PolresMadiun Kota mendatangi salon terdakwa, kemudian saksi ANGGOROPRASETYO.S dan saksi RICHO KURNIAWAN menemukan terdakwa telahmenjual obatobatan berupa gentamicin 0,1 % dan hydrocortisone 2,5 % ;Bahwa obat berupa gentamicin 0,1 % dan hydrocortisone 2,5 % terdakwamenjualnya kepada masyarakat disekitar tempat tinggal yang datang di Salonterdakwa dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) untuk per biji ;Bahwa obat berupa gentamicin 0,1 % dan hydrocortisone 2,5 % tersebutadalah merupakan sediaan farmasi

kKeahlianataupun kewenangan untuk menjual ;e Bahwa terdakwa menjual obatobatan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabatyang berwenang ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan ahliLUKMAN ISMAIL, S.Farm.Apt., dibawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja selaku Apoteker di Puskesmas Tawangrejo ;e Bahwa keahlian sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuh selakuSarjana Farmasi

Apoteker ;e Bahwa saksi bertanggungjawab dalam pengelolaan obat mulai daripenerimaan sampai ke penyerahan ke pasien di lingkup PuskesmasTawangrejo ;e Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan denganpengedaran sediaan farmasi berupa obat tanpa memiliki keahlian ataukewenangan ;e Bahwa sesuai ketentuan atau peraturan dari Menteri Kesehatan yangberwenang menjual obat adalah apotik atau sarana kesehatan yangdiberi wewenang sesuai peraturan untuk mendistribusikannya ;e Bahwa selain

Manguharjo, Kota Madiun karenamenjual obat tanpa memiliki keahlian di bidang farmasi ;e Bahwa benar, jenis obat yang dijual oleh terdakwa yaitu Gentamicin 0,1 %berat @ 5 gram produk Indofarma Bekasi dan Hydrocortisone 2,5 % berat @ 5gram produk PT. Indofarma Bekasi ;e Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan berupa :111 (satu) kardus Gentamicin 0,1 % produk PT.

berupa obat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian hal tersebutadalah bagian dari pekerjaan kefarmasian, hal mana sejalan pula dengan Pasal 1angka 1 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian :Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi ataupenyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi

Menyatakan Terdakwa HAIRIAH alias IHAI binti HADRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.

IHAI BINT HADRI (Alm) pada hari KamisTanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada bulan JuliHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2017/PN Mtpwaktu dalam Tahun 2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun2017 di Desa Simpang Warga Luar RT.02 Kecamatan AluhAluh KabupatenBanjar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan

berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM AlNomor:LP.Nar.K.17.0920 tanggal 1 Agustus 2017 yang dibuat ditandatanganioleh Zulfadli,Drs.Apt Selaku Manajer Tekhnis Produk Terapetik, Narkotika,Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen bahwa terhadap barangHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2017/PN Mtpbukti berupa tablet berwarna putin dengan penanda ZENITH pada satu sisidan positif mengandung parasetamol, kaffein dan karisoprodol;Bahwa Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dokter karena obat tersebut tidak memiliki izinedar serta Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenisCarnophen sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) per 1 (satu) stripnya bila terjualhabis;Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kKewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian yaitu Terdakwa hanya sekolah dasar (SD) dan Terdakwatidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apotekermaupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji konpetensisebagai tenaga farmasi

dan Terdakwa hanya sebagai lbu Rumah Tangga sajapekerjaannya serta Terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan/mendistribusikan sediaan farmasi atau menjual obat obat yang tidak memilikiizin edar tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayanipembeli obat keras dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwaTerdakwa tidak boleh menjual Obat Carnophen yang telah ditarik ijin edarnyatersebut namun Terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi atau menjualobat keras yang tidak memiliki

Menyatakan Terdakwa HAIRIAH alias IHAI binti HADRI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edarsebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIS SETIAWAN Bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Kabuh, Kab.Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standarHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Jbgdan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuyang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa bermula dari terdakwa yang dihubungi oleh saksi INTANPURWATI Lewat Wa pada hari Senin tangal 20 Mei 2019 sekira

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternativ, jika salah satuelemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap sudahterbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemafaatan dan

Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (3)Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN JbgUndangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskanbahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan denganPeraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Menyatakan terdakwa ARIS SETIAWAN Bin SUPARNO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart KeamananDan Mutu " ;2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu. dengan pidanapenjara selama selama 6 (enam) bulan, serta denda sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.3.

Menyatakan Terdakwa Giarna Angga Mahendra bin Sugiartopo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu dalam Dakwaan Alternatif Kedua;2.

Menyatakan terdakwa Giarna Angga Mahendra bin Sugiartopo bersalahmelakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat(3)sesuai dengan Dakwaan Kedua : Pasal 196 UndangUndang No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat

POM BensinCiperna Desa Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon namunberdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat kediamansebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat PengadilanNegeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalamdaerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar.Perbuatan terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diaturdan diancampidana dalam Pasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKedua:Bahwa terdakwa Giarna Angga Mahendra Bin Sugiartopo baik secara sendirisendiri atau bersama sama dan atau bersekutu dengan saksi Rendi GustamaBin Adi Sucipto dan

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3);4. Orang yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap OrangMenimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja.

Bahwa kepada orang lain biasanya Terdakwa menjualpil Trihnex seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir sehingga untukpenjualan 50 (lima puluh) butir pil Trinex, Terdakwa mendapatkan untuk Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa seharihari bekerja sebagai pelajar yangtidak berhubungan sama sekali dengan ilmu farmasi dan Terdakwa juga tidakmemiliki keahlian di bidang kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt.

Melawan hukum dapatdiartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atauperaturan perundangundangan yang telah secara Jjelas diatur dan melanggarnormanorma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan katalain melanggar nilainilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnyamasyarakat Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa Narkotika hanyadapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang

besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalamUndangUndang tersebut;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN KrsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan,Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasimenyatakan bahwa penyaluran Narkotika Golongan hanya dapat dilakukanoleh perusahaan Perusahaan Besar Farmasi milik Negara yang memiliki IzinKhusus

Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut mengaturbahwa penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanyadapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pihak yang dapat menyerahkanNarkotika dalam bentuk obat jadi tersebut adalah Apotek, Puskesmas, InstalasiRumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan dokter.

Apotek hanya hanya dapatmenyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi kepada Apotek lainnya,Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter,dan pasien.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Pada ayat (1) dinyatakan bahwapenyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan olehApotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinikdan Dokter.

Pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, Apotek hanyadapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada Apotek lainnya,Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter.Pihak yang dapat diserahkan atau menerima Narkotika telah diatur secaralimitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkaninformasi

TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

NAFIAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanperbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam DakwaanAlternatif Pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDAH Binti M.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya saksi AJl PUTRA dan saksi ERI SETIADI mendapatinformasi dari warga masyarakat yang mengatakan kalau dirumah terdakwasering dilakukan transaksi obat sediaan farmasi jenis somadril dan dextro,setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi AJ PUTRA dan saksi ERISETIADI serta rekan yang lainnya mendatangi rumah terdakwa dan langsungmelakukan penggrebekan disekitar rumah terdakwa, pada saat dilakukanpenggerebakan ada beberapa

JAPAR, di bawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Keterangan di kepolisian diberikan dibawah sumpah atas persetujuanmajelis hakim BAP nya dibacakan, sbb : Bahwa benar saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa benar saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di DinasKesehatan Kab.

Memproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar;ad. 1. Unsur setiap orang ;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.KGNMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjekhukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakanunsur terpenting dari setiap peraturan perundangundangan sebagai pendukunghak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama IDAHBin M.

NAFIAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, TURUT SERTA DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan denda sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarharus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar;

Menyatakan terdakwa PADELI alias IPAT bin BASRI (alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilik izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telahdiuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.2.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2016/Pn. KgnMenimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah alternatif.

Artinya, jikasalah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur tersebut;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan UndangUndang bahwasediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud denganalat kesehatan adalah instrumen, aparatus, media dan atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan

Dengan demikian, maka unsur Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar telah terbukti dan terpenuhi.Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2016/Pn.

BASRI (Alm) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki IzinEdar:2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;;3.

APEH bin ONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard keamanan, khasiat, Kemanfataan dan Mutu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP RIKI DARMAWAN Als.

Menyatakan Terdakwa ASEP RIKI DARMAWAN Als APEH Bin ONO terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yangmelakukan tindak pidana dengan sengaja mngedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, hkasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatukami;2.

Penuntutan secara terpisah), pada hariKamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat didepan KantorCabang JNE Kuningan dijalan Siliwangi No. 321 Kelurahan PurwawinangunKecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuninganyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah dengan SengajaMemproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi

Hal itulah yang dikenaldengan istilah kesengajaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkanPasal 1 Angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan SediaanFarmasi Dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubahbentuk sediaan farmasi dan alat ksehatan, selanjutnya yang dimaksuddengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam

rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganankemudian yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalaah obat, bahanobat, obat tradisonal, dan kosmetika.

APEH bin ONO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandard keamanan, khasiat, Kemanfataan dan Mutu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP RIKI DARMAWAN Als. APEHbin ONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan pidana16denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;3.

Menyatakan Terdakwa Tego Wandiro bin Nasori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tego Wandiro bin Nasori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;3.

Menyatakan bahwa Terdakwa Tego Wandiro bin Nasori terbuktibersalah mtelah mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izinsebagaimana diatur dalam pasal 197 UURI no.36 tahun 2009 dalamsurat dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tego Wandiro binNasori dengan Pidana selama 5(lima) tahun penjara dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan.3.

Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN BtgBahwa terdakwa TEGO WANDIRO bin NASORI, pada hari Kamis tanggal18 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaktidaknya pada bulanAgustus tahun 2016, bertempat di Desa Babadan Kecamatan LimpungKabupaten Batang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batang, telah sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

adalahmenegdarkan obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa denganmengedarakan sediaan Farmasi berupa tablet atau pildexstromethorpham dan pil trihexyphenidy termasuk melakukanpekrjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil tersebut dan terdakwatidak memiliki atau tidak berwenang mengedarkan pil dimaksud;Bahwa menurut Ahli maksud Tidak memenuhi standar yaitu kadarobat tidak dengan yang dipersyaratkan.

yang tidak memilikiizin edar;Bahwa terdakwa sengaja telah menjual pil trinexyphenidyl dan pildexstromethorphan kepada warga sekitar wilayah Kecamatan LimpungKabupaten Batang secara bebas dan tanpa keahlian atau kecakapanbidang farmasi;Bahwa terdakwa dalam negedarkan/ menjual 1 ( satu) satu paket berisi 5(lima) biji pil trinexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 10.000, ( sepuluhribu rupiah ) dan 1 ( satu) satu paket berisi 5 (lima) biji pildexstromethorpham dijual dengan harga Rp. 10.000, ( sepuluh

Unsur sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Jember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut: Bermula terdakwa AHMAD AGUS mendapat pesanan pembelian obatberlogo Y dari temanteman

Jember, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut : Bermula terdakwa AHMAD AGUS mendapat pesanan pembelian obatberlogo Y dari temanteman

Untuk pemakaian obatTrihexyphenidil dan Dextromethorphan harus dengan resep dokter sesuaidengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanyadapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatanyang berwenang di bidang farmasi.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangdimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatanadalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandungobat yang digunakan untuk

-Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan

WHSSatau setida tidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja tanpa keahlian dankewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar ataupersyaratakan keamanankhasiat atau kemanfaatan dan mutuberupa obat jenis carnophen sebanyak 100 (seratus) butir,halaman 3 dari 25 halamanPerkara No: 26 / Pid.

~=butirperbungkusnya dan obat jenis carnophen sebanyak 8:0butir dalam kemasan 8 keping isi 10 per keping dan 255lembar klip plastik; Bahwa terdakwa mendapatkan obat obatantersebut darisebuah apotik di Amuntai; Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan keahlian utukmenjual obat obatan dari pihak yang berwenang,terdakwa tidak memiliki toko obat dan juga menjualOobat tanpa keahlian tentang farmasi; Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalampersidangan;Menimbang, bahwaterhadap keterangan saksi

Apt binti BACHRUN Bahwa saksi sebagai ahli di bidang farmasi; Bahwa saksi saksi pernah kuliah di UGMmengambil jurusanbidang Farmasi kemudian menlanjutkan kuliah denganjurusan Profesi Apoteker di UI; Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasi Farmasi diDinas Kesehatan Kab.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan = mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3);Add.1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan SetiapOrang adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyekhukum pendukung hak dan kewajiban yang dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara iniJaksa penuntut Umumtelah mengajukan H.

tidak memiliki kahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,sedangkan dalam Ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenaipangadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu) pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah;Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli obataobatan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepadamasyarakat tidak dibekali

ditahan, hanya berwenang mengadiliperkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebihdekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yangdidalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena terdakwa ditahan di Polres KediriKota dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Kota Kediri, maka Pengadilan NegeriKota Kediri yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

Sony Ericson type350 i warna merah dan 1 bendel plastic klip ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan(requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 April 2011, pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa HERU SUTRISNO Alias KEPLE terbukti bersalah melakukantindak pidana Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi

dengan dakwaanalternatif, yaitu :e Pertama melanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; Ataue Kedua melanggar pasal 3 (1) Staatblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang dianggapterbukti, yaitu pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3 ,Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:10Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pulaunsur

kedua ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi

Dolek bin Misdi pada hari Selasa tanggal 17 Mei2011 sekira pukul 18.00 wib. atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasukdalam tahun 2011, bertempat didalam rumah di Dusun/Desa Kayunan, Rt.04, Rw.02,Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasar Pasal 84 ayat 2 KUHAP, PengadilanNegeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

DOLEK bin MISDI terbukti bersalahmelakukan tindak pidana >TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDART KEAMANAN, KEMANFAATAN DAN MUTU,sebagaimana dakwaan pertama yaitu pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 ;2 Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN, dengandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan Dendasebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 4(EMPAT) BULAN kurungan

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3 ,Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pulaunsur

kedua ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi

2011 tanggal 30 Mei 2011,berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 3470/2011/KNF berupa tablet wama putihlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidaktermasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dan juga berdasarkanberita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sebagaimana telah diuraikan diatas, makaTerdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa HARI LAKSONO bin GIMAN yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARI LAKSONO bin GIMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan.3.

Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya saksi VIVIN MUJIANTO

Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi MEIKA PUTRA (keduanyamerupakan anggota Polisi dari Satuan Reserse

Menyatakan Terdakwa Hari Laksono bin Giman terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan ataupersyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuaidakwaan Kesatu pasal 196 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009tentang Kesehatan ;2.

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memilki ijin edar.Ad.1.

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memilki ijinedar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta pemeriksaan yang terungkapdipersidangan baik keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta alat buktiyang ditunjukkan dimuka persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni2015 2015 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Loncatan DesaMangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Terdakwa ditangkap oleh petugasKepolisan Resort Jember pada saat itu Terdakwa telah menjual obat

-dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan

Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksudpasal 98 ayat (2), (3);Unsur ke satu : Setiap orang.

diri sendiri dan sebagian lagi untuk dijual yaituseharga Rp.4.000, per 10 butir untuk obat dextro, obat carnophen sehargaRp.4.000, perbutirnya;Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan transaksi jual beli obatobatantersebut ada sesuatu barang berupa obatobatan yang disampaikan dari satuorang yaitu terdakwa selaku penjual kepada orang lain selaku pembeli, olehkarena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalamperbuatan mengedarkan obatobatan dan obat termasuk dalam pengertiansediaan farmasi

sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatanmengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akan dipertimbangkan apakahterdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akanMajelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) UndangUndang

No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat selanjutnya dalam Ayat(3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Meneimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata terdakwamemperoleh

DIDIK Bin TOHID terbuktidan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dimaksud dalam pasal98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UndangUndang Nomor : 36tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan kami ;2.

pada hari Rabu tanggal 19Agustus 2014, sekitar jam 19.30 WIB di depan rumah terdakwa di Dusun TempuranRT.01 RW.06, Desa Trewung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan ;Bahwa sedaiaan farmasi yang dimiliki terdakwa adalah tablet warna putih logoyr.Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 19.45 saksibersama rekan yang merupakan anggota Polres Pasuruan Kota mendapatkaninformasi dari masyarakat di mana Sdr.

Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan ;Bahwa sedaiaan farmasi yang dimiliki terdakwa adalah tablet warna putih logoyr:Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 19.45 saksibersama rekan yang merupakan anggota Polres Pasuruan Kota mendapatkaninformasi dari masyarakat di mana Sdr.

Unsur Dengan sengajamengedarkan sediaaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, terdakwa dan barangbukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Selasatanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 19.45 saksi PANJI WIDYA dan saksi ADITYAKRISNA merupakan anggota Polres Pasuruan Kota mendapatkan informasi darimasyarakat di mana Sdr.

TOLE Bin KASIM, serta terdakwa dalam menjual belikan Pilberlogo Y tersebut tidak ada ijin dari pihak instansi atau farmasi yang terkait;Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik no. Lab. 5158/NOF/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang ditanda tangani olehARIF ANDI SETIAWAN S.Si..MT, IMAM MUKTIS,Si, Apt, M.Si, LULUK MULJANImengetahui Kalapfor Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAJANI,M.Si, DFM, Apt. dengankesimpulan.

pukul 20.00 wib. dan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul07.00 wib. atau setidaktidaknya pada waktu lainnya pada bulan Juli tahun 2013, di DesaJuwet Rt/Rw. 02/06, Kecamatan Negronggot, Kabupaten Nganjuk, dimana berdasarkanketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa danmengadilinya atau setidaktidaknya ditempat lainnya yang masih berada di daerah hukumPengadilan Negeri Kediri, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

jenis pil dobel L tidak memiliki keahlianatau pendidikan khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UndangUndang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;ATAU:KEDUA :Bahwa terdakwa MOHAMAD MURTADHO alias SAIDI pada hari Senin tanggal 29Juli 2013 sekitar pukul 20.00 wib. dan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul07.00 wib. atau

jenis pil dobel L tidak memiliki keahlianatau pendidikan khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 (1) hurufa Staatsblad No.219 Tahun 1949 tentang Obat Keras ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar

ini,maka haruslah juga dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun2009 sebagai berikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat dan juga ketentuan pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan

farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurutMvT adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens).

Menyatakan Terdakwa AHMAD RIADI Als AMAD Bin MURNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.

Menyatakan terdakwa AHMAD RIADI Als AMAD Bin MURNIterbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat1 KUHPidana.2.

Saksi SABET NUKARYUS Als SABET Bin SALUNDUK, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pemeriksa sehubungandengan di tangkapnya terdakwa terkait dengan dugaan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar.

Saksi BONI ERIKSON Bin JALIAN, dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait denganmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar.

Saksi ARI YASIN Als YASIN Bin ASRAN, dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pemeriksasehubungan dengan di tangkapnya seseorang yang melawan hukummemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar.

Menyatakan Terdakwa AHMAD RIADI Als AMAD Bin MURNI tersebut diatas,terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimanadalam dakwaan Tunggal;2.

UJANG Bin SUKIMIN bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYATNA Als.

AhliSURYA WAHYUDL S.Si Apt Bin AMRAH MUSLIMIBahwa pada saat ini, ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi AlatKesehatan dan Litbang pada bidang Farmasi dan Alkes di Dinas KesehatanKabupaten KotabaruBahwa saksi memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian dan peraturannyayang berlaku di Indonesia dari bangku Kuliah ketika mengambil gelar SarjanaSaint Apoteker dan selama ahli bertugas di Dinas Kesehatan KabupatenKotabaruBahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkan sebagaisebagai berikut :Ad.1.

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukuplahdibuktikan salah satu sub unsur saja, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang ada dalam persidangan, diketahuiBahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WITA bertempat diJin. Jendral Sudirman Rt.03 Ds. Hilir Kec. Pulau Laut Utara Kab.

farmasi yang tidak memiliki izin edar dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 197 Jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR BAIHAQI CHOLID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR BAIHAQI CHOLID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan terdakwa ANWAR BAIHAQI CHOLID terbuktibersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi ataualat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan.2.

pidanadalam pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa, ANWAR BAIHAQI CHOLID pada hari Jumat tanggal19 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktulain dalam bulan Juni 2020, bertempat di dalam rumah di Dsn.Krajan BaratRt.008 Rw.001 Kel/Desa Cumedak Kec.Sumberjambe Kab.Jember, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan pasal 196 UndangUndangNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maksud dari sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan

dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangdimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatkesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan

Menyatakan terdakwa ANWAR BAIHAQI CHOLID telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau Kemanfaatan, dan mutu2.