Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 23-03-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Yk
Tanggal 26 Agustus 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
43 — 13
  • anakTergugat yang bernama ANAK TERGUGAT yang lahir 7November 1993 dan ANAK II TERGUGAT yang lahir 15Februari 1997 ikut dengan kami, dan kami sangat bahagiapada awalnya;Tapi, lama kelamaan Penggugat tidak suka dengan ANAK TERGUGAT.Apa yang dilakukan ANAK TERGUGAT tidak pernah benar dihadapanPenggugat. tetapi jika di rumah ada tamu atau diajak ke rumah temanPenggugat akan memperlakukannya dengan baik (hanya pencitraan).Memang Penggugat sangat ahli dengan pencitraan, karena Penggugatadalah aktivis sebuah partai
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD VANATH, A.Md. Kep
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
378 — 1344
  • Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 94/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
Asri
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
255 — 169
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;Ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Anggota Kepolisian itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat(PTDH) karena Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;Menimbang, bahwa selama dalam persidangan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 13-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 32/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe Selatan
275 — 229
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakanpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana ; Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpertasi hukumyang berbeda dengan kalimat dan/atau pidana umuM ; Menimbang, bahwa terkait Pasal
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 103/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
MEMORIS HALAWA
Tergugat:
1.KEPALA DESA SAMBULU
2.Kepala Desa Sambulu, Kec. Ulunoyo
129 — 117
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Pengadilan PT YOGYAKARTA
Register : 20-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 29/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 8 Juni 2016 —
64 — 24
  • Hal ini dikarenakan dalam gugatanPenggugat sudah disebutkan konstruksi gugatannya berupa gugatanwanprestasi;Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman Cq Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan tidak ada sangkutpautnya dalam urusan keperdataanantara Penggugat dan Tergugat termasuk tidak terbatas dalamperjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasarsengketa dalam perkara a quo;Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam eksepsibernomor 7 bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-02-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Bwi.
Tanggal 27 Agustus 2014 — Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M sebagai PENGGUGAT ; HERMANTO, S.E Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Dkk sebagai TERGUGAT ;
42 — 12
  • Anggota DPRD Kab.Banyuwangi ( partai Gerindra ) tentang Tagihan pembayaran bunga pinjaman untukkegiatan DPRD, dengan disertai lampiran foto copy kwitansi;di beri tanda, Bukti. P 11;12.Foto copy surat tertanggal 23 Desember 2013 dari H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG.
Tanggal 24 Desember 2013 — EDI YUSMIANTO BIN YUSROMIHARJO
80 — 19
  • terhadap usulan atau proposal oleh Tim Teknis /petugas lapangan dalammemilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan, melainkanyaitu :Pada sekira bulan September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO sebagaiWakil DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas melakukanmewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lainnya,mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga / Instansilainnya telah menggunakan kesempatannya sebagai pimpinan dewan yangberasal dari Partai
    Banjarnegara dariPPP) dirumahnya di Desa Bandingan Kecamatan Bawang, sekirabulan November 2011 setelah pertemuan sosialisasi yangmengatakan kepada saksi bahwa Dana Jitut dan Jides tahun 2011tersebut sampai di Banjarnegara adalah atas usaha dari PPP(Partai Persatuan Pembangunan).Bahwa saksi bersama kelompok tani yang lain menyerahkanuang aspirasi dari dana Jitut tersebut karena merasa takut danabantuan tersebut dialinkan dan tahun berikutnya tidakmendapatkan bantuan lagi.Bahwa PRIYO RAHARJO juga meminta
    Hal tersebutsama sekali tidak ada kaitannya.Bahwa saksi tidak tahu apakah BPKP Jawa Tengah pernah melakukan auditkegiatan Jitut Jides di Kabupaten Banjarnegara.143Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.1 SAKSI AZIZ NURDIN bin NGAFIDUN;: Bahwa saksi kenal dengan EDI YUSMIANTO, sebagai Ketua partai PPP Kab.Banjarnegara dan juga sebagai anggota DPRD Kab.
    Banjarnegara periode 2009 2014.e Bahwa saksi sebagai Wakil Bendahara Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjarnegara dan selaku Direktur CV.
    denganmengatakan ini yang mau ngurus dari medayu.Bahwa PRIYO RAHAHJO secara bersamasama dengan LUTHFI AHMADmelakukan pungutan dana dari masingmasing kelompok tani dan sebagian melaluiSAIRAN, yang seharusnya digunakan kelompok tani sesuait RUKK tersebut atasperintah Terdakwa EDI YUSMIANTO dan setelah uang pungutan terkumpuldiserahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, kemudian PRIYO RAHARJO danSAIRAN mendapatkan uang imbalan/jasa sedangkan LUTHFI AHMAD telahdijanjikan untuk dijadikan calon legislatif dari Partai
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 05-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
192 — 33
  • Arif RahmanHakim Bandar Lampung yang pernah digunakan sebagai PoskoPencalegan PAN dan saksi membayarkan uang sebesar Rp. 2,5 Miliarsebanyak 2 kali kepada ALZIER Mantan Ketua Partai Golkar PropinsiLampung;Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi juga atas perintah ZAINUDDINHASAN membayar uang sebesar Rp. 2,5 Miliar untuk pembelian lahanseluas 34 Hektar di Kec.
    Lampung Selatan periode 20162021; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 saat itu dibulanpuasa, Terdakwa datang menemui saksi bersama AGUS BHAKTI NUGROHO, kedatangannya bermaksud untuk bergabung dengan ormas Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN), Saksi persilahkan Terdakwa bergabung, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pekerjaan, jatah proyek di Kab.
    Rp.50.000 sejumlah total Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yangdiikat dengan karet.Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.ZULKIFLI HASAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, atasketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi membenarkan dan tetappada keterangan tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi dari Partai
    komunikasi antara adik saksidan saksi terjadi di rumah, pembicaraan tempat di Swiss Bell setelahpertemuan buka puasa;Bahwa setelah pertemuan buka puasa di rumah saksi, ada komunikasi,saksi tanyakan bagaimana persiapan acara, apakah sudah bagus, saksimenyampaikan agar menggunakan Swissbell dan AGUS menyampaikanberhasil dengan harga Rp. 500ribuBahwa AGUS yang saksi maksud adalah AGUS BAKTI NUGROHO, saksimengenalnya sejak menjadi anggota DPR;Bahwa tidak ada hubungan AGUS dan adik saksi, samasama di partai
    diantaranya oleh CV Karya Pakaranu senilai 1,2 M,peningkatan hotmix desa Babulang CV Graha Yuda senilai Rp.800 juta, CVWira Bumi perkasa senilai Rp.550juta, CV Duta Agung Persada senilai Rp1,48M, rehabilitasi jalan irigasi DI Way Hamsari oleh CV Laut Merah Rp.963juta.Bahwa di tahun 2018, Terdakwa memiliki pekerjaan di dinas PUPR, awalnyadiakhir tahun 2017 Terdakwa ditelpon oleh SYAHRONI, bahwa ada AGUSBAKTI NUGROHO orang PAN dan orangnya Bupati ingin bertemu Terdakwadan meminta Terdakwa masuk ke partai
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Pemalsuan
Register : 14-01-2014 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 30/PID.B/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 14 Mei 2013 — Drs. H. MAHFUDZ DJAELANI
112 — 100
  • diserahkan kepada Terdakwa ;Bahwa developer menyerahkan sertifikat rumah tersebut ke Terdakwa karenaTerdakwa mengatakan suratsurat berupa PPJB, Berita Acara Serah TerimaKavling, Berita Acara Serah Terima Rumah, IMB dan SPPT hilang, maka pihakdeveloper menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa saat saksi mengetahui hal tersebut, saksi lalu menyuruh Napitupulumenemui Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sepertinya mengulurulur waktu sajasambil menunggu Dimas ;Bahwa Terdakwa adalah politisi dari Partai
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama Perceraian
Upload : 15-12-2014
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 0133/Pdt.G/2014/PAME
Perdata
47 — 3
  • Barat, Kota Prabumulih, namun hal tersebut dibantah olehTergugat yang menyatakan bahwa kebun tersebut tanah dan isinyaadalah kepunyaan ibu Tergugat yang bernama Hopiah sesuai denganbukti T.2 dan saksi Kodri bin Cik Ari, Tergugat hanya membantumengolah dan merawat;Bahwa bukti T.2 berupa foto copy Surat Keterangan Jual beli antaraKodri bin Cik Ari dan Hopiah adalah termasuk dalam Akta BawahTangan karena memenuhi semua syarat formil Akta bawah Tangan yaituberbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-01-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — AHMAD IHSAN, A.Md, KEP., S.H VS PRESIDEN RI;
