Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutserta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum. HakimHakim Anggota, K td / Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Ttd / Prof. Dr.(@tU atd / Timur P.Mohammad Askin, S.H., Manurung, S.H., Hal. 15 dari 15 hal. Put.

,PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 18 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS

Damsik Ladjalani terprosessecara hukum menjadi Tersangka dan selanjutnya dinyatakan terbukti olehPengadilan Tipikor. Sepatutnya terhadap perkara Terdakwa ini,memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP serta Putusan HogeRaad tanggal 04 Juni 1928 : ....hanya pencemaran dan pencemaran tertulisdibenarkan alasan demi kepentingan umum..., sehingga Terdakwa harusdilepaskan dari segala tuntutan hukum.

MH.PANITERA PENGGANTI,d.t.o.Irwan,SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,T. TARMULLI, S.H.NIP. 19611231 198503 1029 Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNAtanggal 28 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 Nomor 54/Pid.SusTPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;3.

Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengantanggal 10 Maret 2020;. Perpanjangan penahanan tahap oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor(tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (tahap 1),sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;.

Perpanjangan penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor(tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejaktanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejaktanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020.Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT KDI8.

Kendari Barat, Kota KendariSulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019dan yang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor:677/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 17 Desember 2019;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan sSuratsurat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36

PUTUSANNo. 2085 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahir: dr. H. DIDI MARZUKI, MM.

,MHum., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,MHum., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

,MHPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehWakil PaniteraDrs. EFEND1,S.HNIP. 196612261990031003Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bna

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR dtBANDA ACEH HO.TJUT NASRULLLAHH. SAID SALEM, S.H., M.H.

IsmailHasan terbukti sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, akan tetapi dalam Putusan Ketua Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan

Bahwa Unsur melawan hukum dalam rumusan dalam penjelasan Pasal 2UndangUndang Tipikor adalah disebutkan yang dimaksud dengan*secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawanhukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangUndangannamun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;2.

PKFB 350;
- 300 (tiga ratus) kilogram Ikan Campuran (berdasarkan Penetapan pemusnahan barang bukti ikan hasil tangkapan dari Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg tanggal 10 April 2022);
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Bendera Malaysia;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu

2016;2 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d 10Maret 2016;3 Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Tahap sejak tanggal 11Maret 2016 s/d 09 April 2016;4 Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016;5 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei2016;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 Mei 2016 s/dtanggal 16 Juli 2016;7 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;8 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal16 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016;Halaman dari 37 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN JthTerdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama YAHYA ALINSA, S.H.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 Cimaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang No. 51/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 13 November 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.TipikorSmg yang dimintakan Banding;e Membebankan

diatas,sehingga Terdakwa selaku Kabag Keuangan Kabupaten Batang telah melakukantugas serta fungsinya sesuai dengan prosedur dan melakukan tugasnya denganmengacu kepada Kepmendagri Nomor: 29 tahun 2002 (Vide: Bagan AlurPenganggaran Berdasarkan Kepmendagri Nomor: 29 tahun 2002)Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Sebagai Judex Factimerupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd),Karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum PengadilanNegeri Tipikor

Kegiatan (PPTK) dalam Program KegiatanPelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun nomor028/01/402.112/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 , pada Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun atau setidaktidaknyadi tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor

Memori banding tertanggal 9 Mei 2014, yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum ....55Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Mei 2014, telah diserahkan salinanresminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan NegeriMadiun dengan surat pengantar Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tertanggal 12 Mei 2014 Nomor W.14.1/ 1157/Hk.07/V/2014 ;.

MH.masing masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari KAMIS tanggal 12 MARET 2015 oleh Ketua Majelis Hakimtersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu MASKURUN, SH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa ; HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,ttd. ttd.1. H.M. TARID PALIMARI, SH. MH. HERI SUKEMI, SH. MH.ttd.2. DICKY RISMAN, SH.

Tabungan : 0282909545 atas namaNARTO, KTP: 1208162407740002 Dusun DrokiyoRT/RW. 01/05 Glagah, telahmendapatkan ijin Penyitaan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 17 Desember 2010, 1 (satu) berkas yang terdiri dari Pengajuan Proposal DokumenPencairan dana dan Laporan Pertanggungan Jawaban, telah mendapatkan ijin PenyitaanKetua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Pebruari 2011;Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut telah di lakukan penyitaanoleh

Penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan (3) KUHAP,dan telah mendapatkan ijin Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya,sehingga dapat dipergunakan sebagai barang obukti'~ di persidangan;Menimbang, bahwa setelah tidak ada halhal lagi yang disampaikan baik oleh JaksaPenuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, maka pemeriksaanperkara ini dinyatakan ditutup, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil putusanakhir ;Menimbang, bahwa

Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatandan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi surat Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember2018 Perihal : Penyampaian Data Pegawai NegeriSipil Yang Belum Diberhentikan Karena MelakukanTindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuaidengan aslinya) ; Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor

kenaikanpangkat, penerimaan CPNS, ujian dinas, pengangkatan dalam jabatan ;Bahwa terkait pemberhentian PNS tidak ada hubungan dengan tupoksiSaksi sebagai Asisten Ill, karena pengangkatan dan pemberhentianPNS adalah kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)dalam hal ini Bupati ; Bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang menangani dan langsung diproses ke Badan Kepegawaian Daerah ; Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara setelahada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

) ; Bahwa Saksi berkoordinasi langsung dengan Badan KepegawaianDaerah sehingga Saksi tahu tidak ada penerbitan surat keputusanpemberhentian sementara untuk Penggugat ; Bahwa ada surat pengangkatan kembali sebagai PNS setelah Penggugat menjalani semua proses hukum ;Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Asisten Ill sejak tanggal 29Desember 2017 ; Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara dari Bupatisetelah ada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) untuk Penggugat

Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 04 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RACHMADY FAUZY ARIEF, S.H., M.Si. bin H.ASMAIL ARIEF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahHal. 68 dari 137 hal. Put. No. 1261 K/Pid.Sus/2016melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanyadalam dakwaan Primair :. Membebaskan Terdakwa Drs. H. RACHMADY FAUZY ARIEF, S.H., M.Si. binH. ASMAIL ARIEF oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa danPenuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda tanggal4 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 04September 2014 mengenai pidana penjara yang dijatunkan dan pidanapengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danPenuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti :ttd.

Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2021/ PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Halaman 114 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Probolinggo yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 10 Nopember 2021 Nomor W.14.U.1/19282/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tentang adanyabanding perkara Tipikor Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 16 November 2021 bahwa

Muhammad Arif Billah, S.H.dalamPerkara Tipikor nomor 47/PID.SUSTPK/TPK/2021/PT SBY yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 16 Desember2021 Nomor W.14.U/10532/Hk.07/12/202, kepada PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukanbahwa telah menerima Memori Banding atas nama Terdakwa diKepaniteran Pengadilan Tinggi Surabaya yang disampaikan olehSalamul Huda, S.H.

(Penasihat Hukum Terdakwa) dengan Suratnyatanggal 13 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Tipikortanggal 16 Desember 2021 dengan permintaan agar memerintahkanJurusita/Jurusita Pengganti untuk membritahukan dan menyerahkanSalinan resmi Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum, danselanjutnya segera menirimkan relaas pemberitahuannya kepadaKepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musthofa Camal, S.H., M.H. PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayatanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. ttd.Rasminto, S.H., M.Hum. Robert Simorangkir, S.H., M.H.ttd.H.

PUTUSANNomor : 26/TIPIKOR/2012/PT.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING padaPENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraTindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasamenjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : BHIRA TAWADO, S. Hut.

LakilakiKebangsaan : IndonesiaAlamat : Balokang Patrol RT 020 RW 005 DesaJajawar Kecamatan Banjar Kota BanjarAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaPendidikan : S1Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :Penyidik Polri, tidak dilakukan penahanan ;" Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20Desember 2011 ;= Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 21 Desember2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;" Hakim Tipikor

Bandung, sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengantanggal 27 Januari 2012 ;= Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kls.

A Bandung, sejak tanggal28 Januari 2012 sampai dengan 27 Maret 2012 ;= Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 28 Maret2012 s/d tanggal 26 April 2012 ;= Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 46/Pen/Tpikor/2012/PT.BdgTertanggal 03 April 2012 mulai sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan 27April 2012 ;= Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Bandung / PengadilanTindak Pidana Korupsi

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Bandung tanggal 27 April 2012 Nomor : 26/TIPIKOR/2012 /PT.Bdg, ditunjukselaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding.Putusan mana pada hari SENIN tanggal 18 Juni 2012 diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggotatersebut dan dibantu SAIFUL ASNURI, SH.