergantung yang diinginkanWakif ;Bahwa bila Nadzir meninggal dunia, wakaf bisa diturunkan kepada anak Nadzir untukmengelola wakaf tersebut, bukan sebagai hak milik dan hal ini diatur dalam UndangUndang mengenai Wakaf ;Bahwa setahu saksi Surat Wakaf tersebut

Achmad Bantam ;Bahwa surat wakaf wajib ditanda tangani oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan,oleh karena itu saksi menanda tangani surat wakaf yang dibawa oleh Hi. AchmadBantam selaku Kepala Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe ;Bahwa surat wakaf yang saksi tanda tangan isinya memberi wakaf rumah dan tanahmilik Hj. Chadijah Bantam kepada Hi. Achmad Bantam selaku pribadi ;Bahwa wakaf dapat diberikan kepada pribadi atau kelompok atau badan hukum ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj.

Chadijah bin Umar ;Bahwa wakaf tidak bisa dibatalkan ;Bahwa surat wakaf yang ditanda tangani oleh saksi wakafnya telah sah karena telahdidaftarkan pada Kantor Urusan Agama ;Bahwa tanah yang diwakafkan tidak bisa dialihkan kepemilikannya ;Bahwa tanah dan rumah yang saksi tanda tangani surat wakafnya tidak diikrarkandidepan saksi ;Bahwa ada bentuk surat wakaf yang dikenal W1 ;Bahwa wakaf tidak bisa diwariskan ;Bahwa saksi hanya baru menanda tangani surat wakaf beberapa kali ;Bahwa tanah dan rumah yang

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAIB als ARIF als UDIN TEMBAK Bin (Alm) DARSI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

----------------------------------

Firman Hamdani, sebagai Pembantu Umum ;--------------------------------------------------------------------

Bahwa namun bilamana mencermati Sertifikat Tanah Wakaf Nomor:366/Wakaf Katulampa yang menjadi asal muasal dari obyek gugatantersebut, PARA PENGGUGAT menemukan keterangan sebagaimanatermuat dalam Sertifikat Wakaf Nomor : 366/Wakaf Katulampa, yaitupada bagian keterangan tentang Surat Ukur/Gambar Situasi, dalam hal iniPARA PENGGUGATmenemukan fakta bahwa batasbatas atas tanah wakafyang dimaksudkan dalam sertifikat tanah wakaf tersebut ditunjuk oleh R.H.

Bahwa sedangkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 1/Katulampa terbit disamping karena adanya perubahan wilayah sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah RI Nomor : 2 Tahun 1995 tetap mengacuberdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 366/Wakaf Katulampa,yang di dalamnya memuat tentang Akta Pengganti Akta Ikrar WakafNomor : W.3/K.18/KP.103/1990 tanggal 16 Nopember 1990;10.Bahwa dengan demikian semakin jelas bahwa yang menjadi landasanterbitnya Sertifikat wakaf Nomor : 366/Wakaf Katulampa yang kemudianHalaman

Wakaf tersebut merupakan Wakaf khas atau Wakaf Ahli yangdiamanatkan oleh Wakif R Adipati WIRANATA melalui utusannya (RNATAWIREJA alias HAJISULAIMAN dan RIAYADIREIA alias HAJIANWAR) kepada keturunannya R. Adipati SOERIA WINA TA sebagaiNadzir pertama, dengan wasiat bahwa dari hasil penggarapan tanahsawah Wakaf Katulampa tersebut diberikan/dijadikan hadiah bagiSiapa saja keturunan Wakif R.

UndangUndang (UU) No. 41/2004 tentang Wakaf jo.

Bahwa Buku Tanah Wakaf Nomor 1/Desa Katulampa in casu obyek sengketadalam kolom asal hak berasal dari Hak Milik Nomor 366 wakaf/Katulampa danAkta Ikrar Wakaf tanggal 16111990 No.W.3/K.18/Kp.103/90 dengan NamaWakif Raden Adipati Wiranata (bukti T11) ;3. Sertipikat Wakaf Nomor 1/Katulampa Bogor in casu obyek sengketamenyebutkan asal haknya adalah berasal dari Hak milik Nomor 366 WAKAF(Bukti TIl Intervensi 31) 222 neon enna nnn nnn4.

ke Pengadilan Negeri Medan, Tergugat belum jugamembongkar bangunan miliknya dan belum juga mengosongkan bidangtanah wakaf tersebut serta Tergugat juga masih menguasai sebahagiandari tanah wakaf Mesjid AlMuhajirin ;Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah mendirikan Bangunan diatassebahagian tanah Wakaf Mesjid AlMuhajirin dan menguasai sebahagianTanah Wakaf Mesjid AlMuhajirin adalah Perobuatan Melawan hukum (onrechtmatigedaad) karena Perbuatan Tergugat telah bertentangan denganHak Mesjid AlMuhajirin terhadap

yang di luar batas tanah wakaf / mesjid. Dan menjadi pertanyaantergugat adalah bahwa setelah tergugat menerima dan membaca sertameneliti fotocopy Sertifikat Milik Wakaf No. 179 Milik penggugat tersebut,bahwa ukuran tanah tersebut yang seluas 3090 m?

