Bahwa pada tanggal 29 September 2003, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang (KutipanAkta Nikah Nomor : 195/10/IX/2003 tanggal 29 September 2003);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Januari 2018.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/10/IX/2003 tanggal 29September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dansesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);B. SaksiSaksi1.

No. 1938/Pdt.G/2019/PA JSdi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, sebagaimanatercatat dalam Akta Nikah nomor XXXX/195/V1V/2011, tertanggal 26 Juli2011;.Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;.

Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor XXXX/195/VIV2011 yang dikeluarkanKantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatantanggal 26 Juli 2011, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai P.1.;Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masingmasingbernama;1.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah padahari Senin, 16 April 2012, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesualdengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2012, tanggal 18 April 2012yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTempe, Kabupaten Wajo;2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan inidiajukan telah mencapai 5 tahun 1 bulan;3.

Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 195/23/IV/2012, tanggal 18 April2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermateraicukup, selanjutnya diberi kode (P);b. Saksisaksi:1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan padatanggal 17 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tulis Il, Kabupaten Batang, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/17/VII/2005 tertanggal 18Juli 2005;2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/17/VII/2005 tanggal18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulis Il KabupatenPutusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Btg Halaman 3SalinanBatang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.2;B. Saksi:1.

Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadapharta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRjo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Huku II MahkamahAgung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihakketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6)FRG 3 senses eect crease reer eine ree6.

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2005, penggugat dan tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepontosebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/08/XII/2005 tertanggal 7 Februari 2006;2.

tanggayang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernahdatang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinyatetap dipertahankan oleh penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, penggugat telahmengajukan alat bukti berupa surat berupa fotokopi Kutipan Akta NikahNomor 195

Bahwa Penggugat telan mendapatkan izin perceraian dari BupatiKonawe dengan No 195 Tahun 2020 tertanggal 10 Agustus 2020.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2008 yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanPondidaha sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/04/IV/2008.4.

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 195

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimanabukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/Pw.00/195/2012,tertanggal 29 Agustus 2012;2.

Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/Pw.00/195/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kelara, bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinyaoleh Ketua Majelis (bukti P).b.

permohonannyatertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cilegon dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg,tanggal 14 Oktober 2020, mengajukan halhal sebagai berikut:1)Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sahyang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin tanggal 23 Juni2008 dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cibeber, Kota Cilegon Propinsi Banten sebagaimana terbuktidalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/44/VI/2008 atas namaPemohon dan Termohon tertanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan olehPPN/KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, bermaterai cukup dantelah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok denganaslinya, diberi tanda (P.1);Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di mukapersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:Saksi : NAMA SAKSI, Serang 05 Juni 1986, Umur 34 tahun, agama Islam,Pendidikan SMP, Pekerjaan

Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :Perlawanan terhadap Putusan juga dari orang lain yang menyatakanHal 4 dari 95 halaman. Putusan Nomor: 08/PDTSUSGugatan LainLain/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.

Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 206 ayat (6) RBG, maka perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet) mengenai boedel harta pailit, tersebut harus diajukan terhadapkurator melalui Pengadilan Niaga Dalam perkara a quo, diajukan melaluiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Agung RI melalui PutusanNomor: 46K/ PDT/2007 tanggal 16 Mei 2007 dalam pertimbangannya padahalaman 45 angka 4 menyatakan bahwa :Bahva dengan memperhatikan pengertian kepailitan

sebagai sita umumtersebut diatas, Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat 1 beserta penje/asannya,Pasal 7 butir 1, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 299 Undangundang Nomor37Tahun 2004 serta Pasal 195 ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agungberpendapat perlananan oleh pihak ketiga (derden verzet) mengenaibudel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator mela/ui Pengadi/anHal 5 dari 95 halaman.

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohontersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor:B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021.4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pulamenjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.5.

Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TempeKabupaten Wajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021, tanggal 18Maret 2021.8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:460/671/DINSOSP2KBP3A tanggal 23 Maret 2021.8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/162/Pusk.Tp tanggal23 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PuskesmasTempe;8.4.

Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe KabupatenWajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021. Bukti tersebut bermeteralcukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barangberkegerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207HIR atau Pasal 225 RBg ; Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disitadan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg ; Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita

eksekusi hanyadapat didasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik barang, dengandemikian bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau creditverband, tidakdibenarkan mengajukan perlawanan ; Bahwa Pelawan dan Pelawan II memperoleh sewa dari TerlawanTersita (Oktovianus Kalami), bahwa Pemilik tanah adat yang sah adalahMarga Kwaktolo Ulim yang telah melepaskan tanah kepada TerlawanPenyita berdasarkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN.Son diPengadilan

Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoirdan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasabahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya dapatdidasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg) jadihanya dapat diajukan oleh pemilik barang,

No. 1819 K/Pdt/2005Bahwa atas kemauan Tergugat sendiri, dan sewaktu Penggugat beradadi Pontianak (KalBar) dan bahkan sampai sekarang Penggugat tidak bisamasuk rumah lagi, maka pada tanggal 14 September 2001 Tergugatmengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang denganregister perkara No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG, dan perkara perceraian tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang putusannya telahberkekuatan hukum tetap (Bukti P4) ;Bahwa Penggugat sangat khawatir harta gono

(Perhatikanhalaman awal tentang duduk perkara dan halaman terakhir, halaman 16 dariputusan tersebut) ;Bahwa utangutang tersebut dibuat pada masa sewaktu antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, sejak 15September 1995 (perhatikan Akta Perkawinan No. 040/WNIA/1995, bukti P1 = T5) hingga tanggal 18 Oktober 2001 (perhatikan putusan PengadilanNegeri Tangerang No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG/Putusan Perceraian.

Semua namabarang/asset telah dibantah dalam proses peradilan di dalam perkaraNo. 195/Pdt.G/2001/PN.Tng, sehingga Penggugat/Termohon Kasasiyang harus membuktikannya ; P4, bukanlah bukti atas hak/oukan bukti atas hak tanah karena barupengikatan, hanya fotocopy dan tidak dicocokkan dengan aslinyaHal. 13 dari 17 hal. Put.

nn nnn nnn nnn nnn n nen nn ne Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ; Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marpaung ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Darwan (Alm) ; Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Marbawi ;Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195

Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 ;4.

Kota Baru Kota Jambi, SHM No 7512 tahun 1999berdasarkan Akta Jual beli No 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 (buktiP.8), yang mana berdasarkan bukti P.8 tersebut menerangkan.... ;4.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecetpada dahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung sebagaimana Visum EtRepertum Nomor : 445.5/195/2016 tanggal 26 April 2016 dari UPTDPUSKESMAS GABUS dengan kesimpulan terdapat luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, luka tersebut diakibatkanoleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut memerluka perawatan /berobat jalan dan korban tetap bisa menjalankan pekerjaannya (kategoriluka ringan) yang ditanda tangani oleh

Listanto memegangsaksi korban Edi Susilo dengan maksud agar tidak terjadi perkelahian,kemudian saksi Listanto meminta saksi Jumanto melepaskan terdakwa,setelah itu terdakwa dan korban pulang kerumah masingmasing, akibatperbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, kemudian saksi korban EdiSusilo melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian untukmempertanggungjawabkan perbuatannya.Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.5/195

ABHpulang, kemudian ada sepeda motor lewat dan menyapa ber mulih yok (berpulang yo) dan dijawab ayah Anak yang berhadapan dengan Hukum Sopowi (siapa itu) dan dijawab Edi mendengar katakata tersebut Anak yangberhadapan dengan Hukum langsung berlari menghampiri Edi Susilo yangmasih diatas sepeda motor (membonceng) Joko Susilo dan langsungmemukul Edi Susilo sebanyak 4 kali tangan kanan 3 kali dan tangan kirisekali dengan tangan kosong mengepal ;Menimbang, bahwa beradasarkan Visum et Repertum Nomor445.5/195

empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima)bulan;Menetapkan agar barang bukti berupa: 180 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia;Dirampas untuk Negara; 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubhisi KB 8970 DA warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suply Heru;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1000, (seriou rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 195

Polisi KB 8970 DA bersifat imperative;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi PontianakNomor: 195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana

No. 685 K/Pid.Sus/2010MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MARIANIalias ANI binti GUST BUJANG BONTI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan bahwa terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bontisebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah danmeyakinkan

Kutorejo, seluas 195 m2 atas nama TERGUGAT(Tergugat) surat ukur No. 62/Kutorejo/2001tertanggal 30102001,terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo, KecamatanTuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimanaSertifikat yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban,tertanggal 06 Januari 2011, yang dibeli dari Bambang Djoko Santosodengan memakai cara Hibah yaitu Akta Hibah No. 876/2010 tanggal 27Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Nurul Yakin, SH. denganbatasbatas

Netriliantini (BPKB dikuasai Tergugat );1 unit sepeda motor Merk Honda nomor Polisi : DK 3895 HB tahun 2003warna hitam silver BPKB C No. 6917379 masih atas nama pemiliksebelumnya yaitu Made Partama Beeruck1 unit sepeda motor Merk Yamaha Nomor Polisi DK 5454 J tahun 2007warna Perak BPKB E No. 5939891 Q atas nama PENGGUGAT1 unit sepeda motor Merk Honda nomor Polisi DK 7618 BZ tahun2003warna hitam BPKB C No. 4848130Uang hasil sewa kontrakan rumah sertifikat hak guna bangunan No.00143/kel Kutorejo seluas 195

Kutorejo, seluas 195 m2 atas nama TERGUGATsurat ukur No. 62/Kutorejo/2001tertanggal 30102001, terletak di JalanYos Sudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimanaSertifikat yang diterbitkanoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban, tertanggal 06Januari 2011, yang dibeli dari Bambang Djoko Santoso dengan memakaiHalaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2016/PN.Dps.cara Hibah yaitu Akta Hibah No. 876/2010 tanggal 27 Desember 2010yang

Uang hasil sewa kontrakan rumah sertifikat hak guna bangunan No.00143/kel Kutorejo seluas 195 m2 atas nama TERGUGAT surat ukurNo. 62/Kutorejo/2001 tertanggal 30102001 terletak dijalan YosSudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban KabupatenTuban Jawa Timur sebanyak Rp. 100.000.000, ( seratus jutarupiah ) yang dipinjam oleh orang tua TergugatHalaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2016/PN.Dps.10.h.

membeli tanah tersebut yang harganya sekitar 1,2 Milyarrupiah sedangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepadaBank BNI sebesar Rp. 300.000.000, yang tidak bisa dibayar dandilunasi;Jadi disini jelas tanah SHM No. 6800 seluas 200 m2 tersebut bukanlahharta bersama melainkan adalah harta milik orang tua Tergugat dan halini juga telah digugat oleh orang tua Tergugat di Pengadilan NegeriDenpasar;Bahwa harta yang juga bukan harta bersama adalah tanah dan bangunanSHM No. 00143.Kel.Kutorejo seluas 195

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Desember1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/21/I/1994 tanggal04 Januari 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang KabupatenBarito Kuala;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumahkontrakan di Banjarmasin selama 6 Tahun, kemudian di rumah orangtuaTermohon di Sidomulyo selama 3 tahun, terakhir di rumah bersama juga didesa Sidomulyo sampai sekarang 2 tahun lamanya. dan dikaruniai 2 oranganak bernama

pertama, dan padapersidanganpersidangan berikutnya Termohon tidak pernah lagi menghadiripersidangan, sedangkan Termohon tidak juga mengirim orang lain sebagaiwakil / kuasanya, sekalipun Termohon telah dipanggil dengan cara yang resmidan patut;Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah nomor 195

Putusan No. 1636/Pdt.G/2015/PA.MtLampung Timur, Nomor Duplikat 195/005/VIII/2002 tertanggal 21 Desember2015;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediamanorang tua Penggugat di Desa Banjar Agung selama kurang lebih 6 bulan,setelah itu Penggugat dan Tergugat membuat rumah di Desa Banjar Agungtidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sampai saat ini.4.

Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 195/005/VIII/2002 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur,tanggal 21 Desember 2015.

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jalan Jurung,Kelurahan Pakan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, KabupatenHalaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.StbLangkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ProvinsiSumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :195/16/III/2012, tertanggal 05 Maret 2012;2.

Bukti Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/16/III/2012 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ProvinsiSumatera Utara, tanggal 05 Maret 2012. Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakimtelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf KetuaMajelis;2.