Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriKendari ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 29 Juli2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Koru psipada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2016;9.

Perpanjangan Penahananoleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 27 Oktober 2016sampai dengan tanggal 25 November 2016;10.

Perpanjangan Penahanan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tin gkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 November2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum,MUAMAR, SH dan LA DASMAN, SH keduanya adalah Advokat/PenasihatHukum pada Kantor Pengacara AMAR LAW OFFICE yang beralamat diJalan Manunggal Kompleks BTN Wirabuana Blok L2 No. 23 Anduonohu,Kota Kendari No Telp. 0852 4007 7755, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12Agustus 2016

, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register KepaniteraanPengadilan Negeri Kendari, Nomor : 325/Tipikor/VIII/2016/PN.Kdi tanggal 24Agustus 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendaritersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 43/Pen.Pid.Sus/TPK/201 6/PN.Kditanggal 01 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak

dan selama persidanganTerdakwa dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan olehHakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yangkarena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula denganketerangan saksisaksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dan surat buktiserta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurutpenilaian Majelis Hakim Tipikor

C 3036438 H alamat Kemakmuran RT. 07/01 Pegambiran, LemahWungkuk, Cirebon, atas nama Muhammad Ikrom; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;9 Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat diBandung No. 26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum paraPembanding

TENTANG : KEKELIRUANDALAM 66 MENGGUNAKANPERATURANDASAR YANGDIGUNAKANUNTUKMENENTUKANTERPENUHINYAUNSURMELAWANHUKUM Sebagaimana samasama diketahui, putusan Mahkamah Agung RI No. 1887 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 20 Juli 2011, para Terpidana dipandang telahterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan

UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;Sehingga karenanya, untuk menentukan ada tidaknya/terbukti tidaknyaperbuatan melawan hukum ini pun harus dilandasi Peraturan dasarnya (legalitas) yangdianggap telah dilanggar oleh perbuatan/tindakan yang dianggap terbukti dilakukanTerdakwa/terpidana, agar ada kepastian hukum dan memenuhi konsepsi Nullum CrimenSine Lege Stricta pada Pasal 1 ayat 1 KUHP;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR dalam pertimbangan hukumnyahalaman 68 secara tegas

No. 166 PK/Pid.Sus/2014Sementara yang menjadi tanggungjawab para Terpidana sebagaimana pertimbanganhukum Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor, adalah menyangkutbuktibukti kebenaran dari adanya kegiatan yang menggunakan biaya dari APBD; Cc.

atas alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :861 Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VIII tidakdapat dikualifisir sebagai keadaan baru (novum) sebagaimana dimaksuddan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 8 Tahun1981 (KUHAP) ;2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VII tidak dapatmembuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan yang nyata dalamputusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/TIPIKOR

Membebankan biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,VI.VIL.106(ima ribu rupiah ) ;Akta Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut UmumNomor :06/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo tanggal 01 Mei 2012 danKuasa Hukum Terdakwa Nomor : 07/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlotanggal 02 Mei 2012 ;Akta Pemberitahuan kepada Penuntut Umum Nomor : 07/Pid.SusTipikor/2012/PN.Gtlo tanggal O7 Mei 2012 dan kepada Kuasaterdakwa Nomor : 06/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo tanggal 02 MeiMemori Banding dari Penuntut

Umum tanggal 08 Mei 2012 yangditerima Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 08 Mei 2012sesuai tanda terima memori Bandingnya dalam Perkara PidanaNomor : 05/Pid.Sus Tipikor/2011/PN.Gtlo tanggal 30 AprilVIII.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada PengadilanTinggi masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum/at, tanggal22 JUNI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehMUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawamaupun...maupun Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd. Ttd.112KUSNOTO, S.H. H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.Ttd.ANSORI, S.H.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 03 Oktober 2013 mulai tanggal 03Oktober 2013 sampai dengan 01 Nopember 2013.5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate Surat Penetapan Penahanan No:23/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Januari 2014 mulai 02 Nopember2013 sampai dengan 31 Desember 20136. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TigkatBanding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat Penetapan PenahananNo:29/Pen.Pid.

Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 23 Desember 2013 mulaitanggal 01Januari 2014 sampai dengan 30Januari 20147.Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTigkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat PenetapanPenahanan No:29/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 21Januari2014 mulai tanggal 31Januari 2014 sampai dengan 1 Maret 2014Terdakwa di persidangan telah ditunjuk berdasarkan Penetapan MajelisHakim No:23/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 9 Oktober 2013 Advokat/Penasehat

,M.Humsebagai Hakim Ketua Majelis, Mochamad Mahin ,S.H. , M.H. danHANDRIANUS INDRIYANTA, S.H .Para Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Oktober 2013 No:23/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Majelis Hakimtersebut, dengan dibantu oleh ISRA ABBAS,SH Panitera Pengganti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri olehAKBAR PURAM,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. MOCHAMAD MAHIN S.H. , M.H H. AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum2.

seluruhnyasejumlah Rp352.000.000,00(tigaratus lima puluh dua juta rupiah) secarabertahapuntuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikansecara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT.Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan PengadilanTinggi BandungNomor : 02/TIPIKOR

Onamba Indonesia(Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDAHal. 7 dari 213hal. Put. No.2154 K/Pid.Sus/2014selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. OnambaIndonesia/Kuasa PT.

sejumlah Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)secara bertahapuntuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikansecara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT.Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan TinggiBandung Nomor : 02/TIPIKOR

YETTY NINGSIH.Selebinnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor :10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs.Odih Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu : BB 60. BB 66. BB 67. BB 68. BB 69.

Rek. 033701034162504 atas nama TANTI TANSTRISNAWATI.Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisnawati berdasarkanPenetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 29Hal. 76 dari 213hal. Put. No.2154 K/Pid.Sus/2014April 2014 tentang Pembukaan Sita dan Blokir Rekening Tabungan(Rekening Gaji) atas nama Tanti Tantrisnawati pada Bank BRINomor Rekening 033701034162504. BB 11. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA No.

bandingmemohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat membatalkan PutusanPengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataramtersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya materi memori banding dari Penasehat HukumTerdakwa pada pokoknya menguraikan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon Banding mempertanyakan sekaligus keberatan terhadap pencabutanpenetapan penahanan oleh judex factie terhadap Terdakwa yang sedang berstatusNarapidana; hal tersebut menunjukan Pengadilan Tipikor

Mataram tidak profesional,jujur dan adil dalam menangani perkara Tipikor; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai menerapkan hukum acara, karenamenyarankan agar perlawanan disatukan dengan memori banding padahal majelishakim telah menjatuhkan putusan sela;Halaman 87 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT.

Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 mengandungcacat hukum karena melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undangyaitu putusan dijatuhkan dalam tenggang waktu selama 162 hari sejak perkaradilimpahkan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 30 Tahun 2002tentang KPK, ditentukan bahwa perkara tipikor diputus oleh pengadilan tipikor dalamwaktu 90 hari, dengan demikian putusan tersebut mengandung cacat hukum,selayaknya harus dinyatakan batal demi hukum;Bahwa

dalam kontra memori banding terdakwa pada pokoknyamembantah semua alasanalasan yang tertuang dalam memori banding Penuntut Umumdan tetap mempertahankan alasanalasan yang diuraikan dalam memori bandingTerdakwa/Penasehat Hukum yang sudah diajukan sebelumnya; selanjutnya Terdakwameminta agar Pengadilan Tinggi Mataram dapat menolak memori banding yang diajukanoleh Penuntut Umum, menerima alasanalasan yang diuraikan dalam kontra memoribanding yang diajukan oleh Terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRtanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menghukum Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendaRp200.000.000,00 (

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon PeninjauanKembali menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatanhukum tetap;3.

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganmemutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikanputusan, putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak benar dan bertentangan

satu dengan lainnyayang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,Hal. 96 dari 99 hal.

Demikian pula halnya denganalasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak terlihat dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebut, karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kendari tersebut, PENGGUGATdinyatakan bersalah oleh pengadilan, sehingga dengan berat hatiPENGGUGAT harus menjalankan putusan pengadilan tersebut; 9. Bahwa dikarenakan tidak ada lagi upaya hukum maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (/ncracht);10. Bahwa selama menjalani masa hukuman, PENGGUGAT telah membayardenda yang dibebankan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000.

Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 15 April 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap; .

ditetapkan pada tanggal 29 bulan Maret 2019, sedangkan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi PENGGUGAT diputus dan ditetapkan padatanggal 15 bulan April 2014, yang berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017seharusnya Bupati Kolaka pada saat itu menetapkan keputusan pada akhirbulan April 2014 sejak putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum tetap,Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 18 dari 57 Halamanfaktanya TERGUGAT menetapkan Obyek Sengketa hampir 4 (empat) tahunsetelah pasca Putusan Pengadilan Tipikor

PENGADILAN NEGERI/ PHI / TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNOMOR : 41/Pid.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25Juni 2014 s/d 24 Juli 2014 2014, jenis Penahanan RUTAN.4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan 22 September2014, Jenis Tahanan RUTAN.5. Perpanjangan Ke Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22Oktober 2014;6.

Perpanjnagn ke 2 Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung, diperpanjang penahanan rutan sejak Tanggal 23 oktober 2014s/d 21 Nopember 2014.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat HukumCHRISTOFEL BUTARBUTAR, SH.

Netway Utama.Pendidikan : S1.Status penahanan terdakwa, oleh :1.2Penyidik sejak tanggal 30 mei 2014 s/d 15 Juni 2014, jenis tahanan RUTAN.Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 5 Juli 2014.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25Juni 2014 s/d 24 Juli 2014 2014, jenis Penahanan RUTAN.Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan 22 September2014, Jenis Tahanan RUTAN.Perpanjangan

Ke 1 Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengantanggal 22 Oktober 2014.

., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua :TTD/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,TTD/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,12Panitera Pengganti :TTD/Didik Trisulistya, S.H.,Oleh karena Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi Hamrat Hamid,S.H.,sebagai Anggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 07September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/PembacaIll: Dr. H. M.

Keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan,terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18UndangUndang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Juncto Pasal 64Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dengan alasan;c.

,Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya.PaniteraReflizailius.Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 253/PID/2020/PT BNAUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULIHalaman 14 Putusan Pidana Nomor 253/PID/2020/PT BNA

maka yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah benar bahwaPenggugat/Terbanding telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan Jabatan, sehingga ia diberhentikan sebagai PNS ;Halaman 10 Putusan No.206/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbandingdalam gugatannya dan keterangan Tergugat/Pembanding dalam Jawabannyaserta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.17/Pid.SUS/Tipikor

No.110 K/Pid/201 1memeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lecce eeeeeeeueeeeeeeeeeeueeuguues :tempat lahir Lecce eee ceeeceueeeeeeeeuuuuueeuers ;umur / tanggal lahir : ................ccc cece eee ea eee ;jenis kelamin Dc cecceeeeeeeeeeeueeeeueeeuuees :kebangsaan Dl eceeeeaceeeceeeeeueeeeeeeneeeees :tempat tinggal Lecce eee eee eeeee teeta eeeee nates ;agama Dc ececeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees ;pekerjaan Lede eee

,MH Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai HakimAnggota, PutusSan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta HakimHakimAnggota Majelis tersebut, yang dibantu oleh Denni Sembiring SH.MHHal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2018/PN.PbrPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, SH Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanpa hadirnya terdakwa danPenasihat

PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tentang adanya novumberupa Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2016/PN Smg, tanggal 19 April2016 atas nama Rudyanto, tidaklah bernilai sebagai novum, karenafaktafakta, peristiwa hukum dalam perkara tersebut telah masuk puladalam perkara a quo, dimana antara perkara Tipikor

memperhatikanakibat yang akan timbul bagi generasi muda di masa yang akan datang,akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakimdalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dan karena putusantersebut belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwaagar tidak mengulangi perbuatannya, sebagaimana disemangatkan olehbunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 471.K/Kr/1979 tanggal 7Januari 1979 yaitu;Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor

ada;Bahwa penasehat hukum terdakwa/pembanding pada dasarnyaterdakwa/pembanding merupakan korban kriminalisasi yang seharusnya tidakdikembalikan harkat martabatnya oleh karena adanya proses pemidanaan yangmelanggar hak asasi manusia;Bahwa majelis hakim Nampak mengesampingkan faktafakta yang terbuktidimuka persidangan justru sekonyongkonyong tidak menjunjung tinggi AzasPraduga Tak Bersalah dalam proses persidangan yang ada;Bahwa fakta persidangan yang terungkap sebagaimana dalam PutusanPengadilan Tipikor