Foto copy Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 179/Desa Gedung Johor, telahdiberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti : P3 ;. Foto Bangunan Tergugat yang berada didalam Tanah Wakaf Mesjid AlMuhajirin, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti : P4 ;. Foto Bangunan Tergugat yang berada didalam Tanah Wakaf Mesjid AlMuhajirin, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti : P5 ;.

Aminullah Batu Bara ;Menimbang, bahwa bukti surat tanda P1 adalah Surat Peringatan dariKuasa Penggugat agar Tergugat segera mengosongkan bangunan = yangberdiri diatas tanah Wakaf Mesjid Al Muhajirin, sedangkan bukti surat P2adalah Salinan Akta lkrar Wakaf No. 12/11/BA.00/37/2000 tanggal 15September 2000 yang diperbuat dihadapan Drs.

Panigoran Siregar PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf, dan bukti Surat tanda P3 adalah Sertifikat HakMilik Wakaf No. 179/Desa Gedung Johor, sedangkan Bukti P4, P5 dan P6adalah foto bangunan Kios Tergugat ;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar Tanah yangberukuran 6 X 8 M2 yang dibangun Tergugat Kios adalah tanah Wakaf dariMesjid Al Muhajirin ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tanah tersebut adalahmilik tanah Wakaf Mesjid Al Muhajirin dibuktikan berdasarkan surat TandaP2 dan P3 ;Menimbang

Komariah.Sebelah Timur : Selokan.Sebelah Selatan : TanaTanah Wakaf/H. Arif.Sebelah Barat : Tanah Wakaf/H.

Krw hak milik wakaf sertifikat No. 518/1992 Desa Sukakertaasal sawah Hj. Jahroh binti H.

Berarti sertifikat hak milik Pembantah yang sangatdiragukan sekali dalam tata cara penerbitan sertifikat hak milik Pembantah yangterbit tahun 1975.Bahwa tanah milik wakaf dikuasai dan dimiliki oleh Pembantah dan menyatakanbahwa pengalian benda wakaf pada tanggal 4 Agustus 1992 itu adalah cacathukum.Bahwa penyerahan wakaf kepada Nadzir sejak tanggal 1 Juli 1958 untuk tertibadministrasi balik nama berdasarkan ikrar wakaf dan terbit sertifikat hak milikwakaf Nomor: 518/1992 untuk kepastian hukum status

tanah sengketa (setifikatganda) apakah milik wakaf atau milik Pembantah dalam sidang pembuktian diPengadilan Negeri Karawang dan sertifikat hak milik wakaf Nomor 518/1992adalah bukti otentik dalam pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna sahmenurut hukum.Dan bahwa perkara sengketa tanah No. 02/Pdt.G/1999/PN.

Baik oleh Tergugat asalatau orang yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut;e Bahwa perkara tanah sawah sengketa yang dimaksud adalah tanah sengketaperkara Nomor 02/Pdt.G/1999/PN Krw. yaitu tanah milik wakaf sertifikat No.518/1992 persil 76 S.II kekitir No. 1335 asal tanah milik H. Jahroh binti H. Amindan tanah wakaf sertifikat No. 518/1992 itu terletak satu hamparan dengan tanahmilik wakaf sertifikat No. 519/1992 asal tanah milik H. Arip bin H. Nar.

Bachtiar Basir dan Tengku Bahari.Objek tanah wakaf : Tanah yang terletak di Jalan K.L.

Mujerah binti Muchtar bin Tamjidadalah bukan pemilik tanah atas obyek perkara / obyek wakaf, sehinggadengan demikian pernyataan ikrar wakaf dan pembuatan Salinan PenggantiAkta Ikrar Wakaf atas obyek perkara adalah perbuatan yang tidak sah /cacat hukum bertentangan dengan UndangUndang Nomor. 41 Tahun 2004tentang Wakaf Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42Tahun 2006 Jo.

demikian patut dan beralasan Pengadilan AgamaMedan menyatakan Ikrar wakaf dan Salinan Pengganti Akta Ikrar Wakafatas tanah obyek perkara dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat .Bahwa oleh karena Ikrar wakaf dan penerbitan Salinan Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor .

Menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Ikrar Wakaf yangdinyatakan Hj.

,terbukti gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapatmelumpuhkan kekuatan Salinan Pengganti Ikrar Wakaf danSertifikat Hak Milik Wakaf No. 262 tersebut..

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah wakaf tanah H. Abd.

Abd.Halim Kasim