AlharisA.PK Bandaro, dan Pemohon tidak juga mengajukan surat bukti akta kelahiran atausurat kenal lahir, mengenai nama lahir dan nama orang tua (ayah dan ibu) kandungpemohon, bisa jadi mengenai nama depan sama dalam satu keluarga misal namaanak anak dari Mantan Gubernur Jambi Nurdin Hamzah yaitu Zumi Zola (MantanGubernur Jambi terpidana Tipikor), adiknya bernama Zumi Laza, tidak juga Pemohonmengajukan surat bukti menganai pengangkatan Gelar Angku Pakiah Bandaro,dimana di Minang Kabau umumnya yang

M.H masing masingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Juni 2013, No. 97/Pid./2013/PTBNA, untukmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusanmana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis , dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut dandidampaingi oleh ABRITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi BandaAceh, tanpa dihadiri oleh

Saksi IIS ISMAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepadapenyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnyabenar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Saksi YAYAT HIDAYAT Bin SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepadapenyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnyabenar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Saksi IKIN SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepada penyidikdan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya benar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubungan adanyadugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.TasikmalayaT.A.2018 yang dilakukan Terdakwa. Bahwa saksi selaku Camat Cineam.

Umum: sejak tanggal 14September 2020 s/d 23 Oktober 2020.Perpanjangan Penahanan Penyidik olehi Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan :sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d22 November 2020.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara: sejaktanggal 26 Oktober 2020 s/d 14 November 2020.Perpanjagan Penahanan Penuntut Umum olehi Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan :sejak tanggal 15 November2020 s/d 14 Desember.Penahan Hakim Pengadilan Tipikor

Penahan Ketua Pengadilan Tipikor Medan, sejak tanggal 17 Desember2020 s/d tanggal 14 Februari 2021;Permintaan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2021 No.74/Pan.Pid.SusTPK/2020/PT/MDN sejak tanggal 15 februari 2021 s/dtanggal 16 Maret 2021;Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang dihunjuk Majelishakim, yaitu : Hj.Erlina, SH. dkk Advocat dan Paralegal pada Lembaga BantuanHukum Menara Keadilan berkantor di Jalan Bambu

di Medan ;PKA atas sidang Dugaan TPK atas Pengadaan Kapaldan Alat Tangkap ikan pada Dinas Perikanan danKelautan Kabupaten Labuhan Batu TA. 2011 padaSidang Tipikor di Pengadilan Negeri Medan ;PKA atas sidang Dugaan TPK atas PelaksanaanSwakelola Rehabilitas/Pemelinaraan Jaringa = AijrBersih/Minum pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPakpak Bharat T.A. 2013 pada sidang Tipikor diMedan;PKA atas sidang Dugaan TPK atas PenyelenggaraanKuliah Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri diKejari Teluk Dalam

PKA atas Sidang Dugaan Tindak Pidana KorupsiPerkara dugaan Penyelewengan belanja perjalanandinas luar daerah anggota DPRD Kabupaten TapanullTengah TA 2016 dan TA 2017 pada Sidang Tipikor diPengadilan Negeri Medan;PKA atas Sidang Dugaan Tindak Pidana KorupsiPerkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupaPenyimpangan pada Pengelolaan dan PenjualanMeterai Rp6000,00 di Kantor Pos Medan 20000Periode 1 November 2016 sd 16 Mei 2018 padaSidang Tipikor di Pengadilan Negeri Medan;PKA atas Sidang Dugaan Tindak

Hakim Anggota II AdHoc Tipikor, dan putusan tersebut diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini itu juga oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan didamping! oleh HakimHakim Anggota dan dibantuoleh : FAJAR SIALLAGAN,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadirioleh Hindun Harahap,SH.

Dan setelah itu JPU mengeluarkan bentuk surat yangdisebut P.1 jadi berkas perkara yang sudah mendapatkan predikatP.21. itu terjadi pada kasus tersebut diatas yang notabene telahditetapbkannya tersangka An.WAJA dan SELUT, didalamnyatercantum nama Pemohon sebagai SAKSI.Bahwa sampai pada saat proses persidangan (berdasarkan SuratPenetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya Pemohon pun telah dipanggil untuk memberikan kesaksiandalam persidangan yang berlangsung sejak dimulainya

awalPebruari 2017sampai sekarang (Surat Panggilan Sidang tanggal 14Pebruari 2017 di Pengadilan TIPIKOR Pengadilan NegeriPalangkaraya).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salahdalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, kesalahan tersebut akan di uraikan sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam mejatuhkan putusanterhadap diri para Terdakwa tidak ada pertimbangan hukum sama sekali atauhanya mengkopy pastekan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Lhoksukon yang jelas dan nyata telah keliru mengambil pertimbanganhukum dengan mendasarkan pada dakwaan yang

Lukman, sedangkan yang luasnya 6 (enam)gupang hanya dikuasai oleh para Terdakwa dan tidak terlihat adanyaperbuatan gadai;Berdasarkan keterangan tersebut, jelas sekali Penuntut Umum tidakteliti dan tidak cermat menyusun dakwaan hingga menjadi kabur, namunMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon membenarkannya dan menjadipertimbangan dalam menyusun putusannya begitu juga Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mengikuti pertimbangan hukum yangsalah tersebut yang berakibat batal demi hukum

tetangga Penggugat; Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun; ANAK IlPENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur9 tahun; Bahwasetelah menikah Penggugatdan Tergugat hidup rukun dantinggal bersama dirumah orang tua Tergugat; Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, yang saksi tahuTergugat selingkuh dengan perempuan lain dan ada masalahtentang tipikor

Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;7.

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atasdugaan tindak pidana korupsi ( Tipikor ) Pengelolaan AnggaranRutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP KotaBitung Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINT02/ P.1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINTO1/ P1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 15 Januari 2021.

Ahli Michael Baramah,M.H Bahwa wewenang Praperadilan diatur mulai dari Pasal 77 KUHAPnamun masih terbatas, setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 2i tahun 2014, maka penetapan tersangka menjadikewenangan Praperadilan; Bahwa penyelesaian perkara Tipikor melalui koordinasi APIPAPHadalah penyelesaian yang lebih baik karena untuk membuatterang suatu perkara; Apakah penyidikan Tipikor yang dilakukan APH tanpa koordinasidengan dengan APIP sah atau tidak, ahli serahkan kepadakebijaksanaan Hakim;

Bahwa jika saksi atau tersangka diperiksa tanpa membawadokumen tidak ada masalah dan tidak mengakibatkan cacathukum pemeriksaan itu; Bahwa dokumen pengadaan seharusnya ada sebelum adapenetapan tersangka; Bahwa Pasal 12 huruf undanggudang No. 20 Tahun 2001 tentangTipikor adalah delik formil, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor adalahdelik materil; Bahwa keterlibat Pejabat dalam Pasal 12 huruf merupakanketerlibatan langsung maupun tidak langsung;Halaman 59 dari 85 Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN BitBahwa buku

catatan yang diperlihatkan kepada ahli berupa buktiT.11 dapat menjadi bukti petunjuk bila bersesuaian dengan buktilain; Bahwa penyebutan Pasal 12 huruf semula juncto dengan pasal 3UU Tipikor lalu dirubah menjadi Pasal 12 huruf atau Pasal 3 UUTipikor dalam sangkaan Termohon menurut ahli tidak ada masalah; Bahwa bila setelah ditetapkan tersangka baru kemudian dicarialatalat bukti maka penetapan tersebut cacat hukum; Bahwa apabila didalam Undanggundang melarang pengadaanbarang/jasa menggunakan bendera

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas suatauTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin danBelanja Modal Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanNegeri Bitung No. Print02/P.1.14/Fs.1/01/2021 tanggal 21 Januari2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri NegeriBitung No.

TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama : ASTUTI Binti TRANGGONOTempat Lahir : Salatiga .Umur/Tanggal Lahir :44 Tahun /24 Desember 1967Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Perumahan Tulus Harapan Blok BXIV/10,Rt.06 Rw.09, Kelurahan Sendangmulyo,Kecamatan

Sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d 22 Januari 2013;Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 16 Januari 2013 Nomor:06/I/Pen.Pid/SUS/H/2013/PN.TIPIKOR.Smg . sejak tanggal 16 Januari 2013s/d 14 Pebruari 2013 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 04 Pebruari2013 Nomor: 06/II/Pen.K/2013 Jo No.05/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg ,sejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d 15 April 2013 ;6.

Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 4 April 2013 No. 78/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejaktanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;7.

Membebankan ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.00, (lima ribu rupiah)kepada terdakwa.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari SENIN tanggal20 Mei 2013 oleh kami PRAGSONO, SH. sebagai Ketua Majelis, SUYADI, SH.dan ROBERT PASARIBU, SH.

;Semarang, 30 Mei 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGUb. PANITERA / SEKRETARISWAKIL PANITERAttdSRIBANOWO, SH.MMNip: 19580504198203 1008 111

rangka MMBGNKH40CFO61420 Nomor mesin 4D56UCDF8668Hal 10 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksNomor Polisi DD. 1727 yang dilakukan Bupati Barru Andi Idris Syukursuami Penggugat, berdasarkan keterangan kedua saksi yaitu Drs.MuslimSalam dan Ir.H.Naharuddin.M.Si yang disampaikan dibawah sumpahdalam persidangan terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamiPenggugat dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamPenggugat dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Andi IdrisSyukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12e Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan menjatuhkan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan.Bahwa kedua orang saksi yaitu.

kepada Ir.H.Naharuddin.M.Si, selanjutnya Ir.H.Naharuddin.M.Si, menyampaikan pula kepadaMuslim Salam, Tergugat kemudian diperintahkan oleh Ir.H.Naharuddin.M.Si, membuat kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012.Bahwa jika sekiranya benar isi kwitansi tersebut benar dan benar puladibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka secara yuridis Bupati BarruAndi Idris Syukur tidak akan mungkin menjadi Terdakwa dan dijatuhihukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tipikor

TPK/2016/PN.Mks, Terdakwa BupatiBarru Andi Idris Syukur (Suami Penggugat) terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Tipikor, karena Terdakwa Bupati Barru Andi idris Syukur(suami Penggugat) telah meminta Mobil pajero sport 2.5 D GLX (4X4)M/T warna abu perak met Nomor Rangka MMBGNKH40CFO16420Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi 1727.Hal 17 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksBerdasarkan

Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg tanggal 20 September 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 03 September 2023).

BinSOSRO SUMARTOsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 9 /TIPIKOR/2014/ PTY tanggal 10 Juni 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 01/ Pid.sus/ 2014/ P.Tpkor.Yk,tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan agar

No. 9/TIPIKOR/2014/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Penuntut Umumtersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Yogyakarta pada tanggal dan hari itu juga;Membaca

yangmenjadi tanggung jawabnya;Halhal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wonosari serta membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi YogyakartaNomor 9/TIPIKOR

1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yoyakarta Nomor 9/TIPIKOR

Tipikor.

Barabai ;7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor: 02 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2011 / PN.BJM., tanggal 03 November2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :148Menyatakan Terdakwa NARYONO, SE., Bin KARTO DASL., terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

O01 /Akta.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 NovemberHal. 59 dari 68 hal. Put.

No. 2251 K/Pid.Sus/201266Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan pertimbanganyng disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasarpenentuan kesalahan TerdakwaSetelah kami mempelajari putusan 02/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., tanggal03 November 2011, kami berpendapat Majelis Hakim dalam putusannya tidakmempertimbangkan keterangan saksi saksi baik saksi fakta maupun ahli yangdiajukan oleh Penuntut Umum

Barabai aktif yang masih dibutuhkantenaganya;e Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor/ 2011 / PN.Bjm., tanggal 03 November2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili

48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 200472dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARABATI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor

secara seksama berkas perkara iniyang meliputi Berita Acara Pemeriksaan serta salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Makassar tanggal 30 April 2014 No. 62/Pid.Sus/2013/ PN.Mks, danMemori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikandalam pertimbangan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Keberatankeberatan Jaksa Penuntut Umum,dalam Memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya: > Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor

Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas namaTerdakwa Jafar Bin Dg Mile telah memutus dengan amar putusannyamenyatakan Terdakwa Jafar Bin Dg Mile terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ; > Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas namaTerdakwa Jafar Bin Dg Mile telah menjatuhkan hukuman pidana lebihrendah dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ; >

Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslahbersifatPreventif, Korektif dan Edukatif dan bertujuan untuk mencapai asasKepastian..63Kepastian hukum, asas Keadilan dan asas Kemanfaatan; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor membaca secaracermat dan teliti berkas perkara, berita acara tingkat penyidikan, berita acarasidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassaryang memuat keterangan para saksi, keterangan para ahli, keteranganTerdakwa, memori banding dari

Makassartanggal 30 April 2014 No. 62/Pid.Sus/2013/PN.Mks, Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalamputusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana yangdidakwakan kepadanya dakwaan kesatu subsidair dan pertimbangan Hakimtingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dandiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengailan Tinggi Tipikor

.;7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, ( dua riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari

kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasitersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus

2012 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang padatanggal 07 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padapokoknya sebagai berikut :Bahwa, menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Pangkalpinang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS. Lumme, SH.Ttd.Dr.

