Adanya Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam PutusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan ;Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan secaraterperinci alasanalasan Permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagai berikut :. Adanya Novum1.

Bahwa sementara itu Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan TinggiMedan pada Tingkat Banding terhadap Pemohon dengan NomorPutusan 01/Pid.SusTPK/2015/PTMdn, tanggal 24 April 2015 denganamar putusannya : menghukum Terdakwa Tumpal Enryko Hasibuan,AP.,MSi., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan ;.

Rudolf Manurung (sebagai Wakil KetuaP2T Kabupaten Toba Samosir) ;Sehingga penetapan Pidana Penjara yang dijatunkan kepadaPemohon oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan lebihtinggi adalah tidak tepat. Dimana seharusnya Pemohon dijatuhiPidana Penjara lebih rendah ;c.

Adanya Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata dalam PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan.Hal. 79 dari 95 hal. Put. Nomor 190 PK/Pid.Sus/2015. Bahwa sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) poin (c) KUHAP disebutkanbahwa Terpidana/Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembalidengan salah satunya didasari oleh apabila putusan itu dengan jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata ;.

Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding (Pengadilan Tipikor padaPT Medan) telah membuat pertimbangan hukum yang keliru tanpadidasarkan kepada faktafakta persidangan yang sesungguhnya, yaitu :Pertimbangan hukum pada halaman 75 alinea 3 yaitu : .......

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan 7 Maret 2012 ;4. Dibantarkan sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal05 Maret 2012 ;5. Dilanjutkan penahanan sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengantanggal 18 Maret 2012 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni2012 ;10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriIl sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;11.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejaktanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 26 tanggal Juli 2012 ;12.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;13.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2012 sampaidengan tanggal 24 Oktober 2012 ;14.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiIl sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23November 2012 ;15.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejaktanggal 23

November 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember2012 ;16.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggisejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari2013 ;17.Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ataspermintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;18.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/M.S. Lumme, SH.Panitera Pengganti,Hal. 139 dari 116 hal. Put.

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atasdugaan tindak pidana korupsi ( Tipikor ) Pengelolaan AnggaranRutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP KotaBitung Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINT02/ P.1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINTO1/ P1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 15 Januari 2021.

Ahli Michael Baramah,M.H Bahwa wewenang Praperadilan diatur mulai dari Pasal 77 KUHAPnamun masih terbatas, setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 2i tahun 2014, maka penetapan tersangka menjadikewenangan Praperadilan; Bahwa penyelesaian perkara Tipikor melalui koordinasi APIPAPHadalah penyelesaian yang lebih baik karena untuk membuatterang suatu perkara; Apakah penyidikan Tipikor yang dilakukan APH tanpa koordinasidengan dengan APIP sah atau tidak, ahli serahkan kepadakebijaksanaan Hakim;

Bahwa jika saksi atau tersangka diperiksa tanpa membawadokumen tidak ada masalah dan tidak mengakibatkan cacathukum pemeriksaan itu; Bahwa dokumen pengadaan seharusnya ada sebelum adapenetapan tersangka; Bahwa Pasal 12 huruf undanggudang No. 20 Tahun 2001 tentangTipikor adalah delik formil, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor adalahdelik materil; Bahwa keterlibat Pejabat dalam Pasal 12 huruf merupakanketerlibatan langsung maupun tidak langsung;Halaman 59 dari 85 Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN BitBahwa buku

catatan yang diperlihatkan kepada ahli berupa buktiT.11 dapat menjadi bukti petunjuk bila bersesuaian dengan buktilain; Bahwa penyebutan Pasal 12 huruf semula juncto dengan pasal 3UU Tipikor lalu dirubah menjadi Pasal 12 huruf atau Pasal 3 UUTipikor dalam sangkaan Termohon menurut ahli tidak ada masalah; Bahwa bila setelah ditetapkan tersangka baru kemudian dicarialatalat bukti maka penetapan tersebut cacat hukum; Bahwa apabila didalam Undanggundang melarang pengadaanbarang/jasa menggunakan bendera

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas suatauTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin danBelanja Modal Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanNegeri Bitung No. Print02/P.1.14/Fs.1/01/2021 tanggal 21 Januari2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri NegeriBitung No.

Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Acehsejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 07 September 2016 ;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06Nopember 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AKHYAR SAPUTRA, SH., HIdan ZULFAN, SH Para Advokat pada Kantor Advokat AKHYAR ZULFAN, SH.

&REKAN, beralamat di Jalan Tandi Lorong Blang Kuta Ateuk Meunjeng Banda Aceh,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Agustus 2016Nomor: W1U1/35/HK.01/VIII/2016 terlampir dalam berkas perkara ini ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Halaman 1 dari 120 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT BnaTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor 18/PID.TIPIKOR/2016

Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair danpertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikanpertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor dalam memutus perkara ini ditingkatbanding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan

Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ABIDINHASIBUAN, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh danH. SUDIRMAN, SH., MH.

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanHalaman 119 dari 120 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT BnaTinggi Tipikor Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkansurat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 1 September2016 Nomor 18/PID.TIPIKOR/2016/PTBNA untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :1 Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013.WwW NYs/d 28 Agustus 2013Penahanan oleh Kejari kota Bumi sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d 12 Juli 2013.Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Kota Bumi sejak Tanggal 30 Juli 20135 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 21 Agustus2013 s/d 19 September 2013 ;6 Perpanjangan Penahanan

olehKetua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20September 2013 s/d 18 Nopember 2013.7 Perpanjangan Penahanan olehTanjungkarang sejak tanggal 19Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan TinggiNopember 2013 s/d 18 Desember 2013Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I ATanjungkarang tersebut ;Setelah membaca : a Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi No.

Unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkan bahwa :(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud ataubarang tidak bergerak

,(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut105diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari:Kamis tanggal 05Desember 2013, oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh hakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh : SURYANTI, SH.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) MIEN TRISNAWATY, S.H.. M.H JAINI BASIR, SH. (Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSURYANTI. SH.MH.,

PUTUSANNomor 3/PID/TPK/2018/PT BBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang,yang mengadiliperkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraterdakwa:1. Nama lengkap : BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO;2. Tempat lahir : Pangkalpinang;3. Umur/tanggal lahir : 88 Tahun/16 April 1979;4.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Maret 2018 Nomor:3/Pid/TKP/2018/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara pidana atas nama Terdakwa BUDIK WAHYOEDIBin HARSONO tersebut di atas;2. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaraini serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Maret 2018 Nomor:19/Pid.

masih dalampencarian;Bahwa hal mana senada dengan pendapat beberapa pakar Sarjana Hukum atauPara Doktrin yaitu :AKP e AKP Gede Arimbawa, SE.MH ( Penyidik/Panit Reskrim Dit Reskrim PoldaNTDB ); 22 222222 222 oon nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnee AKBP Made Suarta Yasa, SH.MH ( Penyidik/Kasat ( II ) Dit Intelkom PoldaNTDB ); 29 222222 on nnn nnn nnn nn nnn nnn enna nnn nae eeee AKBP I Dewa Putu Gede Artha, SH.MH ( Penyidik/Kasat ( IT ) Dit ReskrimPolda Sumatra Selatan Palembang ;e Anwar, SH.MH ( Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat );e = Zuliadi,SH ( Mantan Kasi Pidum Kejari Praya dan sekarang menjabat sebagaiJaksa Tinggi Pungsional pada Kejati NTB );Dimana semua para doktrin tersebut di atas mempunyai pandangan yang samadengan mengatakan pada pokoknya bahwa syarat mutlak untuk dapatdimasukkannya seseorang dalam daftar pencarian orang atau untuk dapatdikatakan masih dalam pencarian haruslah terlebih dahulu mengetahui nama atauidentitas seseorang dengan tujuan sematamata untuk mencari pelaku

Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum:Bahwa Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Negeri Langsamaupun Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksadan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menetapkan hukumsebagaimana mestinya, yakni dalam hal:Bahwa putusan yang telah dijatunkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Langsa terhadap Terdakwa sangatlah keliru karena secara jelas dannyata Majelis

berat keseluruhan 5kg (lima kilogram) ditemukan oleh Saksi Faisal, Dedi Suriono dan JakaFitrah Ahmad di bawah tempat tidur kamar Terdakwa yang dirancangkhusus oleh Terdakwa untuk menyimpan SabuSabu tersebut:Namun kedua hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkaraini:Oleh karena tidak dipertimbangkannya kedua hal yang PenuntutUmum sebutkan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsamaupun Pengadilan Tinggi / Tipikor

No. 03/SK/Pid.TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 9 Februari 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Februari 2016 Nomor1/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Halaman 1 dari 19 halaman Pts.

FIRDAUS, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi danARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, Halaman 18 dari 19 halaman Pts. No.1/PID.SUSTPK/2016/PT.

PUTUSANNomor 6 / PDT / 2018 /PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :MARIAMAH Binti ABDUL DOLAH, bertempat tinggal di Dusun HarapanJaya Desa Simpang Empat Kec.Kluet Utara Kab.

,M.H.masingmasing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 8 Januari2018 Nomor 6/Pen.Pdt/ 2018/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh M.Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT BNAMenimbang,........

Biaya proses ....Jumlah ..Rp. 6.000,Rp. 5.000,oe Rp.139.000, Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT BNA

PARA PENGGUGAT danTERGUGAT ) vide Pasal 3 alinea ke2 Perjanjian Kerjasama/BuktiT/1113;Hal 19 Putusan Nomor 472/PDT/2018/PT.DKI9.3. bahwa TANAH tersebut masih sengketa dalam perkara TINDAKPIDANA KORUPSI di Pengadilan TIPIKOR Jakarta, di manaPENGGUGAT II (Sdr. ANIS ALWAINY alias ANIS BIN SAID ALWAINY)telah ditetapbkan sebagai TERDAKWA;9.4.

Perlu TERGUGAT dan TERGUGAT Il informasikan, bahwa mengenaiperkara TIPIKOR tentang proses Penerbitan Sertifikat HGB No.:2849/Pinangsia (baca: sertifikat TANAH) sebagaimana diuraikan pada butir12 di atas, masing terhadap Terdakwa: ROBERT JEFFRY LUMEMPOUW,Terdakwa: LUKMAN HAKIM KARTASASMITA telah dijatuhi hukum penjarasebagai berikut: Terdakwa: ROBERT JEFFRY LUMEMPOUWBerdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.

No.1847 K/Pid.Sus/2014, tanggal06 Januari 2015, telah dijatuhi hukum pidana penjara selama 9 (sembilan)tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan; (Bukti T.I/1113);Hal 26 Putusan Nomor 472/PDT/2018/PT.DKI16.Sedangkan terhadap Terdakwa: ANIS ALWAINY alias ANIS BIN SAIDALWAINY, oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,telah dijatuhi hukum pidana

menyatakanbahwa:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Pemohonbahwa KPK telah melakukan penghentian penyidikan secaramateril.Selanjutnya, Putusan Pengadilan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SELterkait dengan perintah untuk menetapkan tersangka terhadapbeberapa pihak atau melimpahkan perkaranya kepada Kepolisian danatau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan danPenuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor

Maksuddari Pasal 25 UU TIPIKOR adalah penyelesaian yang secepatnya padawaktu melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidangpengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi jika dibandingkandengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilanterhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi.Sebagaimana diamanatkan oleh UU KPK, pada pokoknya Termohon hanyamemiliki kKewenangan untuk melakukan penanganan perkara TindakPidana Korupsi (Selain Tindak Pidana Pencucian Uang).

Jika kemudianalasan Pemohon mengkaitkan antara berlarutlarutnya penangananperkara dengan ketentuan Pasal 25 UU TIPIKOR tentu tidak adakaitannya. Sebagaimana diamanatkan dalam UU KPK dan KUHAP,maka apabila Penyidik Termohon telah selesai melaksanakanpenyidikan maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada PenuntutUmum untuk kemudian dalam jangka waktu 14 hari dilimpahkankepada Pengadilan Negeri.9.

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,Hal 9 dari 9 hal Putusan No. 383/PDT/2021/PT MKS.H. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP.19651120 198903 1 004Hal 10 dari 9 hal Putusan No. 383/PDT/2021/PT MKS.

., PenasihatHukum, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan No.44 Gampong Peuniti Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorW1.U18/29/HK.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jantho Nomor: W1.U18/324/HK.01/ X/ 2017, pada tanggal 10Oktober 2017 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh tanggal 2 Maret 2018 Nomor 42/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkashalaman 1 Putusan

., M.HPanitera Pengganti,Dto.Samaun, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, S.H., M.HNip. 19620616 198503 1 006Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid/2017/PT.Bna

PUTUSANNo. 1437 K/Pid.Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :nama : Dr. ALWIN MONOARFA ALIAS ALU ;tempat lahir : Gorontalo ;umur / tanggal lahir: 56 Tahun/18 Mei 1950 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Perum Puskopad Blok E No. 85 KelurahanPerkamil Lk.

Barabai ;7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor: 02 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2011 / PN.BJM., tanggal 03 November2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :148Menyatakan Terdakwa NARYONO, SE., Bin KARTO DASL., terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

O01 /Akta.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 NovemberHal. 59 dari 68 hal. Put.

No. 2251 K/Pid.Sus/201266Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan pertimbanganyng disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasarpenentuan kesalahan TerdakwaSetelah kami mempelajari putusan 02/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., tanggal03 November 2011, kami berpendapat Majelis Hakim dalam putusannya tidakmempertimbangkan keterangan saksi saksi baik saksi fakta maupun ahli yangdiajukan oleh Penuntut Umum

Barabai aktif yang masih dibutuhkantenaganya;e Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor/ 2011 / PN.Bjm., tanggal 03 November2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili

48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 200472dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARABATI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor

BinSOSRO SUMARTOsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 9 /TIPIKOR/2014/ PTY tanggal 10 Juni 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 01/ Pid.sus/ 2014/ P.Tpkor.Yk,tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan agar

No. 9/TIPIKOR/2014/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Penuntut Umumtersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Yogyakarta pada tanggal dan hari itu juga;Membaca

yangmenjadi tanggung jawabnya;Halhal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wonosari serta membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi YogyakartaNomor 9/TIPIKOR

1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yoyakarta Nomor 9/TIPIKOR

Tipikor.

Tahun 2017 akan menimbulkan banyak dampak baik darisisi keuangan dan administrasi (Penggugat) sehinggamenimbulkan kerugian terhadap Penggugat sendiri dari sisiHukum dimana fakta Hukum Penggugat tidak ada dirugikanseperti mengembalikan apa yang sudah Tergugat terima darisisi keuangan kepada Negara;Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:87/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 12 April 2018 tersebutTergugat kesulitan untuk mendapatkan salinan Putusan/keterangan yang menyatakan Perkara Tipikor

KeputusanPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riauyang terkena tindak pidana korupsi yang telah berkekuatanHukum tetap;Surat Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada Kepala BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor : B2443/N.4.10/FS.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 ( VideT23 ) perihal Informasi Status Kepegawaian ;Undangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nomor :005/BKD/6.1/1X/2018/72 tanggal 19 September 2018 (Vide T24) agenda Rapat Tindaklanjut Penanganan KasusKepegawaian yang terlibat TIPIKOR

Bukti T7 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi RiauNomor:800/BKD/6.1/VIII/2018/2 5.13 tanggal 24Agustus 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanterlibat Tipikor dan Pidana Umum PNS PemerintahProvinsi Riau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi RiauNegara (sesuai dengan fotokopi);8.

Bukti T8 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi RiauNomor:800/BKD/6.1/VII/2018/3 0.18 tanggal 27Agustus 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanyang terlibat Tipikor dan Pidana Umum PNSPemerintah Provinsi Riau kepada Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru (Ssesuai dengan fotokopi);9. Bukti T9 : Petikan Putusan Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri R.I, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi R. dan Kepala BadanKepegawaian Negara R.!

BuktiT10 : Saran Pers Nomor:005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2Mei 2018 tentang BKN R.I gandeng KPK R.I berantasPNS Tipikor (Sesuai dengan fotokopi);11. BuktiT11 : Surat dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru No:B2443/N.4.10/Fs.1/09/2018 tanggal 18 September 2018perihal Informasi Status Kepegawaian kepada KepalaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (sesuaidengan asili);12. BuktiT12 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara R.

sesuaidengan fakta persidangan dalam perkara a quo terkesan bahwa adarekayasa yang di permaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)yang berujung pada tindak pidana Korupsi maka oleh KejaksaanNegeri masohi menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalamperkara a quo.Bahwa atas perbuatan yang disangkakan oleh Penggugat tersebutmaka sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 45/Pid Sus TPK/2014 /PN.Amb tertanggal 04 Agustus 2015, oleh majelis hakimpengadilan Tipikor

(dua ratus juta rupiah), bahwa terhadap putusan tersebutPenggugat telah melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sesuaidengan Pengiriman berkas perkara Tipikor Peninjauan KembaliNomor: 45/Pid SusTPK/2014/PN.

Tindak Pidana KejahatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopisesuai fotokopi);Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi R.I., Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatunan PTDH oleh PPKTerhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap,Tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);Contoh : 1, Keputusan PTDH sebagai PNS YangMelakukan Tipikor

Keputusan PTDHsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelah BerlakunyaUndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014, Tetapi SebelumBerlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017,3. Keputusan PTDH sebagai PNS Yang Melakukan Tipikorsetelah Berlakunya UndangUndang Nomor : 5 Tahun2014, dan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 (Fotokopisesuai fotokopi);Putusan Nomor: 2801 K/PID.SUS/2015, Tanggal 3 Agustus2016 atas nama dr. ABD. MUTHALIB LATUAMURY, MARSalias dr. Moh.

(Fotokopi sesuai salinannya);Surat dari : Penjabat Sekda Asisten Perekonomian DanPembangunan, Nomor : 800/224, Perihal : PermintaanNamaNama ASN Yang Terlibat TIPIKOR, tanggal 24 AprilHalaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN2019, Kepada : Kepala Kejaksaan Negeri Maluku TengahDi Masohi (Fotokopi sesuai aslinya);8.