HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;AnggotaAnggota, Ketua,ttd/ ttd/H. Hamrat Hamid, SH. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

.:10.Bahwa selama dalam masa penahanan oleh pihak Kepolisian ResortKabupaten Kebumen sampai Penggugat di sidangkan di PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang sama sekali tidak pernahdijelaskan alasan penahanan Penggugat hingga dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan subsidair 1 (satu) bulan kurungan;11.Bahwa setelah menjalani = pidana penjara tersebut, kemudianPemerintah Daerah Kebumen menugaskan kembali kepada PenggugatHalaman

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 597/PID.SUS/2019/PT MKS

TKN Perpanjangan Kejaksaan Negeri Redelong sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/dtanggal 18 September 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 30Oktober 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 30Desember 2015 s/d tanggal 28 Januari 2016;Para terdakwa

,M.Hum.PANITERA PENGGANTI,Dto.ANWAR, S.H.Salinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,T. TARMULI.Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 321/PID/2019/PT BNA.~Halaman 13 dari 12. Putusan Nomor 321/PID/2019/PT BNA.

.+ Rp.139.000.JNM AD, ssonisa.aness aeons aa Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraH.SAID SALEM, SH.MH16

LahirJenis kelaminKebangsaan/kewarganegaraaTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTerdakwa Ditahan Oleh : Penyidik Perpanjangan Kajari Perpanjangan Wakil Ketua Penuntut Umum Hakim Tipikor Hakim TipikorMAT NEDI BIN BEHUDAN.Sukarame.46 Tahun / 26 september 1969.Lakilaki.IndonesiaDusun Desa Sukarami KecamatanRambang Kabupaten Muaraenim.Islam.Mantan kepala Desa Sukarami.SMP.sejak tanggal 25 Oktober 2015 s/d 13November 2015;sejak tanggal 14 November 2015 s/d 23Desember 2015;: sejak tanggal 24 Desember

2015 s/d 22Januari 2016;: sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tgl 10Maret 2016;sejak tanggal 18 Pebruari 2016 s/d 18Maret 2015sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 19 Mei2015Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.Pengadilan Tipikor tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Palembang Nomor10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg tanggal 18 Februari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis hakim Nomor :10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg tanggal 18Februari 2016

PUTUSANNomor 136 PK/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam Peninjauan Kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : Drs. H. A.

Mohamad Askin, S.H., dan Sri Murwahyuni,S.H., M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI dan Hakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutserta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota , Ketua,Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Ttd/ Dr.

banding dariPembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan NegeriPrabumulih Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 10 Februari 2016 ;Pemintaan bantuan pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan NegeriPrabumulih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat permintaantanggal 24 Februari 2016 Nomor : W6U8/229/HK.Padt.02/II/2016, yaitu RelaasHalaman 31 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLGPemberitahuan Banding yang dibuat oleh Sarwo Edy Jurusita PenggantiPengadilan Negeri / Niaga / HAM / Tipikor

disampaikanoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas A Khusus kepada Terbanding semula Tergugat dan Terbanding Il semula Tergugat II melalui surat permintaanbantuan ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang masingmasingHalaman 32 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLGtanggal 24 Februari 2016 dengan surat nomor W6U8/227/Hk.Padt.02/II/2016,W6U8/228/Hk.Pdt.02/II/2016 dan kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat tanggal 3 Maret 2016 permintaan bantuan ke Pengadilan Negeri /Niaga / HAM / Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 6 April 2017 s/d tanggal 5 Mei 2017;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 6 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d tanggal 3 Agustus2017;5.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 Agustus 2017 s/d tanggal 2September. 2017;6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September2017;Halaman 1 Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT SMG7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 September 2017 s/d tanggal 7Nopember 2017;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4September 2017 Nomor 16/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentangpenunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh WakilPanitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 5 September 2017;3.

Pertimbangan yangdibuat sangat minim dan dangkal sehingga tidak menampakkan tujuan atau mens reayang kuat yang ada pada diri Terdakwa, sehingga berimplikasi pada penjatuhanpidana yang rendah dan kurang memenuhi rasa keadilan ;Keadaan ini diperparah oleh Judex Facti Tingkat Banding denganmemberikan tambahan pertimbangan terhadap putusan Judex Facti Tingkat Pertama,yang mana dengan tambahan pertimbangan tersebut justeru. mengurangi maknagradasi kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor

No. 2427 K/Pid.Sus/201454Dengan memasukkan pertimbangan yang demikian, Judex Facti TingkatBanding justeru meletakkan posisi seolaholah Terdakwa tidak menyadari secarapenuh perbuatannya (dolus evetualis) atau bahkan lebih mendekati kepada culpa.Padahal tidaklah demikian, ketentuan Pasal 3 UU Tipikor meletakkan masalah mensrea pada derajat yang tertinggi, sehingga putusan Judex Facti Tingkat Bandingsangat bertentangan dengan Pasal 3 itu sendiri.

Dengan demikian,Pemohon Kasasi demi hukum harus dibebaskan dari segala dakwaan dan adalahpatut menurut hukum apabila putusan banding dibatalkan;I.4Judex Facti Tidak Menerapkan Dengan Benar Ketentuan Tentang Dana18108Operasional Menteri (DOM) Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan MenteriKeuangan Nonor 03/PMK.06/2006 Tentang Dana Operasional Menteri /PejabatSetingkat MenteriBahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor sebagaimana dikuatkan oleh PengadilanTingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman

;Bahwa namun demikian, apabila lebih jauh diperiksa pertimbangan putusan JudexFacti Pengadilan TIPIKOR ini, maka Judex Facti tidak mendasarkanpertimbangannya pada alat bukti yang sah karena tidak mendasarkan padaketerangan saksisaksi yang didengarkan di bawah sumpah di depan persidangan,namun justru sematamata merujuk pada surat dakwaan maupun surat tuntutanyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

PertimbanganJudex Facti terlihat sekali sematamata untuk menghukum Pemohon Kasasi,sekalipun Judex Facti Pengadilan TIPIKOR mengetahui bahwa Pemohon Kasasitidak mengetahui tindak pidana serta tidak pula menikmati apapun hasil dari tindakpidana korupsi yang dikenakan terhadapnya, sebagaimana dinyatakan dalamputusan Judex Facti Pengadilan TIPIKOR halaman 739740 sebagai berikut:Menimbang, bahwa memperhatikan fakta sebagaimana telahdipertimbangkan di atas ternyata bahwa PT.

tentang Pengangkatan sebagai Tenaga AdministrasiKesekretariatan Keuangan bersamasama dengan NURDIANA (dilakukan penuntutan secaraterpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagiantara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalamtahun 2010 bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN)Sumber Daya Kesehatan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

tentang Pengangkatan sebagai TenagaAdministrasi Kesekretariatan Keuangan bersamasama dengan NURDIANA (dilakukanpenuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulanJanuari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber DayaKesehatan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atau setidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

AMIK SUMINDRIYATMI, SH HakimHakim ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadiMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat bandingberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juni 2014 No. 32/PID/TPK/2014./PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari RABU tanggal 16 JULI 2014 = oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Ny.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 1 Desember 2014 dengan Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil Panitera/SekretarisPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin GINTER, S.H.yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telahmengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal

,Surat bantuan pemberitahuan akta pernyataan banding kepada KetuaPengadilan Negeri Amuntai dan Ketua Pengadilan Negeri Barabai masingmasing tertanggal 2 Desember 2014, untuk memberitahukan kepadaTerdakwa dan Penuntut Umum;Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12Desember 2014 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BjmMemori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBarabai tanggal 6 Desember 2014, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin

Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Januari 2015Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BjmVill. Memori Banding dari Terdakwa tanggal Januari 2015, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin padatanggal 6 Januari 2015;IX. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Januari2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;X.

Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai NegeriSipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepadaBupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikantidak dengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidanakorupsi dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataanuntuk tU; 2222222 n2 nono n nn nnn nnn nnnTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriKendari ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 29 Juli2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Koru psipada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2016;9.

Perpanjangan Penahananoleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 27 Oktober 2016sampai dengan tanggal 25 November 2016;10.

Perpanjangan Penahanan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tin gkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 November2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum,MUAMAR, SH dan LA DASMAN, SH keduanya adalah Advokat/PenasihatHukum pada Kantor Pengacara AMAR LAW OFFICE yang beralamat diJalan Manunggal Kompleks BTN Wirabuana Blok L2 No. 23 Anduonohu,Kota Kendari No Telp. 0852 4007 7755, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12Agustus 2016

, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register KepaniteraanPengadilan Negeri Kendari, Nomor : 325/Tipikor/VIII/2016/PN.Kdi tanggal 24Agustus 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendaritersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 43/Pen.Pid.Sus/TPK/201 6/PN.Kditanggal 01 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak

dan selama persidanganTerdakwa dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan olehHakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yangkarena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula denganketerangan saksisaksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dan surat buktiserta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurutpenilaian Majelis Hakim Tipikor

.: Diploma satu.Terhadap Para Terdakwa Penahanan Rutan masingmasing oleh :Putusan Nomor 32/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN. BjmHal1dari1251. Penyidik Polres Banjar sejak tgl. 2 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016.2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016.3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPT.Banjarmasin sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :DR (cand) DIAN KORONARIADI,SH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI,MH.,RUSNIANSYAH MARLIM,SH., ABDUL HAMID,SH.,MH., M.ANSHARY YUSUF,SH.

., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar padaRegister PN.Banjarmasin no.02/PID/2016 tanggal 01 September 2016.Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumPara Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek tertanggal 15Nopember 2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semuaargumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimanaNota

Bahwa terdakwa terdakwa dan terdakwa Il juga mohon agar ditiadakanpenyitaan barang atau asset Terdakwa dan terdakwa Il mengingat tidak adalagi harta atau asset yang memadai untuk disita, agar tidak menambah bebankepada keluarga terdakwa;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, mohon agar yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memutuskansebagai berikut :1.

delik.Bahwa paksaan fisik contohnya menempeleng, menodong, paksaan psikisberupa ucapan yang dengan ucapan tersebut membuat orang takut ;Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 12 huruf e UU Tipikor,ancaman bisa berwujud fisik atau non pisik berupa katakata yang membuatorang takut ;Bahwa kalau hanya merasa takut, tidak termasuk ancaman ;Bahwa Bestandel!

delik pasal 11 UU Tipikor adalah menerima hadiah, karenapasal 11 itu suap pasif ;Halaman 125 dari 156 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr Bahwa Jika berupa hadiah harus berwujud, janji bisa akan dan hadiah harussudah nyata diterima, kalau belum diterima belum bisa dikatakan menerimahadiah ; Bahwa ahli berpendapat dalam kasus ini jika uang Ssumbangan masih beradadi tangan para kadus dan belum diterima oleh terdakwa, sehingga tidak bisadikatakan sudah menerima hadiah karena uang belum diterima

dari pelaku, karena dimulai dari adanyakesepakatan dari tokoh masyarakat, kalau seandainya semua unsur telahterpenuhi, kalau unsur memaksa tidak ada maka tidak bisa dipersalahkanmelakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, karena unsurini merupakan unsur delik.

DariHalaman 133 dari 156 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PN Mtrkasus posisi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, ahli berpendapatbelum ada mens rea dari pelaku, karena dimulai dari adanya kesepakatandari tokoh masyarakat, kalau seandainya semua unsur telah terpenuhi,kalau unsur memaksa tidak ada maka tidak bisa dipersalahkan melakukantindak pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, Karena unsur inimerupakan unsur delik.

Amiruddin, SH.M,Hum, ,bestandel delik pasal 11 UU Tipikor adalah menerima hadiah, karena pasal 11itu Suap pasif, jika berupa hadiah harus berwujud, janji bisa akan dan hadiahharus sudah nyata diterima, kalau belum diterima belum bisa dikatakanmenerima hadiah, syarat satu delik harus ada perbuatan melawan hukum atauada peraturan yang dilanggar, dan harus ada niat/ kesengajaan atau means reaatau dengan maksud yang menentukan apakah pelaku ada niat atau tidakmelakukan perbuatan yang dilarang.

C 3036438 H alamat Kemakmuran RT. 07/01 Pegambiran, LemahWungkuk, Cirebon, atas nama Muhammad Ikrom; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;9 Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat diBandung No. 26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum paraPembanding

TENTANG : KEKELIRUANDALAM 66 MENGGUNAKANPERATURANDASAR YANGDIGUNAKANUNTUKMENENTUKANTERPENUHINYAUNSURMELAWANHUKUM Sebagaimana samasama diketahui, putusan Mahkamah Agung RI No. 1887 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 20 Juli 2011, para Terpidana dipandang telahterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan

UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;Sehingga karenanya, untuk menentukan ada tidaknya/terbukti tidaknyaperbuatan melawan hukum ini pun harus dilandasi Peraturan dasarnya (legalitas) yangdianggap telah dilanggar oleh perbuatan/tindakan yang dianggap terbukti dilakukanTerdakwa/terpidana, agar ada kepastian hukum dan memenuhi konsepsi Nullum CrimenSine Lege Stricta pada Pasal 1 ayat 1 KUHP;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR dalam pertimbangan hukumnyahalaman 68 secara tegas

No. 166 PK/Pid.Sus/2014Sementara yang menjadi tanggungjawab para Terpidana sebagaimana pertimbanganhukum Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor, adalah menyangkutbuktibukti kebenaran dari adanya kegiatan yang menggunakan biaya dari APBD; Cc.

atas alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :861 Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VIII tidakdapat dikualifisir sebagai keadaan baru (novum) sebagaimana dimaksuddan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 8 Tahun1981 (KUHAP) ;2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VII tidak dapatmembuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan yang nyata dalamputusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/TIPIKOR

Membebankan biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,VI.VIL.106(ima ribu rupiah ) ;Akta Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut UmumNomor :06/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo tanggal 01 Mei 2012 danKuasa Hukum Terdakwa Nomor : 07/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlotanggal 02 Mei 2012 ;Akta Pemberitahuan kepada Penuntut Umum Nomor : 07/Pid.SusTipikor/2012/PN.Gtlo tanggal O7 Mei 2012 dan kepada Kuasaterdakwa Nomor : 06/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo tanggal 02 MeiMemori Banding dari Penuntut

Umum tanggal 08 Mei 2012 yangditerima Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 08 Mei 2012sesuai tanda terima memori Bandingnya dalam Perkara PidanaNomor : 05/Pid.Sus Tipikor/2011/PN.Gtlo tanggal 30 AprilVIII.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada PengadilanTinggi masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum/at, tanggal22 JUNI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehMUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawamaupun...maupun Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd. Ttd.112KUSNOTO, S.H. H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.Ttd.ANSORI, S.H.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 03 Oktober 2013 mulai tanggal 03Oktober 2013 sampai dengan 01 Nopember 2013.5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate Surat Penetapan Penahanan No:23/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Januari 2014 mulai 02 Nopember2013 sampai dengan 31 Desember 20136. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TigkatBanding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat Penetapan PenahananNo:29/Pen.Pid.

Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 23 Desember 2013 mulaitanggal 01Januari 2014 sampai dengan 30Januari 20147.Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTigkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat PenetapanPenahanan No:29/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 21Januari2014 mulai tanggal 31Januari 2014 sampai dengan 1 Maret 2014Terdakwa di persidangan telah ditunjuk berdasarkan Penetapan MajelisHakim No:23/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 9 Oktober 2013 Advokat/Penasehat

,M.Humsebagai Hakim Ketua Majelis, Mochamad Mahin ,S.H. , M.H. danHANDRIANUS INDRIYANTA, S.H .Para Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Oktober 2013 No:23/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Majelis Hakimtersebut, dengan dibantu oleh ISRA ABBAS,SH Panitera Pengganti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri olehAKBAR PURAM,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. MOCHAMAD MAHIN S.H. , M.H H. AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum2.