196 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS,prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormatsebagai pegawai swasta;. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TentaraNasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia;. tidak menjadi anggota atau pengurus partai
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
2438 — 693
  • Tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • wewenangPPATK.Pasal 51Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil KepalaPPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a.b.warga negara Indonesia;berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun danpaling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saatpengangkatan;sehat jasmani dan rohani;takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yangbaik;memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi,akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalamankerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh)tahun;bukan pemimpin partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — WIYONO, TARIPAN SIREGAR, dkk. ; DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD),
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sofyan Hasibuan, yang padaintinya juga menyatakan bahwa karyawan Perum PPD bukan Pegawai Negeri,sehingga tidak berhak atas pensiun (P2).4.3.Dalam acara Rapat Konsultasi dengan Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan DPR RI. pada tanggal 22 Pebruari 2007 bertempat di Ruang RapatPengaduan Lantai V/0525 dengan Agenda Penjelasan status dan Tuntutan UangKonpensasi yang dihadiri oleh, Departemen Perhubungan, KementerianBUMN, Direksi Perum PPD serta Para Penggugat, yang pada intinyaketerangan dari masingmasing
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 10-01-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA SENGKANG Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Skg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
  • ., Pemohonwajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohondan Termohon pun wajib membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimanatelah terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuatoleh atau dihadapan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 57/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Tan Cheow Boon
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
141 — 93
  • Mereka menerangkanmemiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka jugaaktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalahsalah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung PakPrabowo untuk pemilihan suara 2014.3. Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerjasama dalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punyaihubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.4.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 203/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
168 — 146
  • Menjadi pengurus partai politik;9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;10.Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau pengurusorganisasi terlarang;11. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — MUHAMMAD NUR RAMBE., DKK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
105 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada LembagaAdvokasi Partai Bulan Bintang, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018:Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;LawanMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DANREFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, JakartaSelatan;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 59-K/PM.II-11/AD/IX/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — JOKO HARIYANTO Kopka Nrp.638646
36 — 19
  • Adanya statement pokok dari Oditur Militer pada hal.13 no 13 dengan mengatakan Bahwa benar walaupun padasaat Saksi6 meminta bantuan kepada Terdakwa tidakmenjelaskan mengenai asalusul gula yang akan diangkatuntuk dijual kepada Saksi4, seharusnya Terdakwamenanyakan tentang asal usul gula tersebut karenaTerdakwa mengetahui untuk jual beli gula dalam partai besarharus ada dokumen atau suratsurat apalagi Terdakwa jugamengetahui kalau Saksi6 bukan pedagang gula rafinasinamun Terdakwa tetap tidak mempedulikannya
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus
Register : 28-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN WNO
Tanggal 21 Juni 2016 — Terdakwa: PUJI SULARSIH Als ASIH
276 — 70
  • Pupuk Kujang, dan PT.Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;Menimbang, bahwa pengertian Distributor dalam Pasal 1 angka 8 peraturantersebut di atas adalah adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggung jawabnya;Menimbang