PelakuTindak Pidana adalah Marsiah Bersamasama dengan Mastin yang dibawah dayapaksa dari seorang KETUA DPRD KOLAKA dan Pejabat Eselon IV atas namaSARNELIANTI DASIR nyatanyata telah membantah keseluruhan isi dakwaan danpembuktian dari jaksa penuntut umum.namun yang bersangkutan hanya dijadikan saksi dan tidak diperiksasebagai Tersangka oleh karenanya nyatanyata putusan dalam perkara aquo syaratkepentingan dan jauh dari rasa keadilan;Keterangan saksi Limastin sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor

No 1/PID.SUSTPK/2022/PT KDIBahwa fakta persidangan yang terungkap sebagaimana dalam PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor:35/Pid.SusTPK/2021/PN KDI, yang mana fakta dalam perkara aquo terdapatpermasalahan fundamental yaitu bahwa Jaksa telah salah mendakwa perbuatanyang tidak pernah dilakukan oleh terdakwa namun dipaksakan untukdidakwakan pada terdakwa / klien kami.

karenaPelaku Tindak Pidana adalah Marsiah Bersamasama dengan Mastin yangdibawah daya paksa dari seorang KETUA DPRD KOLAKA dan Pejabat EselonIV atas nama SARNELIANTI DASIR nyatanyata telah membantah keseluruhanisi dakwaan dan pembuktian dari jaksa penuntut umum.Namun yang bersangkutan hanya dijadikan saksi dan tidak diperiksasebagai Tersangka oleh karenanya nyatanyata putusan dalam perkara aquosyarat kepentingan dan jauh dari rasa keadilan;Keterangan saksi Limastin sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor

Muhardin Tasruddin, M.Si baru saksi tandatanganiBahwa kemudian keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Marsiahsebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendaridalam perkara Nomor: 35/Pid.SusTPK/2021/PN KDI menerangkan sebagai berikut:> Bahwa untuk pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif Ke kendari dengan jumlahanggaran untuk 37 orang dengan total Rp.116.940.000, dan untuk 49 orangdengan total Rp.161.600.000, saksi menyuruh Limastin menandatangani SPP danSPM

Penyidik, sejak tanggal15 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014; Perpanjangan Penuntut Umurn pada Kejaksaan Negeri Majalengka, sejak tanggal 04September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ; Penuntut Umurn sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014 ; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 18Nopember 2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 19 Nopember2014 sid tanggal 17 Januari 2015 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal18 Januari 2015 sid tanggal16 Februari 2015 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumn"ybemama H.

Bandung ;Pengadllan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadllan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor BandungNo. 110IPid.SusffPKJ2014IPN.Bdg, tertanggal 20 Oktober 2014 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebutNo.l0IPid.SusffPKJ2014IPN.Bdg, tertanggal 03 Nopember 2014, tentang hariSidang;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telab mendengar pembacaan surat dakwaan ;Telah mendengar

,M.M., masingmasingHakim Ad Hoc Tipikor selaku HakimAnggota, Putusan tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari : SENIN, TANGGAL 02PEBRUARI 2015, oleh Hakim Ketuadengan didampingi Hakimhakimanggota tersebut, dan dibantu olehRA YENDRA SONETA TI,S.H. selakuPanitera Pengganti dan dihadiri olehROMLY SALIJO,s.u. selaku PenuntutUmum serta dihadiri pula olehterdakwayang didampingi oleh Tim PenasihatHukumnya.HakimHakim Aaggota,HAKIM KETUAMARSIDIN NA WA WI, S.H., M.H.

Nilakresna, S.H, Advokat pada Law Firm R & R, beralamat di Jalan KartamaNo. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016;Terdakwa berada dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenahanan :ds2.Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7Agustus 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 17Agustus 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampaidengan 15 Desember 2016;7. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2016 sampaidengan 14 Januari 2017;8. Penahanan Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejaktanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 20179.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan 12 April2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Setelahmembaca berkas perkara dan Suratsurat yang bersangkutan sertasalinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, tanggal 9 Januari 2017, Nomor 39/PID.SUSTPK/2016/PN.Pbr ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.