Ditemukan 9446 data
111 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa fakta hukum dalampersidangan pada tingkat pertama justru Terdakwa tidak ada niat ataupuninisiatif atau kehendak untuk melampaui kewenangan sebagaimana yangdiputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, justruTerdakwa hanyalah melaksanakan tugas rutin sebagaimana biasanya yangterpaksa menjalankan perintah atasannya karena adanya perintah dari Bupatipada waktu pelaksanaan kegiatan yang sarat dengan kepentingan politik karenamenjelang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kendal
Audit baru dilakukan oleh BPKP Jawa Tengahtidak lama setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lainnyapada sekitar bulan maret 2013 yang menurut hemat kami terkesan hanya untukmenjustifikasi sangkaan subyektif dari Jaksa Penuntut Umum yang sarat denganintervensi dari pihakpihak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai politikbalas dendam dengan menggunakan piranti penegakan hukum.
35 — 10
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan konirak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor O02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan konirak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor O02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
177 — 94
Oleh karenanya materi dan substansiobjek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, sarat pula adanya pidana ;9. Oleh karena itu Tergugat Il Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenanuntuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan tidakdapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara DKIJakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili danmemutus sengketa ini ; B.
Oleh karenanya materi dansubstansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, sarat pula adanya pidana ; Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundangundangan, maka sudah sepantasnyalah Tergugat Il Intervensi mohon kiranyaMajelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; PETITUMBerdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat Il Intervensi sampaikan, baikdalam Eksepsi dan Jawaban
113 — 40
Marliani Eka Damayanti yang seharusnyaTerdakwa diperiksa sebagai Saksi mahkota terdadap Saksi11,sehingga terkesan tebang pilin atau berat sebelah terhadapperkara Terdakwa, sehingga perkara yang diproses sarat dengancacat hukum.g. Keberatan dari Terdakwa bahwa kacamata yang dijadikanbarang bukti dalam persidangan seyogyanya berwarna hitambukan berwarna coklat hal ini sangat bertentangan denganketerangan Saksi11 Sdri.Marliani Eka Damayanti dengan Saksitambahan Sdr.
Marliani Eka Damayanti yang seharusnyaTerdakwa diperiksa sebagai Saksi mahkota terdadap Saksi11,sehingga terkesan tebang pilin atau berat sebelah terhadap perkaraTerdakwa, sehingga perkara yang diproses sarat dengan cacathokum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya akanmembuktikan fakta hukum yang terungkap sehingga dihasilkan rasakeadilan kepada semua pihak sebagaimana tertuang dalam putusan.7.
149 — 78
Bahwa penerbitan dari Surat Keputusan Tergugat tersebut terkesan merupakankeputusan yang sarat dengan kepentingan politik, dimana Obyek Gugatantersebut dikeluarkan secara tergesagesa, tidak cermat, tidak teliti dan tidak memilikidasar Legitimasi hukum, sebab terdapat pengabaian atas prosedur dan mekanismehukum yang sebenarnya (Inprosedural) ; ono n nner. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo tersebutadalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : a.
90 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wayan Kisid,terhadap kedua alat bukti tersebut tidak ada relevansinya, karena penuhdengan rekayasa, karena kedua surat tersebut dibuat hanya sematamatauntuk memenuhi permintaan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para TergugatKonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi yang sarat dengan kepentingandan sama sekali tidak berdasarkan fakta.Bahwa terhadap keterangan saksi Wayan Widana, Spd berkaitan dengan buktiT.5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri semarapura dalam perkara a quo PadaHal. 36 dari 47 Hal.
