Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 362/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
29 — 15
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
29 — 15
prosespembuktian dipersidangan tidaklah terbukti kalau selama ini dalamjejak masa lalunya justru terdakwa menjadi bahagian jaringanterorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkan dari caraterdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanyamenjadi korban dari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwauntuk tetap memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotikayang bisa merusak masa depan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
Register : 26-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA TUAL Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tual Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 26
39 — 26
Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA TulHukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknyadapat dikutip sebagai berikut :e Bahwa adik Termohon melakukan penekanan/meneror di tempatTermohon di BTN Un Indah, pada tahun 2019 dan saksi hanyamendengar adik Termohon meneror/mengintimidasi Pemohon ;e Bahwa saksi sudah tidak berkunjung kerumah Termohon di BTN UnIndah satu tahun terakhir, dan saksi tidak tahu RT/RW tempat tinggalTermohon ;e Bahwa saksi mengetahui dan mendengar Pemohon dan Termohonbertengkar
Register : 12-11-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 160-K/PM I-02/AD/XI/2013 Tanggal 16 Januari 2014 — SERDA DUDI HERMAWAN NRP 31950005871073, DKK 1 ORANG
67 — 33
67 — 33
Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan telah sesuai denganprosedur dan tidak ada penekanan/ pemaksaan terhadap para Terdakwa.7. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Saksi terhadapbarang bukti yang salah satunya berupa bong ada tandatanda bekasdipakai.8.
Register : 17-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
ALI HARAHAP Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAP
22 — 23
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
ALI HARAHAP Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAP
22 — 23
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
Putus : 24-10-2011 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 202/Pid.B/2011/PN.BLK Tanggal 24 Oktober 2011 — Terdakwa : Drs.H.Muh.Darwis Bin MG , JPU : Syahrul Juaksha Subuki, SH.MH
80 — 30
80 — 30
atau keberatanbahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku yang diduga atau yang didakwamelakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa yang di kemukakandipersidangan, dan selama persidangan persidangan berlangsung, tidak terdapatsatupun petunjuk bahwa akan terjadi salah dalam orang sebagai subjek atau yangdiduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sertaoleh karena penekanan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1532 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2017Pulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan sebagi objek pajak dalamPPN adalah penyerahan barang dalam hal beras(nonBKP) tersebut tidak dilakukan penyerahan tentuberas (nonBKP) tersebut bukan objek PPN.(3) Bahwa demikian juga
Register : 19-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 23/Pid.B/2018/PN Lbj Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.Bayu Kusuma Nugraha,SH
2.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
1.YOHANES DON BOSKO alias DON
2.YOHANES KONTIUS LATU Alias YANCE
3.SIPRIANUS SONLI alias SIPRI
83 — 24
1.Bayu Kusuma Nugraha,SH
2.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
1.YOHANES DON BOSKO alias DON
2.YOHANES KONTIUS LATU Alias YANCE
3.SIPRIANUS SONLI alias SIPRI
83 — 24
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri paraterdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Register : 15-08-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 1101/Pid.Sus/2014/PN.Bks Tanggal 21 Oktober 2014 — Munir Awangsyah als Munir bin H. Mastur (Alm)
29 — 8
29 — 8
Bksdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanyadalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyekhukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsurmateriel Dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalahTerdakwa Munir Awangsyah als Munir bin H.
Putus : 25-09-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 376/Pid.Sus/2015/PN.TBT Tanggal 25 September 2015 — ABDUL HALIK Alias ALIK
29 — 7
29 — 7
Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah iaterbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama ABDUL HALIK Alias ALIK sebagaiTerdakwa
Putus : 10-08-2011 — Upload : 05-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 107-K/PM I-02/AD/ VI /2010 Tanggal 10 Agustus 2011 — SERKA SARBAINI PANJAITAN
29 — 18
29 — 18
Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinanTNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajuritTNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangipenggunaan dan peredaran Psikotropika atau Narkoba namun justruTerdakwa menggunakannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidakpeduli dengan perhatian dan perintah pimpinan INI tentang laranganmengkonsumsi zat terlarang apalagi Terdakwa sebelumnya telahmelakukan tindak pidana penganiayaan dan perkara telah selesaidisidangkan
Register : 17-05-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Pbm Tanggal 25 Juli 2016 — SURLAN BIN SAKOKv
26 — 20
26 — 20
Unsur Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja,orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampubertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentusebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barangsiapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah diaTerdakwaterbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung padapembuktian unsurunsur materiil dari Dakwaan;Menimbang, bahwa Barang
Register : 23-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN RUTENG Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg Tanggal 26 Februari 2020 — SALES NASUR Alias SALES
117 — 51
117 — 51
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri paraterdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenaiunsur kesatu barangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Register : 23-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Kdl Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
D. BRAMANDOKO
Terdakwa:
Hari Nugroho Hadi Alias Kamra Bin Sophie Arto Hadi
33 — 8
D. BRAMANDOKO
Terdakwa:
Hari Nugroho Hadi Alias Kamra Bin Sophie Arto Hadi
33 — 8
Unsur setiap orang ;Menimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Di persidangan
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43555/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
127 — 28
127 — 28
Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
Register : 12-08-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PA PARE PARE Nomor 254/Pdt. G/2014/PA Pare Tanggal 10 Februari 2015 — - PENGGUGAT
- TERGUGAT
70 — 27
70 — 27
Tidak benar pula jawaban Tergugat bahwa Penggugat pernah berselingkuhdengan lelaki Kungkung karena kejadian yang sesungguhnya bahwa Tergugattidak pernah menangkap tangan Penggugat dengan lelaki Kungkung sedangbersama, Tergugat hanya melakukan penekanan kepada Penggugat denganlelaki tersebut sampai lelaki tersebut mengakui perouatannya karena ternyataTergugat memukuli lelaki tersebut sampai mau mengakui perbuatannyadengan Penggugat dengan menyertakan buktibukti kKesaksian anakanak dariPenggugat dan
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES,
264 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
264 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila penerima manfaat bunga bukanpihak yang secara substansid nyatanyata merupakan pemilikmanfaat yang sesungguhnya (Beneficial Owner), makaIndonesia dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah memenuhi syaratatau tidak agar memperoleh fasilitas P3B Indonesia Belandadengan pertimbangan bahwa perlu dicermati usaha untukmenyalahgunakan
Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 83/Pid.B/2015/PN.Psr Tanggal 11 Nopember 2015 — KASMORO Bin JOTO
76 — 8
76 — 8
Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;A.d 1 .Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukantindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukumtersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atautidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung padaunsurunsur materiil
Register : 07-07-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 72/Pid.B/2014/PN.Kds Tanggal 13 Agustus 2014 — - KISMANTO Als SURO Bin SALAM
- ARI MULYONO Bin SUBAI
- HENDRI PURNOMO Bin SUROTO
- MUHAMMAD ULIL ALBAB Bin SUNARDI
43 — 8
43 — 8
Unsur Barang siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalahadanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, danatas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupunrohaninya mampu untuk bertanggung jawab;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara iniadalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana,jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkanmengenai
Register : 09-03-2023 — Putus : 28-04-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 37-K/PM.I-04/AD/III/2023 Tanggal 28 April 2023 — Oditur:
Toho Nirmawati Hutabarat, S.H
Terdakwa:
1.Yandi Akbarudin
2.Kurdiansyah
3.Aldiansyah
176 — 4
Toho Nirmawati Hutabarat, S.H
Terdakwa:
1.Yandi Akbarudin
2.Kurdiansyah
3.Aldiansyah
176 — 4
/p>
2) 3 (tiga) lembar ST Pangdam II/SWJ Nomor STR/99/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang larangan tindak kekerasan
antara Senior dan Junior; dan
3) 2 (dua) lembar ST Danbrigif 8/GC Nomor STR/13/2022 tanggal 16 Januari 2022 tentang penekanan
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
252 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banhwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function