Putusan Nomor 1087/B/PK/PJK/20159. 11.9. 12.Bahwa oleh karena itu, Kalimat: atas penyerahannya dibebaskandari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan,bukan merupakan kalimat utama, melainkan kalimat keteranganatau penjelas dari kalimat Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak;Bahwa kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaanBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bagaimana;Bahwa kalimat tersebut bukan kalimat utama, melainkan kalimatpenjelas kalimat sebelumnya;Bahwa dengan

Bak cuci piring Oreste 96 cm 200 Pcs senilai total Rp 22.500.000,00 (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Bukti titipan barang nomor 15110123 tanggal 9 November 20158. kawat loket Aretobe 500 roll senilai total Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah).Bukti titipan barang nomor 1511 0286 tanggal 18 November 20159. Kawat loket SHA dan MDS 300 roll senilai total Rp 24.800.000,00 (duapuluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).Bukti titipan barang nomor 15110293 tanggal 19 November 201510.

Bak cuci piring Oreste 96 cm 200 Pcs senilai total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Bukti titipan barang nomor 15110123 tanggal 9 November 20158. kawat loket Aretobe 500 roll senilai total Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah).Bukti titipan barang nomor 1511 0286 tanggal 18 November 20159. Kawat loket SHA dan MDS 300 roll senilai total Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus riburupiah).Bukti titipan barang nomor 15110293 tanggal 19 November 201510.

Bak cuci piring Oreste 96 cm 200 Pcs senilai total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Bukti titipan barang nomor 15110123 tanggal 9 November 20158. kawat loket Aretobe 500 roll senilai totalRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).Bukti titipan barang nomor 1511 0286 tanggal 18 November 20159. Kawat loket SHA dan MDS 300 roll senilai total Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus riburupiah).Bukti titipan barang nomor 15110293 tanggal 19 November 201510.

No. 1720 K/Pid/20159)10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)Bertato pada punggung tangan kiri;Bertato pada lengan atas tangan kanan;Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan;Mayat adalah seorang lakilaki, kulit berwarna sawo matang danpanjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter;Rambut kepala berwarna hitam, keriting, panjang satu koma limasentimeter;Mata kanan terbuka dua sentimeter dan mata kiri terobuka duasentimeter;Pada telinga kanan terdapat luka robek berukuran

Putusan Nomor 856/B/PK/PJK/20159)Berdasarkan Pasal 28 (Pertukaran Informasi) P3BIndonesia Belanda diatur bahwa:Pejabatpejabat yang berwenang dari kedua Negara akanmelakukan pertukaran informasi yang diperlukan untukmelaksanakan ketentuanketentuan dalam Persetujuan iniatau untuk melaksanakan perundangundangan domestikmasingmasing Negara yang berkenaan dengan pajakpajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjangpengenaan pajak berdasarkan perundangundanganNegara yang bersangkutan tidak bertentangan

,;Kemerdekaan, Nomor 1af FN =Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat, padaKantor Hukum Carond Law Office, beralamat di Jalan KH.Hasyim Ashari, Komplek Ruko ITC Roxy Mas, Blok E130, JakartaPusat 10150 berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKL.503/VII/8/KA2016 tanggal 27 Juli 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi/ Pembanding/Tergugat;melawan:PT BAJATRA, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor51/225, Suka Raja, Medan Maiumun, Medan, Sumatera Utara(20159), yang dalam hal

technical sense,rather, it should be understood in its context and in light of theobject and purposes of the Convention, including avoiding doubletaxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance.Untuk meyakinkan penerima penghasilan bunga adalah benarbenar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan olehP3B, maka dapat dilakukan prosedur dalam kerangka exchange ofinformation sesuai dengan ketentuan dalam P3B yang terkait.Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 869/B/PK/PJK/20159

./20159. Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April1979 bahwa Apabila tidak jelas batas batas tanah sengketa, maka gugatantidak dapat diterima oleh sebab itu Majelis Hakim yang terhormat untukdijadikan dasar kuat dalam putusan perkara ini sebab jelas surat jual beli atasnama Nja Hasjim/Nja Musa beli dari Nja Oeloen menurut pandangan saya(Tergugat II) tidak bisa diterima;10. Bahwa tanah hak milik ahli waris H.

Ali ;Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/20159. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7958 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / SuratUkur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 239 M2, atas nama Haidirman M. A;10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7959 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / SuratUkur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 187 M2, atas nama MartuaSimamora;11.

Putusan Nomor 1164/B/PK/PJK/20159)6)Dalam hal suatu barang ditetapkan sebagai bukan BarangKena Pajak (Non BKP) atau mendapat fasilitas dibebaskanmaka tidak ada PPN yang dipungut pada saat menyerahkanbarang tersebut, sehingga Pajak Masukan yang dibayar atasperolehan BKP dan atau JKP yang nyatanyata digunakanuntuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidakterutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPNberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000 tidak dapat dikreditkan.

Put Nomor 1763 K/Pdt/20159. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;10.

Putusan Nomor 692/ B /PK/PJK/20159.

;Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 615 K/TUN/20159.

./2001 tersebut karena Termohon PeninjauanKembali (semula TERGUGAT) belum memberikan keputusansampai dengan tanggal 10 April 2004 maka permohonan PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) sudah dikabulkan.Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 814/B/ PK/PJK/20159.

Putusan Nomor 599 K/TUN/20159)Bahwa Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor: 04/ SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, jugatidak menyebutkan bahwa ketentuan PasalPasal dalam dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yangberlaku pada waktu itu merupakan kejahatan Jabatan atau kejahatanyang berhubungan dengan jabatan;10) Terkait dengan Peraturan Perundangundangan yang diterapkan, SuratEdaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

No. 72 K/PID.SUS/20159. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi(Kedua), sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11Agustus 2012;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa M. NIZAR RAHMATU, S.Sos. yang melakukanatau turut serta melakukan dengan saksi Ruchman Haleko,S.Pi.

Boy) melaluiSaksi1 selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada temanteman dekatnya, namun Saksi1 tidak membantuTerdakwa secara langsung menjual shabu tersebut.Hal 12 dari 53hal PUT/300K/PM II08/AD/XII/20159.

Terdakwa, sekira pukul 01.30 WIB sesaat setelah Saksi2 tiba di kamar 420dan menyerahkan makan kepada Terdakwa, tibatiba pintu kamar 420 digedor dari luar, Kemudian setelahTerdakwa membuka pintu kamar 420 selanjutnya 8 orang polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jayamelakukan penggeledahan di dalam kamar 420 dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klipbesar berisikan shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) token Bank BCA milik Terdakwa.Hal 14 dari 53hal PUT/300K/PM II08/AD/XII/20159

Adapun tujuan Terdakwa menyuruh Saksi3 membeli timbangan digital tersebutuntuk dipergunakan oleh Terdakwa menimbang shabu yang akan dijual.Hal 15 dari 53hal PUT/300K/PM IIO08/AD/XII/20159.

Dengandemikian tindakan yang dilakukan Tergugat telah melanggar danbertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;Hal. 3 dari 35 hal.Put.Nomor 640 K/Pdt.SusPHI/20159. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya Tergugat berkewajibanmembayar ganti rugi dan hakhak Penggugat sebagaimana termuat dalamperjanjian kerja waktu tertentu sampai batas waktu berakhirnya jangkawaktu perjanjian kerja dengan rincian sebagai berikut:a.

No. 396 K/Pid/20159. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua MudaPidana No. 80/2015/S.40.TAH/PP/2015/MA. tanggal 24 Maret 2015Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,terhitung sejak tanggal 9 Februari 2015 ;10.

Pembentukan Panitia Penerima HasilHal. 33 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2017/PT SMGPekerjaan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015 ;7) 1(satu) exp Keputusan Kepala Desa Karanganyar KecamatanTodanan Kabupaten Blora Nomor : 900/03/2015 tanggal 15April 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola KegiatanDesa Karanganyar Tahun Anggaran 2015 ;8) 1(satu) exp Peraturan Desa Karanganyar Kecamatan TodananKabupaten Blora Nomor : 02 TAHUN 2015 tanggal 10 Agustus2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahunAnggaran 20159

No. 1690 K/Pid.Sus/20159. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua MudaPidana No. 1829/2015/S.554.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 19 Mei 2015Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,terhitung sejak tanggal 27 April 2015 ;10.