Ditemukan 3405 data
41 — 8
dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (lzin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi
Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec. Donorojo Kab.
648 — 427
sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi
pidana, yang ketiga hukum pidana merupakanHalaman 49dan 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa huna ria pricipel bunga dari asas tenis eviden itumenyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kalididepan pengadilan dengan perkara yang sama.
Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankanHalaman 50dari 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktsebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah
dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
43 — 27
Dok danPerkapalan Surabaya (PERSERO) seharusnya tergugatmelakukan ijin terlebih dahulu kepada lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial(PPHI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3,pasal 152, pasal 153 ayat satu (1) huruf (g), danpasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenaga kerjaan ; Bahwa obyek gugatan aquo dalam keputusanya jugabertentangan dengan azas Fair Play karena hanyaPenggugat saja yang diberikan sangsi PHK, sedangkanyang melakukan Mogok kerja adalah diikuti
oleh16seluruh Karyawan, dan sampai saat ini karyawankaryawanlainya selain pengurus SEKAR, tidakdiberikan sangsi apapun oleh Tergugat ;Bahwa dengan Keputusan Tergugat dalam obyek gugatan aquosebagai bentuk intimidasi dan menghalangi kegiatanserikat pekerja (union busting) untuk menghentikanperjuangan Penggugat dalam menuntut Tergugat untukmemenuhi hak hak pekerja / pegawai dalam KesepakatanKerja Bersama (KKB) dan untuk melaksanakan kegiatanserikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 43Jo pasal
7 — 4
pulang tanpa izin dan diajak kembali tidak mau,akhirnya saya mengikutinya disana justru malah diusir;Disini pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tanggakami sehingga pemohon menjatuhkan talak bain karena sudah tidakkuat lagi seperti yang tertulis di kitab fathul muin yang sudah tidakhalal hubungan suami istri;Mengenai anak saya akan menafkahinya sebagaimana yang sudahdiwajibkan, dengan demikian saya sebagai pemohon apabila adakesalahan dalam rumah tangga tersebut saya siap diberikan sangsi
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perkara ini, Terdakwa telahmengembalikan seluruh uang yang digunakannya kepada merekayang berhak (para guru agama) sebelum proses pidana dimulai, danTerdakwa sudah dikenakan sangsi administrasi oleh Kantor Depag KotaMagelang ;11Magelang ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai keberatan ad. 1 :bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatantersebut mengenai
12 — 2
Asli surat Pernyataan Pemohon siap menerima sangsi apapun akibat adanyapermohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;Hal 6 dari 18 hal Put. No 618/Pdt.G/2019/PA.BaBahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpahyang keterangannya sebagai berikut;1.Samingan bin Ahmad Suryan umur 53. tahun, Agama Islam, pekerjaanBuruh, tempat tinggal di RT 004 RW 002. Desa Ampelsari . KecamatanBanjarnegara.
9 — 6
Dan pertengkarantersebut semuanya terjadi di bulan September 2013 yang lalu, di rumahkediaman bersama Penggugat dan Tergugat sendiri;Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengarPenggugat mengatakan kepada Tergugat: "aku sudah tidak mau lagi sama kaukarena sikap kau begitu", lalu dijawab Tergugat: "kau Sangsi sama aku atautidak", kemudian Tergugat mengatakan lagi kepada Penggugat:"pergi kau darisini";Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat terjadi pertengkaran tersebutsaksi
15 — 1
dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagibermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itumempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam inibertentangan dengan esensi keadilan ;Menimbang, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh ijinuntuk melakukan perceraian, namun demikian Penggugat telah membuat suratpernyataan yang isinya siap untuk menerima resiko apapun apabila ada sangsi
35 — 17
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jerakepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafan Pancasila.
12 — 8
Bahwa pada poin 7 Pemohon dan Pemohon II tidak memperolehBuku Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Iltidak melaporkan perkawinan karena status Pemohon masih dalamikatan dinas Kepolisian dan Pemohon telah mendapat sangsi denganpenundaan kenaikan pangkat;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti suratberupah :1.
90 — 13
AnisAfifah Binti Nur Arifin disumpah didepan saksi Zauni Binti Haji Baki, saksiHabsoh Binti Sutan Bandar, saksi Dewi Hastuti Binti Hasan Wahab, saksiAsepno Bin Suku, saksi Zaini Yusuf Bin MS Yusuf, saksi Saodah BintiAhmad Zein Gelar Raja Temenggung dan saksi Pirginia Binti Muslain Idrisdengan isi sumpah yang dibuat oleh terdakwa dengan kalimat sebagaiberikut "BISMILLAHIRROMANNIRROHIM, SAYA ANIS AFIFAH BINTINURARIFIN BERSUMPAH, APABILA SAYA MENGAMBIL DOMPET(BERISI UANG DAN KARTU DLL) SAYA MENERIMA SANGSI
AnisAfifah Binti Nur Arifin disumpah didepan saksi Zauni Binti Haji Baki, saksiHabsoh Binti Sutan Bandar, saksi Dewi Hastuti Binti Hasan Wahab, saksiAsepno Bin Suku, saksi Zaini Yusuf Bin MS Yusuf, saksi Saodah BintiAhmad Zein Gelar Raja Temenggung dan saksi Pirginia Binti Muslain Idrisdengan isi sumpah yang dibuat oleh terdakwa dengan kalimat sebagaiberikut "BISMILLAHIRROMANNIRROHIM, SAYA ANIS AFIFAH BINTINURARIFIN BERSUMPAH, APABILA SAYA MENGAMBIL DOMPET(BERIS UANG DAN KARTU DLL) SAYA MENERIMA SANGSI
Binti Haji Baki, saksiHabsoh Binti Sutan Bandar, saksi Dewi Hastuti Binti Hasan Wahab, saksiAsepno Bin Suku, saksi Zaini Yusuf Bin MS Yusuf, saksi Saodah BintiAhmad Zein Gelar Raja Temenggung dan saksi Pirginia Binti Muslain IdrisHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 318/Pid.B/2017/PN Kladengan isi sumpah yang dibuat oleh terdakwa dengan kalimat sebagaiberikut "BISMILLAHIRROMANNIRROHIM, SAYA ANIS AFIFAH BINTINURARIFIN BERSUMPAH, APABILA SAYA MENGAMBIL DOMPET(BERISI UANG DAN KARTU DLL) SAYA MENERIMA SANGSI
38 — 27
berhasil;Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 8 dari 14Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas sebagai dosen di Universitas Bengkulu tidak mendapatkan izintertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang dipertegas dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi Penggugat membuat SuratPernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang isinya bersedia menanggungsegala resiko apabila atasannya memberikan sangsi
103 — 31
Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa tidak mentaati perintahdinas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepadaorang lain dan apabila tidak diberikan sangsi yang setimpal akanberpengaruh terhadap disiplin Prajurit yang lain.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang104. Bahwa halhal yang mempengaruhi perbutan Terdakwa karenamerasa sudah berdinas selama 10 (sepuluh) tahun di KRI TelukGilimanuk dan jarang berkumpul dengan keluarga.1.
27 — 24
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelah8menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Ma Pusdikif Kodiklat TNI AD dan atau militerumumnya.5.
80 — 31
Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Tamtama padahakekatnya merupakan peng ingkaran diri terhadap jati dirinyasebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,oleh karena perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru. oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.2.
15 — 13
Semisal keputusan anak ikut penggugat dandidasarkan oleh perjanjian tertulis pun tergugat masih sangsi karenabagaimana tergugat dan keiuarga ingin bertamu untuk melihat anak jika sikappenggugat dan keluarganya bersikap anti pati.8.
15 — 2
Putusan Nomor 3395/Padt.G/2018/PA.BLMenimbang bahwa Pemohon sebagai pegawai perhutani telah membuatsurat pernyataan tertanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya akan sanggupmenerima sangsi apapun dari pihak berwenang atas akibat hukum perceraiandengan istrinya yang bernama Tri Eni.Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkandengan buktibukti tersebut dalam perkara ini dapatlah ditemukan faktafaktayang nyata menurut hukum sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
69 — 11
laki dan anak perempuan mempunyaihak dari peninggalan orang tua maupun banyak atau sedikit;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beda agama adalah perbedaankepercayaan antara penerima waris dengan simayit, Sabda Rasullulah Saw :Artinya : Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orangkafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam; (Mutafaq alaihi)Dan yang dimaksud dengan saling membunuh yaitu pembunuhan yang dilakukantanpa halangan sah menurut hukum yaitu pembunuhan yang dibebani sangsi
Terbanding/Terdakwa : DENNY FEBRIANTO Bin WAHYONO
71 — 34
Perbuatan terdakwa tidak mendukung programpemerintah dalam memberantas peredaran gelap NarkotikaHalaman 8 dari 11 hal.Put.No. 96/Pid/2021/PT.Plg3 Bahwa dampak dari putusan yang telah di terapkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Lahat bukanlah merupakan untuk melakukanpencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika , sehinggadiperlukan penanganan dan/atau sangsi yang luar biasa juga terhadappelaku Tindak Pidana yang dapat menimbulkan efek jera bagi setiapPelaku Tindak PidanaMenimbang, bahwa
34 — 17
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelahmenjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Ma Pussenarhanud Kodiklat TNIAD dan ataumiliter umumnya.5.