KompleksYayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop, KelurahanArdipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING Il, semulaTERGUGAT II;LAWAN:SABIR DJAPARA: Pekerjaan : Direktur CV Sinaji Raya, beralamat di Bucen IlArdipura RT 003/ RW 011, Kelurahan Ardipura, Distrik JayapuraSelatan; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : JUHARI, SHdan JUNADI E TUAH,SHut, SH,MH,MS; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 september 2017 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR

., MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 133/Pen.Pdt/ 2016/PT.BNA.tanggal 20 Maret 2017, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehHakim Anggota tersebut dan Tarmizi, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiripara pihak yang berperkara ;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,d.t.o d.t.oSigid Purwoko, SH., MH. Wahyono, SH.d.t.oAswijon, SH.

Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbarudalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9Juni 2015; 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juni 2015sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015; 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Pekanbaru sejak tanggal 09Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015; 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 8September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015; 11 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 5Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 ;12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;13 Permohonan

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan K.A, Syukri, S.H., M.H, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL., berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PT.PBRtanggal 01 Desember 2015, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi olehHakimHakim Anggota dengan dibantu RUSTAM, S.H., selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Kupang tersebut ternyata tidakmemenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1)Huruf d dan f sehingga dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal197 Ayat (2) yang menyatakan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan pasal ini mengakibatkan putusanbatal demi hukum maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demihukum ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidakmemberikan pertimbangan apapun tentang membatalkan putusanPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang dan menjatuhkanputusan lain yang lebih berat ;Bahwa dalam Amar Putusan 1 yaitu menjatuhnkan pidana 4(empat) tahun yang sebelumnya di Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dilakukan oleh PengadilanTinggi Kupang tanpa pertimbangan hukum tersebut, maka PutusanPengadilan Tioggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdinyatakan batal demi hukum dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan

pengganti sebesarRp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluhribu rupiah) selambatlambatnya dalam tempo 1 (satu) bulansetelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap danapabila tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita olehPenuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantidengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;Padahal Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Lia Teknindo Jakarta tidak ada hubungan denganbelanja BBM untuk 8 (delapan) PLTD ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdalam pertimbangannya mengenai penggunaan uang yang katanyaditransfer ke PT. Lia Teknindo Jakarta, jelasjelas tidak adahubungannya dengan Terdakwa, apalagi keterangan tersebut hanyadari satu saksi yaitu Hendrikus Pati tanopa mendengarkan keteranganMargaretha tanopa memperlihatkan bukti surat transfer.

Lagi pulaketerangan Hendrikus Pati seharusnya tidak perlu dipertimbangkankarena keterangan tersebut tanpa didukung alat bukti lainnya dandengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang mempercayai keterangan Hendrikus Patibahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Dinas tidak memilikirekening.

Lampung Utara Tahun Anggaran 2011.Telah ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh:1.2.33Penyidik Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Juli 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal O01 Juli2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 31 Juli 2013

sampai dengan tanggal 28 September 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(I) sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(II) sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;Terdakwa semula didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: HERWANTOSEMENGUK, SH.

(Hakim Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 18 November 2013 olehKetua Majelis yang sama didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas dengandibantu oleh Zainuddin sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum sertaterdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Majelis: Ketua Majelis Hakim:EKO ARYANTO, SH. MH. MIEN TRISNAWATI, SH. MH.JAINI BASIR, SH.

(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera Pengganti,ZAINUDDIN121123125127129131133135137139141143145

ABBASTempat lahir : SingkawangUmur/Tanggal lahir : 46 Tahun/14 Juni 1973Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Keramat RT.014 RW.007 KelurahanLumbung Kecamatan Sambas KabupatenSambasAgama : IslamPekerjaan : PNS Pada Politeknik Negeri SambasTerdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkanpenetapan/perpanjangan penahanan oleh:1.2.Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d 25 Agustus 2019;Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak

tanggal 22Agustus 2019 s/d 20 September 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriPontianak, sejak tanggal 21 September 2019 s/d 19 Nopember 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 20 Nopember 2019 s/d 19 Desember 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020;Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada

Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(1) KUHAP) sejak tanggal 10Januari 2020 s/d tanggal 8 Februari 2020;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(2) KUHAP) sejaktanggal 9 Februari 2020 s/d tanggal 8 April 2020;Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT PTKTerdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:Esti Kristianti, S.H. dan Erwin Hendry, S.H., Para Advokat dan PenasihatHukum pada Kantor Esti Kristianti

Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September2014 Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos.

Pertimbangan Sendiri,Sebagaimana Terungkap Dalam Keberatan Penasehat Hukum TerdakwaSebagaimana Fakta Dalam Persidangan Pada Tingkat Pengadilan Negeri TipikorSemarang ;Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara pidana Nomor: 34/PID.SUSTPK/2014/PT.SMG. diputus pada tanggal 03 September 2014 atas namaTerdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm), oleh Judex Factitidak mempertimbangkan keberatankeberatan sebagaimana terungkap dalam faktafakta di persidangan pada Pengadilan Negeri Tipikor

Semarang sebagaimanaputusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 17/PID.SUS/2014/PN.TIPIKOR SMG yang diputus pada tanggal 10 Juli 2014 ;Bahwa, keberatan Penasihat Hukum yang sama sekali tidak dijadikan pertimbanganoleh Judex Facti, diantaranya sebagai berikut :a Keberatan tentang sebenarnya selaku Kepala Sub, Bagian Kesra, Pendidikan danBudaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal,dalam menjalankan kegiatan pemberian Bantuan Sosial Sarana Keagamaan danBantuan Sarpras

Tipikor Semarang danyang bersangkutan juga tidak dilakukan penahanan. Hal ini menunjukkan adanyaperlakuan yang diskriminatif terdahap Terdakwa yang justru dalam fakta dipersidangan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ada keterlibatannyaterhadap adanya kerugian negara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluhjuta rupiah) dalam pemberian bansos di Kabupaten Kendal pada tahun 2010menurut hasil audit BPKP Jawa Tengah yang mendasarkan atas surat perintahKejaksaan Negeri Kendal.

tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya perlakuanyang diskriminatif dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dibandingkanterdakwa lainnya dalam perkara a quo ;3 Sehubungan Dengan Pembuktian Unsur Menyalahgunakan KewenanganKesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Dan KdudukanPertimbangan Judex Facti Mengenai Unsur Ini Saling Bertentangan(Kontradiksi) Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Sendiri Sehubungan DenganPembuktian Unsur Melawan Hukum ;Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor

Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 04 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RACHMADY FAUZY ARIEF, S.H., M.Si. bin H.ASMAIL ARIEF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahHal. 68 dari 137 hal. Put. No. 1261 K/Pid.Sus/2016melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanyadalam dakwaan Primair :. Membebaskan Terdakwa Drs. H. RACHMADY FAUZY ARIEF, S.H., M.Si. binH. ASMAIL ARIEF oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa danPenuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda tanggal4 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 04September 2014 mengenai pidana penjara yang dijatunkan dan pidanapengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danPenuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti :ttd.

Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2021/ PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Halaman 114 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Probolinggo yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 10 Nopember 2021 Nomor W.14.U.1/19282/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tentang adanyabanding perkara Tipikor Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 16 November 2021 bahwa

Muhammad Arif Billah, S.H.dalamPerkara Tipikor nomor 47/PID.SUSTPK/TPK/2021/PT SBY yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 16 Desember2021 Nomor W.14.U/10532/Hk.07/12/202, kepada PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukanbahwa telah menerima Memori Banding atas nama Terdakwa diKepaniteran Pengadilan Tinggi Surabaya yang disampaikan olehSalamul Huda, S.H.

(Penasihat Hukum Terdakwa) dengan Suratnyatanggal 13 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Tipikortanggal 16 Desember 2021 dengan permintaan agar memerintahkanJurusita/Jurusita Pengganti untuk membritahukan dan menyerahkanSalinan resmi Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum, danselanjutnya segera menirimkan relaas pemberitahuannya kepadaKepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musthofa Camal, S.H., M.H. PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayatanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. ttd.Rasminto, S.H., M.Hum. Robert Simorangkir, S.H., M.H.ttd.H.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm, tanggal 25 Maret 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1Menyatakan perbuatan Terdakwa Drs.

dibayarkanRp15.300.000,00;89 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahunanggaran 2010 PPKD selaku BUD tertanggal 27 September 2010 dengan jumlahpenyediaan dana Rp1.453.800.000,00;90 1 (satu) buah buku asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) bagian Perlengkapan tahun anggaran 2010 tertanggal 4Januari 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor

perintah/ persetujuan dariwalikota/sekda yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk :1 Memproses pelepasan hak;2 Menyetujui ganti rugi terhadap 8 orang yang menempati bangunan liartanpa ada dokumen pemilikan;443 Melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 8 orang yang menempatibangunan liar tanpa ada dokumen pemilikan, jika dikaitkan denganpertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah mengakui adanyatindak pidana korupsi sebesar Rp137.605.000,00 sebagimanatertuangdalam putusan Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor

dalam MajelisHakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat,maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarahmengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR

No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR

Salah dalam penerapan hukumnya;Materi pembuktian dalam persidangan tipikor ini tentunya tundukdengan kaidah dan asas asas hukum pidana dan acara pidana, dimanapembuktiannya dengan asas negative wettelijk untuk membuktikanHal. 40 dari 155 hal.

Ahmad Kirjauari pun diserahkan kepadaTerdakwa dengan mendapatkan porsi uang suap yang lebih besar;Tuntutan Pidana penjara selama tujuh sudah sangat proposional jikadilihat dengan rentang ancaman maksimal selama 20 tahun di masasekarang yang lagi semaraknya terungkap banyaknya angka statistikkejahatan korupsi dengan latar belakang politik;Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiPekanbaru di Riau yang menjatuhkan pidana penjara yang semua diputusPengadilan Tipikor Pekanbaru selama

Namun dalam pertimbangannyaMajelis Hakim Judex Facti justru tidak mempertimbangkan fasilitas pinjampakai kendaraan ini sebagai pemberian dari Gubernur Annas Maamun dalampercepatan pembahasan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015;Bahwa sebagai akibat Judex Facti tidak menerapkan hukum makaMajelis Hakim dalam membuat pertimbangan tidak mendasarkan kepadafaktafakta sebenarnya sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkanputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas namaH. A.

Tipikor hal. 187 188Hal. 91 dari 155 hal.

Tipikor hal. 187 188Hal. 137 dari 155 hal.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor13/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg., Pemohon hanya dikenai pidanapokok dan tidak ada pidana tambahan berupa pencabutan hakpolitik. (Bukti P5);4.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan NomorSprin.PPP27/0126/05/2016 Juncto Surat Penyerahan Terpidana anLucianty kepada Lp Wanita Klas Il Palembang NomorB30/Han/Eks/26/05/2016 Juncto Berita Acara Penerimaan UangDenda Nomor BA12/26.Ek.2a/05/2016 Juncto Berita AcaraPenerimaan Biaya Perkara Nomor BA31/26.Ek.5a/05/2016 Junctosurat Keputusan LP Wanita Klas Il A Palembang NomorW6.Pas3.PK.01.05.03892 Tahun 2016 Juncto Surat PengakhiranBimbingan Nomor W6.PAS.20.PK.01.05.10789/2017, yangberdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor

Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor13/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg (Bukti P5);6. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidana Badan)Nomor BA31/26Ek.1/05/2016 (Bukti P6);7. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan NomorSprin.PPP27/0126/05/2016 (Bukti P7);8. Fotokopi Surat Penyerahan Terpidana an Lucianty kepada Lp WanitaKlas I Palembang Nomor B30/Han/Eks/26/05/2016 (Bukti P8);9.

Jika tidak bisadibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 (empat) unsur yaitu :(a) Unsur setiap orang;(b) Unsur melawan hukum;(c) Unsur memperkaya diri Sendiri, orang lain, atau korporasi;(d) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa terkait unsur setiap orang dalam pasal ini adalah bukanlahsesederhana, seperti yang dijabarkan

Amiruddin,Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Gent Publishing,Jakarta, 2010, hal.208.Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang memilikijabatan/kedudukan yang sah oleh karena dakwaan dalam perkara a quo adaunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmerupakan unsur pokok dari Pasal 3 UU Tipikor.Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kami diatas, bahwa unsursetiap orang dalam pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:> Bahwa dengan keberadaan UndangUndang AdministrasiPemerintahan (uu nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan) dikaitkan dengan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU Tipikor

Sehingga olehkarena itu berdasarkan penjelasankami tersebut unsur ini TTIDAK TERBUKTI dan/atau TIDAK TERPENUHI;Bahwa menurut pertimbangan Terdakwa unsurunsur yang dikehendakipada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa.Bahwa kemudian, dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terbuktiternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan Semua unsurunsur yang terkandung dalam pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Terdakwa ;Bahwa berhubung karena semua unsur yang dikehendaki

dalam pasal 2UU Tipikor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata tidak terpenuhimaka demi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalambentuk Dakwaan Subsidaritas, dimana Majelis Hakim Pengadilan KhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Judex Factie) hanyamembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan tidakmembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan subsidair, yang secara hukumberarti bahwa Majelis

tidak sependapat atas pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Halaman 20 (dua puluh) paragraf 6(enam) bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa MajelisHakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadaplamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh para TerdakwaMajelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanyaMajelis Hakim wajio untuk mempertimbangkannya, oleh karena itu. dengan inikami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor

Wahyono, S.H.d.t.o.Bayu Isdiyatmoko, S.H.M.HPanitera Pengganti,d.t.o.Nurul Bariah, S.H.Untuk salinan yang sama dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SH.NIP.19611231 198503 10296.Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.

Damsik Ladjalani terprosessecara hukum menjadi Tersangka dan selanjutnya dinyatakan terbukti olehPengadilan Tipikor. Sepatutnya terhadap perkara Terdakwa ini,memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP serta Putusan HogeRaad tanggal 04 Juni 1928 : ....hanya pencemaran dan pencemaran tertulisdibenarkan alasan demi kepentingan umum..., sehingga Terdakwa harusdilepaskan dari segala tuntutan hukum.

MH.PANITERA PENGGANTI,d.t.o.Irwan,SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,T. TARMULLI, S.H.NIP. 19611231 198503 1029 Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

,PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 18 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNAtanggal 28 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 Nomor 54/Pid.SusTPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;3.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandatanggal,..... eeeAceh selaku Ketua Majelis, Suyadi, SH.dan Mansur, Bc.IP, SH.MHum. paraHakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SelasaANGSOtA,.... eee eseeeeeeeetanggal 15 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota, serta Sulaiman Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa