Yupiter Nomor Polisi N2355 LA warna biru;2 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nomor Polisi EB3808 DE warna hitam ;3 1 (satu) lembar STNK N 2355 LA No. seri 0942968/JT 2008 a.nAgus Susanto ; Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atasbarang bukti tersebut saksisaksi membenarkannya dan karena itu dapat dipergunakan sebagaibarang bukti dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan juga hasil Visum Et RepertumNo. 001.7/248

tulang pada bahu kanan ;e Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti keadaan dari saksi YORMANSADEKUNYA dan hanya mendengar saja dari cerita orang lain sedangkan saksiEDITA PRISKA AUDELIA dan YASINTA AKLA mengetahui pasti karena ikutmengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng pada waktu kejadian ;e Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada saksi YORMANSADEKUNYA akan tetapi kepada saksi EDITA PRISKA AUDELIA dan YASINTAAKLA memberikan santunan ;e Bahwa beradasarkan hasil Visum Et Repertum No. 001.7/248

bagian paha kanan sedangkan EDITA PRISKA AUDELIA melami luka lecet dan lukabakar, sedangkan saksi YORMANSA DEKUNYA mengalami luka lecet dan patah tulang padabahu kanan, sedangkan terhadap saksi YORMANSA DEKUNYA tidak mengetahui pastikeadaanya dan hanya mendengar saja dari cerita orang lain sedangkan saksi EDITA PRISKAAUDELIA dan YASINTA AKLA mengetahui pasti karena ikut mengantar ke Rumah SakitUmum Daerah Ruteng pada waktu kejadian ; Menimbang, bahwa beradasarkan hasil Visum Et Repertum No. 001.7/248

Kdr mengemukakanhalhal sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal, 23 Juli 2007, akadnikah dilaksanakan d i hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan AgamaKABUPATEN KEDIRI dengan akta nikah nomor : 248/32/VH/2007 tanggal, 23 Juli2007;Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon memilih tinggal bersama dirumahorang tua Pemohon selama tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernamaANAK;Bahwa sejak lebih kurang bulan Desember 2008, antara Pemohon dan Termohon

Print550/N.1.12/Ep.1/08/2014,sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;Hakim Pengadilann Negeri Sigli tanggal 14 Oktober 2014 No. 248/Pen.Pid/2014, sejaktanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;Ketua Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Oktober 2014 No. 248/Pen.Pid/2014/PNSgi,sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;T. NASRULLAH Bin T. MARHABAN.Penyidik tanggal 05 Agustus 2014 No.

Print549/N.1.12/Ep.1/08/2014,sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;Hakim Pengadilann Negeri Sigli tanggal 14 Oktober 2014 No. 249/Pen.Pid/2014, sejaktanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;5 Ketua Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Oktober 2014 No. 248/Pen.Pid/2014/PNSgi,sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;Terdakwaterdakwa tersebut tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukummeskipun telah diberitahukan akan haknya

Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 63 tambahan lembaranNegara Republik Indonesia nomor 6037) yang bunyinya: P N Sdapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikankarena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan tidak berencana;Bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 247 PP No. 11 tahun 2017diatur dalam pasal 248

Soeprapto, M.M. yang dibuat Walikota Kediri (Tergugat)bertentangan dengan peraturan atau perundangundangan yangberlaku sehingga Surat Keputusan tersebut tidak sah atau batal karenasalah dalam menerapkan/menafsirkan perundangundangan yaitupasal 247 jo. pasal 248 jo. pasal 249 jo. pasal 250 jo. pasal 251Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil;Bahwa dengan begitu proses pemberhentian tidak dengan hormatterhadap Penggugat berupa surat Keputusan Walikota Kediri Nomor

(Tergugat) telah terjadi kesalahan dalammenafsirkan atau menerapkan hukum dan undangundangsebagaimana yang dimaksud pasal tersebut di atas (Pasal 247 jo.pasal 248 jo. pasal 249 jo. pasal 250 jo. pasal 251 PeraturanPutusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 9 dari 67 HalamanPemerintah Nomor: 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil), sehingga SK (Surat Keputusan) Pejabat Tata UsahaNegara tersebut bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik yaitu: a.