47 — 23
tenggangwaktu 7 hari dan sesuai dengan tata cara serta syaratsyarat sebagaimanaditentukan undangundang, Pasal 233 jo 67 KUHAP, dengan demikian masingmasing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa, tidak mengajukan memori banding, namun Majelis Hakim TingkatBanding tetap melanjutkan pemeriksaan ulang perkara aquo sebagai judexHalaman 60 dari 71 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PT.DKIfactie karena memori banding bukan merupakan sarat
11 — 0
ratus ribu rupiah) dan jika dikalkulasi dalamrentang waktu tersebut di atas, uang yang diperoleh mencapai ratusan jutarupiah Penggugat Konvensi tidak dapat membutikannya;Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Konvensitentang tanah yang terletak di Kecamatan Tanjung Senang Kota BandarHal. 43 dari 58 hal Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA.TnkLampung, tersebut telah dudukung oleh keterangan dua orang saksi dibawahsumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lain sehinggamemenuhi sarat
33 — 18
Ibrahim (Tergugat2) tidak memenuhisarat hukum sebagai saksi dalam SURAT PERNYATAANPENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang dibuat olehABDUL RAUF (Bukti T.11, T.21).Bahwa atas alasan hukum tidak memenuhi sarat, maka kesaksian H.Ibrahim dalam SPORADIK telah bertentangan (melawan hukum)dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetetntuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa kalau saksi tidakmengaku, saksi akan dibawa ke Polda NTT dan ditahan disana, sertaada foto satelit yang merekam, keberadaan saksi di TKP, yangmenurut penyidik adalah teknik dari penyidik dalam pemeriksaan,...dstnya meskipun dalam KUHAP tidak diatur ;Bahwa penegasan Judex Facti meskipun dalam KUHAP tidak diaturpada akhir pertimbangan di atas sebagai bentuk pembenaran terhadaptindakan penyidik yang bertentangan dengan hukum, sekaligus sebagaibukti bahwa Terdakwa diajukan kepada persidangan ini sarat
52 — 239
hukum;56.Bahwa tindakan Tergugat VI tersebut pada akhirnya menimbulkankerancuan serta keanehan terhadap status kepemilikan tanah yang diberikankepada Tuah Dharma Kadar i.c orang Tua Tergugat I, Tergugat Il, danTergugat Ill sebagai dasar Pembangunan komplek Perumahan milikTergugat , Tergugat Il, dan Tergugat IIl,dan/atau Tergugat IV atau TergugatV dan hal tersebut mengindikasikan jika proses pengeluaran SuratHalaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2018/PT MDNKeterangan tersebut pada saat itu sarat
125 — 60
Dengan demikian penunjukan dan pengangkatan KetuaLingkungan Ivoleh Lrah Oepura (Tegrugat) dan segala sesuatuyang telah dilakukan oleh Ketua Lingkungan Ivtersebut,dalam melakukan pemekaran wilayah RW.11, RT.26 dan RT.28,harus dinyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat serta harus dianggap tidak pernah ada =;Bahwa pemekaran tersebut terkesan dipaksakan oleh Tergugatdan sarat dengan kepentingan politis ;Bahwa selain melanggar ketentuan ketentuan tersebut diatas,Tergugat juga telah
296 — 1385
Keberadaankerugian materil menjadi sarat sah nya suatu gugatan.Perihal salah menempatkan pihak5. Bahwa Tergugat telah bekerjasama dengan Tergugat Ill sebagai direkturUtama PT PILAR ANGGADA PRIMA untuk melakukan kegiatan pengelolaanGreen Apple yang selanjutnya disebut Badan Pengelolaan Lingkungan, jadiyang bertanggung jawab keseluruhan telah diserahkan PT.PILARANGGADA PRIMA. sebagai Badan Pengelolaan Lingkungan (BPL).
MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
Terdakwa:
RENDY APRILIANDI Als RENDY Bin RAHMADI
95 — 45
No. 292/PID/2020/PT SMR(Videpasal 14 Ayat 1 Perkap 12 Tahun 2009 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana);Bahwa terjadinya hubungan antara Tersangka denganpolisi penangkap yang dijadikan sebagai saksi penyidikyang saling bertolak belakang dimana keterangankesaksian ke dua orang saksi penangkap a quo di mukapersidangan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa selakuPembanding sarat unsur subjektivitas yaitu kepentinganuntuk menghukum Tersangka yang dapat
93 — 11
Nasri/ Bain berukuran 38 meter.e Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak milik Penggugat berukuran 38 meter.3 Memerintahkan kepada tergugat I untuk menyerahkan tanah kebun karet/parahberukuran + 38 meter X + 106 meter + 100 (seartus) batang pohon karet/parahdengan baik tanpa sarat apa pun yang batas batasnya sebagai berikut :e Sebelah Timur berbatas dengan Damanik dan Lili Astuti berukuran 106/meter.e Sebelah Barat berbatas dengan dengan H. Beny Hidayat dan M.
95 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu tidak diketahui olehGubernur Kalimantan Sarat sebagai Pemilik RSUD Dr.Soedarso ;SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUANMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASIJUDEX FACT!
Miskinselama periode tahun 2001, 2002 dan 2003 walaupun judulnya demikian.SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUANMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATUKORPORASI" JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAUMENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUSNYAPASAL 184 AYAT (1) JO PASAL 185 AYAT (1) KUHAP, KARENA TIDAKMEMPERTIMBANGKAN SECARA CUKUP DAN LAYAK MENGENAIFAKTA HUKUM KHUSUSNYA MENYANGKUT ALAT BUKTI SURATNOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI SPKP PERWAKILAN PROPINSIKALIMANTAN SARAT
Pembanding/Penggugat II : ROHYATI Diwakili Oleh : Sugeng Anjili, S.H., M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SARTO Diwakili Oleh : Sugeng Anjili, S.H., M.H. dkk
Terbanding/Tergugat : DJOKO WHINDARTO
Terbanding/Turut Tergugat I : YUSWANTO als YUS
Terbanding/Turut Tergugat II : WITO MIARSO als TAMIARSO als WITODIARSO als KARSO
Terbanding/Turut Tergugat III : MASNGUD NGADIMIN als MASNGUD als MASNGUDI als MASNGUD AL NGADIMIN
Terbanding/Turut Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN Pusat di Jakrta Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
128 — 64
PERTIMBANGAN HUKUM DANPUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI CILACAP PERKARA AQUO TELAH MENYIMPANG DARI SISI TUNTUTAN DAN MELEBIHIKEWENANGAN ini tidak dapat dibenarkan, karena sebagai mana dalamPutusan Mahkamah Agung Repu blik Indonesia Nomor. 556.K/Sip/1971menyatakan, Hakim boleh memutus/mengabulkan gugatan yang melebihipermintaan dengan sarat harus masih sesuai dengan kejadian Materil.Dengan demikian Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ParaPembanding haruslah di tolak.B.
NILLA ALDRIANI SH MH
Terdakwa:
HANDIKA MANGGALA PUTRA BIN WIYADI
317 — 92
sekitar 13 (tiga belas) paket kosmetik,sebagamana barang bukti seperti yang diperlihatkan di persidangan ini; Bahwa biasanya produk kosmetik yang sudah terdaftar di balai POM adakodenya NA dan digit beberapa angka, contoh : diperlinatkan produk Beautybuffet Scentio skin rifining & whitening scrub di produk tersebut ada semacamlebel atau setiker NA ada 11 (Sebelas) digit; Bahwa NA adalah Nomor Notifikasi Asean dan kalau sudah terdaftar di BalaiPOM NA... 11 (Sebelas) digit; Bahwa saya tidak tahu sarat
59 — 122
dalildalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalil gugatanPara Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukumpenerbitanmaupun peralihan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Para Penggugat SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalamsertipikataquo, dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugattanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat
66 — 1864
Hal. 4110.dilakukan kepada Penghibah kepada penerima Hibah semasa masih hidupdan barang yang dihibahkan itu adalah Miliknya sendiri bukan milik oranglain;Bahwa Hibah menurut para ulama Ahli Figih Syekh Abdurrahman AsSaadRahimakumullah Hibah yaitu pemberian cumacuma dalam keadaan hidupdan sehat (minhajun Salikin, halaman 175 ) dan dalam Hibah disyaratkanAl Wahib beberapa sarat:1. Pemberi adalah orang yang merdeka bukan budak;2. Pemberi Hibah adalah orang yang berakal sehat bukan gila;3.