Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 03-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Bkn
Tanggal 3 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 3
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 19-10-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 614/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 27 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 8
  • plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 607/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glbal) Abell elsil) le Aol l balgatll 5585 agbily Cray AbLiod) sindAN lly Yio) Filly gall g Aa pro g Lid gl gArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 25-03-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/AG/2011
Tanggal 25 Maret 2011 — FATIMAH binti H. GURU PUTEH vs ZULKIFLI bin IBRAHIM
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasem Daud; Selatan dengan tanah wakaf meunasah Pohroh dan tanah kebun A.Rahman; Barat dengan Alue; Timur dengan tanah kebun lorahim;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek hibah tersebut padapoin 2 di atas kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpaketerkaitan pihak lain;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama sebanyak Rp. 461.000, (empat ratus enam puluh satu riburupiah);Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkatbanding sebanyak Rp. 150.000, (Seratus
Pengadilan PA BUNGKU Perdata
Register : 08-02-2013 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 15-01-2014
Putusan PA BUNGKU Nomor 02/Pdt.P/2013/PA.Buk
Tanggal 18 Maret 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
21 — 14
  • memeriksa danmenetapkan permohonan pengangkatan anak ;Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006serta perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat,(d) Hibah, (e) Wakaf
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama
Register : 08-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Pwl
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
26 — 17
  • =Jialls balls aVolls eValls gisllg oBalls s5Vellsaxlais cISiIlsArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian ~ istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya.
Pengadilan PA PEMALANG
Register : 18-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PA PEMALANG Nomor 778/Pdt.G/2015/PA.Pml.
Tanggal 23 April 2015 —
18 — 0
  • Sebidang tanah kosong seluas 177 meter persegi, terletak di Rt.030Rw.004 Desa Randudongkal, Kecamatan MRandudongkal,Kabupaten Pemalang tepatnya di sebelah selatan jalan DukuhJayim, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, KabupatenPemalang, di sebelah barat tanh wakaf, di sebelah utara Bantaransungai Comal, dan disebelh timur rumah milik Bapak Duriya ; 5. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018
4747 — 5957
  • Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
  • Pembayaran pajak, zakat & wakaf;d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/enduser;e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.5. Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP harusmendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas SyariahLKS, LBS dan LPS tersebut;6.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 20-01-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 29_PDT_G_2014_PN_MDN
Tanggal 26 Februari 2015 — Drs Tengku AZAN KHAN,Smhk,MSC, Laki-laki, Umur 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat dijalan Rachmadsyah No. 360 Medan, selanjutnya disebut sebagai………………………………PENGGUGAT ; ------------- L a w a n --------------- 1. Kepala Cabang Perum Perumnas Regional I, beralamat di Jalan Matahari Raya No. 313 , Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Pertanahan Kota Medan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur, Kota Medan, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I 3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, dahulu bernama Dinas Tata Kota dan Dinas Bangun Bangunan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur , Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II 4. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, dahulu bernama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Tingkat II Medan, beralamat dijalan Kramat Indah No. 4 Selambo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ; 5. Kepala Dinas Pendapatan, dahulu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution No. 32, Pangkalan Masyhur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ; 6. Camat Kecamatan Medan Labuhan, beralamat dijalan Medan Belawan KM 16, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V ; 7. Lurah Besar beralamat dijalan Pancing I (Simpang Martubung) Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT VI
285 — 93
  • Gugatan kurang pihak karena tidak menarik dan atau mengikutsertakan KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan atau setidaktidaknyaPengurus Tanah Wakaf yang telah menguasai sebagian objek sengketasebagai lahan Pekuburan Muslim selaku Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa selain masyarakat, di atas sebagian objek sengketa juga terdapatPekuburan Muslim yang dikelola oleh Pengurus Tanah Wakaf dan disahkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan;.
    Bahwa dengan menunjuk kepada alasanalasan eksepsi pada angka (1) diatas maka secara hukum, Penggugat harus menarik dan ataumengikutsertakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhanatau setidaktidaknya Pengurus Tanah Wakaf selaku pihak Tergugat dalamperkara a quo;4.
    Gugatan kurang pihak karena tidak menarik dan atau mengikutsertakan KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan atau setidaktidaknyaPengurus Tanah Wakaf yang telah menguasai sebagian objek sengketasebagai lahan Pekuburan Muslim selaku Tergugat dalam perkara aquo;4.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 28-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bwi.
Tanggal 5 Juni 2014 — Dra. SUTIATI, SUWINDARNANIK, SUDARMAJI sebagai PARA PENGGUGAT ; SUTINAH, MARKANATUN, MUSMAT SYARIFUDIN al. MAT JUTAH, SUKARDI, SAMIATI, sebagai PARA TERGUGAT ;
49 — 30
  • C 2427 persil38 klas D.I luas 171,75 m2 Desa Ringintelu atas nama TAJABadalah benar tanah wakaf ;Fotocopy IKRAR WAKAF tanggal 13 Pebruari oleh Dra.SUTIATIatas tanah perkarangan No. C 2427 persil 38 klas D.I luas 171,75m2 Desa Ringintelu atas nama TAJAB ;Fotocopy AKTA IKRAR WAKAF tanggal 13 Pebruari olehDra.SUTIATI atas tanah perkarangan No.
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 02-07-2018 — Putus : 31-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 195/Pdt.G/2018/PA. Mmj
Tanggal 31 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 41
  • Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf an.
    terlebihdahulu majelis hakim mempertimbang pihakpihak yang terkait dalam perkaraini;Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 perkara ini Penggugatmengajukan para Tergugat yaitu pihakpihak yang terkait dan telah menguasaiobyekobyek sengketa tersebut baik ahli waris maupun pihakpihak diluar ahliwaris yaitu mulai Tergugat sampai dengan Tergugat XXV1;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 para Tergugat yangdiajukan dipersidangan, bahwa obyek B tersebut telah bersertipikat berupaSertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf
    Barat KecamatanKalukku Kebupaten Mamuju, bahwa Objek Warisan (B) telah di Jual Arifin BinHal.36 dari 39 halamanPutusan No. 195/Padt.G/2018/PA.Mmj.Hasan pada Haris C sebagai Tergugat XII, sekarang dikuasai oleh MadrasahTsanawiah Yayasan Nurul Muminin Kalukku;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memerikasa alat bukti T.2tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebutterkait dengan obyek sengketa gugatan Penggugat angka 3 Obyek Warisan B,berupa Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-04-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2015/PTAJK
Tanggal 9 Juni 2015 — -H. Chairul Arifianto bin Syahriar, CS. -Hj. Sri Asmara Ningsih binti Syahriar, CS.
149 — 89
  • Lapangan Tembak CibuburSebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan yaitu :a.
    Lapangan Tembak Cibubur Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan yaitu :Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2015/PTA.JK.Yayasan TK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — A. NAWAWI Z, Dkk vs SITI FATIMAH
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasripah almarhum (posita Nomor: 3dan 5), terhadap semua para Penggugat, Tergugat mengenal mereka denganbaik, sepengetahuan Tergugat semua para Penggugat beragama Islam,demikian juga Tergugat adalah beragama Islam, berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia ditentukan apabilaterjadi sengketa hak milik dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomi syariah yang subjek hukumnyaanatara orangorang yang beragama islam, objek sengketa
    tersebut diputusoleh Pengadilan agama bersamsama perkara sebagaimana tersebut diatas(perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomisyariah), oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka terhadap perkara iniPengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara ini yaitu Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2010/PN.Kdr. dan olehkarenanya Pengadilan Negeri Kediri harus menjatuhkan putusan sela yangHal. 7 dari 19 hal.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 196/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 18 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : HENDRA WITARMIN Diwakili Oleh : DESMAN VICTOR EVAN NATHANAEL SITOHANG
Terbanding/Tergugat I : CHRISTIAN
Terbanding/Tergugat II : BANK SYARIAH MANDIRI
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BALIKPAPAN
177 — 55
  • Pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi sebagaiHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT SMRberikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf; f. zakat; g.
    Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelesaianperkara ekonomi syariah, yang menyebutkan :1) Pasal 1 angka (4)Lembaga keuangan mikro syariah, asSuransi syariah, reasuransisyariah, reksadana syariah, perkara ekonomi syariah adalahperkara dibidang ekonomi syariah meliputi bank syariah obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, dana pension lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaqdan shadagah yang
Pengadilan PA KLATEN Perdata Agama
Register : 08-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 0587/Pdt.G/2019/PA.Klt
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 11
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama lslam dibidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. Infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.
    Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Agama memilikikewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangOrang yang beragama slam di bidang: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;.
Pengadilan PA WATAMPONE Perdata Agama
Register : 18-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PA WATAMPONE Nomor 1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 34
  • Putusan No.1096/Pat.G/ 2019/PA.WipPengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara inidengan alasanalasan sebagai berikut :a) Bahwa sengketa a quo bukan sengketa kewarisan bagi orang yangberagama Islam, bukan sengketa wakaf dan bukan sengketa hibah bagiorang yang beragama Islam.
    pokoknyasebagaimana terurai di muka ;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang pertama pada pokoknyamenyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadiliperkara aquo, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan atau dijatuhkanputusan sela pada persidangan tertanggal 20 November 2019, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalil para Tergugat tentang ketidakwenanganPengadilan Agama Watampone mengadili perkara aquo, karena sengketa aquo bukan sengketa kewarisan bagi orang yang beragama Islam, bukansengketa wakaf
Pengadilan PN KEPAHIANG Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Kph
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
Suanto
Tergugat:
Mansyur Alias Cui
83 — 17
  • mendapatkan tanahtersebut, karena tanah tersebut adalah milik tergugat sehingga semuatingkatan aparat pemerintahan tidak mau dan bersedia melayanipenggugat, bahkan sampai tingkat babimkamtiobmas sekalipunpenggugat tidak pernah berhasil untuk mendapatkan surat keteranganatas tanah tersebut.13.Bahwa adanya mediasi yang di lakukan pada tanggal 9 oktober 2017di rumah kepala desa juga tidak membuahkan hasil, bahkan tergugatsudah mencoba untuk memberikan pengertian bahwa tanah tersebutadalah sebagian adalah wakaf
    makam keluarga penggugat dantergugat yang tidak boleh di jual karena amanah yang harus di jaga.Tergugat sendiri saat itu di hadapan para tokoh masyarakat adatsetempat sudah melunakkan dengan cara minta di bagi dua yaitudengan maksud agar tanah wakaf tersebut tidak di jual.
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Register : 17-10-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bir
Tanggal 26 April 2017 — SYUKRI BIN NURDIN dkk, sebagai PARA PENGGUGAT; Lawan Ahli waris Alm. Nasruddin bin Daud dkk sebagai Para Tergugat I dan NURJANI sebagai TERGUGAT II serta HUSNA BINTI H. HUSIN sebagai TURUT TERGUGAT III ;
146 — 20
  • Persil pertamaUtara berbatas dengan tanah kebun wakaf Mesjid = 37.50 meter;Selatan berbatas dengan sawah M. Nasir Ismail = 36.00 meter;Timur berbatas dengan tanah Nyak Mud = 29.00 meter;Barat berbatas dengan tanah sawah Aisyah Yusuf = 31.00 meterb. Persil keduaUtara berbatas dengan tanah sawah Alm. Nurdin = 36.80 meter;Selatan berbatas dengan tanah kebun Dahri = 39.00 meter;Timur berbatas dengan sawah M.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbs
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat:
ERDY DENY
Tergugat:
1.SABRI INSAN
2.FAJRIS RAJO BANDARO
3.DEDI ASMADI
Turut Tergugat:
1.EDI NUR
2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
72 — 10
  • Bahwa Substansi gugatannya yang didalilkan oleh penggugatadalah tentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagianharta pusaka, secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapatpengaturan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah
    didalilkan oleh penggugat adalahtentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagian harta pusaka,secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3 tahun 2006 tentangPeradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapat pengaturan sebagai berikut:Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN.LbsPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a.b.Cd.e.f.g.h.perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf
    didalilkan oleh penggugatadalah tentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagianharta pusaka, secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapatpengaturan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN.Lbse. wakaf
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN STABAT Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
77 — 54
  • Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b waris;c wasiat;d hibah;e. wakaf;f.zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani.ekonomi syariah.Dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal
    Para Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenanganPengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelitiundangundang tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Peradilan Agamaadalah mengadili sengketa antara orangorang yang beragama islam dalambidang tertentu yang dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    Bahkansejak berlakunya Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, kecuali bagi SukuHalaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stbsunda yang tidak menggunakan hukum waris islam serta objek yangdisengketakan adalah hak kebendaan menurut hukum waris sunda, PengadilanNegeri berhak mempergunakan hukum adat sunda (vide: Putusan MahkamahAgung RI Nomor