rangka MMBGNKH40CFO61420 Nomor mesin 4D56UCDF8668Hal 10 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksNomor Polisi DD. 1727 yang dilakukan Bupati Barru Andi Idris Syukursuami Penggugat, berdasarkan keterangan kedua saksi yaitu Drs.MuslimSalam dan Ir.H.Naharuddin.M.Si yang disampaikan dibawah sumpahdalam persidangan terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamiPenggugat dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamPenggugat dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Andi IdrisSyukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12e Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan menjatuhkan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan.Bahwa kedua orang saksi yaitu.

kepada Ir.H.Naharuddin.M.Si, selanjutnya Ir.H.Naharuddin.M.Si, menyampaikan pula kepadaMuslim Salam, Tergugat kemudian diperintahkan oleh Ir.H.Naharuddin.M.Si, membuat kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012.Bahwa jika sekiranya benar isi kwitansi tersebut benar dan benar puladibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka secara yuridis Bupati BarruAndi Idris Syukur tidak akan mungkin menjadi Terdakwa dan dijatuhihukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tipikor

TPK/2016/PN.Mks, Terdakwa BupatiBarru Andi Idris Syukur (Suami Penggugat) terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Tipikor, karena Terdakwa Bupati Barru Andi idris Syukur(suami Penggugat) telah meminta Mobil pajero sport 2.5 D GLX (4X4)M/T warna abu perak met Nomor Rangka MMBGNKH40CFO16420Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi 1727.Hal 17 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksBerdasarkan

Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3UU Tipikor sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan tidakmenjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimanaHal. 25 dari 33 hal. Put.

No. 2732 K/PID.SUS/2015dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Tindak PidanaKorupsi;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Judex Factiseharusnya menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor denganalasan;Bahwa Terdakwa sebagai produser Papua Barat TV menerima danaHibah dari Pemerintah Propinsi Papua Barat dalam hal ini SekretarisDaerah Propinsi Papua Barat sdr.

Surya Jaya, S.H., M.Hum., mengacu padaketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan berdasarkan faktapersidangan Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidanakorupsi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), seharusnyaTerdakwa dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan cara mengkompensasibarangbarang yang dirampas dari hasil tindak pidana korupsi berupaperalatan operasional kantor dan studio yang telah dibeli Terdakwadengan

Perpanjangan oleh Ketua Pengadina Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017;wonceeee= Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : YUSRIL SABRI, SH.,MH dan ABDUL HERIS RUSLI, SH., MH beralamat di Jl.

TUANGKUTambusai No. 500 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 4 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1042017 Nomor :23/SK/TPK/2017;wonnnnee Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTpk/2017/PN.PBR Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.21/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr, tanggal 29 Maret2017 tentang Penunjukan

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Kamistanggal 08 Juni 2017, oleh : EDITERIAL, SH., MH sebagai Hakim KetuaMajelis, SULHANUDDIN, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. M.SURYADI, SH.

,MH Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari : Selasa, 13 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut,dibantu oleh TRISNAWATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri olehJULIUS ANTHONY, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPelalawan, Terdakwa yang didampingi olen Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Ketua Majelis,SULHANUDDIN, SH., MH EDITERIAL, SH., MHDr. H. M. SURYADI, SH.

Tipikor/2013./PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh PenuntutUmum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS02 /TNGGA/ 03/2013, tanggal 18 maret 2013 yaitu, sebagai berikut :PRIMAIR :nono nnn nanan ee Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMIdalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersamasama dengan QORINA KODARIAH Binti H.

Pidana Mahkamah Agung 810 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 ), yangakan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi ;Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangandan alasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi incassu, serta memperhatikan alat bukti kesaksiandan surat, ahli, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor

bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetapdinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanyaterhadap diri Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang50Pengadilan Tipikor

Tipikor, masing masingselaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 01 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.KT.Smdaputusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal26 Februari 2014 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim HakimAnggota, dibantu oleh HALIFAH, SH.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor:28/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 4 Maret 2016 ; 6.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Denpasar tanggal 24 Pebruari 2016, No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasartersebut; Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 24 Pebruari 2016 No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS serta berkas perkara No. 41/Pid.Sus/2015/PN Dps., dan Surat Surat

SIUNG;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUSTI AYUPAKRAWATI; Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah); Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 41/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps., tanggal 2Pebruari 2016 yang amar sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa Drh.

IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim TinggiAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masingmasing sebagai HakimAnggota, dan putusan mana pada hari ini Selasa, tanggal 5 April 2016 telahdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh PUTU LINGGIH ARTA, S.H.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor :1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK.tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca pula :A. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;B.

pengeluaran serta saksi Rusmiati selaku PPKA ;Bahwa tidak sedikitpun adanya niat jahat (Mens Rea) pada diri terdawa ;Bahwa unsur Kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tidakterpenuhi, karena terdakwa sebagai Pelaksana Tugas ( Plt ), terdakwatidak memiliki kKewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat, apalagi merubah hasil kesepakatan yangdibuat oleh pejabat terdahulu ;Menimbang, bahwa Atas keberatankeberatan tersebut diatasPenasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tipikor

dalam pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi palangka Raya tidak Sependapat dengankeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwasebagaimana dalam Memori Bandingnya , Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya perlumengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mencermati secarautuh/lengkap pertimbangan putusan majelis hakim tipikor

Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 06 Mei 2015 terhitungsejak tanggal 08 Mei 2015s/d 06 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;11.Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:45/Pen.Pid.

Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 08 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 29 Mei2015s/d 27 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;12.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:63/Pen.Pid.Tipikor /2015/PT.SMR, tanggal 22 Juni 2015 terhitung sejaktanggal 28 Mei 2015 s/d 26 Agustus 2015 di Rutan Samarinda ;Halaman 2 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan HukumKalimantan Timur Samarinda, berdasarkan Penetapan No.: 01/Pid.

Tipikor/2015/PN Smr, tanggal 26 Januari 2015.Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal. 26 Mei2015, Nomor : 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda. dalam perkara terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 03 Desember 2014 Reg.

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiKalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterouka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh HakimKetua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut serta dibantu oleh DRS.

No. 145 PK/Pid.Sus/2018Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 17Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa MAMAN SUPARMAN, S.Sos:.;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung, tanggal 30 September 2015 Nomor83/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut:3.

Membebankan Terdakwa tersebut agar membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 785 K/PID.SUS/2016tanggal 22 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bandung dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa MAMANSUPARMAN, S.Sos. tersebut:Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/TIPIKOR

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 26 Juni 2018 Nomor 130/Pen.PID/2018/ PT BNA, serta berkasperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 Mei2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Lsk dan suratsurat yang bersangkutandengan perkara tersebut ;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid/2018/PT BNAMembaca

karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadapterdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnyasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentinganpemeriksaan terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwadinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikanketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, cukupalasan bagi Pengadilan Tinggi /Tipikor

putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan:Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwaPemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 hurufb dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhirbulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat dari Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.Reg.1/1795 C/2018 Perihal : Tindak Lanjut PegawaiNegeri Sipil Yang Melakukan Tipikor tertanggal 24 Agustus2018.

Kabupaten Tegal dilakukan Rapat lagi yangdilakukan oleh Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian dan rapattersebut juga belum mengambil keputusan, baru disepakati untukKonsultasi ke BKN Pusat terkait daftar nama PNS PemerintahKabupaten Tegal yang telah dihukum pidana berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena masih ada perbedaan jumlah; Bahwa dari dasar surat permohonan kami dari BKD ke BKNPusat terkait dengan kejelasan permohonan penggantian daftar PNSyang terlibat Tipikor

di Pemerintah Kabupaten Tegal maka terbit suratjawaban dari BKN Pusat tanggal 21 Desember 2018 perihal:Penambahan daftar nama PNS yang terlibat Tipikor di Kabupaten Tegal yang semula 4 orang menjadi 5 orang; Bahwa setelah terbit surat dari Kepala BKN perihal TindakLanjut Pelaksanaan Keputusan Bersama maka dilakukan sidangpenyelesaian Kasus PNS perihal Pembahasan Penyelesaian TindakLanjut PNS yang terkait Tipikor tanggal 26 Desember 2018, saran dariTim Penyelesaian Kasus Kepegawaian yang pertama

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;A. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September2018.Hal 1 Puts. No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI6.

NegeriJakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :50/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnyapada tanggal 30 oktober 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 8 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 12 desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padaPengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2018, dan kontra memoribanding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 17 Desember 2018Hal 39 Puts.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yangdalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : DANIELDALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi , danHENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H.

PRINT 10/N.1.22/ft.1/07/2012 sejak tanggal 3 juli 2012 s/d 22 Juli 2012 ;4 Perpanjangan Oleh ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh Terdakwa 1tanggal 16 Juli 2012 No. 03/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor Banda Acehsejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus 2012 ;Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Terdakwa 1 dan Terdakwa2 tanggal 7 Agustus 2012 No. 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejaktanggal 07 Agustus 2012 s/d 05 September 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Banda Aceh tanggal27

Agustus 2012 No. 17/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA , sejak tanggal06 September 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal25 Oktober 2012 No. 478/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 05Nopember 2012s/d 04 Desember 2012 ;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 23 Nopember 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal05 Desember 2012 s/d 02 Januari 2012 ;Terdakwa 2:1Penyidik Terdakwa 2 tanggal 30 April 2012 No.

2012 No. 17/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA , sejak tanggal 06September 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal25 Oktober 2012 No. 478/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 05Nopember 2012s/d 04 Desember 2012 ;9 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 23 Nopember 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal05 Desember 2012 s/d 02 Januari 2012 ;Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1.

Banda Aceh tanggal 7Agustus 2012;2 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TIPIKORBNA tanggal 08 Agustus 2012 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TIPIKORBNA tanggal 08 Agustus 2012 tentangpenentuan hari sidang ;4 Berkas perkara atas nama Terdakwa dan Terdakwa 2 beserta suratsuratlampirannya;Telah Mendengar :1 Surat Dakwaan Penuntut Umum

MH.dtoZULFAN EFENDI, S.H.Panitera Pengganti,dtoRONALD JULIUS TAMPUBOLON, S.HUNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYI OLEH:PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAdtoANWAR, SHNIP. 196304241982031002

Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa tengah di Semarang No. 38/PID.SUS/2012/PT.TPK.Smg tanggal01 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal 96 dari 101 hal. Put.

Tipikor. Smg. tanggal 23Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo.

No. 2125 K/Pid.Sus/2012jumlah kerugian negara Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang benarbenar telah keliru :Judex Facti telah mengadili dengan cara mengadili dilaksanakan tidakmenurutketentuan Undangundang yaitu ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAPsehingga putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.381/PID.SUS/2012/PN.YPK.SMG tanggal 01 Agustus 2012 adalah suatukelalaian yang nyata dari Majelis Hakim Judex Facti dan tidak mencerminkanrasa keadilan;Bahwa

dari Pengadilan Tipikor yang terdiri dari :a.

Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor;c. Semua surat yang timbul di sidang berhubungan dengan perkara itu; dand.

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari2016 Nomor: 02/Tah.Hk/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Dps, sejak tanggal 16Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 jenis penahanan3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasartanggal 01 Maret 2016 Nomor: 02 / Tah.Ket /Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016Jenis Tahanan Rutan ;4.

Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Mei 2016 Nomor: 75/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016;6.

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;9.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : TAUFIK M.NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa AcehUtara beralamat di Jalan MedanBanda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet,Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara 24392 EMaillbh.anakbangsa@gmail.com, AHU60AH0107TAHUN 2014, berdasarkanHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.LSkPenetapan Penunjukan

Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;5. KPN Tipikor Smg tanggal 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo. No. 45/Pid/Sus/2013 /PN.Tipikor .Smg, 16 Mei 2013 s/d 14 Juli 2013 ;6 Wakil KetuaPT Semarang : No. 182 /Pen.Pid/TPK/2013/PT.SmgSejak tanggal : 15Juli 2013 s/d 13 Agustus 20137. Wakil Ketua PT. Semarang ,No. 228 /Pen.pid/ TPK/2013/PT.

SH & REKAN Loram Wetan Rt 01 Rw 06 No. 932 AKecamatan Jati , Kabupaten Kudus , sesuai dengan surat kuasa khusus bertanggal 25April 2013 ;Pengadilan Tipikor tersebut ;e Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang penunjukkanMajelis hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ;e Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum.e Telah mendengar keterangan saksisaksi , keterangan Terdakwa dan buktibukti

Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :114Nama : KASMURI BIN (alm ) KASNAWITempat lahir : DemakUmur / tanggal lahir: 54 tahun / 10 Februari 1954Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal: : Ds.

Bahwa Terdakwa, menurut Majelis Tipikor Tingkat Banding telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 63 dari 108 hal.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah telah salan menerapkan peraturan hukum, khususnya Pasal 3 joPasal 18 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,karena dalam unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana, yang ada padanya karena

Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017> Dalam proses penetapan pemenang lelang dimanaPT Bina Insan Sejahtera selaku Pemenang Lelang ternyataTidak memiliki IPAK (ijin Pengedaran alat kesehatan) danPPKom juga tidak melakukan HPS sehingga menurutketerangan ahli BPKP Jawa Tengah ada kerugian NegaraRp4.515.107.524,00 (vine putusan Perkara Tipikor NomorPutusan 28/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22 Juni2016 atas nama Terdakwa Sumargono SKM.MA danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22Juni 2016 atas

Smg, serta memperhatikan memori bandingyang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dandikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangdalam pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam surat dakwaan yatu dakwaan Subsidair melanggar Pasal3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd.

Kesalahan Majelis Judex Facti Karena menerapkan Pasal 12 huruf (a)Undangundang Tipikor Dalam Perkara a quo (Penerapan Pasal 12 huruf (a)Undangundang Pemberantasan Tipikor terhadap perbuatan menerimahadiah USD 140.000 dari Waryono Karno);a.

Negara berdasarkan Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberatasan Tipikor adalah "menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikanuntuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".Pasal 12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor ini miripdengan ketentuan Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tipikor yangberbunyi:"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

;Pemohon Kasasi menangkap bahwa kerancuan terjadi karena kalimat"nadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya" pada Pasal12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor memiliki persamaanobjek dengan "berhubungan dengan jabatannya" (in zijn bediening)sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undangundang PemberantasanTipikor;Kalimat "dalam jabatannya" pada Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberantasan Tipikor tentu saja "berhubungan

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,halaman 220);Delik Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tipikor ini berbedadengan delik dalam Pasal 12 huruf (a) Undangundang PemberantasanTipikor;Pasal 12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor berasal dariPasal 419 KUHP; Pasal 12 Undang Undang 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengacu kepada Pasal419 KUHP dengan merubah lamanya ancaman pidana.

Sianturi yang menyatakan bahwaada dua macam tindakan terlarang dalam Pasal 419 KUHP dilihat darisudut waktu yaitu sebelum pegawai negeri itu melakukan ataumembiarkan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya (sub kel) (atau Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberantasan Tipikor) dan setelannya (sub ke 2) (atau Pasal 12 huruf(b) Undangundang Pemberantasan Tipikor); (S. R.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah).Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR /2015 / PT.BDG tanggal 13 Januari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Banjar pada tanggal 01 Februari 2016, Nomor 09 /Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Bdg.

;Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR /2015 / PT.BDG tanggal 13 Januari 2016 yang diajukan oleh Terdakwa padatanggal 23 Februari 2016, Nomor 9 / Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Bdg.

2016, dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 13Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10Hal. 106 dari 144 hal.

No.791 K/Pid.Sus/2016Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 13Januari yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor 109 / Pid.SusTPK / 2015 / PN.Bdg tanggal28 Oktober 2015;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT.2.

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.ttd./ H.

Adanya Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam PutusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan ;Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan secaraterperinci alasanalasan Permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagai berikut :. Adanya Novum1.

Bahwa sementara itu Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan TinggiMedan pada Tingkat Banding terhadap Pemohon dengan NomorPutusan 01/Pid.SusTPK/2015/PTMdn, tanggal 24 April 2015 denganamar putusannya : menghukum Terdakwa Tumpal Enryko Hasibuan,AP.,MSi., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan ;.

Rudolf Manurung (sebagai Wakil KetuaP2T Kabupaten Toba Samosir) ;Sehingga penetapan Pidana Penjara yang dijatunkan kepadaPemohon oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan lebihtinggi adalah tidak tepat. Dimana seharusnya Pemohon dijatuhiPidana Penjara lebih rendah ;c.

Adanya Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata dalam PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan.Hal. 79 dari 95 hal. Put. Nomor 190 PK/Pid.Sus/2015. Bahwa sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) poin (c) KUHAP disebutkanbahwa Terpidana/Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembalidengan salah satunya didasari oleh apabila putusan itu dengan jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata ;.

Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding (Pengadilan Tipikor padaPT Medan) telah membuat pertimbangan hukum yang keliru tanpadidasarkan kepada faktafakta persidangan yang sesungguhnya, yaitu :Pertimbangan hukum pada halaman 75 alinea 3 yaitu : .......