pengertian narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baiksintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;Menimbang, bahwa penggolongan narkotika dalam Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 ditegaskan

dalam pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa narkotika dalamUndang Undang ini digolongkan kedalam 3 golongan, yaitu : narkotika golongan I,narkotika golongan II dan narkotika golongan III ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan narkotikagolongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembanganilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangattinggi

golongan I, sehingga dengan demikian unsur menggunakan narkotikagolongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis telah terpenuhi ;3) Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telahmengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika,antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri ;Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.PstKompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

terbuktiHalaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Pstdan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, olehkarenanya berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakimberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkanjuga dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadikarena alasan bahwa antara suami Istri terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, berkenan untuk menerima dan memutus sebagai berikut :1.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.

Surat kuasa khusus pihak Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;Halaman 11 dari halaman 22 Putusan Nomor 1984/Pdt.G/2019/PA.Tng2.

tempat kerjaPemohon;> Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Marettahun 2019 yang lalu, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sangguplagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;Halaman 16 dari halaman 22 Putusan Nomor 1984/Pdt.G/2019/PA.TngMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Oleh karena itu, manakala suami isteri telah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan sudah berpisahranjang dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi,Halaman 17 dari halaman 22 Putusan Nomor 1984/Pdt.G/2019/PA.Tngmaka telah menjadi indikasi sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumahtangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ditegaskan bahwa perceraian dapat

Nasir telah memperkuat kedudukan anak angkat adatbernama Sulistyowati sebagai penyambung generasinya sekaligus sebagaiahli waris satusatunya dihadapan hukum, oleh Pengadilan Negeri Pemalangtelah ditetapbkan Pengesahan Anak Angkat Secara Hukum Adat Nomor25015/Tahun 1985 Pdt.G/PN.Pml. tanggal 9 Juli 1985, Pasal 1920KUHperdata menyebutkan penetapan tersebut memiliki daya mengikatpersangkaan undangundang kepada siapapun, ditegaskan pula dalamYurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Undang Undang R.1. tentang Perlindungan Anak,antara lain isinya menyebutkan Pengangkatan anak hanya dapat dilakukanuntuk kepentingan yang baik bagi anak dan dilakukan berdasarkan hukumadat dan ketentuan perundang undangan begitu pula ditegaskan olehYurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Tahun 1972 menyebutkanmenurut hukum adat anak angkat berhak atas seluruh harta gono giniorang tua angkatnya dan menutup hak waris saudara orang tua angkatnya",ditegaskan pula oleh Yurisprudensi M.A.R.I.

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga keduabelah pihak baik pihak calon mempelai lakilaki maupun pihak calon mempelaiHlm. 11 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pat.P/2020/PA.Prgiperempuan sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan, pemeriksaan perkara inidilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UndangUndangNo. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 1 tahun 1974tentang perkawinan ditegaskan

Kairo:Maktabah alDawah alIslamiyyah, hlm. 64) melalui insttumen penetapan usiabahwa perkawinan hanya diizinkan apabila lakilaki dan perempuan sudahmencapai umur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah denganundangundang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baiklakilaki maupun perempuan dalam usia tersebut secara hukum telah dianggapmatang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidakmenutup

kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep masi/ahahmursalah karena calon suamiistri itu haruslah telah masak jiwa raganya untukdapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baikdan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep mas/ahah mursalah ini harusHlm. 19 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pat.P/2020/PA.Prgidicegah adanya perkawinan antara calon suamiistri yang masih di bawah umursebagaimana ditegaskan

;Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah pertama, oleh karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek /ex specialis dandengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, danuntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo

rumah tangga dimanakeduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanyaperselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahantempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan secara berturutturut dan selama tenggangwaktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tandatanda akan rukunlagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihakkeluarga;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadikarena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lilSyarh alMajal:aalb qolall ale glb lero aro il aty pre aul uly.Artinya: Di waktu si istri

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2)telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini.

tahun(belum mumayyiz) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (Sselakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

lahirtanggal 18 Oktober 2013 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugattelah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan tanpamengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimanalayaknya bapak terhadap anak kandungnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap anak tersebut, sebagaimana akan ditegaskan

sebagai salah satupihak Tergugat, karena sesuai dengan Undang Undangnomor 49/Prp/tahun 1960 ditegaskan bahwae setiappiutang negara yang telah diserahkan pengurusannyakepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN/KP3N) maka tanggung jawab pengurus kreditmacet selanjutnya beralih kepada PUPN/ KP3N ;Sehingga gugatan Penggugat tidak tepat / salah alamatditujukan kepada Turut Tergugat / PT. BRI (Persero)Kantor Cabang Malang, Martadinata ;6.

Bahwa oleh karena itu) sesuai dengan Yurisprudensi12tetap Mahkamah Agung RI (vide : Putusan MahkamahAgung No. 296 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970)ditegaskan bahwa gugatan yang subjek hukum dariTergugat tidak tepat/salah alamat harus ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;7. Bahwa dengan tidak turut sertanya KP3N/KP2LN Malangyang saat ini sedang memproses pengurusan piutangNegara macet an. Tergugat II dengan salah satu objeklelang SHMNo. 1293 an.

Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya putusan MajelisKasasi pada halaman 19 alinea ke2, menyebutkanMenimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut di atasmenurut Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggiyang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harusdiperbaiki sepanjang mengenai bunga yang dibebankanyakni oleh karena di dalam putusan Pengadilan Tinggihanya ditentukan bunga sebesar 6 % tanpa menyebutkanwaktu, maka perlu. ditegaskan bahwa bunga yang dibebankanadalah sebesar 6 %per tahun.Pertimbangan

Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa dalam hal/kondisi menentukan lain sebagaimanadiatur dalam Pasal Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 35 Tahun2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, maka dapat ditunjuk sSeseorang yang memenuhipersyaratan untuk menjadi Wali dari anak yang bersangkutan melaluipenetapan atau putusan pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

MajelisHakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dikabulkanmaka Majelis Hakim mencabut kekuasaan Tergugat selaku orang tua atasanaknya yang bernama Cucu Kandung Penggugat, lahir tanggal 14 April 2006sekaligus Majelis Hakim menetapkan anak a quo berada di bawah perwalianPenggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaiwali dari anak yang bernama Cucu Kandung

Penggugat tersebut, makaberdasar hukum Penggugat sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukumuntuk dan atas nama anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atauberumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana juga akan ditegaskan dalamdiktum amar putusan ini;Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, makakepada Penggugat diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat(3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat

tahun, ditetapkan berada dalam asuhan danpemeliharaan Terbanding/Penggugat, kemudian menuntut agar anak tersebutberada dalam pengasuhan Pembanding/Tergugat karena khawatirTerbanding/Penggugat akan kembali ke agamanya semula sebelum menikahdengan Pembanding/Tergugat; hal mana tidak dipertimbangkan oleh hakimtingkat pertama dalam putusannya, dan untuk itu hakim tingkat bandingmemberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan ditegaskan

Ditegaskan pula dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi HukumIslam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yangbelum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bilaibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanitawanita dalam garislurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5)wanitawanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;Menimbang, bahwa

Kemudiandalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anakberasaskan Pancasila dan berlandaskan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 serta prinsipprinsip dasar Konvensi HakHakAnak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c)hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaanterhadap pendapat anak;Menimbang, bahwa ternyata dasar gugatan pemeliharaan anak yangdiajukan oleh Terbanding/Penggugat berikut alasanalasannya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untukmenghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah

, yangmeninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat danhingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;e bahwa usaha keluarga tergugat yang dilakukan untuk merukunkanpenggugat dan tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat adanya aktifitas pasangan suami istri dalam membentukkebahagiaan rumah tangganya dengan baik di dalam satu atap rumah dansatu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan

kehilangan kebahagiaan sebagai representasiketerikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakimbahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengannilainilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dimana penggugat dan tergugat tidak dapat lagi mewujudkankebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam ditegaskan

Putusan No.1991/Padt.G/2020/PA.Srgdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteridan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e,serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yangtidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (qd), (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:Huruf (d)salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan beratyang membahayakan pthak yang lain;Huruf (f)Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami istriterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnyabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku burukyang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualdan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

Habibi bin Suhendra, lahir tanggal 25Oktober 2014 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telahmemenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya berikut Tergugat telah dinyatakantidak hadir Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitumangka 3) dapat dikabulkan juga dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap tiga orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

SHGB Nomor 906/Petir terletak di Blok G 1 Nomor 27 sudah beralihke pihak lain;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan:"(1). Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yangtermuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutHalaman 3 dari 19 hal. Put.

denganiktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (PT Surabaya 24 November 1952)ditegaskan

Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawanhukumsebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata;3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus sebesar:A. Kerugian materiil: Biaya kehilangan pendapatan/keuntungan dari bisnis property sebesarRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ; Biaya selama proses hukum berlangsung sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah);B.

