Ditemukan 12308 data
17 — 0
Nomor 5086/Pdt.G/2020/PA.JrKencong Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 409/82/IX/1998 jo.Nomor: B192/Kua.13.32.23/Pw.01/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 ;Dengan demikian hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteriadalah sah sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentangPerkawinan;Bahwa pada waktu perkawinan, Pemohon dan Termohon bukan muhrim dantidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku dan status Pemohonpada
8 — 13
Bahwa Penggugat termasuk dari golongan keluarga tidak mampu,sebagaimana tertera dalam surat keterangan tidak mampu nomor:409/20/1/2021 tertanggal 29 Januari yang dikeluarkan oleh DesaTajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor8. Bahwa, dengan faktafakta tersebut diatas gugatan Penggugat telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9Tahun 1975 jo.
15 — 4
:409 Ylaralirg og To39 4795 aod TISII sl ailSyIArtinya: Rukunnikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2(dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut ternyata pada saatpelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon danPemohon II selaku calon mempelai,adik kandung Pemohon II selaku wali dandua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab gobul;Menimbang, bahwa disamping faktafakta tersebut Majelis Hakim merasaperlu
14 — 16
Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaaspanggilan Nomor 241 1/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 28 Juli 2017 dan tanggal 14Agustus 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannyatersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimanaPenggugat tetap pada gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah menyerahkan alat bukti surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : 409
103 — 27
Lorok Pakjo Kec. llirBarat Palembang berdasarkan surat kuasa khusustanggal sebagai Penggugat PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Palembang, 01 Januari 1956,agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di JalanNibung Vi No. 409 Rt/rw. 22/07, Sialang, Sako, KotaPalembang, Sumatera Selatan sebagai Penggugat IIPENGGUGAT Ill, tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 Juli 1949,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
92 — 22
AGUS BUDI HANDOKO, M.Si sebagai Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara selaku Kepala Kantor Pengelola Asset Daerah Kabupaten Blitarberdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari2007, bersamasama dengan MUSTAFA ABUBAKAR ( telah meninggal dunia pada tanggal17 Oktober 2010), pada waktu antara Bulan Juni 2007 sampai dengan Bulan Juni 2008 ataupada suatu waktu antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar
Negeri Surabaya di Surabaya, sebagaiorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat KeputusanBupati Blitar Nomor : 820/02/409
Yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat KeputusanBupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari 2007, yangmempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Keputusan Bupati BlitarNomor: 228 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KantorPengelolaan Aset daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut :Tugas Pokok Membantu bupati dalam pengelolaan asset
Blitar,sesuai Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2Januari 2007 ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari 2007, terdakwa selaku Kepala KantorPengelola asset Daerah Kabupaten Blitar, yang mempunyai tugas pokok danfungsi berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 228 Tahun 200277tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan Aset daerahKabupaten Blitar sebagai berikut :Tugas Pokok : Membantu bupati dalam
21 — 7
Rutan Polsek Kebayoran Baru berdasarkansurat Nomor : B136/0.1.14.3/Euh.1/02/2014 tanggal 05 Februari 2014, sejak tanggal07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;3 Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat Nomor :B182/0.1.14.3/Euh.2/3/2014 tanggal 18 Maret 2014, sejak tanggal 18 Maret 2014sampai dengan tanggal 06 April 2014;Hal 1 dari 17 Hal Putusan No.334/Pid.Sus/2014/PN Jkt Sel4 Hakim Pengadilan Negeri, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan suratNomor : 409
Sel., ditahan di Rutan Cipinang Jakartaberdasarkan surat Nomor : 409/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 April 2014,sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;6 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, ditahan di Rutan CipinangJakarta berdasarkan surat Nomor : 1201/Pen.Pid/2014/PT.
21 — 6
upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.Mustafa, M.H) tanggal 17 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohonyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
Baharuddin Yusuf
56 — 9
M E N E T A P K A N:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas pemohon yaitu nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604022304740005 tertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar serta pada Akta Nikah Pemohon Nomor: 409/06/IX/2011 tertanggal 05 September 2011, yang dikeluarkan
15 — 0
409/Pid.B/2020/PN Mnd
Yudi Untoro
Terdakwa:
Ahmat Diyanto
12 — 2
409/Pid.C/2020/PN Blt
KASMAWATI SALEH, SKM, SH
Terdakwa:
NISWAR SETIAWAN, SE
30 — 5
409/Pid.Sus/2018/PN Mks
HARDIYANTO, SH
Terdakwa:
DEVI HANDAYANI
17 — 0
409/Pid.C/2018/PN Ptk
GO NANCY YULIAWATI
17 — 2
409/Pdt.P/2020/PN Mlg
MASRITA FAKHLIYANA, SH
Terdakwa:
1.Hairani Als Iran Bin Bahtiar
2.Syahri Afandi Als Sawe Bin Marno
54 — 24
409/Pid.Sus/2022/PN Bjm
samsul huda
Terdakwa:
1.IMAM SYAFII
2.MOCH RIZAL
26 — 20
409/Pid.B/2021/PN SDA
1.RAJES AFIFUDIN, S.H, M.H
2.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
1.DELSYE PELAMONIA alias DELA
2.DORTEA MASPAITELA alias THEA
61 — 0
409/Pid.B/2021/PN Amb
ANDY MUCHLISIN
28 — 11
409/Pdt.P/2022/PN Ptk
Winarto
Terdakwa:
Sumardi
21 — 4
409/Pid.C/2023/PN Blt
christine feliani ismail
8 — 0
409/Pdt.P/2024/PN Mks