Advokat No.00.11996 berkantor di Jalan Missi No. 10 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,Kabupaten Merauke Papua, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Maret 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukan MajelisHakim Tinggi tanggal 18 Mei 2016; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAPtanggal 13 Juni 2016, tentang

yangmeringankan dan memberatkan dalammenjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.Terlepas dari alasanalasan kasasi Terdakwa danJaksa Penuntut Umum, Judex Facti telah salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya yaitu kurang sempurnadalam menjatuhkan hukuman atau pemidanaanseharusnya mempertimbangkan dan menjatuhkanhukuman pidana tambahan sebagaimana diatur danditentukan dalam Pasal 17 UndangUndangTipikor No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

,bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, Terdakwa dapat dijatuhipidana tambahan sebagaimana ditentukan dalamPasal 18 Tipikor No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 ;Ternyata Terdakwa telah menerima dan menikmatiuang sebesar Rp.112.000.000, yang diperolehsecara tidak sah melalui pemotongan danahibah PSSI Kabupaten Jombang yang telah dicairkan tahap pertama pada tanggal 30April 2008 sebesar Rp.300.000.000,.Akibat perbuatan Terdakwa bersamasama denganH.

Samsul Rakan Chaniago, SH.MH.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut,dan Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum. ttd.ttd/H.Samsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.H.M.

., dalam jabatannya sebagai Bupati Waropen, didugadan didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan perkarayang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas A Jayapura dengan registerperkara Nomor : 73/Pid.SusTPK/2014/PN.JAP Tanggal 2 Desember2014, sebagaimana keterangan yang juga diuraikan dalam KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.9197 Tahun 2015Tanggal 3 Februari 2015 pada halaman 2 dan 3 yang menyatakan:Memperhatikan : Surat Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Kelas

A Jayapura pada Pengadilan Negeri Kelas AJayapura Nomor W30U1/93/HK.07/1/2015 tanggal 14Januari 2015 perihal Pemberitahuan Nomor RegisterPerkara Tipikor an.

Bukti T3 : Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura Tahun2014 Nomor : 73/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap tanggal 14 April2014 (fotokopi dari fotokopi);4. Bukti T4 : Surat Gubernur Papua Nomor : 32/SusGub Papua/V/2015tanggal 13 Mei 2015 Perihal Mengaktifkan Kembali BupatiWaropen Provinsi Papua (Ssesuai dengan aslinya);5.

mempelajari berkas perkarapidana Korupsi Nomor : 59/Pid.Sus.K/2013/PNMdn, sebelum berkasperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;88 Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehJaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara serta Syaratsyarat yang ditentukan olehUndangundang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

Tinggi Medan, membaca dan mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 Nopember 2013 No : 59/Pid.Sus.K/2013/PNMdn Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan,Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2014 danKontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Februari2014, serta Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

) pada Pengadilan Tinggi Medanberpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan pertimbangandibawah ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi setelah membaca dan meneliti Memori Banding Jaksa Penuntut Umumdan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang ternyatatidak ada halhal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada tingkat pertama sehingga hal tersebut tidak perlu dibahaslebih lanjut dan harus dikesampingkan

; Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertamatelah berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hukum yangtepat dan benar, maka dengan demikian alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertamadiambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi (Tipikor) sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,oleh karenanya

Kepri.Agama : IslamPekerjaan : PNS (Mantan Kasubag KesejahteraanMasyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7Agustus 2016.Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal O08 Agustus 2016 s/doleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2016.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 September 2016 s/d1 (satu) oleh Ketua tanggal 16 Oktober 2016.Pengadilan Tipikor

PadaPengadilan Negeri TanjungPinang.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/dII (kedua) oleh ketua tanggal 15 November 2016.Pengadilan Tipikor padapengadilan Tipikor TanjungPinang.Penahanan oleh Penuntut : Sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/dUmum tanggal 9 November 2016.Halaman 1 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.

Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 24 November 2016 s/doleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 2017Tanjung Pinang.Sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d Perpanjangan Penahanantanggal 21 Februari 2017.oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Pekan Baru. Perpanjangan penahananSejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 23tahap Il oleh Wakil Ketua 99Maret 2017Pengadilan Tinggai PekanBaru.

Nomor : 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20: Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut UmumRegister Perkara Nomor : PDS13/Ft.I/BTM/10/2016, hari Jumat tanggal 17Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim TIPIKORpada Pengadilan Negeri / Tipikor

YUS SURYANA, S.H., M.H PaniteraPengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menyatakan bahwaTerdakwa/Panasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 30/ Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017 ;Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada JaksaPenuntut Umum padatanggal 23 Maret 2017 Nomor 5/Akta.PidSus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo.

Penahanan oleh Hakim Tipikor sejak tgl. 11Desember 2015 s/d 9 Januari2016;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. 10 Januari 2016 s/d. tgl. 9Maret 2016;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8April 2016;6.

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei2016;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUDIYUSNADI,SH.DWI HARIYANTO,SH.ARMANTOHADI,SH DIANHARTAWAN,SH.dari Kantor Advokat "YUDI YUSNANDI & REKAN beralamatdi Jalan Patimura No,35,kel kupang Kota kec Teluk Betung Utara Kota BandarLampung 35211 bersarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 0 November 2015;Pengadilan Tipikor tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua

., pada hari Senin, tanggal06 September 2010 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010,bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten RejangLebong yang beralamat di Jalan Sukowati Nomor 48 Curup Kabupaten RejangLebong atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

CV/HENGKY MAXY periode01 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010;Dikembalikan kepada Terdakwa Il Hengky Maxy alias Maxy binJemmy Manorek; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa

Abdul Latif, S.H., M.Hdum. dan M.S.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan ParaTerdakwa;Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H.

Adalah PengurusSerikat Pekerja Danamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank DanamonPrapatan Lantai 2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No.50 Jakarta 10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No.105 Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 08 November 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglNovember

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara int ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

,Biaya ATK : Rp. 50.000,Relaas : Rp. 120.000.Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 211.000, (Dua ratus sebelas ribu rupiah);Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatanatau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan olehsubyek tindak pidana korupsi yaitu dengan menyalahgunakan kewenagan.Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan daripelaku tipikor

dapat merugikan keuangan Negara atau Perkenomian Negara ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yangdilakukan oleh pelaku tindak pidana in casu terdakwa berakibat menimbulkankerugian keuangan Negara atau perekonimian Negara dengan demikian jika salahsatunya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini terpenuhi ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999sebagimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 katadapat menunjukkan bahwa tipikor

merupakan delik formil yaitu cukup dengandipenuhinya unsurunsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu timbulnya akibatdari perbuatan pidana dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UU tipikor dijelaskanbahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapunyang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalammnya segalabagian, kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:a.

Menunjukkan bahwa tindak pidana pada pasal 3 adalah delik formil dengandemikian UU Tipikor Putusan Nomor : 116/Pid.SusTpk/2017/PN.Mks Halaman 62beveeeeeeeeanaes demikian pula didalam perkara Aquo kerugian keuangan Negara dapatdihitung dan berdasarkan keterangan ahli Andi Hamsah, SH.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak berrgerak yang digunakan untuk atau yang diperolehdari Tipikor termasuk perusahaan milik terpidana dimana Tipikordilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barangbarang tersebut;b. Pembayaran Uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyanya samadengan harta benda yang diperoleh dari Tipikor ;c. Penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan untuk waktu paling lama1 (Satu) tahun ;d.

Bahwa pada awal Januari 2015, ketika Penggugat masihmenjabat sebagai staf pada Sekretariat Kecamatan BlangPidie, Penggugat tersandung kasus korupsi dan kemudianpasca putusnya persidangan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Banda Aceh sebagaimana terdapat dalam perkaraNomor : 31/Pid.SusTPK/2015/PNBNa, dan majelis hakimPengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan pidana kepadaterdakwa selama satu tahun enam bulan dan denda sebesarRp. 50.000.000, subsider kurungan 2 bulan, dan mulai ditahanterhitung sejak

(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat pengantar Salinan petikan Putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh, serta Petikan Putusan Nomor :28/PIDTIPIKOR/2015/PTBNA (fotokopi Ssesuai aslinya);Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/PID.SUS/2016,(fotokopi Sesuai salinan);Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut,NIP.19760613 200312 1 004, (fotokopi sesuai

Bahwa kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding padaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sehingga terbit putusan Nomor: 28/PIDTIPIKOR/2015/PTBNA tanggal 11 Januari 2016 yang isinya menguatkanputusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dengan Nomor:31/PID.SUS/2015/P. TIPIKORBNA tanggal 27 Oktober 2015 (vide bukti P4);6.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Bengkulu Nomor:27/Pid.B/TIPIKOR/ 2014/PN.BKL tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 1397 K/Pid.Sus/2015Menyatakan Terdakwa H. D.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:18/Pid.Sus.TPK/2014/PT.BGL tanggal14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pemanding.Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 27/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.Bgl tanggal 29September 2014 yang dimintakan banding tersebut;1.MENGADILI

No. 1397 K/Pid.Sus/2015Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor03/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwapada tanggal 16 Februari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak

UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU tersebut;Membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2014/PT.BGL tanggal 14 Januari 2015, yangmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Bengkulu Nomor:27/Pid.B/TIPIKOR

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu olen Arman Surya Putra, S.H.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :tid./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.

45 tahun / 15 Nopember 1970;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal :Dusun Minggirsari RI OO1/RW 002 DesaMinggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar,Provinsi Jawa Timur ;Agama : Islam;Pekerjaan : swasta (Mantan Pelaksana/Koordinator LapanganPT.Unisari Adiprima) ;Terdakwa ditahan oleh:1.2.3.Penyidik, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s.d tanggal 1 Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 s.d tanggal 10 April 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Oktober2016 s.d 16 Nopember 2016.10.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampaidengan tanggal 15 Januari 2017;Terdakwa didampingi oleh PengacaraAdvokad / Penasihat Hukumnyayang bernama : NANANG SUJAHANTOPO,SH., dan IPIK HARYANTO, SH.

,Advocad dan Pengacara pada Kantor Advokad INK LAWYER & Associates,beralamat dijalan Anggrek Nomor 50 PCPR Palangka Raya Kalimantan Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2016, yang telah didaftarkan diKepaniteraan TIPIKOR Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, Nomor : 228/VV2016/SK/PN.Plk, tanggal 20 Juni 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ;a.

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor24/Pid.SusTPK/2016/PN Plk tanggal 14 Oktober 2016, dan memperhatikanmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dariPenasehat Hukum Terdakwa, maka majelis Hakim Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya Sependapat dengan Putusan Majelis HakimHal. 71 dari 74 hal.

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayapada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh kami UMBU JAMA, SH sebagaiKetua Majelis, BAMBANG WIDYATMOKO, SH, MH Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi dan GATUT SULISTYO, SH, MH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi diPengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai HakimHakim Anggota berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Nopember 2016Nomor 9/Pen.Pid.Sus /TIPIKOR

Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H.Tanggal 20 Oktober 2000 No. 305/LBS/2000;Bahwa perbuatan TERGUGAT untuk memecah sertipikat aquo yanghabis jangka waktunya tahun 2009 dilakukan oleh Kardialis mantanKasubsi BPN Kabupaten Agam untuk menerbitan HGB No. 69 atasnama TERGUGAT Il yang melebihi jangka waktu dari sertipikat induk.Perbuatannya Kardialis telah telah dijatuhi hukuman pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 11/Tipikor

seluruh tahapan dalam pengurusan HGB No.69 telahdilalui sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yangberlaku saat itu;Bahwa selanjutnya tergugat IV yang mengeluarkan sertifikat HGB No. 69permohonan tanggal 8 Februari 2001 hinggal berakhir 8 Februari 2021yang dilakukan oleh Kardialis mantan Kasubsi BPN Kabupaten Agamdimana perbuatannya tersebut telah dijatuhi pidana yang telahmempunyai kekuatan Hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi nomor 11 /Tipikor

Atas perbuatan Kardialis tersebut ia telah dijatuhihukum karena melakukan penyelewengan atas jabatannya dan telah diputus oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan PengadilanTinggi No. 11/Tipikor/2017/PT PDG (Bukti P8) dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa melihat ketentuan PP No. 40 Tahun 1996 tersebut Pasal 35 ayat 3nya disebutkan HGB hapus karena adanya putusan pengadilan telahmempunyai kekuatan hukum tetap.

., masingmasingAdvokat berkantor di Perum Griya Singopuran No:Singopuran Kartosuro, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 17 Januai 2014, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. Bin AHMAD BASRI, didampingi olehTim Penasihat Hukum : HERU SUTOTO, SH., Advokatberkantor di Jl.

Kapten Pierre Tendean 53 Kebumen,berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal20 Januari 2014 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Para terdakwa tersebut ditahan oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal9 Juni 2013;Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampaidengan tanggal 19 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal20 Juli 2013 sampai dengan tanggak 18 Agustus 2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013

Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSemarang, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal15 April 2014 522PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor28 Pebruari 2014 Nomor 16 / Pen.Pid.Sus / 2014 /PT.TPK.Smg. tentangpenunjukan majelis Hakim;Telah membaca Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor102/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg. , tanggal 13 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 2019 tanggal 23September 2019, sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR:meni Bahwa Terdakwa NYOMAN WINAKA selaku Ketua Kelompok TaniTernak Usada Karya sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/V1/2008tanggal 15 Juli 2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, padahari Jumat tanggal 10 April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudi tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, KecamatanKubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaktidaknya pada suatutempat

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 /Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa NYOMAN WINAKA telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum ;2.

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 30 Januari 2020, Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT.DPStentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterobuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta

No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMBtindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon)dan Ny, Ivonne Filanny Matitaputty penerima kuasa PT.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000(seribu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas ituntutan tersebut, PengadilanTindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, Msi. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;2.

No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMBbanding terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan TandaTerima Memori Banding Nomor: 12/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb. tanggal 27Oktober 2014.Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkasperkara sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Muda Pidana KhususPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, masingmasing tanggal 28Oktober 2014, Nomor: W.27U1/1313/HK.07/X/2014Menimbang bahwa

Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Ambon, sebagai hakimHakim Anggota, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 Desember 2014, Nomor : 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang teroukauntuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebutdan dibantu oleh CAROLINA NUSSY, SH.

perkara terdakwaTerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahananoleh :1 Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2016.2 Perpanjangan Penahanan Penuntut umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampaidengan tanggal 1 Maret 2016.3 Penuntut umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.4 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16Maret 2016 sampai tanggal 14 April 2016.5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 15 April 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016.6 Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai tanggal 13 Juli 2016.7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juni2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai tanggal 17 September

Tipikor/2014/PT.KT.Smda dalam tingkat banding;Il.

Tipikor.01.6/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014, yang ditandatangani olehMarten Teny Pieterz, S.Sos. S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum ditelitidan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang diucapkanpada tanggal 3 Juni 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalamtenggang waktu dan tata cara menurut undangundang.

Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014, yang dimintakan banding harusdikuatkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalamdaftar barang bukti, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang padatingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum pada amar

Rutan;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara inipada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin, tanggal11 Agustus 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagaiKetua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

PUTUSANNo. 928 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.B/TPK/201 1/PN.Jkt.Psttanggal 16 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebutseperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 15 Desember2014 terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/PenuniutUmum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dimanaAnggota Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR

sesuai pendirian MahkamahAgung bahwa kerugian Negara sebesar Ro100.000.000,00 (seratus juta rupiah)atau lebih dikenakan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka dengan memperhatikan asas hukum in dubio pro reo (kalau terdapatkeraguan dalam mengambil keputusan maka diperlakukan ketentuan yangmenguntungkan bagi Terdakwa), Anggota Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR

Mohamad Askin, S.H., danMS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan PemohonKasasi Il : Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./Dr.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sejaktanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejaktanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22Juli 2012 ;Hal.1 Dari 39 Hal.Put.No.1615 K/Pid.Sus/2013Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak

Kamil untuk membayar ongkosperkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah ).Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.26/Pid.Sus/2012/PT.TPK.SMG tanggal 10 Juli 2012 yang amarnya putusannyaberbunyi sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;e Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 19 April 2012 Nomor:110 /Pid.Sus/2011/PN.TipikorSmg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana,sehingga