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnyabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku burukyang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kKecerdasan intelektualdan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

3)Wisno Aji bin Niman, lahir tanggal 15 Mei 2016 telah terbukti dan beralasanhukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanyaberikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan juga denganverstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

., Notaris Jakarta, Akta Nomor : 06 tertanggal 13 April2009 dalam Pasal 3 berbunyi bahwa maksud dan tujuan perseroan iniadalah berusaha dalam bidang pendirian dan penyelenggaraan RumahSakit;Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim menilai eksepsi ini tidak cukup beralasan hukum dandinyatakan ditolak;Unquote :Bahwa ditegaskan oleh M.

., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika padahalaman 789 antara lain menyatakan :"Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UndangUndang No. 14 Tahun 1970dst, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuatalasanalasan dan dasardasar putusan dan mencatumkan pasalpasalperaturan perundangundangan tertentu yang bersangkutan denganperkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupunyurisprudensi

Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. : 443 K/Pdt/1986dalam perkara ini ... dst;Unquote :Hal. 14 dari 22 hal. Put.

Pasal 8 akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 1 Juli 2009 yang dibuatoleh dan dihadapan Vinsensius Henry SH, notaris di Surakarta atasfasilitas Kredit Pemilikian Rumah (KPR) ditegaskan bahwa Penggugatberjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan Hak Tanggunganatas tanah Sertifikat Hak Milik No.7341/Kelurahan Sragen Wetanseluas 1.199 M? miliknya berdasarkan akta Jual beli No.130/Srg/2009tanggal 1 Juli 2009 PPAT Dewi Angkasari Komar, SH yang masihdalam proses pendaftaran peralinan hak.7.

selanjutnyamenyatakan menyerahkan barang jaminan.Berdasarkan Pernyataan sepihak yang Giyono (Pengggat) tertanggal6 April 2011 yang menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup lagi untukmelunasi hutang kepada PT.Bank Panin Tbk dan pengakuannya yangditegaskan pada posita gugatannya yang menyatakan secara tegasbahwa Penggugat mengakui secara tegas bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi kewajiban (wanprestasi) terhadap halhal yangditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit a quo.Pasal 2 Akta Perjanjian Kredit tersebut ditegaskan

Pada pasal 5 ditegaskan menyimpang dari pasal 2 dari akta ini, bank berhak untuk menagihhutang pokok berikut bunganya dan biayabiayalainnya....dst.......dan pihak pertama (Penggugat) berkewajibanuntuk membayar jumlah uang yang terhutang tersebut denganseketika dan sekaligus kepada Bank tanpa perlu peringatan atautegoran berupa dan dari siapapun juga, bilamana :(d) pihak pertama lalai tidak memenuhi salah satu ketentuan(ketentuanketentuan) dalam akta ini.

Bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas agunan kredit telah dilakukansesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada ketentuan hukum yangTERGUGAT langgar, karenanya TERGUGAT selaku Pemegang HakTanggungan yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum,sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 7Tahun 2012 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.! No. 5 Tahun 2014.7.

Dengan demikiandapat disimpulkan bahwa lelang Obyek Perkara aquo bukan sematamata hanya untuk keuntungan TERGUGAT I, namun juga untukmensejahterakan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UUNo. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992tentang Perbankan.7.Bahwa perlu ditegaskan sekali lagi kepada PENGGUGAT bahwapelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek Perkara telahsesual dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya lelangtersebut tidak dapat dibatalkan dengan

debitur debitorcidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menentukanSertifikat Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1)memuat irah irah dengan kata kata : Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam ayat (3)ditegaskan

S.970/WKN.02/KNL.01/2018 tanggal27 April 2018 (vide Bukti T.ll 11a) dan Surat No.S.1628/WKN.02/KNL.01/2018 tanggal 24 Juli 2018 (vide Bukti T.ll 11b).Bahwa Pelaksanaan Lelang juga sudah dilaksanakan oleh Pejabat yangberwenang yaitu Pejabat Lelang Negara Kelas pada KPKNL Medan,sebagaimana ternyata dari Risalah Lelang No. 906/04/2008 tanggal 2Agustus 2018 dan No. 645/04/2018 tangggal 5 Juni 2018 (vide BuktiT.II La dan Bukti T.II 1b).Bahwa perlu ditegaskan sekali lagi kepada Pembanding bahwapelaksanaan

Syarat syarat dan ketentuan yang dicantumkandalam Perjanjian Kredit sebelumnya sudah dibicarakan denganPembanding dan ditegaskan kembali dalam Surat Penawaran PemberianKredit (SPPK) Nomor BBC.MIB/SPPK/TL2.1736/2013 tanggal 28November 2013. Apabila Pembanding tidak menyetujui atau tidak dapatmemenuhi syarat syarat yang akan dimuat dalam Perjanjian Kreditmaka tidak akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit.