IsmailHasan terbukti sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, akan tetapi dalam Putusan Ketua Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan

Bahwa Unsur melawan hukum dalam rumusan dalam penjelasan Pasal 2UndangUndang Tipikor adalah disebutkan yang dimaksud dengan*secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawanhukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangUndangannamun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;2.

tidak sependapat atas pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Halaman 20 (dua puluh) paragraf 6(enam) bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa MajelisHakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadaplamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh para TerdakwaMajelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanyaMajelis Hakim wajio untuk mempertimbangkannya, oleh karena itu. dengan inikami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor

Wahyono, S.H.d.t.o.Bayu Isdiyatmoko, S.H.M.HPanitera Pengganti,d.t.o.Nurul Bariah, S.H.Untuk salinan yang sama dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SH.NIP.19611231 198503 10296.Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.

,MHPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehWakil PaniteraDrs. EFEND1,S.HNIP. 196612261990031003Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bna

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR dtBANDA ACEH HO.TJUT NASRULLLAHH. SAID SALEM, S.H., M.H.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding PengadilanTinggi Bandung, tanggal 26 April 2011 Nomor: 24/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg., sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal 31 MeiTerdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh PenasehatHukum bernama : 1. C. Suryana, SH.MM., 2. Yudi Prihartono S,SSH.M.Hum.,3. Rusli Subrata, SH., 4. C.R. Zhahir, SH., 5. Agus Rianto, SH., dan 6.

(LurahUngaran);Bukti T30 yaitu Foto copy Surat pengantar No.TAR 177/Q.3.10/FT.1/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 Perihal Memoribanding perkara Tipikor atas nama ST. WIDAGDO ;. Bukti T31 yaitu Foto copy Akta tanda Terima Penyerahan MemoriBanding dan Kontra memori Banding No. 26/AKTA.PID/Bdg/2008/PN.BJM tanggal 28 januari 2009;.

TAR176/Q.3.10/FT.1/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 Perihal KontraMemori Banding perkara Tipikor atas nama ST.WIDAGDO ;. Bukti T35 yaitu Foto copy Putusan No.: 908/Pid.B/2008/PN.BUM tanggal18 Desember 2008 atas nama ST,. WIDAGDO BinSURAJ! SASTRODIWIRYO ;Bukti T36 yaitu Foto copy Putusan No.: 02/Pid.Sus/2009/PT.BJMtanggal 25 Februari 2009 atas nama ST,. WIDAGDO BinSURAJ!

Bahwa gugatan para Pengggugat Poin 5 tidak betul karena Korporasi (PT.SMP) tidak terkait TIPIKOR, teroukti bahwa Perjanjian Jual Beli Gas tetapberjalan sampai tahun 2019, Penggugat kurang cakap mengurus Perseroandan ada itikat kurang baik dari Penggugat dimana PJBG tersebut dialihkanoleh Penggungat ke Penggugat II;4.

Sampang Mandiri Perkasa menjadi terpidana korupsi sehingga berakibatPerjanjian Jual Beli Gas tersebut tidak dapat dilanjutkan dimana Korporasi PT.Sampang Mandiri Perkasa tidak terkait Tipikor sedangkan Perjanjian Jual BeliGas (PJBG) PT.

., M.M, dalam jabatan selaku KEPALA BIRO UMUMSETDA PROVINSI PAPUA BARAT, identitas secara lengkap tertera didalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi (terdaftar) di dalambukum register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 25Februari 2019 di bawah nomor = :21/Leg.SK/HK02/2019/PN.MnkPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari oleh Panitera Rose L.

Sebab konsekwensi pembayaran tanpa dasarmaka akibat hukumnya merugikan keuangan Negara tanpa dasaratau karena tidak memiliki kewenangan atas hal tersebutberurusan lagi dengan TIPIKOR, baik yang menerima uangmaupun yang memberi atau menyerahkan uang (tinggal dibaliktrail besi, siapa mauuuu);2.2.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal8 Agustus2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialpadaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Jika tidak bisadibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 (empat) unsur yaitu :(a) Unsur setiap orang;(b) Unsur melawan hukum;(c) Unsur memperkaya diri Sendiri, orang lain, atau korporasi;(d) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa terkait unsur setiap orang dalam pasal ini adalah bukanlahsesederhana, seperti yang dijabarkan

Amiruddin,Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Gent Publishing,Jakarta, 2010, hal.208.Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang memilikijabatan/kedudukan yang sah oleh karena dakwaan dalam perkara a quo adaunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmerupakan unsur pokok dari Pasal 3 UU Tipikor.Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kami diatas, bahwa unsursetiap orang dalam pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:> Bahwa dengan keberadaan UndangUndang AdministrasiPemerintahan (uu nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan) dikaitkan dengan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU Tipikor

Sehingga olehkarena itu berdasarkan penjelasankami tersebut unsur ini TTIDAK TERBUKTI dan/atau TIDAK TERPENUHI;Bahwa menurut pertimbangan Terdakwa unsurunsur yang dikehendakipada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa.Bahwa kemudian, dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terbuktiternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan Semua unsurunsur yang terkandung dalam pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Terdakwa ;Bahwa berhubung karena semua unsur yang dikehendaki

dalam pasal 2UU Tipikor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata tidak terpenuhimaka demi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalambentuk Dakwaan Subsidaritas, dimana Majelis Hakim Pengadilan KhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Judex Factie) hanyamembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan tidakmembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan subsidair, yang secara hukumberarti bahwa Majelis

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung danAHMAD PANANI, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutyang dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Melaporkan Kepala Desa ke TIPIKOR tentang PRONAd. Melakukan tindakan meresahkan dalam masyarakat terhadapkasus PRONA14. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 14: Pemberhentianperangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)huruf b dan c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:b.

Bahwa Kepala Dusun Sepayung Luar pernah keberatan atasperintah Kepala Desa Sepayung untuk memungut biaya pronapadatahun 2018;Bahwa bentuk keberatannya yaitu protes kepada Kepala DesaSepayung karena tidak melakukan pengukuran tanah milik wargayang telah membayar biaya pendaftaran prona;Bahwa saksi pernah menanyakan kepada BPN terkait prona padatahun 2018 dan pihak BPN menyatakan tahun 2018 tidak adaprona di Dusun Sepayung Luar;Bahwa Kepala Dusun Sepayung Luar pernah melaporkan KepalaDesa Sepayung ke Tipikor

Hambali bin M.Nur; 1 (satu) lembar KK, Surat Permohonan Jadi Kepala Dusun, dan KTP yangditandatangani oleh saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ;Dikembalikan kepada saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ; Uang sebesar Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dirampasuntuk Negara ;Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.13/TIPIKOR

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./ . ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :Ttd./Ny.

denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Pdg juncto Nomor8/TIPIKOR/2016/PT. PDG tanggal 23 September 2016;Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kepada Terdakwa Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg juncto Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.

Bahwa menurut terori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu : Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf dan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatanyang sama; Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan BandingTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg tanggal O06 September 2016

Bahwa Judex Factie Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum;Bahwa putusan Judex Facti yang memeriksa perkara aquo, terdapatkekeliruan dan kehilafan dalam menerapkan hukum yang nyata, hal initampak secara jelas yaitu;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya:Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdgtanggal 23 Juni 2016;Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Penuntut Umum menyatakanPerbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

Dengan demikian, tidak terpenuhinya unsur setiap orangdalam diri Terdakwa seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanprimair dan subsidair;Bahwa lebih lanjut, terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan dalampertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg dalam mempertimbangkan unsur setiap orangsebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 103 sampai dengan104 yang menyatakan bahwa :Menimbang

Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal23 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama;2.

Husin.Untuksalinan yang samabunyinyaoleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 201/PID/2019/PT BNA

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 15 (lima belas) lembar kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,JOKO SUTRISNO, SH,.MHNIP. 19620210 199103 1 006 Halaman 15 dari Halaman 15Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Bgl

., M.H.Panitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehWakil PaniteraDrs. EF EN DI, S.HNIP. 196612261990031003halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2018/PN Bna

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut:Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.SusTPK2017/PN Bnatanggal 23 Agustus 2017 yang