Rumah tangga yangdemikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannyaperkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS.

Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim:Lgale cojJI yard slad aso, culS yl orinoll aaaigsilolausgDan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raji, sebab iamasih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalamkekuasaan suaminya jugaWayjib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj! yaitu tempattinggal dan nafkah.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat Al Bagarah ayat 241:99 ,roJL e. wlallosKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wayib: (a)memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul.Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang

Dengan demikian,dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun iatetap berhak atas mutah menurut cara dan jumlah yang patut (maruf).Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanya kepadaorang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidakberkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya; Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan

GatMenimbang, bahwa faktafakta tersebut tidak selaras dengan semangatuntuk mewujudkan keadilan antara lakilaki dan perempuan, menghindaridiskriminasi antara lakilaki dan perempuan, serta meminimalisir hambatanhambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memeroleh hakhakhukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upayaperlindungan terhadap hakhak kaum perempuan;Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Suwarni Binti Xxx selakuanak kandung dan Tergugat Il selaku janda dari Xxx almarhumadalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Xxxalmarhum;Hal 13 dari 40 hal Put. No 2206/Pdt.G/2018/PA.KdlB.17.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KompilasiHukum Islam ditegaskan:(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihidari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti18.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Xxx selaku anak kandungdan Tergugat II selaku janda dari Xxx almarhum adalah ahli warisyang berhak atas harta peninggalan Xxx almarhum;16.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KompilasiHukum Islam ditegaskan:(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihidari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.17.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, makai Xxx selaku anak kandungdan Tergugat II selaku janda dari Xxx almarhum adalah ahli warisyang berhak atas harta peninggalan Xxx almarhum;29.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama dijelaskan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang :Bahwa ditegaskan pula di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.

Hal ini karena register yangdisebutkan (PAJP) menunjukkanpenetapan tersebut ditetapkan olehPengadilan Agama Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Agama Bandungsehingga tidak jelas penetapan apa yang dimaksud oleh PENGGUGAT;Bahwa ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Reglement op deBurgeliike Rechtvordering (RV) yang mengatur bahwa pokokpokokgugatan harus disertai kesimpulan jelas dan tertentu.

Ditegaskan pula dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1 980dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Olehkarenaitu.

Undangundang Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama dijelaskan, Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang:Bahwa ditegaskan pula didalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Bahwa ditegaskan pula dalam ketentuan pasal 8 Reglement op deBurgerlijke Rechtvordering (RV) yang mengatur, bahwa pokokpokokgugatan harus disertai kesimpulan jelas dan tertentu. Sehingga suatugugatan tanpa dasar hukum dan dasar fakta hukum dapatdikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas atau kabur (obscuurlebel). Oleh karena itu, surat gugatan dalam perkara nomor502/Padt.G/2016/PN.

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah, ditegaskan bahwa "Bilamana musyawarah sebagaidimaksud ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat mengenaipenyelesaian perselisihan, maka mengenai Akad ini dan segala akibatnyaPara Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yangtetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Agama BaleBandung di Kabupaten Bandung;Halaman 13 dari 37 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G 2017/PN.BdgSelanjutnya

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa yang menjadipokok persoalan utama dalam perkara ini adalah adanya perselisihanantara Penggugat dan Tergugat terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI,yang mendasarkan pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisahdan Akad ljarah, karenanya Penggugat sangat dirugikan dengan adanyaketidakpastian jumlah hutang tersebut, sehingga Penggugat menganggapberalasan mengajukan gugatan a quo;Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah ditegaskan

,Notaris di Kabupaten Bandung Barat ("Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah), ditegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadiantara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pembiayaanMusyarakah Mutanagqisah menurut ketentuan Syariah, dimana parapihak secara bersamasama bersepakat untuk membiayai pembelianbarang modalHalaman 18 dari 37 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Bdgberupa tanah dan bangunan, dimana besar porsi pembelian masingmasing sudah ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan

Bahwa Tergugat menolak dalil posita butir 2 yang pada pokoknyamenyatakan "terhadap perjanjian kredit, Penggugat telah menjaminkanberupa bidangbidang tanah berikut bangunan dan seterusnya,dengan alasanalasan sebagai berikut;a)Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa berdasarkan AkadPembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, ditegaskan bahwa hubunganhukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubunganpembiayaan Musyarakah Mutanaqgisah menurut ketentuan Syariah,dimana para pihak secara bersamasama

Alfabeta, 2005, ditegaskan bahwa hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salahsatu. perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh PemegangHak Tanggungan. Dengan sifat ini, jika debitur cidera janji maka kreditursebagai pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan bendajaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpa perlupersetujuan pemilik benda jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi daripengadilan.

sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan perkara olehPenggugat sudah seharusnya dikabulkan, sebagaimana akanditegaskan dalam diktum penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkaraoleh Penggugat a quo telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara,sebagaimana juga akan ditegaskan

Bahwa perkawinan dalam Islam bukan sematamata hubungan ataukontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadahsebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintahAllah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah;Hal. 3 dari 7 hal.Pts. No.0427/Pdt.G/2014/PA. Yk7. Bahwa menikah yang baik adalah yang sesuai dengan Sunnah NabiMuhammad SAW yaitu dengan restu orang tua.

Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jJawabandari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah

Hal ini merupakan sebagai penjabaran persamaan hakmasyarakat yang tidak mampu di hadapan hukum, sebagaimana maksudpasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalahmenjadi tanggung jawab negara.

permohonan Pemohon sebagiantelah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressis verbis) danmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewiskracht), namun karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yang berkaitan eratdengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhurdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara Suami isteri danmengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

adalah Pemohon;Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya lagi Termohon dipersidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalilpermohonan Pemohon, sehingga dalildalil Pemohon dianggap benar danterbukti, namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (personrecht) yang berhubungan erat dengan masalah rumah tangga yangmengandung nilainilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubunganperdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon denganTermohon, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengantujuaan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan tidak beradadalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidaksaling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagaibentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antarasuami istri

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perceraian dapatterjadi karena alasan bahwa antara suami istri terusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagiakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum diatas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:aball VI uw S>Perdamaian adalah penghulu hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberkesimpulan tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan dan Majelis Hakimmenghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddan kepada Penggugat sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam amarputusan ini;Tentang mutah.Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat

Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum diatas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:aball VI uw S>Perdamaian adalah penghulu hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberkesimpulan tuntutan mutah dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menghukumTergugat untuk memberikan mutah kepada Penggugat berupa uang sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam amarputusan ini;Tentang hadhanah dan nafkah anakMenimbang, bahwa di persidangan

/:aball VI uw S>Perdamaian adalah penghulu hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberkesimpulan gugatan nafkan anak dapat dikabulkan dan Majelis Hakimmenghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat danTergugat yang bernama Anak pertama binti Hajhar Efendi (pr), umur 15 tahun danAnak kedua bin Hajhar Efendi (Ik), umur 10 tahun minimal sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,sebagaimana akan ditegaskan

Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Dalam Putusan MA No. 3164K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian kepada Pemohon, karena iayang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajibmembuktikan dalil gugatannya ;Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diketahui bahwa Pemohon memilihdomisili hukum di Perumahan Graha Asri Sukodono, Blok ai26, Sidoarjodikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agamadisebutkan Permohonan cerai talak diajukan di

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 212 K/Sip/1953tanggal 9 Nopember 1955 ditegaskan bahwa: Suatu Putusan Pengadilantidak hanya ada kekuatan hukum terhadap pihak yang kalah, melainkanjuga terhadap seseorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yangkalah tadi (rechtverkrijgende); (dikutip dari .Rubini, SH., R.Roechmat,SH dan M.

di tingkat banding dalam perkara Nomor:16/Pdt/2007/PT.Mal Jo ditingkat kasasi dalam perkara Nomor: 1619 K/Pdt/2007, menurut ParaTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah bidang tanah yang batasbatasnya adalah:e Sebelah Utara berbatas dengan Dusun Dati Awaliang kepunyaan ParaTergugat;e Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Dati Awaliang kepunyaan ParaTergugat;e Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Dati Awaliang kepunyaan ParaTergugat;e Sebelah Barat berbatas dengan kali/sungai Wairuhu;Sebagaimana ditegaskan

dan diakui Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sesuai surat bukti T.I.II3, sedangkan objek sengketa yangdiperiksa dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor: 122 PK/Pdt/2010berbeda dan berada di tempat lain, sesuai surat bukti Para TermohonKasasi/Terbanding/T ergugat T.I.II4;Bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut ditegaskan dalam jawabannyatertanggal 15 Agustus 2011, merupakan objek sengketa yang telah diperiksadan diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Malukuserta di tingkat

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai berstempel Penerima Kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untukbertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan TinggiMaluku Utara, sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal

bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KompilasiHukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saatmeninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinandengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untukmenjadi ahli waris.Hal. 18 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTBMenimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

PEMOHON III;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandungsengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diaturmengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1)UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara ini dibebankan kepada

Bahwa oleh karena Tergugat selaku ahli waris (anak) dari SUNI sudahbertempat tinggal di atas tanah tersebut, yaitu di bagian selatan, bahkantanah yang ditempatinya sudah bersertipikat, yaitu Sertipikat Hak MilikNomor : 1491/Pasar Usang yang terbit pada tahun 1985 atas nama SUNI,maka selanjutnya ditegaskan tanah untuk Tergugat sebenarnya adalahtanah yang berada di bagian Selatan dengan ukuran 17, 50 X 24, 50 meter,ditegaskan dengan dibuat SURAT PERNYATAAN HIBAH tanggal 07November 2006 yang ditandatangani

oleh SUNI, IDA dan Penggugat IIsebagai ahli waris ABU, serta Turut Tergugat sebagai ahli waris ISAM, dimana tanah yang ditegaskan dengan Surat Pernyataan Hibah tersebutukuran tanahnya 17. 50 X 24,50 meter dihibahkan kepada Tergugat danistrinya yang bernama IDA, dengan ukuran dan batasbatasnya sebagaiberikut:Utara berbatas dengan Para Penggugat/Turut Tergugat........ 17, 50 meter ;Selatan berbatas dengan SalMAN ............cccceeeee ee ee eee eee eeeens 17,50 meter ;Barat berbatas dengan Jalan Semenisasi

penghasilanyang diterimanya;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pemutaran film dibioskop dan sarana penunjang lainnya seperti kantin dan TV gamedengan merek studio 21 dan bukan merupakan Join Operationmeskipun Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dan Pemilik Film melakukan kerjasama operasi atau join operation(KSO/JO) untuk memperoleh penghasilan;Bahwa hal ini ditegaskan

sebagaibiaya dalam SPT Tahunannnya;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidaksetuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa antara TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dan pemilik film tidakada perjanjian sewa menyewa, dan atas pembayaran kepada pemilikfilm adalah berdasarkan bagi hasil atas hasil penjualan karcis setelahdikurangi dengan pajak hiburan yang dikenakan atas penjualan karcistersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf UndangUndang PPh ditegaskan

Putusan Nomor 891 /B/PK/PJK/201319.20.Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE28/PJ.433/1989 telah ditegaskan bahwa pembayaran sewa film atauistilah lainnya berupa pembayaran bagian pemilik film dan sebagainyamerupakan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,sehingga dalam hal ini ada bagian dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berupa pembayaran kepada pemilik filmyang seharusnya dibiayakan dalam laporan keuangannya;Bahwa dalam Surat Edaran Direktur

tercatat dalamSurat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/AGR/10/XI/H.M/01.G/1964, tanggal 22 April 1964 atas nama Sakidjan tersebutBahkan Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Lamongan dalampertimbangannyahalaman 27 paragraf ke2 sampai dengan 5 menegaskan:Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dari buktiyang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu bukti T.1 dan bukti T.2 diketahuibahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Persil 87 yang manadalam peta desa tersebut ditegaskan

Nomor 958k/Pdt/2016Perlu ditegaskan bahwa Termohon Kasasi baru mengetahui adanyabukti P.1 saat tahun 2007, hal ini didasarkan atas keterangan saksiDavid Ndoen bin Daniel Ndoen (cq Judex Facti putusan PengadilanNegeri Lamongan Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Lmg., halaman 16) yangmenerangkan:Bahwa kemudian Petok tersebut disimpan oleh saksi di lemari selamakurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, kemudian oleh saksi akhirnyadikembalikan kepada Sakidjan pada tahun 2007;c.

(enam belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Ganjaran/Bengkok Kepala Dusun Dradah;Dalam hal ini jelas dan terang ditegaskan dalam pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Negeri Lamongan 48/Pdt.G/2014/PN.Lmg., sebagaiberikut:a.

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

KabupatenSerdang Bedagai dan berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti P.1,pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA KecamatanSiantar Selatan Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan AgamaPematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Siantar SelatanKota Pematangsiantar dan kepada PPN KUA Kecamatan Sei RampahKabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan

pa Je GlyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tentang jumlah besarnya biaya nafkah anak, maka MajelisHakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Bima Satria Aji bin Rahmansyah, lakilaki, lahir tanggal 12 September 2011 dan Arjuna Panca Naka binRahmansyah lakilaki, lahir 1 Desember 2015tahun kepada Penggugatsebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak a quodewasa atau mandiri, sebagaimana akan ditegaskan

dalam iddah, jika ada dalam talakrajl, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuanitu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah iddah Penggugatyang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat tentang jumlah besarnya nafkah iddah Penggugat,maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddahsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah , sebagaimanaakan ditegaskan