SOEPRAPTO, M.M. tersebut bertentangan denganPasal 247 jo. pasal 248 jo. pasal 249 jo. pasal 250 jo. pasal 251Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, maka hal tersebut sudah sesuai danmemenuhi maksud dari UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara beserta penjelasannya pasal 53 ayat 2 sub. a. karenaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku

Maka sudahseharusnyalah Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang TerhormatMajelis Hakim Pemeriksa perkara ini.Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada angka 12 yang menyatakanSurat Keputusan Walikota Kediri tidak sah atau batal, karena salahmenafsirkan Pasal 247 jo, Pasal 248 jo, Pasal 249 jo, Pasal 250 jo,Pasal 251 jo PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil. Hal tersebut adalah tidak benar.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telahmeninggalkan kesatuan Brigif 25/Siwah tanpa jindari Danbrigif 25/Siwah ataupun atasan lain yangberwenang sejak tanggal 4 Desember 2019sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 atauselama 248 (dua ratus empat puluh delapan) hariberturutturut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh)hari.h.

tanpa ijin dari Komandan kesatuan atauatasan yang berwenang lainnya tidak pernahmenghubungi kesatuan baik melalui Surat maupuntelepon untuk memberitahukan keberadaannya.Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2020,Saksi1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkankesatuan Brigif 25/Siwah tanpa jin dari Danbrigif25/Siwah ataupun atasan lain yang berwenangsejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengantanggal 12 Agustus 2020 atau selama 248

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpaizin yang sah dari Komandan Kesatuan sejaktanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal12 Agustus 2020 atau selama 248 (dua ratusempat puluh delapan) hari secara berturutturuttanpa adanya penggal waktu.2.

Bahwa benar waktu selama 248 (dua ratus empatpuluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaUnsur Keempat Lebih lama dari tiga puluh hari, telahterpenuhi.Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsurunsurHal. 20 dari 26 hal.

2009/PNSBB tanggal 9Desember 2009;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2009 dan Terdakwamengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2009, akan tetapiPemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalamsurat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 9Desember 2009 Nomor : 39/Akta.Pid/2009/PNSBB, oleh karena itu berdasarkanPasal 248

.) (&' (& B&T1" ( SoGO )(/5 ). () ((& & ( ) JO 248&O(.%ERE/I(& (& ( ( SETI" (oo& TIL" ( ) ( ( OF ( (& 1& 1 0) 1 11& (' 43336363338 3G833C&S&) 2(&' 42 (05 ( 6 % (0 (&(& 6 (5)&(& .32('() (&( 6 oSEIT ILY ( (& % "1" ( ) ( (0 2() 2(7) % 1(&,( ( S&( ((0 ( ( % 1( 2% (0 )O( S& (& G1.

Pasal 116 (f) KompilasiHukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai denganpendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz Ilhalaman 248 yang diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinandengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan27Redaksi Rp 5.000, Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 356.000,( )15Him.15 dari 15 him.

Sulaiman mengalami bengkak di kepala sebelah kiri + 3 cm,luka memar di sebelah pipi kanan + 3 cm, luka memar di sebelah pipi kiri + 3cm, dan kelopak mata sebelah kanan bengkak dan biru + 2 cm yang didugaterkena hantaman benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum et Repertumdari UPTD Puskesmas Kluet Utara Nomor 47.1/248/PKMKU/2016 tanggal 04April 2016 yang ditandatangani oleh dr.

(satu), lalu saksi korban berusaha larimelalui pintu samping.e Bahwa kemudian datang saksi Dahri Bin Musa melerai danmemeluk saksi korban serta mengantar saksi korban pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumahnya.e Bahwa terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan saksikorban, namun saksi korban belum bersedia berdamai denganterdakwa.e Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakmengulanginya lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No.47.1/248

tetapi karena tidak merasa puas dengan jawaban saksikorban terdakwa yang duduk berdekatan dengan saksi korban merasa emosidan langsung memukul menggunakan tangannya di pelipis mata kanan saksi14korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh, pada saat terjatuhterdakwa kembali memukul saksi koroban menggunakan tangan di bagianmuka dan kepala saksi korban sebanyak 1 (satu), lalu saksi korban berusahalari melalui pintu samping ;Menimbang bahwa berdasarkan surat visum et repertum No. 47.1/248

Dalam bukti tersebut Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugatuntuk bersamasama atau masingmasing, untuk menjual jaminan tersebutsebagai jaminan pelunasan pinjaman;Menimbang, bahwa selanjutnya atas jaminan tersebut telah dibuatkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 248/2014 yang dibuat olehdihadapanTatiek Nurdjanti, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Ternate,dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Ternate dengan Sertifikat HakTanggungan No. 701/2014 tanggal 15 September 2014

Oleh karena telah disepakati para pihak dalamPerjanjian Kredit tanggal 1 September 2014 dan telah dibuat APHT No. 248/2014,serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 701/2014 tanggal 15September 2014, maka tanah dan bangunan tersebut telah sah menurut hukumsebagai jaminan kredit Penggugat. Oleh karena itu petitum angka 4 gugatandapat dikabulkan;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 39/Pat.G/2020/PN.

Oleh karena itu petitum ini harus dinyatakan ditolak;Menyatakan bahwa petitum angka 8 yang meminta agar Penggugat dapatmelaksanakan eksekusi lelang atas benda jaminan, Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut : Oleh karena jaminan kredit Tergugat berupatanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38 telahdibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 248/2014, dan telahdidaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Ternate dengan Sertifikat HakTanggungan No. 701/2014 tanggal

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung tanggal22 Desember 1999 No.111/Pdt/G/1998/PN.BB dalam perkaraperdata antara Tergugat I melawan Tergugat II, telah diputusbahwa Terggugat I dan Tergugat II adalah ahli waris darialmarhum Ahmad Jajang.Bahwa dalam perkara perdata No.248/Pdt.G./1994/PN.Bdg.Jo No.957 K/Pdt/1996 Penggugat telah digugat oleh almarhumAhmad Jajang, dimana salah satu objek yang disengketakan adalahberupa tanah berikut bangunan di Jl.

memori banding yangtelah Pemohon Kasasi ajukan.2. bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dantidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena denganbegitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IBandung padahal judex facti Pengadilan Negeri telah salahmenerapkan hukum, hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya yaitu :pada pertimbangan hukum hal. 30 alinea ke 3 sub I judex factiberpendirian...............9berpendirian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri BandungNo.248

Jajang sebagai pihak yang dimenangkan.Bahwa pertimbangan tersebut telah keliru karena judex facti tidakpernah memperhatikan serta membahas bukti P9 tentangputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung TI. tanggal 25Pebruari 2002 No.154 PK/Pdt/1999 jo No.315/Pdt/1995/PT.Bdg joNo.248/Pdt.G/1994/PN.Bdg dimana Tn. Ahmad Jajang adalahsebagai pihak yang dikalahkan..

oleh saksisaksi dariPihak Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) bungkusplastic klip yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna,1 (satu) buah kaca pirex, (satu) buah jarum, dan uang sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yangberlaku.Telah dilakukan Penimbangan terhadap 4 (empat) paket bungkus kecil yang didugaNarkotika jenis sabu oleh Perum Pegadaian Simpang Dua Pematang SiantarNo.248

beserta barang bukti berupa 4 (empat) bungkusHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN.Simplastic klip yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna,1 (satu) buah kaca pirex, (satu) buah jarum, dan uang sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yangberlaku.Telah dilakukan Penimbangan terhadap 4 (empat) paket bungkus kecil yang didugaNarkotika jenis sabu oleh Perum Pegadaian Simpang Dua Pematang SiantarNo.248

Ketok adalah positif Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dibuat juga Berita AcaraPenimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian Simpang Dua PematangSiantar dengan Surat No. 248/BAP01200/I/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang dibuatdan ditanda tanganit oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atasnama

Ketok adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Inomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dan telah dibuat juga Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yangHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN.Simdibuat oleh Perum Pegadaian Simpang Dua Pematang Siantar dengan Surat No.248/BAP01200/1/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani olehSAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT.

Bahwa oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkanSurat Anjuran No. 560.567/248/HI.Kesja/III/2012, yang dikeluarkanoleh PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SAMPIT;1) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Aminuddin Masa kerja 25tahun dengan upah perbulan sebesar Rp. 3.300.000, (tiga juta tigaratus ribu rupiah) adalah:. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp. 3.300.000. =Rp. 59.400.000,. Uang penghargaan masa kerja10 x Rp. 3.300.000. =Rp. 33.000.000,.

Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan ANJURAN sesuaiSurat Anjuran No. 560.567/248/HI.Kesja/III/2012, yang dikeluarkanoleh PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SAMPIT;194. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan ANJURAN sesuaiSurat Anjuran No. 560.567/255/HI.Kesja/III/2012, yang dikeluarkanoleh PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SAMPIT;5. Mengabulkan SITA JAMINAN atas milik Tergugat yaitu Tanah danBangunan Kantor PT.

Bahwa gugatan para PENGGUGAT pada poin 3 dan poin 4 perihalanjuran Pemda Kotawaringin Timur, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Sampit No. 560.567/255/HI/KESJA/III/2012 dan No.560.567/248/HI/KESJA/III/2012, maka TERGUGAT dengan tegasmenyatakan sudah dijalankan dan tetap berpedoman pada Pasal 164ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dan sudah diterima oleh paraPENGGUGAT.8. Bahwa gugatan para PENGGUGAT pada poin 8 (8.1, 8.2, 8.3),TERGUGAT menyangkal dan menolak dengan tegas karena:8.1.

merumahkan karyawan Aminuddin Malik mulai tanggal 01 April2011, yang diberi tanda............ 0... cece cece e eee e eee eee eens eeeeaeeeeeeeeeaeeeees P16;17.Fotocopy dari asli Surat Keputusan Direksi No. 046/YPAP/A/III/201 1tanggal 30 Maret 2011 tentang penempatan personil karyawan, yangdiberi TU ccc 22's acxccns ca cam woos crmmainceeimABinE AN HOOTE S Wein Ka HREMbeceeeeeeeenaes P17;18.Fotocopy dari fotocopy Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten kotim Sampit No. 560.567/248

Bahwa putusan Hakim dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 248 Ayat (2)huruf C UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;Bahwa pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembaliputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/MIL/2013 tanggal 6 Maret2013 dengan alasan bahwa Hakim dengan jelas memperlihatkan suatukekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;Bahwa terlebin dahulu Pemohon sampaikan bahwa PledooiPemohon,

Bahwa dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu sudahterbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yangdinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lainsebagimana dimaksud Pasal 248 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer ;Bahwa baik putusan Pengadilan Militer IIl13 Madiun, putusanPengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya maupun putusan Kasasi MARI atasperkara Pemohon pada intinya telah memutus bahwa Pemohon telahbersalah

dandiancam sesuai Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika yaitu Tanoa hak dan melawan hukum menawarkan,menjual, membeli, dan menyerahkan Narkotika golongan I dan hal tersebutterlinat dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Militer IIl13 Madiun padahalaman 19 berbunyi dengan demikian unsur ketiga, menawarkan, menjual,membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkanNarkotika Golongan telah terpenuhi ;Bahwa halhal yang bertentangan sebagaimana dimaksud padaPasal 248

bukan kekeliruan dalampenerapan hukum, melainkan menerapkan hukum yang semestinyasesuai ketentuan ;Bahwa karenanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak beralasan menurut hukum,karena tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalampertimbangan hukum putusan tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan,oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembalisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248

Bahwa Pada tanggal 05 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan di Kabupaten kampar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kabupaten kampar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/8/IV/2006tanggal 18 Maret 2015) ;2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 248/8/IV/2006, tanggal 18 Maret2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten kampar, telahdinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan AgamaBangkinang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya(P.1)2.

Bg.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat sertabukti surat P.1, P.2, dan P.3 dan juga keterangan saksi dan saksi 2 Penggugatdiperoleh fakta sebagai berikut:1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, akad nikahnyadilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2006, sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor: 248/8/IV/2006 tanggal 18 Maret 2015;2 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang, kedua anak itudibawah asuhan Penggugat;3 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Rek.001998.0042711.051 terhitungmulai 01 Oktober 2015 sampai dengan 01 Oktober 2016 sedangkanfasilitas pinjaman dengan Nomor Rek.001998.0042711.04 sebesarRp.180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) jangka waktu36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai 01 Oktober 2014 sampaidengan 01 Oktober 2016;Bahwa sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat sebagai jaminan berupa :e Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No.264,seluas + 248

dariPENGGUGAT Il selaku istri dari PENGGUGAT Il, denganTERGUGAT selaku Kreditur, dalam hal mana hubungan pinjammeminjam ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit yangditandatangani oleh Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I.Bahwa sebagaimana didalilkan dalam Posita 2 Gugatan ini, ParaPENGGUGAT mengakui telah meminjam uang kepada TERGUGATdengan jaminan pembayaran berupa sebidang tanah pekaranganbeserta segala sesuatu yang berada di atas atau tertanam di tanahsebagaimana terdaftar dalam Hak Milik No. 264, seluas 248

1.Bahwa Tergugat Ill dengan tegas menolak seluruh dalil / alasanPelawan, kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegaskebenarannya.Bahwa Tergugat Ill tidak akan menjawab dalildalil Para Penggugatyang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Tergugat ll.Bahwa Permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugatmengajukan gugatan adalah sehubungan dengan pelaksanaanlelang eksekusi hak tanggungan atas sebidang tanah berikutbangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam SHM No. 264luas + 248

16451 1324247 13397 115 16452 1324248 13399 105 16463 1316249 13400 106 16464 1316250 13401 136 16465 1316251 13402 104 16466 1316252 13403 143 16471 1316553 13404 241 16472 1316554 13405 148 16475 1316055 13406 149 16476 1316056 13407 139 16473 1318357 13408 138 16474 1318358 13409 148 16477 1315959 13434 215 16483 1321960 13435 214 16484 1321961 13436 118 16488 1322862 13437 118 16489 1322863 13438 121 16490 1322864 13439 121 16491 1322865 13440 130 16492 1322866 13441 129 16493 1324367 13442 248

1324247 13397 115 16452 1324248 13399 105 16463 1316249 13400 106 16464 1316250 13401 136 16465 1316251 13402 104 16466 1316252 13403 143 16471 1316553 13404 241 16472 1316554 13405 148 16475 1316055 13406 149 16476 1316056 13407 139 16473 1318357 13408 138 16474 1318358 13409 148 16477 1315959 13434 215 16483 1321960 13435 214 16484 1321961 13436 118 16488 1322862 13437 118 16489 1322863 13438 121 16490 1322864 13439 121 16491 1322865 13440 130 16492 1322866 13441 129 16493 13243 10.11. 67 13442 248

16451 1324247 13397 115 16452 1324248 13399 105 16463 1316249 13400 106 16464 13162 50 13401 136 16465 1316251 13402 104 16466 1316252 13403 143 16471 1316553 13404 244 16472 1316554 13405 148 16475 1316055 13406 149 16476 1316056 13407 139 16473 1318357 13408 138 16474 1318358 13409 148 16477 1315959 13434 215 16483 1321960 13435 214 16484 1321961 13436 118 16488 1322862 13437 118 16489 1322863 13438 121 16490 1322864 13439 121 16491 1322865 13440 130 16492 1322866 13441 129 16493 1324367 13442 248

Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2020/PA.CkrKecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Baratsebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor 248/38/II/2015tertanggal 06 Februari 2015;Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Mati danTergugat berstatus Duda Cerai mati;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersamadan membina

Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2020/PA.CkrFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/38/II/2015 tanggal O6 Februari2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukupdan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugatmenghadirkan

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor:248/35/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggaldi rumah orangtua Penggugat hingga Februari 2020. Selama pernikahan tersebutHal. 1 dari 10 Hal.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/35/VII/2016 tanggal 29 Juli2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PasrujambeKabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (BuktiP.2);B. SaksiSaksi1.

./248/LPAM/CLB/02/2014,tanggal 10 Februari 2014;Bahwa berdasarkan alasanalasan/dalildalil di atas, Pemohon danPemohon Il mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. MajelisHakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhnkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut:1Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2.

KompilasiHukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk bidang perkawinansebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun 1989seyogyanya dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il, namun karenaPemohon dan Pemohon Il terbukti sebagaimana Penetapan Sela PengadilanAgama Padang Nomor : 0021/Pdt.P/2014/PA.Pdg tanggal 03 Februari 2014sebagai pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara (miskin) yangdiperkuat dengan Surat Keterangan Nomor : 515/248