Umum pada Kejaksaan sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI ;Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 06Desember 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012 di Rutan Salemba CabangKejaksaan Agung RIMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09Januari 2013 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI;Ketua Pengadilan TIPIKOR

Indo Enviro;Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;Daftar Pengunjung beserta Fotofoto KunjunganI TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIDipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 23 APRIL 2013 (1); No Tanggal Agenda Sidang Nama Saksi Keterangan1 20 Desember Pembacaan Ditunda km RP2012 Eksepsi (1) sakit2 27 Desember Pembacaan2012 Eksepsi (2) Hal.77 dari 148 hal.

TRANSKRIP DAN VIDEOSIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIDipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 23 APRIL 2013 (2) No Tanggal Agenda Sidang Nama Saksi Keterangan20 25 Maret Pemeriksaan Edison Effendi Ahli dari JPU2013 saksi dari JPUPrayitno Ahli dari JPU21 27 Maret Pemeriksaan Sim Viiia CPI2013 saksi dari JPU22 01 April Pemeriksaan Juliver Sinaga Ahli BPKP2013 saksi dari JPU23. 12 April Pemeriksaan Yosi Prakasa CPI2013 saksi dari PHBagawan Wahyu CPI24 15 April Pemeriksaan Prof. Dr.

TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIKlasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;Daftar Pengunjung beserta Fotofoto KunjunganMemorandum of Understanding for Joint Operation No. ...

TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIDipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 23 APRIL 2013 (2) No Tanggal Agenda Sidang Nama Saksi Keterangan20 25 Maret Pemeriksaan Edison Effendi Ahli dari JPU2013 saksi dari JPUPrayitno Ahli dari JPUZl 27 Maret Pemeriksaan Sim Viiia CPI2013 saksi dari JPU22 01 April Pemeriksaan Juliver Sinaga Ahli BPKP2013 saksi dari JPU23. 12 April Pemeriksaan Yosi Prakasa CPI2013 saksi dari PHBagawan Wahyu CPI24 15 April Pemeriksaan Prof. Dr.

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tersebut ;
• Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 26 Mei 2014, Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 28 Januari 2014 No. 03/I/Pen.K/2014 Jo No. 03/Pen.Pid.Sus.2014/PN.TIPIKOR.Smg, sejak tanggal 5 Pebruari 2014 s/d5 April 2014 ; 2 2222222222 enn nn nnn nn nnn nne6. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 11 Maret 2014 No. 87/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejaktanggal 6 April 2014 s/d 5 Mei 2014 ; 7.

Perpanjangan ke Il Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 28 April 2014 No. 120/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejaktanggal 6 Mei 2014 s/d 4 Juni 2014 ; 8. Perpanjangan Hakim Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang,tanggal 2 Juni 2014 No. 171/Pen.PidTPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ; 9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 26Juni 2014 No. 187/Pen.PidTPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal 29 Juni2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang0Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan PengadilanHal 2, put.no. 30/Pid SusTPK/2014/PT.Smg.TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2014, Nomor :03/Pid.Sus/2014/PN.

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Ketua Majelis TIPIKOR, H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. HakimTipikor dan H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram No.29/Pid.SusTpk/2020/PN.Mtr.,tanggal 18 Maret 2021 yang menjatuhkanpidana kepada terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT., sebagaimana tersebut diatas, pasal yang dalam putusan majelis hakim tidak sesuai dengan pasalyang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan pidana yang dijatunkan olehmajelis hakim terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehinggamencederai rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat LombokTimur.

Bahwa Terdakwa sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan danputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMataram yang menyatakan dakwaan primair Pasal 2 UU Tipikor tidakterbukti, selanjutnya Sesuai kapasitas pembanding sebagai PPK padaproyek pembangunan proyek pasar Sambelia tahun TA 2015, denganpertimbangan Tupoksi yang dimiliki tersebut maka pembanding diadilidengan dakwaan subisdair yakni melanggar Pasal 3 UU Tipikor, atas halitupun pembanding dapat menerimanya, namun pembanding

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRyang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dalamdakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor karena dalam putusan tersebut adakontradiksi antara fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan.2.

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRhasil perhitungan BPKP dalam perkara aquo tidak berdasar secara hukum danharus dikesampingkan.Menimbang, bahwa atas dasar alasan/pertimbangan tersebut,Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwapertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMataram di atas tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat banding,selanjutnya Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding akan mempertimbangkansendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRkeduanya menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek pelaku tindakpidana dan itu bisa siapa saja sepanjang memenuhi syarat sebagai subjekhukum pemegang hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat banding berpendapat,orang perseorangan atau korporasi adalah subjek hukum pendukung hakdan kewajiban; Tentang orang perseorangan, bisa siapa saja sepanjangmemiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding

Putusan PK ini sesuai denganpasal 12 A UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor, sebagaimanapoint kKedua permohonan PK Penggugat. Memang tindak pidana iniberhubungan dengan status Penggugat sebagai PNS, tetapi tidakberhubungan dengan jabatan;g.

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2019/PT MKS

., M.H.Panitera Pengganti,D.t.oMurdany, S.H.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EF EN D1, S.HNIP. 196612261990031003Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Bna

HUSINFotocopy/Salinan Putusan iniTelah dicocokkan dengan alinyaPENGADILAN TINGGI BANDA ACEHPanitera Muda Tipikor,T. TARMULI, S.H.Nota Ninas Nomor W1. U/600/Kp.04.5/II/2021Tanggal 5 Februari 2021Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA

Tidakada alasan hukum lain untuk mempengaruhi Majelis Hakim Tinggi untukmeminta dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh ParaPembanding, maka oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila MajelisHakim Banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, demi hukumdapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Register No:04/Pdt.G/2016/PNBir, tanggal 06 September 2016 ;2.

Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Penuntut Umumpada tanggal 6 Desember 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W11.U1/6921/HK.07 /XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, dan Surat Nomor W11.U1/6919/ HK.07/XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus, telah memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor

Totoh Gunawan selaku penyedia paketsembako bansos untuk menyisihkan sebesar 6% dari total keuntungan bagiterdakwa jelasjelas bertentangan dengan fakta hukum di atas.Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR dan Dakwaan Kedua Pasal 12 Huruf B tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan oleh karena tidak didukung oleh

Memori Banding tertanggal25 Nopember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR

berikut :Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.TPK/2021/PT BDGBahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal12 Hurui UU TIPIKOR

atas,Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan tanggapan (kontra) sebagaimana yang telah diuraikandi atas, Penuntut Umum Komsi Pemberantasan Korupsi berpendapatbahwa dalildalil atau alasan banding yang diajukan PemohonBanding/Penasihat Hukum Terdakwaharuslah ditolak dan dikesampingkankarena sama sekali tidak beralasan hukum, dan selanjutnya kami memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Yang pada pokoknya dalam putusannyaMajelis Hakim menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh SunditSerse Tipikor/Ditserse Mabes Polri tidak sah dan menyatakandakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah. Karena dalam prosespenyidikan Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;5.3.Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 22/Pid.B/2002/PN.Wnsr yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi YogyakartaNomor 03/Pid/2002/PTY.

Selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/ PN.Bna, tanggal 27 September 2018; Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 49 sebagaimanadalam amar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBener Meriah;Membebankan kepada Para Terdakwa membayarkan biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 (Sembilan dansepuluh),Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut;Dari uraian Tergugat pada angka 6 (enam) jawaban Tergugat sudah sangat jelasbahwa dalil Penggugat tidak berlandaskan hukum dan sepatutnya harus ditolak.Maka berdasarkan uraian diatas yang telah Tergugat sampaikan dalameksepsi dan jawaban tersebut, mohon dengan hormat Majelis Hakim PengadilanNegeri/HI/TIPIKOR Samarinda berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarindaberpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadail adilnyaberdasarkan hukum dan keadilan (ex aego et bono).Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugattersebut

Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat yangmerupakan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial/Tipikor PadaPengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 2Tahun 2004 sebagaimana dimaksud diatas, maka PengadilanHubungan Industrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas 1AKhusus Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus gugatan perkara a quo; LEGALITAS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH UNTUKBERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 9.Bahwa kewenangan

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal 12Oktober 2014 s.d 10 November 2014. Diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejaktanggal 11 November 2014 s.d 10 Desember 2014. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 s.d 28 Desember2014.. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 17 Januari2015;.

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejaktanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. DEDEN SYUQRON,S.H.,M.H., HARDIAN, SH.,MH., AMALIYAH, S.H. masingmasing selakuAdvokat/Pengacara pada SYUQRON, HARDIAN & PARTNERS, yangberalamat di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12 Jalan Jend.Sudirman, Tangerng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Desember 2014Putusan Perkara No. 63/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg.

Dalam bahasaekstrimnya, justru telah terjadi kriminalisasi dengan menerapkanUU TIPIKOR terhadap kontrak konstruksi antara Pengguna JasaKonstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi.Bahwa Terdakwa MUHAJAR BIN MATROuI telah mengembalikan2 (dua) kali kerugian keuangan negara, PERTAMA sebesar Rp.374.000.000,, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab.Tangerang.

Bank BJB cabang Tangerang, maka uangtersebut dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang penggantikerugian Negara tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yangdisampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai kaitannya denganUU Jasa Konsiruksi, sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa meskipun perbuatan terdakwa Ir ARBAIN JUNAEDI, STdapat dikenakan UU Jasa Konstruksi, namun dikarenakan hal inimenyangkut APBN/APBD yang jelasjelas merupakan ranah UU Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlahRp5.000.00 (Lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Serang pada hari JUMAT tanggal 13FEBURARI 2015 oleh EFIYANTO D,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,MUHAMMAD SAINAL, SH.M.Hum., dan Hakim Ad Hoc PARIS EDWARDNADEAK, SH.MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSENIN, tanggal 16 FEBRUARI 2015, oleh Hakim

Sentra Kredit Kecil (SKC) Purwokerto(Mantan);Tidak dilakukan penahanan ;ditahan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 08Januari 2012;ditahan sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan 21Januari 2012 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : sejaktanggal 22 Januari 2012 sampai dengan 21 Maret 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Pertama, sejak tanggal22 Maret 2012 sampai dengan 20 April 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kedua, sejak

Watulawang V No.67Page 1 of 101Papandayan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, di bawah Nomor16/Pid/KKH/2012/PN.Smg tertanggal 09 Januari 2012 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara tersebut ;Telah

mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPurwokerto tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya mohon agar MajelisPengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan putusannya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Teguh Trimurdiono sementara dalampersidangan pihak BNI 1945 Purwokerto menyatakan tidak dirugikankarena adanya jaminan sertifikat tanah.Bahwa apabila dalam kasus ini kalau terjadi kerugian negara atau potensikerugian negara sematamata karena kesalahan saksi dalam pembuatanSPK, melalui pengadilan tipikor ini saksi mohon kebijakan Majelis Hakimbahwa saksi sudah dipenjara, betapa sengsaranya keluarga saksi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangandiantaranya adalah 3 SPK dan

Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, KALIMATUL JUMRO, SH., dan AGOESPRIJADI, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariJum/at, tanggal 11 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengandidampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SOEKIRNO, SH., selaku PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yangdidampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.Page 100 of 101HakimHakim Anggota

PUTUSANNomor: 512 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AULIA FITRIATI;Tempat lahir : Mojokerto;Umur/Tanggal lahir :29 Tahun/ 19 Juli 1981;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Margorejo Tangsi V/2 Surabaya;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;Yang diajukan

e Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalammenerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 hurufc dan d KUHAP;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa AULIA FITRIATI didalam membuat putusannya tidak disusun secara lengkap mengenaifakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh selamadalam pemeriksaan persidangan dengan hanya mempertimbangkandakwaan Alternatif Kesatu Primair; sebagaimana diatur dan

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagai dasar untuk melepaskan Terdakwa AULIA FITRIATIdari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, padahal Jaksa / Penuntut Umumdalam mengajukan perkara atas nama Terdakwa AULIA FITRIATI kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif ,tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanSurabaya dakwaan yang dipertimbangkan dalam putusannya hanyadakwaan Alternatif Kesatu Primair dan Subsidair sedangkan dakwaanAlternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayadi dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang dalam menerapkan hukumpembuktian mengenai tidak terouktinya unsur dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara di dalam putusannya;Bahwa perhitungan Kerugian Negara sendiri bersifat kasuistis, ataudilinat perkasus, karena tidak semua PasalPasal dalam perkaraTindak pidana

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwamasingmasing pada tanggal 1 Desember 2014 dengan Nomor26/Akta.Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh WakilPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinGINTER, S.H. yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwatelah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 25 Nopember2014, No. 36/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,ll.

Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12Desember 2014 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjmhalaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMV. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Barabai tanggal 6 Desember 2014, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 12Desember 2014;Vi.

Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6Januari 2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BjmVIII. Memori Banding dari Terdakwa tanggal Januari 2015, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 6 Januari 2015;IX. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6Januari 2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;X.

Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 25 Mei 2018 Nomor 107/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkasperkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal2 Mei 2018 dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri AcehBesar tanggal 1 Februari 2018 Nomor.Reg.Perk.PDM28/JTH/02/2018 yangberbunyi sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN pada hariSenin tanggal 02 Oktober 2017 sekira

pertama sudahtepat dan benar;Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh kedua pihak dalammemori dan kontra memorinya menurut majelis tidak ada hal baru yang dapatmerubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena Terbanding semulaPelawan telah cukup membuktikan dalil perlawanannya yang menyatakan tanahdan Rumah Tinggal di Jalan kemang Selatan 1 C No. 6A RT. 006 RW.002Kelurahan Bangka, kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang telahdisita oleh Pembanding semula Terlawan dalam perkara pidana Tipikor

Bahwa saksisaksi dibawahsumpah telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa milik sah milikPenggugat (bantahan pertimbangan hukum him 22 putusan PN Sigli alinea2);Berdasarkan alasanalasan diatas, maka mohon kepada MajelisHakimTinggi/Tipikor Banda Aceh memberikan putusan dalam perkara yangdimohonkan banding dengan putusan sebagai berikut:PRIMAIR:Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;2.