Ditemukan 957 data
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 13 K/TUN/2015b.dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelengaraan Negara yangbersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;Berdasarkan amanat pasal di atas, maka tindakan Tergugatmenetapkan keputusan yang memberhentikan/nembebaskanPenggugat beserta 80 orang PNS lainnya dari jabatan struktural padatanggal 30 Juli 2013, yang bertepatan dengan bulan suci ramadhandi mana saat itu ummat Islam sedang menunaikan ibadah puasa,adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan bertentangandengan
67 — 7
Oleh sebab itulah Penggugat I menyatakan dengan sangat menyesal membatalkankeseluruhan hasil pertemuan yang dimediatori oleh Muspika tersebut, berikut segala suratsurat pernyataan yang sempat dibuat dalam konteks pertemuan perdamaian tersebut karenatidak sesuai dengan ketentuan/Keputusan ;Bahwa merasa pertemuan demi pertemuan yang telah dilakukan tersebut diatas,adalah gagal total dan merasa yakin serta percaya juga memang benarbenar ada meminjamuang dari pada Alm Drs.HM.ANIS ALAMY, sebagai ummat
139 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
tua ;Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda KotaKotamobagu menjual besi sisa pembongkaran dan menyerahkan hasilnyalangsung kepada Badan Tamirul Mesjid Agung Baitul Makmur, tanpa menikmatihasil penjualan tersebut ;Bahwa oleh karena dilakukan renovasi total, sisasisa bongkaranbangunan Mesjid lama sering dianggap sebagai comunal bezit yang olehTerdakwa telah diselamatkan dengan jalan dijual dan hasilnya diserahkankepada Badan Tamirul Mesjid gung Baitul Makmur juga sehingga ummat
53 — 14
Itulah sempurnanya hukumhukum Allah dan Rasul bagi ummat Islam, yang juga merupakan dasardasarhukum pembentukan Pengadilan Agama di Indonesia, KHI hanya mengadopsihukumhukum barat yang menyebutkan harta bersama dibagi dua;Bahwa harta yang dimiliki oleh Tergugat menurut ketentuan Hukum Islamadalah tetap miliknya, dan Penggugat tidak dapat menghalangi Tergugat ataskepemilikan tersebut, maka hak Penggugat atas harta suami (Tergugat) adalahsebatas nafkah yang wajar untuk kebutuhannya, lebih dari itu
40 — 7
udl> wl prado rswileoJls 5.Artinya: Mencegah halhal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari padamengejar yang mashlahat ;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnyahukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusiabaik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu suami istri yang sudahsaling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalanyang terbaik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim
Terbanding/Tergugat III : Ridwan Alias Kidu Papa Ekki
Terbanding/Tergugat I : Hj. Rawi
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene
Terbanding/Tergugat II : Sunusi Alias Pua' Tombor
54 — 15
,Advokat / Penasehat Hukum Majene PeduliUmmat berkantor di Lembaga BantuanHukum Majene Peduli Ummat Jalan LettuMuhammad Yamin Kelurahan Labuang,Kecamatan Banggae Timur, KabupatenMajene, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 10 Juli 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majenedengan register nomor 43 / Pdt.G / HK / VII /2018 / PN.Mjn, tanggal 16 Juli 2018,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDINGsemula sebagai PENGGUGAT;Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2019/PT.MKSLawanHJ
48 — 12
Lakukanlah Segala Pekeriaanmu Dalam Kasih (1Korintus 16 : 14), termasuk kasih tersebut seharusnya meliputi/ada pada Tergugatsewaktu/sebelum mengambil keputusan incasu terhadap diri Penggugat & keluargaPenggugat, apalagi manajemen GKPI adalah amanah Ummat ;Berdasarkan segala alasanalasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq.
147 — 57
,M.H dan Ikhsan, S.H. beralamat di Kantor LembagaBantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di Jalan Letnan SatuMuhammad Yamin (Belakang Kantor Pengadilan Negeri Majene), KelurahanLabuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan SuratPenetapan Penunjukan Nomor 5/H/Pen.PidSusAnak/2020/PN.Mjn tanggal6 Oktober 2020;Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakat yang bernamaHerman Malik, S.Psi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dan orangtua Anak yang bernama Hasriani;Pengadilan
H. ABD. RAHMAN MAPPAGILING
Tergugat:
WALIKOTA PAREPARE
98 — 38
Penggugat sebagai anggota Dewan Pengawas a quodan unsur tokoh masyarakat, dalam hal mana Penggugat adalah mantanKetua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPCPPP) Kota Parepare selama 3 periode dan Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kota Parepare 2 periode,mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare 3periode dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare 1periode di era reformasi, terakhir sebagai Ketua Umum organisasi massaForum Peduli Ummat
16 — 1
Cibaliung Sumberdaya, tanpa tanggal,bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya(Bukti P2);Foto copy dari foto copy surat pengunduran diriGali a:seas ene wiew iG meso wm ew ws , tertanggal 5 November2010, bermaterai cukup (Bukti P3);Salinan Statement Tabungan Ummat Pratama, No.
9 — 1
Putusan No: 0287/Padt.G/2016/PA.Mndi Kantor Urusan Agama bagi ummat islam dan di kantor catatan sipil baginonmuslim, sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyatabahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim menilai bahwa telah terbukti anak tersebut lahir dalamperkawinan yang sah, secara legal formal merupakan anak Tergugat olehkarenanya terhadap gugatan Penggugat dalam petitum terkait nafkahanak tersebut harus
MUHAMMAD IHSAN HUSNI, S.H.
Terdakwa:
RUSMAN Alias ANGGO Bin BADDU
83 — 22
Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IKHSAN, S.H. beralamatdi Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di JalanLetnan Satu Muhammad Yamin No. 7, Kelurahan Labuang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan PenunjukanNomor 67/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 30 November 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua
62 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Sebagai Ummat beragama, Sadar bahwadengan mengambil hak orang lain adalah Haram Hukumnya dan Nerakabalasannya diakherat nanti, namun atas dukungan buktibukti surat yangdimiliki maka Hakkul Yakin Mala Hakkul Yakin, pagar yang menjadi obyeksengketa adalah hak milik Pemohon kasasi, dengan asumsi sebagai berikut: Bahwa bangunan baru atas rumah Pemohon kasasi, sudah sesuaidengan prosudure : Surat Izin Renovasi/Membangun Rumah setiapPermintaan Surat Izin Renovasi/Membangun dari Town ManagementTanjung
83 — 24
Tetapi bagi Tergugat ummat merupakan segalasegalanya.Pada suatu waktu Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat, apakahummat tanpa mempedulikan keluarga dapat membuatmu (Tergugat) masukSyurga, dengan lantang Tergugat menjawab ya.
berlakusebagai alat bukti dalam bentuk kronologi 1 sebelum Tergugat beristeridua dan kronologi 2 setelah Tergugat beristeri dua manakala diperlukan.Demikian juga dengan beberapa catatan keuangan yang menjadi nafkahdari Tergugat untuk keluarga ;Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor 0138 /Pdt.G/2015/MS.Bna18.19.Untuk menghindari lebih banyak dan lebih besar dosa kepada Allah, agartidak bersalah dengan Allah, agar tidak bersalah dan tidak disalahkan olehanakanak suatu masa nanti dan tidak disalahkan oleh ummat
33 — 6
Bahwa dengan membawa secarik kertas duplikatpernikahan datang dan meminta pembagian harta peninggalanHalaman 24 dari 38Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Mdnsuami Penggugat, dan atas dasar duplikat surat nikahtersebutlah dan mengaku sebagai isteri datang dan menggugattidak saja pada Pengadilan Agama yang menjadi wilayahhukum Pengadilan bagi ummat Islam namun juga melaluiPengadilan Negeri yang bukan menjadi kewenanganPengadilan Negeri.
MUHAMMAD IHSAN HUSNI, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD MASRIL Alias ACCIL Bin SUHARDI
81 — 25
Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IKHSAN, S.H. beralamatdi Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di JalanLetnan Satu Muhammad Yamin No. 7, Kelurahan Labuang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan PenunjukanNomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 30 November 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua
14 — 8
Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.fitna, akalakalan pemohon saja untuk memenuhi keinginannya untukberceral, karna fakta bahwa sampai saat ini termohon masih tetap setiamenjalankan semua kewajibankewajiban selaku ummat muslim yangsebenarnya.Berdasarkan urainurain termohon ini, dalam menyikapi dalildalil pemohonpada surat replik ini, dengan kerendahan hati termohon mohonkan kiranyaketua/ majelis hakim yang mulia dapat memberikan keputusannya yangberkeadilan yaitu dengan mempertimbangkan serta mempertahankan
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat d.r. baikdalam keluarga maupun dalam pergaulan di hadapan ummat dinilaisebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar);3. Sehingga dengan demikian kerugian yang dialami olen Penggugat d.r.seluruhnya adalah Rp35.473.000.000,00 + Rp20.000.000.000,00menjadi Rp55.473.000.000,00 (lima lima miliar empat ratus tujuh puluhtiga juta rupiah) yang harus dibayar oleh TergugatTergugat d.r. secaratunai dan seketika;4.
41 — 8
Ordonasi tersebut memunculkan banyakprotes dari masyarakat, terutama umat Islam, karena dianggapbertentangan dengan ajaran agama Islam;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilanberpendapat tentunya sebelum adanya rancangan ordonantie tersebutpada tahun 1937 sudah ada pencatatan pernikahan yang dilaksanakansebelum tahun tersebut, karena ummat Islam berkeberatan terhadapHalaman 31 dari 35 Putusan Nomor: 2958/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlgrancangan ordonentie tersebut yang mengharuskan pencatatanpernikahannya
Aswar
Tergugat:
1.Hj. Rawi
2.Sunusi Alias Pua' Tombor
3.Ridwan Alias Kidu Papa Ekki
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene
138 — 39
,Advokat / Penasehat Hukum Majene PeduliUmmat berkantor di Lembaga BantuanHukum Majene Peduli Ummat Jalan LettuMuhammad Yamin Kelurahan Labuang,Kecamatan Banggae Timur, KabupatenMajene, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 10 Juli 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majenedengan register nomor 43 / Pdt.G / HK / VII /2018 / PN.Mjn, tanggal 16 Juli 2018,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,LawanHJ.