Bahwa atas pendapat atau penilaian pembanding/penuntut umum padaPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon kepadaterbanding/terdakwa, penasihat hukum terbanding/terdakwa tidak lagimenanggapi dengan khusus atau spesifik karena memori banding dan kontramemori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehinggaterbanding/terdakwa memohon kepada majelis hakim PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh menolak penilaian tersebut untuk seluruhnya,sehingga sudah sepatutnya menerima kontra memori

Menghukum terbanding/terdakwa dengan hukuman pidana penjara seringanringannya.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang kamimuliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono) :Menimbang, bahwa dalam alasanalasan Memori Banding yang diajukanoleh Penuntut Umum (Pembanding) dapat disimpulkan pada pokoknya bahwaPenuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriLhoksukon belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum danputusan aquo tidak

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 02 November 2017No.316/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;9.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 November 2017No.327/Pen.Pid/TPK/ 2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Desember 2017sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;10.Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua, NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH. DanACHMAD YUSAK, SH.,MH. Hakimhakim Tinggi Tipikor pada PengadilanHal. 55 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI.Tinggi DKI Jakarta, serta HENING TYASTANTO ,SH., CN. Dan Drs. H.RUSYDI, SH.

Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Januari 2018Nomor : 2/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 6 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 26/Pid.SusTPK/2017/ PN.Bdg tanggal27 September 2017 dan Putusan PengadilanTinggi Jawa Barat di BandungNomor : 32/TIPIKOR/2017/PT.Bdg, tanggal 8 Januari 2018, yangmenetapkan PEMOHON sebagai Terdakwa dalam kasus Tindak PidanaKorupsia.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 26/Pid.SusTPK/2017/ PN.Bdg tanggal27 September 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di BandungNomor : 32/TIPIKOR/2017/PT.Bdg, tanggal 8 Januari 2018, yangmenetapkan HerrySupriyatna Bin Entang (PEMOHON) sebagai Terdakwadalam Tindak Pidana Korupsia.

Analisa Hukum PEMOHONJawaban / tanggapan TERMOHONTanggapan atas poin 1.e Bahwa PEMOHON berdasarkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 26/Pid.SusHalaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN BibTPK/2017/PN Bdg (Bukti T3/Putusan PN), diperkuat dengan PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/TIPIKOR/2017/PT.

Unsur tersebut memberi konsekuensibahwa pemberantasan tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jerapara koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkanjuga memulihkan keuangan negara akibat korupsi, sebagaimanaditegaskan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum UU PTPK. OlehUU PTPK, instrumen untuk memulihnkan keuangan negara tersebutdimasukkan dalam pidana tambahan berupa pembayaran uangpengganti.

Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:32/TIPIKOR/2017/ PT.BDG tanggal 08 Januari 2018, An. Terdakwa HerrySupriyatna bin Entang S, diberi tanda T3;4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Klis A Khusus Nomor:26/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgtanggal 27 September 2017 An. Terdakwa Herry Supriyatna bin Entang S.,diberi tanda T4;5. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor:PRINT344/0.2.38/Fu.1/07/2018., tanggal 26 Juli 2018, An.

PUTUSANNo.165 K/Pid.Sus/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS ;Tempat lahir : Kapuas ;Umur/Tanggal lahir =: 50 Tahun/12 Desember 1960 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan KH.

dalam pertimbangannya, terutama mengenai Pembuktian unsurunsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal yangterdapat dalam Dakwaan Subsidair, selain itu tindakan Terdakwa juga telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekoniam Negara, sesuai Pasal 3 joPasal 18 Undangundang No.31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR

Kelopok Tani tersebutsejumlah Rp14.160,00/batang, sehingga pembagian tersebut tidak sesuai denganperuntukannya, karena sisa batang yang tidak di serahkan tersebut di serahkan kepadayang tidak berhak ;Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian sebesarRp135.437.280,00 sebagai harga dari sejumlah 18.160 batang bibit ;Bahwa karenanya kepada Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No.31/1999 tentangpemberantasan TIPIKOR

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :Bahwa pertimbangan Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang pendistribusian bibit karet kepada pegawai oleh karenadakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terjadi error in persona oleh karena pihak yangseharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir.