Ditemukan 11260 data
58 — 23
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPSperiode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari2008 s/d 31 Desember 2008.104245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah BankSumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.0006787tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.147244. Rekening Koran Giro Bank Sumut CabangPadangsidimpuan Nomor : 230 01.030032840 tanggal27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda OlahragaKebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
128 — 59
Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) viaKantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya63(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
40 — 13
Firdaus, bukti surat tandaP9, foto copy Kwitansi Tanda terima No: 620/PF/0308 tanggal10 Maret 2008 dari Dra. Meutia A. Jalil uang sebanyak Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. T. Firdaus, bukti surat tanda P15a tentangfoto copy Kwitansi Tanda terima No : 641/PF/0408 tanggal 10 April 2008 dari Dra.Meutia A.
1.ISKAK
2.KARNITA
3.RASINI
4.SAYIDI
5.MINI
6.CASMI
Tergugat:
1.Sdri. KARINI
2.Sdri. MUNIRI
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
4.Sdr MAKSUM
90 — 11
Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimuatdalam Pasal 1 ayat 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara antara orang atau badanghukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 620
190 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang berbunyi :Apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi dapat
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BPN RI. Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TNH PEMBANGUNAN JLN TOL CILEUNYI. SUMEDANG. DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP
67 — 50
Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 4. angka 7, denganalasan hukum bahwa Nilai ganti Kerugian yang dinilai oleh penilai merupakannilai pada saat Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untukKepentingan Umum, dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi JawaBarat No. 620/Kep.230Pemksm/2018 tentang Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan, ditetapkan tanggal21 Februari 2018 sesuai ketentuan Pasal 26, sebagaimana diatur dalampasal 34 ayat (1) UndangUndang Republik
Pembanding/Tergugat II : dr. MISKIAH
Pembanding/Tergugat III : SAFWATI., ST.,MM.
Pembanding/Tergugat IV : dr. MILHANAH
Terbanding/Penggugat : Walikota Banjarbaru
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
67 — 50
Apa yang diminta olehHalaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT BJMPembanding merupakan persoalan prosedur suatu penerbitan alas hak berupaSertipikat Hak Milik yang sangat erat kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang secara de jure merupakan Kompetensi Absolut dari PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin, sebagaimana dimaksud dengan Yurisprudensidari Mahkamah Agung (MA) (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999) yang menyatakan sebagai berikut : Bila yang digugatadalah
Terbanding/Terdakwa : TUGINO,ST.,MT BIN HADI WIHARJO
71 — 34
BJM31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKPPK type II 1Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal16 Desember 2009 ;Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraanPKPPK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabarutahun 2009 (Fotocopy) ;Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan
15 — 5
dan pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam tersebut, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinyaditentukan sebatas kemampuan suami.Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklahgugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkahtersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzabjuz IT halaman 175 dan pendapat tersebut diambil alih majelis hakim menjadi pendapatmajelis sebagai berikut :Vo aiods 99 Lu anal wy bo 620
195 — 28
catatan rekanan yang membayar dan yang tidak membayar juga ditulisdibelakang kertas yang sudah disediakan olehPanitia;e Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang kutipan dari panitiae Bahwa uang yang terkumpul dari rekanan adalah sebesar Rp.121.000.000,(seratus duae Bahwa jumlah dokumen ~ yang digandakan sebanyak 1064e Bahwa Terdakwa menggandakan dokumen di Banda Aceh karena pada saatitu listrik di Calang belume Bahwa biaya penggandaan dokumen yang dicetak di Banda Aceh adalahsebesar Rp.112.558 620
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.620 K/Pdt/1999 tanggal 21 Desember 1999 yang menyatakan :Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alinpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bajawa telah keliru dan tidak cermat dalammeneliti tentang objek sengketa yang mana Majelis
Terbanding/Penggugat : Jannes Sianipar
Turut Terbanding/Tergugat I : Parulian Simatupang
Turut Terbanding/Tergugat II : Mangido Manullang
52 — 36
dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara;Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 41/Pdt/2020/PT MDN Bahwa menurut hukum acara dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI adalah jika tuntutan (petitum) mengandung unsur sengketa tatausaha negara maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri; Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :620
91 — 12
rumah saksiyang beralamat di jalan Serayu Il no 2 Rt 5 Rw 1 Kecamatan BloraKabupaten Blora sehingga selanjutnya saksi dibawa oleh penyidik kerumah saksi untuk dilakukan penggeledahan;Bahwa pada saat penangkapan penyidik menyita dari tangan saksi yaitu 1(satu) paket shabu yang hendak diserahkan kepada Yok, uang tunai Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupah), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Variowarna putih Silver No Polisi K 5804 MY dan 1 (satu) buah HP merk Assuswarna hitam putih simcard No 082 299 620
157 — 99
Advokat dan Penasehat Hukumyang beralamat kantor di Perumahan PabuaranIndah Nomor.11 A Cilendek Timur Kota Bogor,sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal22 November 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, padatanggal 10 Desember 2018, di bawahNomor.620/SK/HK/2018/PN.Bgr, dalam hal inidisebut sebagai : TERGUGAT;Halaman 1 dari 39 halaman.
19 — 13
namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
251 — 86
Bukti P I, IH12 : Foto copy Surat No. 620/BPR/DS/X1/2010 tanggal 02 November 2010, Prihal Roya HakTanggungan ;13.Bukti P I, IH13 : Foto copy Putusan Nomor : 415 K/TUN/2011 tanggal 20 April 2012 ;Buktibukti surat tersebut telah diberi Materai secukupnya dan telahdicocokan sesuai dengan aslinya :Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugatjuga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
MUJINAR
Tergugat:
DIREKTUR PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI
Turut Tergugat:
KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA SURABAYA
79 — 28
, dari ParaTergugat kepada Pemerintah Desa kemiri melalui Kantor BadanHalaman 13 dari 46 Putusan Nomor 330/Pdt.G/2020/PN Sda.Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maupun Pasal 616KUHPerdata dan Pasal 620
36 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
74 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
96 — 42
Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.