YY tidak melakukan hal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni2008 Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.Ditetapbkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinyadengan memperhatikan

ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5tersebut diketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapbkan oleh RUPS.

Olehkarena itu dalam ketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, makaharus terlebih dahulu diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dandividen tersebut dibagikan kepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini PemohonBanding tidak melakukan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, olehkarenanya pengambilan tunai yang tidak didasarkan pada RUPS, bukan merupakanpengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit olehauditor independen KAP Drs. Harry & Rekan.

Menurut Pasal 80 dan 91 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pembatalan Pengangkatan Pekerja selaku Direksi BankRatu hanya dapat dilakukan oleh Keputusan RUPS ;Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pembatalan pengangkatanpekerja sebagai Direksi melalui RUPS hingga Bank Ratu dibekukan kegiatannyaoleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2000, BPPN menganggap bahwaKeputusan RUPS tertanggal 21 Februari 2000 adalah sah dan tetap berlaku ;Bahwa secara faktual hingga kegiatan Bank

No. 47 PK/TUN/2008Saham (RUPS) adalah merupakan organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenangyang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sebagaimana diaturdan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, kedudukan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur PT.

Bank Ratu yang diangkat berdasarkanRUPSLB telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan danjuga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan"Anggota Direksi diangkat olen RUPS". Hal ini sesuai dengan Pasal 91Jo. Pasal 92 UU No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kedudukanDireksi dalam perseroan adalah kuat, dan tidak dapat dibatalkan denganalasan apapun juga tanpa melalui RUPS ;Bahwa sebagai Direktur PT.

Bagi calon yang diajukan oleh Bank ke Bank Indonesiamanakala tidak disetujui atau tidak lulus dalam fit and profer test di manayang bersangkutan sudah diangkat sebagai pengurus melalui RUPS,maka yang bersangkutan wajib diberhentikan melalui RUPS atau yangHal. 10 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.

INTERNATIONALmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di GedungSampoerna Strategi dengan agenda penunjukan Susunan Direksi yangbaru dan telah terpilin dengan susunan dewan direksi sebagai berikut :1. SATRIYA AGUS GUNAWAN selaku Direktur Utama.2. HENDRAWAN AGUSTA selaku Direktur.3.

AGAPESOFTWARE INTERNATIONAL mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) di Gedung Sampoerna Strategi dengan agendapenunjukan Susunan Direksi yang baru dan telah terpilin dengansusunan dewan direksi sebagai berikut :1. SATRIYA AGUS GUNAWAN selaku Direktur Utama.2. HENDRAWAN AGUSTA selaku Direktur3.

Bahwa alasan / dasar terdakwa tidak memberikan suratsurat tersebutkepada Direksi yang baru dimana sebelumnnya terdakwa menyadarisudah tidak menjabat dan sudah ada hasil RUPS Luar biasa yangdilakukan di Sampoerna Strategic Square karena terdakwa menganggapbahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoerna StrategicSquare adalah tidak sah dan terdakwa belum menerima salinan beritaacara hasil RUPS luar biasa tersebut.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menganggap bahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoernaStrategic Square adalah tidak syah dan terdakwa belum menerima salinanberita acara hasil RUPS luar biasa tersebut. Bahwa benar, terdakwa menjelaskan berdasarkan akte pendirianSATRIYA dan ERIK terdapat saham didalam PT.

Luar biasayang dilakukan di Sampoerna Strategic Square karena terdakwamenganggap bahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoernaStrategic Square adalah tidak syah dan terdakwa belum menerimasalinan berita acara hasil RUPS luar biasa ters ebut.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Bahwa Jabatan Penggugat adalah Direksi dimana pengangkatandilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan jangkawaktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Pasal 94ayat 1 dan 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan sewaktu. waktu dapat diberhentikanberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai denganPasal 105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Sedangkan Pekerja/Buruh diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dantunduk

Selain itu juga karena memang Pemohon Kasasi/semulaPenggugat tidak pernah tahu sama sekali adanya RUPS yang membahaspengangkatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai direktur,dimana sebagai Department Head (Kepala Bagian) semestinya PemohonKasasi/semula Penggugat setidaknya diberitahu atau ada yang memberitahu akan adanya kegiatan RUPS perusahaan Termohon Kasasi/semulaTergugat karena RUPS adalah kegiatan yang sangat penting sebagaiorgan Perusahaan.

Yang ada adalah Direktur Utama membuat semacamrisalah rapat sendiri (biasanya seorang diri) pada secarik kertas yangkemudian dianggap seolaholah sebagai hasil RUPS dan selanjutnyaHal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Susdiserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh perusahaan TermohonKasasi/semula Tergugat melalui Kepala Bagian Legal untuk dibuatkansemacam akte risalah RUPS.

dan dengan penggajian yangkatanya oleh RUPS juga sebagaimana eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat.

Semuanya hanyalah kebohongan belaka danpemutarbalikkan fakta, karena sebenarnya yang namanya RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPSLB tidak pernah ada, karena semuanyadiputuskan dan dikendalikan dengan ketat oleh Bok.

BatutamaManikam Nusa dan dengan sendirinya semua data yang adaselama ini di Kemenkumham akan diperbarui berdasarkanhasil RUPS tersebut ;Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 239/K/TUN/201416.

Putusan Nomor 239/K/TUN/201418.19.20.21.22.permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS PT.

., Notaris di Jakarta) telahmenyelenggarakan RUPS pada tanggal 29 Februari 2012, yang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara RUPS tertanggal 29 Februari 2012,yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta; danselanjutnya oleh Notaris yang sama dibuatkan Akta Pernyataan KeputusanRapat No. 03, tanggal 13 Maret 2012 ;Bahwa apabila Tergugat menjalankan tugasnya sesuai hukum yangberlaku maka seharusnya RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 29Februari 2012 adalah tidak sah karena mengacu

Augustine Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta ;Bahwa salah satu agenda RUPS yang diselenggarakan tanggal 29Februari 2012 adalah mengenai penyesuaian anggaran dasarPT.

, dimanaperubahan anggaran dasar perseroan melalui RUPS mutlak merupakanhak hukum pemegang saham yang diatur dengan jelas dalam UUPT.

Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebutdiatas;Ayat (2) :untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PT.kawasan industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan PemerintahPusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya danatau dengan pihak pihak lain (Swasta) dari dalam negeri dan atau luarnegeri atas persetujuan RUPS.;Bahwa PT.

TBMS yang semula Rp 3.500.000.000, (tiga milyardlima ratus juta rupiah) menjadi Rp 17.500.000.000, (tujuh belas milyard limaratus juta rupiah), Hal tersebut dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri dantanpa meminta persetujuan dari RUPS PT.KITB.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. PerubahanHalaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBRmodal dasar dari Rp 100.000.000.000, (Seratus milyard rupiah) menjadi Rp90.000.000.000, (Sembilan puluh milyard rupiah). Komposisi modalperseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan dimana modal disetor PT.MPM dari Rp 32.500.000.000.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa; Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp 100.000.000.000, (Seratus milyard rupiah) menjadi Rp90.000.000.000, (Sembilan puluh milyard rupiah). Komposisi modalperseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan dimana modal disetor PT.MPM dari Rp 32.500.000.000.

; Bahwa oleh karena Terlawan tidak melaksanakan RUPSsebagaimana biasanya diadakan oleh Perusahaan Perseroan dan olehkarena adanya halhal penting seperti Pertanggungjawaban Keuangan,Laporan Keuangan terkait dengan usaha perusahaan yang harusdiselesaikan lewat RUPS Perseroan, maka Pengurus lainnya dari PTPerumahan NTB Prima mengadakan RUPS dengan terlebih dahulumemohon ljin/Penetapan kepada Pengadilan Negeri Mataram untukdapat dilaksanakannya RUPS yang disebut dengan RUPS Luar Biasa; Bahwa atas permohonan

Nomor 3005 K/Pdt/2016tersebut diadakan RUPS Luar Biasa;3. Bahwa dalam RUPS luar biasa tersebut didapat suatu keputusandiantaranya: Pelawan diangkat selaku Direktur PT Perumahan NTB Prima; Pelawan II diangkat selaku Komisaris PT Perumahan NTB Prima;4.

Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terlawan keberatan danmengajukan gugatan pembatalan RUPS Luar Biasa tersebut di PengadilanNegeri Mataram dan terjadilah sengketa/perkara atas hasil RUPS LuarBiasa tersebut sampai pada tingkat Mahkamah Agung/Kasasi dan bahkansampai pada Tingkat Peninjauan Kembali, yang pada intinya Amar putusanputusannya berbunyi:I.

KAJUN KARKAM PERKASA untuk tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 yang sudah dilegalisir;14. 1 (satu) bendel foto RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;15. 1 (satu) lembar fotocopy DAFTAR HADIR RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;16. 1 (satu) Bendel asli salinan BERITA ACARA RAPAT tanggal.15 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;17. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat berkop PT.

KAJUN KARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18. 1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA, yang sudah dilegalisir;19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yang ditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDA TERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;20. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku Ketua rapat, yang sudah dilegalisir;21. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIA TITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASA selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23. 1 (satu) Bendel Asli Salinan AKTE PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18.1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;Hal 21 dari 54 Hal Putusan Nomor 94/P!D/2018/PT.DKI19.20.21.22.23.24.Cos26.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegaiisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY =SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUNKARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAMPERKASA, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

DirekturUtama, secara ex officio memimpin rapat RUPS adalah perintahAnggaran Dasar yang bertindak dan berbicara diantara para pemegangsaham dalam lingkungan perseroan. Dalam kegiatan ini Direktur Utamatidak bertindak dan mewakili perseroan dalam lingkungan Pengadilan,sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Penggugat;b.

Pasal 9 ayat (4) : RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi yangdipilin di dalam RUPS;Lazimya dalam Pasal tersebut RUPS dipimpin oleh Direktur Utama danmemberikan penjelasan siapa saja yang berhak memimpin RUPS apabilaDireksi berhalangan hadir;1213b.

,yang didalamnya menurut keterangan saksi ahli, Mohammad Sumedi,SH,MH yang mengatakan bahwa apabila RUPS suatu perseroan tidakdihadiri atau dipimpin oleh Direktur Utama, maka hasilnya dianggaptidak sempurna, kemudian ahli tersebut juga menyatakan bahwa apabiladalam pelaksanaan RUPS ada salah satu anggota Direksi merasakeberatan terhadap hasil RUPS tersebut, maka ada 2 (dua) cara untukHal. 23 dari 32 hal. Put.

Pasal 9 ayat (4) : RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi yangdipilin di dalam RUPS (Bukti P2);Lazimnya dalam Pasal tersebut RUPS dipimpin oleh Direktur Utamadan memberikan penjelasan siapa saja yang berhak memimpinRUPS apabila Direksi berhaiangan hadir;b).

Pasal 77 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan :Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yangdisetujui dan ditandatangani oleh semua peserta;b.

Selainitu, terdapat tindakan Termohon melakukan Inbreng Hutan Tanaman Industri(HTl) pada anak perusahaan yang tidak pernah diberitahukan /diinformasikankepada para pemohon dalam RUPS maupun RUPSLB ataumemberitahukan secara tertulis kepada Pemohon. Inbreng asset Termohontersebut, diketahui oleh Para pemohon baru bulan Agustus 2010 dariBAPEPAM. Semuakejanggalan itu, belum pernah dijelaskan secara tuntasoleh Termohon pada forum tertinggi perseroan yaitu RUPS maupunRUPS.LB.

Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?

Karena itu Para Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonanpermeriksaan (special audit) terhadap Termohon yaitu bidang pembukuandan keuangan, pemeriksaan fisik /areal lapangan usaha dan operasionalpada anak perusahaan maupun unitunit kerja Termohon selama kurun waktudari tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010;PARA PEMOHON TELAH MEMINTA PENJELASAN DAN DATADATAMELALUI SURAT DAN FORUM RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUARBIASATERMOHON, NAMUN TIDAK MENDAPATKAN TANGGAPAN DANJAWABAN

hektar adalah merupakan pelaksanaan dari keputusan rups tergugat isebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS tahunan PT SumalindoLestari Jaya Tok Nomor 73 Tanggal 21 April2006 sebelum Para TermohonPeninjauan Kembali menjadi pemegang saham di Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 71 menyatakansebagai berikut:Hal. 27 dari 35 Hal.

Dengan demikian Termohondengan sengaja tidak menginformasikan kejadian penting tersebut kepadapemegang saham publik minoritas melalui RUPS dan RUPSLB tahun 2007,tahun 2008 dan tahun 2009.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah melakukan kekeliruandan kekhilfan yang nyatanyata, karenainbreng tersebut telah diputuskanmelalui RUPS tanggal 21 April 2006, sementara Para TermohonPeninjauan Kembali baru menjadi pemegang saham pada PemohonPeninjauan Kembali baru bulan Agustus 2006;Bahwa karenatindakan

Setelah menerima kuasa dari Jufri Zubir diadakan RUPS dengan BeritaAcara RUPS PT. Mitra Nusagraha Akta Nomor 15 tanggal 02 Oktober2012, yang berisi tentang persetujuan jual beli saham dan perubahansusunan Direksi dan Komisaris, sebagai Direktur Syaiful Tri Putranto,sebagai Komisaris Sdr. Tommy Karya;8.

JufriZubir, maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Mitra Nusagraha Nomor 46 tanggal 20 Februari 2013 yang isinyasebagaimana termuat dalam RUPS tersebut;Menindaklanjuti RUPS tanggal 20 Februari 2013 PT. Mitra Nusagraha,dibuat perjanjian kerja sama PT.

Mitra Nusagraha dengan PT.Panghegar Kana Legacy Akta Nomor 45 tanggal 20 Februari 2013yang isinya sebagaimana termuat dalam RUPS;Menindaklanjuti surat kesepakatan Jufri Zubir, Tarman Azzam, DatukZamzamin Hasyim dan Tommy Karya tanggal 23 September 2013,diadakan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MitraNusagraha Akta Nomor 66 tanggal 21 Februari 2013, yang isinya setujupenjualan 28 saham kepada H. Tarman Azzam dan perubahansusunan pemegang saham, yakni Sdr.

Mitra Nusagraha kepadaPanghegar Group tertanggal 16 Januari 2013;Salinan Akta Berita Acara RUPS PT. Mitra Nusagraha tanggal20 Februari 2013 Nomor 46;Hal. 15 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/20169) Salinan Akta Berita Acara RUPS PT. Mitra Nusagraha tanggal21 Februari 2013 Nomor 66;10) Salinan Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2013Nomor 45;11) Salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 21 Februari 2013 Nomor67 atas nama penghadap Tommy Karya, Drs. H.

Mitra Nusa Graha antara Syaiful Putrantodengan Pemohon Praperadilan / Termohon Peninjauan Kembalibelum/tidak pernah ada RUPS apapun, apalagi RUPS mengenaipersetujuan jual beli saham PT. Mitra Nusa Graha, demikian jugahalnya dengan Anggaran Dasar PT.

Dan keputusan RUPS tersebut tidak termasuk dalammata acara lainlain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 75ayat 3 Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang menyebut RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhakmengambil keputusan, karena keputusan RUPS tersebut masihtermasuk dalam upaya pemegang saham dalam memenuhi setoranmodal inti sebagaimana telah diagendakan sebelumnya, sehinggadengan demikian keputusan RUPS tersebut adalah keputusan yangSAH menurut hukum.25.Bahwa tindakan

hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

Dalam RUPSLB keIItanggal 27 Desember 2010 tersebut Penggugat telah memberikan kuasakepada Tergugat II untuk hadir dalam RUPS agar supaya kuorum bisatercapai dan bisa mengambil keputusan yang sah dan mengikat.13.

Bahwa keputusan RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010 tersebuttelah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (4) UndangUndang No. 40tahun 2007 yang menyebutkan :RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Hal 39 dari 70 hal. Put.

RUPS tersebut telah dihadiri olehPenggugat. RUPS ini juga sah karena dengan itikad baik Tergugat II danTergugat Ill ikut menyetujui penjualan saham Penggugat tersebut. Dalamhal ini Tergugat Il dan Tergugat IIl sudah hadir juga sebagai pemegangsaham bersama Penggugat dengan tidak mempersulit Penggugat, danTergugat II dan Tergugat III juga bersedia menyetujui rencana penjualansaham Penggugat tersebut.

Sandipala Arthaputra ;2.4 Bahwa tanggal 28 Januari 2013 diselenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Sandipala Arthaputra tanggal 28 Januari 2013, padaacara dimaksud Penggugat hadir tapi tidak memberikan tanda tanganpada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Penggugatmenganggap penyelenggaraan RUPS tersebut tidak sah, karena Sdr.Paulus Tannos sudah tidak berada di Wilayah Negara Republik Indonesiaatau dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (vide bukti) dan memberikan kuasa kepada pihak lainHalaman 9 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUNJKTPAGE yang

menurut Penggugat Cacat Formil, dan pada akhirnya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dimaksud dibubarkan karena kehadiran pihakKepolisian Daerah Metro Jaya yang mencari Paulus Tannos, namun padafaktanya tidak demikian adanya, karena sebelum diselenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), peserta RUPS lainnya telahmempersiapkan alternatifalternatif notulen RUPS yang tidak beritikadtidak baik terhadap Penggugat ; 2.5 Bahwa Penggugat telah kehilangan hak penting akibat hasil RUPS aguo, yakni Hak Suara

ataunotulen RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;5S.

Nasib dan keadaan Penggugat serta hakkeperdataan lainnya di kemudian hari menjadi tidak jelas.Terlebih lagi, dengan segala kemungkinan terburuk yangakan terjadi di masa mendatang, konkritnya hilangnya hakpenting Penggugat akibat hasil RUPS a quo (yang dibuatdengan cara melawan hukum), yakni Hak Suara untukmenolak atau mengangkat pengurus PT.

(Rapat Umum Pemegang Saham) sebelumdilaksanakannya RUPS yang pertama kali untuk Pengesahan Susunan Direksidan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah tidakdidasarkan pada Peraturan dan PerundangUndangan yang berlaku, sertasalah/keliru dalam penerapan hukumnya.1.

ditiadakan dengan adanya syarat khusus (Lex specialis derogat lexgeneralis ) yang telah disepakati oleh para pihak ( Direksi, Dewan Komisarisdan Para Pendiri) yaitu :Bahwa RUPS yang pertama kali harus mengesahkan Susunan Direksi danDewan Komisaris Setelah Akta Pendirian PT Bank Pembangunan DaerahBali mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia, oleh karena itu RUPS yang telah dilaksanakan adalahbertentangan dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dalam AktaPendirian PT Bank

Dalam wakiu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahpemberhentian sementara harus diadakan RUPS.(5.) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) AnggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.(6.) RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementaratersebut atau memberhentikan Anggota Direksi yangbersangkutan.(7.) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) tidak diadakanRUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberhentiansementara tersebut batal.b.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudahpembebasan tugas sementara itu, Komisaris diwajibkanuntuk menyelenggarakan RUPS, rapat mana yang akanmemutus apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akandiberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukansemula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberikesempatan untuk membela diri.Angka9.

Bahwa dari uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi Il dan Termohon Kasasi Ill dengan segalatindakan dan perbuatannya yang terkait dengan Perpanjangan MasaJabatan Direksi, Pencabutan dan selanjutnya Pemberhentian PemohonKasasi sebagai Direkstur PT Bank Pembangunan Daerah Bali, sertamenyelenggarakan RUPS~ sebelum dilakukan RUPS tentangPengesahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertamakali adalah tidak sah dan batal demi hukum.Menimbang, bahwa terhadap

Selanjutnya Pasal 96 Ayat (2)UUPT menentukan bahwa kewenangan RUPS mengenai penetapan gajidan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.36.Bahwa tidak pernah ada RUPS Tergugat atau rapat Dewan KomisarisTergugat yang menetapkan besaran gaji serta tunjangan Penggugatdalam bentuk apapun sebagai Direktur Tergugat.37.Bahwa sebagai bukti tidak pernah ada RUPS Tergugat atau rapat DewanKomisaris Tergugat yang menetapkan besarnya gaji dan tunjanganPenggugat dalam bentuk apapun, nampak bahwa

Hal ini sebagaimana diaturdalam Pasal 79 Ayat (1) UUPT yang dikutip oleh Tergugat sebagaiberikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.43.Bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat di dalamgugatannya, Penggugat sebelum mengundurkan diri pada tahun 2010merupakan anggota Direksi dari Tergugat.

Sehingga menurut Pasal 79UUPT tanggung jawab untuk menyelanggarakan RUPS Tahunanmerupakan tanggung jawab Penggugat. Justru jika RUPS tahunanTergugat tidak pernah dilaksanakan, hal tersebut merupakan kelalaiandari Penggugat sendiri.44.

Dewan Komisaris.50.Bahwa Penggugat sebagai pemegang saham bukanlah, dan sama sekalitidak dapat disamakan dengan, organ Perseroan RUPS.

Sementara Tergugat semula tidak menanggapipermintaan pengalihan 5% saham milik Penggugat, tetapi kemudian memberitawaran penggantian 200 juta rupiah jauh dari nilai riil saham tersebut.Menimbang, bahwa memang benar mengenai gaji direktur ini mestinyaditentukan dalam dan oleh RUPS, namun demikian tidak ternyata telahdilakukan RUPS yang salah satu agendanya menentukan pemberian gajikepada Direktur. Namun demikian tidak berarti Penggugat tidak ada hak untukmenuntut Gajinya selaku Direktur.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalinan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harus dihadiri juga oleh parapemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWAN TANUMULIA atau ILSERADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah), Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMYTANUMULJA (berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Adaagenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihan saham milik(Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), drg.GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan EMMY TANUMULJA (berkasterpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasa yang tertuang dalamAkta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA adalah terdakwaFRANSISKUS MARTINUS SOESETIO selaku Direktur Utama.

:Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris Anly Cenggana,S.H. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS Nomor 43 tanggal 17November 2011, Berita Acara RUPS Nomor 2, Akta Jual Beli Saham Nomor 3,Akta Jual Beli Saham Nomor 4 dan Akta Jual Beli saham Nomor 5 tanggal 2Desember 2011 kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bangun MegahSemesta;Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa telah menjual sahammiliknya di PT.

Bangun Megah Semestaadalah sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) saham setara dengan 12,5%sementara saksi Tjipta Fudjiarta memegang saham sebesar 1.093 (seribusembilan puluh tiga saham) atau setara dengan 87,5%;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 diadakan RUPS PT. Bangun MegahSemesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bangun Megah Semestaadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Toh York Yee Winston; Direktur : Conti Chandra; Komisaris : Tjipta Fudjiarta;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT. BangunMegah Semesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang Perubahan DireksiHal. 5 dari 34 hal. Put. No. 567 K/PID/2016sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bangun Megah Semestaadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Toh York Yee Winston; Direktur : Conti Chandra; Komisaris : Tjipta Fudjiarta;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.Bangun Megah Semesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Berita Acara RUPS Tahun 2003 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 1512004 ;f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BPRSwadharma Mranggen, yang dibuat di hadapan Notaris R. Ayu SriHarini Saraswati Mintorogo, SH tanggal 23 Januari 2004 di bawahNo: 21;g. Berita Acara RUPS Tahun 2004 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 20 Oktober 2004 ;h. Akta Pernyataan keputusan Rapat PT.

Bahwa Termohon Kasasi adalah salah seorangpendiri, pengurus, pemegang saham, dan anggota RUPS pada PerseroanHal 9 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Terbatas tersebut, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT.Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Mranggen yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal tertanggal 28111994 dibawah No. 31 pada pasal 29 angka III huruf d.

Hal tersebut diatur pada pasal 11 angka 3 AktaPerubahan yang dibuat di hadapan Notaris Yvonne BarnethaSinyal, SH tertanggal 18031998 di bawah No. 46 dimana diaturmengenai pengangkatan direksi adalah melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ;b.

Bahwa dari segi tugas dan wewenangnya, TermohonPeninjauan Kembali merupakan pengurus sekaligus pemilik.Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksiditetapkan dalam RUPS, dimana sebagai salah seorangpemegang saham (pemilik) Termohon Peninjauan Kembaliterlibat dalam memutuskan tugasS dan wewenang. Haltersebut Ssesuai pasal 12 angka 8 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;c.

Bahwa gaji dan atau tunjangan yang diterima direksi adalahhasil keputusan RUPS sehingga kapasitas pembayaran direksibukanlah pembayaran dalam kapasitas pekerja. Hal tersebutsesuail pasal 11 angka 4 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;e. Bahwa berdasarkan huruf a s/d huruf d tersebut di atas,Hal 10 dari 17hal. Put.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait pemberhentian Penggugat sebagai Direktur sebelummasa jabatannya berakhir adalah melanggar atau bertentangan denganketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 tentangPerseroan Terbatas dan merupakan perbuatan melawan hukum;4.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait pemberhentian Penggugat yang belum berakhir masajabatannya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakanbatal karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnyaterkait pemberhentian Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat sebagai Direktur sebelum masa jabatannyaberakhir adalah melanggar atau bertentangan dengan ketentuanPasal 105 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 RUPSTergugat tanggal 16 Juni 2014 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan merupakan perbuatan melawan hukum;4.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait Pemberhentian Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat yang belum berakhir masa jabatannyadinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batalkarena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

Nomor 3091 K/Pdt/2019Pool Indonesia dan terhadap Penggugat telah diberitahukan akandiadakannya rapat di Kantor Tergugat dengan salah satu agendanyaadalah untuk membahas mengenai pemberhentian Penggugat darijabatannya namun Penggugat tidak menghadiri rapat tersebut: Bahwa RUPS telah terlaksana dengan dihadiri oleh seluruhpemegang saham sehingga quorum lebih dari 3/4 saham yangdiharuskan yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur, olehkarenanya pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan Pasal