Diantaranya menetapkan Tergugat Il dan Tergugatlll sebagai STANDBY BUYER padahal sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 75 ayat (3) menyatakan;RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujul penambahan mata acara rapat, dan selanjutnya Pasal 75 ayat(4) menyatakan; Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkanharus disetujui dengan suara bulat..

Dankeputusan RUPS tersebut tidak termasuk dalam mata acara lainlainsebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 75 ayat 3 UndangundangNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebut RUPSdalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan, karenakeputusan RUPS tersebut masih termasuk dalam upaya pemegang sahamdalam memenuhi setoran modal inti sebagaimana telah diagendakansebelumnya, sehingga dengan demikian keputusan RUPS tersebutadalah keputusan yang SAH menurut hukum.25.Bahwa tindakan

hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keIl pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

Bank Liman International) yang menyebutkan: RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSpaling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili.

RUPS tersebut telahdihadiri oleh Penggugat. RUPS ini juga sah karena dengan itikad baikTergugat Il dan Tergugat Ill ikut menyetujui penjualan saham Penggugattersebut. Dalam hal ini Tergugat Il dan Tergugat Ill sudah hadir jugaNomor 37 dari 70 Perk.No.567/Pdt.G/2014/PN Jkt.Selsebagai pemegang saham bersama Penggugat dengan tidak mempersulitPenggugat, dan Tergugat Il dan Tergugat Ill juga bersedia menyetujuirencana penjualan saham Penggugat tersebut.

Nomor 3570 kK/Pdt/2015dengan perincian sebagai berikut:1.Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.663.797.558,00 (empat belas miliar enam ratusenam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus limapuluh delapan rupiah);Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp11.815.571.039,00 (sebelas miliar delapan ratus limabelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah);Pada tahun buku 2008 RUPS

Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.253.933.857,00 (empat belas miliar dua ratus limapuluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan ratus limapuluh tujuh rupiah);Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp7.280.021.917,00 (tujuh miliar dua ratus delapanpuluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp20.405.166.722,00 (dua puluh miliar

Th.90 antara lain menentukan Tergugat akanmembagikan Dividen dari hasil laba bersih yang penggunaannyaditentukan oleh RUPS Tahunan kepada Penggugat, Tergugat Il,Tergugat III selaku Para Pemegang Saham;b.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;Halaman 7 dari 39 hal. Put.

Nomor 3570 K/Pdt/20152) ... dan seterusnya;Pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi:1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS.

VIRTUTAMA MEDIA JIHATIsehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selakupemgenag sejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhansahamsaham yang dimiliki oleh perseroan; sehingga berhakuntuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaanBERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 (Pasal 142 ayat(1) ) yang menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atausatu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hakSuara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroankepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham(RUPS) sudah dilakukan pemanggilanpemanggilan kepadaTermohon yang layak dan patut menurut hukum sehinggaRUPS telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya BadanHukum PT. VIRTUTAMA MEDIA JIHATI, seluruh tanggung jawabaset dan pengurusan dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Kepadapara Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingandengan PT.

Virtutama Media Jihati bukti P1 ;Foto copy bukti Surat Keterangan terdaftar dari KPP Pratama Samarindatertanggal 10 Juli 2014; Bukti P2 ;Foto copy Surat Keterangan Notaris Hernawan Hadi, SH tanggal13092014, Bukti P3 ;Foto copy bukti Bukti penyerahan surat Undangan pertama RUPS PT.Virtutama Media Jihati, Bukti P4 ;Foto copy Bukti penyerahan surat Undangan kedua RUPS PT.

dan menduduki jabatan sebagai Komisaris sehinggaberdasarkan UU No.40 Tahun 2007 pasal 142 ayat (1) yang menyatakanbahwa Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham ataulebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaranPerseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Termohon juga memiliki masingmasing 50% saham terhadap PT VIRTUTAMAMEDIA JIHATI dan menduduki jabatan sebagai Direktur sehingggaRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecualidiperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalamr iki ci Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku Walisateal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan

Penggugat dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan sengaja ;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pasal 65 ayat 2 menjelaskan, bahwa RUPS tahunan harusdiadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, akantetapi Tergugat tidak pernah mengadakan atau mengundang para Penggugatuntuk mengadakan RUPS sejak tahun 1999 setelah adanya peningkatan modalperusahaan, maka oleh karena itu,

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Banding yangtelah mengambilalin pertimbangan hukum judex facti Peradilan TingkatPertama di dalam pokok perkara yang sebagai dasar putusannya yangmenyebutkan :Menimbang, bahwa dalam surat somasi tersebut (bukti P.8c), khususnyayang tersebut pada butir 4, 5 dan 9 para Penggugat menyatakan, bahwaTergugat tidak pernah mengadakan RUPS dan hal itu merupakan perbuatanmelawan hukum ;Hal. 10 dari 17 hal. Put.

., di Palembang) akta tersebutmenerangkan bahwa Beny Erwin diberi kuasa untuk menuangkanPernyataan Keputusan Rapat (RUPS I, PT. KBS) ke dalam Akta Notaristersebut ;Demikian juga bukti P.3 (berupa Akta Nomor 21, tanggal 7 September 1999yang telah dibuat di hadapan Notaris Diani M. daud, di Bekasi), pada aktainipun telah dituangkan Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS Il) PT.

KesanBaru Sejahtera, hal ini berarti pada bukti P.2 telah diadakan RUPS , padabukti P.3 telah diadakan RUPS II ;Di satu sisi (pada bukti P.8a) Penggugat mendalilkan tidak pernah RUPS,tetapi di sisi lain RUPS dua kali (vide bukti P.2 dan P.3 ) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti P.8c bertentang denganbukti P.2 dan P.3 ;Kenyataan ini menyebabkan bukti tersebut lemah dan meragukan Majelis,sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum, yaitu dengan

cara tidak pernah mengundangpara Penggugat untuk mengikuti RUPS tidak dapat dipertahankan lagi danharus ditolak ;Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas, menurut pendapatdari para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding adalahkeliru. karena para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraPembanding dalam mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum bukanlah atas dalil karena para Penggugat telah tidakdiundang RUPS, melainkan karena para Penggugat sebagai pemilik

Tidak Adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) UntukMemberikan Persetujuan PENGGUGAT Sebagai Penjamin UtangTURUT TERGUGAT!

Pasal 102 ayat (1) UU PT telah dengantegas mengatur mengenai kewajiban perseroan memintapersetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroanmaupun untuk memberikan jaminan, yang untuk lebih jelasnyakami kutip sebagai berikut:Pasal 102 ayat (1):Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a.

dari hasil RUPS menyetujui ataumenolak pemberian jaminan tersebut;Hal 5 dari 81 Hal.

Sel.Dengan demikian, berdasarkan halhal sebagaimanaPENGGUGAT~ sampaikan diatas, TERGUGATI telahmelakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dalam halmenandatangani Surat Jaminan dan Ganti Rugi tanpasepengetahuan anggota Direksi PENGGUGAT selainTERGUGATI dan TANPA ADANYA PERSETUJUAN RUPS;B.

(Rapat Umum Pemegang Saham)dan tidak mendapatkan persetujuan dari mayoritas pemegang sahamdan Direksi dari PENGGUGAT;Bahwa Pasal 102 ayat (1) UU PT telah dengan jelas mengatur tentang bagaimana tata cara suatu Perseroan dalam mengalihkanmaupun memberikan jaminan, yang untuk lebih jelasnya kami kutipsebagai berikut:18.19.Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk:a.

) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)Hal. 18 dari 46 Hal.

Bahwa oleh karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PROVISI: Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan

Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015Mengenai pembagian deviden, novum tersebut menyebutkan bahwapembagian deviden ditentukan berdasarkan RUPS. Sedangkan devidenyang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimanadiatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalahsetelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.

,MBA;Bahwa dalam hal Judex Facti dan Mahkamah Agung hendak menyatakandividen yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidaksah, maka Judex Facti dan Mahkamah Agung demi hukumharusmenyatakan terlebih dahulu bahwa Keputusan RUPS Tahunan TurutTermohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) di tahun 2007, 2008, dan2009 sepanjang mengenai pembagian dividen adalah tidak sah.

hukum Pemohon Peninjauan Kembali(Tergugat) menerima dividen dari Turut Termohon Peninjauan Kembali(Turut Tergugat) melalui RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (TurutTergugat).

Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menghadiri, menandatangani RUPS dalam meminjam dan menjaminkan asset, menandatangani Akta Subordinasi serta hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT. DASA TIGA PUTRA dan PT. DASA PRIMA;-------------------------------------------------------- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.121.000,- ( seratus dua puluh satu ribu rupiah);

DASAPUTRA, tersebut ;6 Bahwa saat ini perusahaan pemohon tersebut memerlukan tambahan modal usahaguna mengembangkan dan meningkatkan pruktivitas perusahaan, sehinggapemohon memutuskan untuk mengajukan pinjaman uang kepada lembagakeuangan ;7 Bahwa karena ketiga Anak pemohon belum dewasa/belum cakap hukum, makauntuk mengurus hakhak yang berkaitan dengan hukum perlu diwakili olehwalinya , dengan demikian perlu ditetapkan wali ketiga anak tersebut untukmenghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalam rangka

DASA TIGA PUTRA,tersebut ;8 Bahwa untuk itu pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga Anak kandungpemohon tersebut diatas yang belum dewasa, pemohon, memohon untukditetapkan sebagai wali untuk menghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalammeminjam, menjual dan menjaminkan asset, menandatangani akte subordinasidan hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT.

DANIK, jenis kelamin perempuan lahir di Malang, padatanggal 21 Maret 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1584/1993 ;b NAUFAL NABILLAH, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta, padatanggal 22 Februari 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6312/U/JS/1996; 222 n nnn enec REOOFA RULA LARASATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakartapada tanggal 01 Januari 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :660/U/JS/2004; 3 Menetapkan memberi izin kepada pemohon DAWAM SUROSO untukmenghadiri RUPS

, menandatangani RUPS dalam meminjam,menjual danmenjaminkan asset, menandatangani subordinasi dan hak hukum lainnya yangberkaitan dengan PT.

FH.No.1Rt.012/028 Kelurahan Mekarjaya,Kecamatan sukamajaya, Kota Depok;Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agarditetapkan sebagai wali dari ketiga anak Pemohon tersebut dikarenakan anakanaktersebut adalah pemegang saham di perusahaan milik Pemohon yaitu PT.DASAPRIMA dan PT.DASA TIGA PUTRA;Bahwa benar tujuan Pemohon agar di tetapkan sebagai wali terhadap anakanakPemohon dikarenakan mau mengadakan RUPS untuk membahas pengajuan pinjamanke lembaga keuangan ( Bank) dengan

Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi Hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

materiil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan risalahrapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris; Menghukum Tergugat dan Tergugat Ill untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 15% (lima belas persen)atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Nomor 487 PK/Pdt/2018rapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 37% (tiga puluh tujuhpersen) atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepada Penggugat yangseharusnya menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelahPutusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) dan Risalah Rapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris

Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

materiil kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan risalahtersebut dibuat dalam Akta Notaris;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 37% (tiga puluh tujuhpersen) atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepaada Penggugat yangseharusnya menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Bahwa dalil gugatan pada angka 7.8, sekaligus menjawab dalil gugatanPenggugat pada angka 7.4, dimana hasil audit laporan AuditorIndependen terhadap Turut Tergugat sebagaimana vide Bukti T 3, T 4, T5, T6 dan T 7 adalah hasil keputusan RUPS pada tanggal24 Mei 2012 Vide Bukti T 8 yang dihadiri oleh Penggugatberdasarkan Vide Bukti T 9, akan tetapi Penggugat tidak maumenandatangani hasil keputusan RUPS Vide Bukti T 8 termaksud;.

UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakanpada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat ;15.

RUPS tersebut.

Sebaliknya jika RUPS menetapkan atau memutuskanpengangkatan, pemberhentian dan penggantian itu mulai berlaku pada tanggaltertentu. setelah RUPS ditutup, maka sepanjang pangangkatan danpemberhentian itu belum berlaku, melalui mekanisme RUIPS dapat dilakukanpembatalan terhadap pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggotaDireksi dan Dewan Komisaris yang belum berlaku effektif tersebut.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dupanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing50% (lima puluh persen) saham; atau.d.

Putusan Nomor 193 PK/Pdt/201720.Bahwa alasan RUPS (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugatdengan alasan untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Perusahaan,RUPS merasa Perlu melakukan Penyegaran/penggantian Direksi PT.PN II(Bukti P 16);21.Bahwa setelah memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidakmasuk diakal, Tergugat tidak membayarkan hakhak Penggugat sampaisaat ini, selaku mantan Direksi PT.Perkebunan Nusantara II;22.Bahwa perbuatan yang dilakukan Tengugat dalarn mengambil RUPS untukmemberhentikan

Bahwa hal ini membuat Penggugat sangat tertekan batin dan stres karenabeban berat yang dijalani Penggugat begitu bertubitubi dan pihak dimanatempat Penggugat mengabdikan diri tidak pernah memberikan semangatatau petunjuk, malah Tergugat melakukan berita acara RUPS dan beritahasil RUPS tentang pemberhentian Penggugat dengan waktu yang sama,yaitu pada tanggal 3 Maret 2006;25.Bahwa penderitaan Penggugat lebih berat lagi ketika harus memikirkanbiaya kebutuhan keluarga, pendidikan anakanak yang tidak

Pasal 17dari UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara danPasal 105 ayat (1) dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.(2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.Pasal 17 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :Anggota Direksi

sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.c.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero)PT.Perkebunan Nusantara II (Vide Bukti T10), telah membuktikan bahwaTermohon Peninjauan Kembali telah diberhentikan oleh Menteri NegaraBadan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dari Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, dan tindakan MenteriNegara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang memberhentikan Termohon Peninjauan Kembali dariHalaman

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kKesempatan untuk membeladiri;6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;5.

TSUMtidak menanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT.TSUM tidak melaksanakan RUPS,maka Tergugat mengirim surat kepada Dewan Komisaris PT.TSUM,untuk melaksanakan RUPS. Dan Dewan Komisaris menanggapipermohonan Tergugat tersebut, dengan mengagendakan RUPSdilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013;Bahwa oleh karena RUPS tanggal 17 Oktober 2013, tidak memenuhikuorum, maka Komisaris Utama PT.

Status Penggugat ditelantarkan begitu saja oleh paraTergugat dan para Tergugat tidak berinisiatif mengadakan RUPS;Tanggapan :Bahwa kewajiban untuk mengadakan RUPS ada pada Penggugat,sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2009

TSUMdikelola oleh Penggugat;Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Dengan demikian, Penggugat yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak mengadakan RUPS dan tidakmemberikan Laporan Keuangan PT.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;20. Bahwa benar Penggugat pernah menyerahkan copy legalisir Hasil RapatUmum Pemegang Saham PT.

Rasuna Said JakartaSelatan, RUPSLB ini didasarkan pada Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tanggal 3Maret 2008 atas permohonan dari Pemda DKI Jakarta ;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut telah terdapat kekhilafan dalampenerapan hukumnya, yaitu mengenai Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitutidak memanggil Komisaris dan Direksi untuk didengarketerangannya

Rumah Sakit HajiJakarta adalah sebagai Direksi dan bukan sebagai pemegang sahamdimana pengangkatan dan atau pemberhentian Direksi adalahkewenangan sepenuhnya RUPS ;Bahwa dari RUPS yang dilaksanakan oleh Tergugat Il Intervensi tanggal22 Maret 2008 telah ditetapbkan Penggugat tidak menjabat lagi sebagaiDireksi dan diganti dengan Direksi yang baru, dan hal tersebut adalah halyang sangat wajar sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidakmelanggar peraturan perundangundangan manapun ;Bahwa seharusnya

apabila terdapat pihak yang dirugikan yang dapatmengajukan gugatan dengan adanya RUPS tanggal 22 Maret 2008 danhasilhasilnya adalah Para Pemegang Saham dan bukan anggota Direksikarena para Direksi termasuk Penggugat tidak memiliki relevansi yuridisapapun, sedangkan sampai saat ini Para Pemegang Saham tidak adayang mengajukan gugatan terhadap penyelenggaraan RUPS tersebut ;Bahwa keliru dan tidak tepat Penggugat menyatakan Surat NomorAHU.AH.01.109236 tanggal 21 April 2008 perihal penerimaanpemberitahuan

Rumah Sakit Haji Jakarta dan obyek yangdigugat adalah RUPS tanggal 22 Maret 2008 ;PENGGUGAT BUKAN SEBAGAI DIREKSI PT.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan mempermasalahkan pemberhentiannya yang telah dilakukandengan mekanisme RUPS ;15. Bahwa Tergugat Il Intervensi perlu menegaskan dalam perkara a quoPenggugat bukanlah pemegang saham PT.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) pada PT Pakuwon Funpolis Indonesia (TERMOHON) adalah sah dan diperkenankan/ diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS) ;
3. Menunjuk PT.

Pakuwon Sentra Wisata (PEMOHON) sebagai likuidator dari TERMOHON sesuai Pasal 142 Jo Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untuk melakukan perubahanketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan,selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana Koran aysdan keputusan RUPS berdasarkan lebih dari 2 (Seperdua) arijumlah seluruh saham dengan suara hadir atau diwakili s@suaj Ywndangundang; O5.

karena tidak berdasarkansengketa sehingga dianggap tidak mempunyai dasar hukum.Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan seluruh faktafaktaserta buktibukti yang mendukung dalildalil dari Pembanding yangmenyatakan bahwa gugatan aquo sudah sepatutnya dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum denganmenggunakan UU no.40/2007 sebagai dasar dibenarkannya pengajuan mempertimbangkan bahwa kuorum RUPS adalah lebijumlah seluruh

saham padahal berdasarkan ey uu no.40/2007kuorum RUPS dapat ditentukan lebih besar Rs diadasar dan undangundang lainnya ~Majelis Hakim Tingkat Pertama eae menerapkan hukum dalammemutuskan bahwa ketentua 0 akta no.17/2011 atau objekari Ye bagianiatur oleh anggaransengketa adalah rerteriang an hukum, keadilan dan itikad baikaRkarena tidak dilaksanaka PS oleh PembandingMajelis Hakim Tingk ama telah salah dalam menerapkan hukum dengan TOY, pasal 1266 jo. pasal 1267 KUHPerdata untukmembatalka 10 Akta

Bahwa alasan dan dasar pengajuan gugatan a quo adalah disebabkantidak adanya itikad baik dari Pembanding (dahulu Tergugat II) untukmembicarakan dan atau memberikan persetujuan perubahan KuorumRUPS dan Kuorum Keputusan RUPS, baik dalam rapat maupun secarasirkuler, yang sesuai faktanya Turut Terbanding telah menapermohonan persetujuan sirkuler tersebut kepada Pemba apitidak mendapatkan tanggapan yang baik, sehingga rataSan dan berdasar hukum gugatan pembatalan ketentuan pasal ygaran Dasarperseroan

SMenurut pendapat hukum Turut Terbanding, adalah sangat#oe an dan berdasar hukum, permintaan Para Pembanding emegangSaham, untuk melakukan perubahan atas ketentudahDasar Perseroan, dan disesuaikan dengan or10 Anggaranarat minimal 50%+ 1% atas kuorum RUPS dan Kuorun, R RUPS, sebagaimanaketentuan pasal 86 UU Perseroan Terbdta or 40 tahun 2007, karenaketentuan pasal 10 Anggaran Daga seroan merugikan hak dankepentingan hukum Para Ter i ermasuk Turut Terbanding, danselanjutnya dengan penta ersebut, maka

Seluruh KeputusanKeputusan RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) PT Selecta Tahun Buku 2019 dan seluruh KeputusanKeputusan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) PT Selecta Tahun 2020 yang diselenggarakan di Batu padaTanggal 17 November 2020 adalah cacat prosedur dan dinyatakantidak Sahb. Menyatakan Para Terbanding / semula para tergugat telahmelanggar kepatutan membuat persyaratan calon Direksi danCalon Dewan Komisaris PT Selecta.c.

Menyatakan Para Terbanding / semula para tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menyelenggarakanRUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LB PT SelectaTahun 2020 yang diselenggarakan di Batu Tanggal 17 NovemberHalaman 3, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY2020.Menghukum kepada Para Terbanding / semula para tergugat untuk :a.

Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.c. Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.2.

semua saham PT Selecta yang dimiliki olehPenggugat Rekonvensi atau sebanyak 42 (empat puluh dua)lembar saham dan semua saham yang dimiliki PenggugatRekonvensi Il atau sebanyak 6 (enam) lembar saham untukdikembalikan kepada PT Selecta atau setidaknya diserahkan untukdibeli PT Selecta dengan harga senilai jumlah nominal saham(nominal empat ratus ribu rupiah perlembar saham)2.5.2 Membuat surat pengunduran diri sebagai Pengurus PT SelectaPeriode 2020 2025.2.5.3 Memerintahkan PT Selecta menyelenggarakan RUPS

MENYATAKAN Para Penggugat Rekonvensi adalah Direksi PTSelecta Tahun 20152020 yang telah menjalankankepengurusan PT Selecta dengan prinsip kehatihatian dantanggung jawab yang besar, sehingga PT Selecta dari waktu kewaktu berkembang dengan perkembangan yang baik danmeningkat, serta telah menyelenggarakan RUPST Tahun Buku2019 dan RUPS LB Tahun 2020 tanggal 17 November 2020secara sah dan sesuai hukum;5.

Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjual sahamnyadan Tergugat berminat membeli saham milik Para Penggugat, maka untukitu disampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT Avia Global Teknologitersebut pada intinya menyetujui pengunduran diri Penggugat selakuDirektur Utama Perseroan, pengunduran diri Penggugat II selaku DirekturPerseroan dan pengunduran diri Penrigugat III selaku Komisaris Perseroandan mengangkat Direksi dan komisaris baru yaitu sebagai berikut: Direktur : Janto Tanumihardja

RUPS LB yangtelah dilaksanakan pada 7 September 2012 ini dituangkan ke dalamBerita Acara RUPS LB tertanggal 7 September 2012 dimana dalamberita acara RUPS LB dimaksud terdapat syarat dan kondisisehubungan dengan penjualan saham PT AGT antara Para TermohonKasasi dengan Pemohon Kasasi dan Saudara Chardin Trinanda.Perjanjian jual beli saham ini disepakati diantara para pihak aquo danmengikat serta berlaku sebagai undang undang bagi para pihak.

Sehingga jual beli sahamsaham milik ParaTermohon Kasasi menjadi batal secara hukum dengan sendirinyasebagaimana disepakati dalam Berita Acara RUPS LB tanggal 7September 2012. Terhadap hal ini Para Termohon Kasasi sudahmemahami dan menyadarinya sejak ditandatanganinya oleh para pihak(Pemohon dan Termohon Kasasi) Berita Acara RUPS LB tanggal 7September 2012 tersebut.

Pertimbangan Judex FactiPengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam memberikan pertimbanganbahwa RUPS LB maupun jual beli keduanya adalah bentuk persetujuandan RUPS LB merupakan pedoman untk melakukan jual beli.

Hal yang harus dipahamibahwa RUPS LB tanggal 7 September 2012 yang sudah ditandatanganidan disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengikatdan merupakan undangundang bagi para pihak yang mengikatkan diridalam perjanjian (i.e. RUPS LB tanggal 7 September 2012).

Jkt.Pst.selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkankeputusan RUPS.26.

MIF,pelaksanaan RUPSLB 13 Desember 2017 telah memenuhi syaratuntuk dilaksanakan RUPS dan memenuhi syarat mengambilkeputusan RUPS sesuai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86dan Pasal 88 UU PT jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar PT.MIF, yaitu dengan:a.

Bulan Maret 2017 s/d April 2017, oleh Dewan Komisaris selama 30 hari,namun tidak ada RUPS; Bulan Oktober 2017 s/d November 2017, oleh Dewan Komisaris selama30 hari, namun tidak ada RUPS; Bulan November 2017 s/d Desember 2017, oleh Dewan Komisaris yangkemudian dilakukan RUPS pada tanggal 13 Desember 2017; Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan non aktif yangpertama, Saksi tidak lagi memiliki Kewenangan sebagai Direktur PT MIF.Seluruh pekerjaan Saksi dikerjakan oleh Tjan Kin, baik penandatangananbilyet

Demikian; Bahwa kalau di Pasal 105, tadi yang dibacakan, bahwa Direksi bisadiberhentikan sewaktuwaktu) oleh RUPS, tapi asal yang pentingmenyebutkan alasannya. Kalau ternyata, kalau kita mengatakan Direksimembela diri, argumen dari dewan komisaris yang memberhentikansementara ternyata dipatahkan, bisa dipatahkan, kalau bisa dipatahkan,normal, tentunya RUPS akan menerima ini. Tetapi kalau ternyata RUPSmengambil keputusan lain, yang dalilnya dipatahkan bisa jadi itu juga tidakditerima oleh RUPS.

Bahwa kalau pemberhentian sementara itu untuk tiga puluh hari, tigapuluh hari harus dilakukan RUPS, selama tiga puluh hari lan dewankomisaris memegang perseroan. Kalau dewan komisaris memberhentikansementara, tiga puluh hari tidak dilakukan RUPS, siapa yang wajibmelakukan RUPS? Dewan yang memberhentikan tadi, kalau tidakdilakukan, maka Direksi harus diangkat kembali.

PancuranMas belum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan mengeluarkan Surat Saham seperti tersebut dalam Akta No.2 Tahun 2002 tentang Pendirian PT. Pancuran Mas yang dibuatdihadapan Fatimah Saleh, S.H., Notaris di Indramayu untuk dan atasnama Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;9.

Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan tindakanatau perbuatan yang bagaimana dari Tergugat dan Tergugat II yangdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menurutPenggugat bahwa Tergugat dengan tidak pernah melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan tidak mengeluarkan saham danTergugat Il telah mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama RumahSakit PMC tanpa hasil dari RUPS tersebut dalam point 8 surat gugatanPenggugat tersebut ditambah lagi ada uraian yang membingungkanaktenya

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan perbuatanmelawan hukum dari Tergugat adalah selaku Direktur Utama PT.Pancuran Mas tidak melaksanakan RUPS dan tidak mengeluarkansaham seperti tersebut dalam Akte No. 2 Tahun 2002 (point 8) tentangHal. 10 dari 23 hal. Put. No. 761 K/Pdt/2012pendirian PT.

Pancuran MasIndramayu telah berbadan hukum maka terhadappenyertaan modal sebagai suatu saham khususnyaterhadap barang tidak bergerak in casu Tanah harusdisahkan dalam RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambatHal. 18 dari 23 hal. Put.

Pancuran Mas, yangtelah berbadan hukum namun belummenyelenggarakan RUPS;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan ataspendapat Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyakarena pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi yangHal. 22 dari 23 hal. Put.

Masth Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc. Yang ditugaskan di Sub Business Unit (SBU)tersebut sangat mengadaada, dibuatbuat, atau tidak patut atautidak fair.

Hal ini dikarenakan masa kerja Penggugat diperusahaan /Tergugat adalah pada tahun 2015 sementara di tahunberikutnya in casu pada tanggal 20 Juni 2016 dimana Tergugat barumelakukan RUPS untuk tahun 2015 Penggugat sudah tidak bekerjalagi di Tergugat karena kontraknya tidak diperpanjang Tergugat.Dengan kalimat lain, status Penggugat yang sudah tidak bekerja lagidi Tergugat pada saat Tergugat melakukan RUPS 2015 pada bulanJuni 2016 tentunya di luar kekuasaan atau kehendak apalagikesalahan Penggugat.Memberlakukan

Bagaimana mungkin Tergugat dapatdikatakan fair atau bijak ketika ia mengeluarkan ketentuan terkaitkriteria penerima bonus secara berlaku surut in casu karyawanyang berhak menerima bonus JASPROD untuk masa kerjaproduksi tahun 2015 adalah karyawan yang masih bekerja padasaat perusahaan melakukan RUPS pada tahun 2016 bulan Juni.Dengan kalimat lain, menurut Tergugat, pokoknya Penggugat tidakberhak mendapat bonus JASPROD 2015 karena Penggugatsudah tidak bekerja di Tergugat pada saat RUPS pada bulan Juni2016

Masih Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc.

Akuntabilitas:Perusahaan menggunakan laba untuk pembagian bonus Karyawanberdasarkan Laporan Tahunan 2015 yang harus terlebin dahulumendapatkan pengesahan RUPS Tahun 2015 (20 Juni 2016).c. PertanggungjawabanKebijakan Memo No.

Resources Jaya Teknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari 2015 yang dilegalisir ;

Resources Jaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2015 ;

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal16 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BII tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal6 Januari 2015 yang dilegailisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

ResourcesJaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS LuarBiasa tanggal 16 Januari 2015 ;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atasRIG#98 ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yangdilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015yang dilegalisir