TENTANG KEWENANGAN LEMBAGA TATA USAHA NEGARA(TUN);1.

suatutindakan hukum TUN (administratieve rechtshandeling).

Suatu tindakanhukum TUN yang selalu menciptakan atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah ada.

Sedangkansuatu hubungan hukum TUN itu dapat berisi kewajiban untuk menuntutsesuatu, memberikan ijin untuk berbuat Sesuatu kompleks hubunganhubungan hukum yang dilahirkan oleh suatu status yang terjadi karenakeputusan TUN yang bersangkutan, dengan demikian untuk dapat dianggapsebagai suatu beschikking, maka suatu Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara (TUN) yang bersangkutan tersebut harus merupakan suatutindakan hukum.

Apabila suatu keputusan Badan/ Pejabat TUN yangmerupakan suatu. tindakan hukum yaitu. yang dimaksudkan untukmenimbulkan suatu akibat hukum, maka hak tersebut harus digugat dimukaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Menimbang, bahwa terhadap sertifikat HGB Nomor 11 tanggal 14Oktober 2003 atas nama PT.

Tun Abdul Razak Kec.SombaQOpu Kab.

Tun Abdul Razak Kec. Somba Opu Kab.

Tun Abdul Razak dan saat itu saksi melihatada mobil mini bus (petepete) warna biru yang sementara parkir di pinggirjalan selanjutnya saksi bersama temannya yang bernama SUDIRMAN,mendatangi mobil petepete tersebut;Saksi melihat diatas mobil petepete tersebut ada dua orang.

Tun Abdul Razak dan saat itu saksi melihatada mobil mini bus (petepete) warna biru yang sementara parkir di pinggirjalan selanjutnya saksi bersama temannya yang bernama AKBAR,mendatangi mobil petepete tersebut; Saksi melihat diatas mobil petepete tersebut ada dua orang.

Dimana akhirnya, Surat Keputusan Nomor920/HGB/35/95 tanggal 13 Oktober 1995 tersebut dibatalkanberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31K/TUN/1997 tanggal 26 Oktober 1998 yang mana perkara tersebut telahsampai pada tingkat peninjauan kembali;8.

/1996/PT TUN.SBY yang membatalkan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya tanggal 11 Juni 1996 Nomor 02/G.TUN/1996/PTUN.SBY serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganmengambil alih pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya yang sudah tepat dan adil;(Vide halaman 78 putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 November1998 Nomor 31 K/TUN/1997 yang telah berkekuatan hukum tetap);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal11 Juni 1996 Nomor

02/G.TUN/1996/PTUN.SBY juncto Putusan MahkamahAgung RI tanggal 24 November 1998 Nomor 31 K/TUN/1997 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, telah dilaksanakan eksekusinyaoleh Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaTimur selaku Tergugat dengan mencabut objek sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Timur Nomor 920/HGB/35/95 tanggal 13 Oktober 1995 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Jalan Darmokali Nomor

Nomor 1439 K/Pdt/2017tetap, dimana baik status kepemilikan pihak Penggugat atas objek sengketayaitu tanah dan rumah di Jalan Darmokali Nomor 35 Surabaya maupunstatus penempatan objek sengketa oleh Tergugat , telah dipertimbangkanbaik oleh Judex Facti maupun Judex Juris sebagaimana putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Juni 1996 Nomor02/G.TUN/1996/PTUN.Sbya juncto putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal24 November 1998 Nomor 31 K/TUN/1997:Bahwa karenanya pertimbangan hukum dan putusan

untukpengosongan agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapatdilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya selakuTergugat Il, yaitu menerbitkan sertifikat atas tanah di Jalan DarmokaliNomor 35, Surabaya ke atas nama Asmini Madjri, S.H. sebagai Penggugat:Bahwa demikian pula mengenai asal usul tanah, dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Juni 1996 Nomor 02/G.TUN/1996/PTUN.Sbya juncto putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 November1998 Nomor 31 K/TUN

243 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 243 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:POLTAK TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanCimandiri VII No. 212 RT.006, RW.003, Depok, Jawa barat, Pekerjaan EXPegawai Negeri Sipil BKN Pusat, Jabatan Operator Komputer pada DirektoratPengendalian Kepegawaian IIL ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Jabatan : Penelaah Permasalahan Hukum ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Gedung 3Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara Jl.

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat pada Tanggal 10 Februari 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat diajukan permohonankasasi secara lisan pada Tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22/G/2014/PT.TUNJKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015menjelaskan hari per hari kehadiran maupun ketidak hadiran penggugat, sangatjelas bahwa Pemohon Kasasi mengisi absen dengan keterangan A1 yang berartiabsen hanya satu kali dan bukan berarti tidak masuk bekerja, hal ini pun tidakdijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;7 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidakmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehinggakeputusannya dirasakan oleh Pemohon Kasasi berat sebelah

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko AgusSugianto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis:ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.Dr. Irfan Fachruddin, SH., C.N. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002.Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanKetua Majelis,ttd/.H. Yulius, SH.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor42/G/2008/PTUN.SMD tanggal 3 Juni 2009 dalam sengketa tata usahanegara antara Pembanding semula Penggugat /awan Terbanding semulaTergugat di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa objek sengketa tata usaha negara dalam pokok perkara tersebutadalah Keputusan Terbanding semula Tergugat sebagai Badan atauPejabat TUN terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah, yaitu (1)Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154 Tahun 1982 atas nama ABD.

ISMAILyang tercatat terakhir atas nama SYAMSUL RASUL yang sudahdibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106K/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 208/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 10November 2009 jo.

Muisyang berkaitan dan tercatat terakhir SHM Nomor 1220 atas nama INDRAGUNAWAN (Turut Tergugat I), dan SHM Nomor 155 Tahun 1982 atasnama ALI WASBAR yang berkaitan dan tercatat terakhir Sertipikat HakPakai (SHP) Nomor 142/Kelurahan Pamusian atas nama AdministratorPelabuhan Tarakan (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II);Bahwa digugatnya pihak Terbanding semula Tergugat a quo yangdihukum melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana maksudamar Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/TUN/2010 tanggal

MUIS, dan SHM No. 155Tahun 1982 atas nama ALI WASBAR tersebut menunjukkan menuruthukum bahwa sengketa gugatan perkara ini merupakan sengketa tatausaha negara yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan olehTerbanding semula Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Bahwa hukum prosedural atau prosedur tata cara pelaksanaan putusanPengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetapdalam hal pihak Badan/Pejabat TUN sebagai Tergugat tidakHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor 186/PDT

Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b dan huruf c UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa seharusnya Pembanding semula Penggugat dalam pokok perkaraini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang karenaternyata masih berkenaan dengan eksekusi yang tidak atau belum tuntasdilaksanakan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap pelaksanaanPutusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/TUN/2010 tanggal 14 Juli

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24Februari 1998, kaidah hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah adakekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanahsengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh PengadilanPerdata, baru kemudian dapat ditetapbkan apakah ada kekeliruan dalampenerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru sertaYurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001, kaidah hukum Bahwa gugatan mengenai

sengketa kepemilikanHalaman 22 Putusan Perkara Nomor 67/G/2021/PTUN.PLGadalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya dan YurisprudensiMahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukumBahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum denganmelibatkan semua pihak yang berkepentingan .

Untuk itu mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaktidaknya menyatakanbahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;. Bahwa gugatan telah lampau waktu (Verjaring / Daluarsa). BerdasarkanPasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara telah menegaskan sebagai berikut : Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.

/1993 tanggal 7 September 1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, oleh karena itu. gugatan Penggugatmerupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik telah membantah eksepsiTergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini masuk dalamkewenangan

Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum bahwa KeputusanHalaman 48 Putusan Perkara Nomor 67/G/2021/PTUN.PLGTata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasukwewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yangnberkepentingan , Lebih lanjut Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 digariskan pula kaidah hukum bahwa gugatan mengenaisengketa

326 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 326 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1HJ. CHOLILAH BINTI H. ZAINUDIN, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Lrg.

Putusan Nomor 326 K/TUN/20132) Sainunah binti H. Zainudin (almarhuma meninggal dunia lebih dahuludari H. Zainudin);3) Hy. Cholillah binti H. Zainudin;4) Mat Sari bin H. Zainudin (almarhum);4. Bidang tanah tersebut oleh H. Zainudin bin H. Seman seluas 73.315 M?dibaginya 3 (tiga) bagian untuk 3 orang anakanaknya yaitu:1. Sebagian untuk H. Muksin bin H. Zainuddin mendapat bagian 24.000M*2. Sebagian untuk Hj. Kholilah binti H.Zainuddin mendapat bagian24.000 M?:3. Sebagian lagi untuk Matsari bin H.

Putusan Nomor 326 K/TUN/2013D.10.11.Bahwa benar bidang tanah milik Penggugat Matsari bin H. Zainudin yangberukuran panjang 310 dan 300 Meter dan lebar 83 Meter luas 25.315 M?tumpang tindih dengan objek sengketa atas nama:Tanah atas nama Iskandar HM dalam objek sengketa seluas 130 M x 50M= 6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M= 6.500 M?

Putusan Nomor 326 K/TUN/2013yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, AsasKeadilan dan Kewajaran;13.

Putusan Nomor 326 K/TUN/201314Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HJ.CHOLILAH BINTI H. ZAINUDIN, 2. MUKTI BIN MATSARI, 3.MAISUHRO BIN MATSARI tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH..

TENGGANG WAKTU GUGATAN 5220220ccnncennnccennnccnnnccnnnnnennnncennncnnnnsMengingat objek sengketa ini baru diketahui Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2015 danPenggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 25 Januari 2016 maka oleh karenanya Gugatana quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU no 51 tahun 2009 tentangPeradilan TUN (pasal 55 UU no 51. tahun = 2009 tentang PeradilanA.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yangmenyatakan demikian; Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Tangerangadalah atas permintaan PT. Bank Pembangunan Daerah JawaBarat Banten (BJB) Cabang Tangerang, sehingga pelelanganyang dilakukan KPKNL adalah sebagai tindak lanjut dari suratpermintaan PT.

merupakan obyeksengketa Tata Usaha Negara sehingga pembatalan lelangyang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding bukanmerupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara(vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 245K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 15O0K/TUN/1994 tanggal 7September 1991);e Bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka dikarenakanRisalah Lelang maupun perbuatan yang berkaitan denganpelaksanaan lelang merupakan bersifat keperdataan, makasecara yuridis formal Pejabat lelang sebagai Pejabat

TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah AgungNomor 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1angka 3 dan angka 4 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaEksepsi Gugatan Obscuurlibel.Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, dalildalil gugatan Penggugat tidakdisertai hubungan hukum yang jelas dan tidak dilandasi dasar peraturan yang kuat,sehingga

Lebih lanjutmenurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan PutusanMahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah KeputusanTergugat yang pada intinya menetapkan

105 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 105 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HERLINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SamRatulangi, Nomor 89, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, KotaKendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1 MUSTARING LIN ARIFIN, S.H.;Z IBRAHIM, S.H.;3 NUR RAMADHAN, S.H. M.H.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013keabsahannya, padahal pembuktian tentang kebenaran kepemilikan adalahmerupakan perkara perdata yang menjadi kompetensi absolut di Pengadilan Negeri;3.

Putusan Nomor 105 K/TUN/201314Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangat keliru dan tidakberdasar hukum sebab penerbitan sertipikat Nomor 01611 atas namaTergugat penerbitannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan olehundangundang mengenai pendaftaran dan pemberian hak atas tanah;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar yang menyatakan............

Putusan Nomor 105 K/TUN/201316MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERLINA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 11 April 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., MHum., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013

TUN BA/ VII / 2019, Tanggal 1 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:1. BERNARDS. ANIN, SH.,MH; 2. JONIE. LIUNIMA, SH.,MH; 3. FERDIANTO BOIMAU, SH.

TUN. SBY.tanggal 16 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya) 2227222 ono non nnn nnn nnn nnn nee nne nee2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 23 Januari 2020 ; 3.

Banding tertanggal 28 Januari 2020 danHalaman 4 dari 9 halaman putusan nomor :168/B/2020/PTTUN.SBYselanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh paniteraPengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada pihak Terbanding / Tergugat,sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Januari20.20 jonnnnnan nanan nena cnn enn ee nce ecnncc eeencne noe non ene nee ceceMenimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak menyerahkanMemori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : W3 TUN

/ 1580.a /HK. 06/ 9/ 2020 tertanggal 7 September 2020 ;Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat, tidak mengajukanKontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan NomorW3.TUN.3/1581/HK.06./9/2020 tanggal 7 September 2020 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatanuntuk melihat dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai dengan SuratPemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 18 Juni 2020 ; TENT ANG

bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telahdiberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12Maret 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahwa dalam permohonan pengajuan kembali ini para pemohon mengajukannovum yaitu bukti PKI (Terlampir):Novum tersebut adalah Putusan Kasasi Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014memang ditujukan/diperuntukkan sebagai pemberitahuan selaku pihakTermohon Kasasi dalam perkara No.122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013,sedangkan pemohon Kasasi .

haruslahmenjadi salah satu acuan dalam pertimbangan Hukumnya untuk mengabulkanPermohonan Para Pemohon Peninjauan kembaili.KEBERATAN KEDUAAda 2 (Dua) Putusan Kasasi Yang Saling BertentanganBahwa dalam sengketa antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (NURNIAWATI ISAKSI PELAPOR) Ada 2sengketa yaitu Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana dan darisengketa tersebut telah terbit 2 putusan yang kontroversi.Bahwa dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 455 ATAS NAMA NURNIAWATI TELAHDIBATALKAN OLEH SUATU PUTUSAN INKRACH PADA Putusan Kasasi TataUsaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013;SedangkanPada Pidananya, dalam Putusan Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013,NURNIAWATI masih dianggap pemilik tanah, padahal sudah ada putusan TataUsaha Negara yang Inckrach sebelumnya yang telah membatalkan kepemilikanNurniawati.Berarti Mahkamah Agung telah khilaf dalam putusan pidana tersebut dalamperkara

kasasi Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013 oleh karenasebelum putusan kasasi pidana tersebut Mahkamah Agung telah pulamemutuskan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013,tanggal 25 Juni 2013, sedangkan putusan Kasasi Tata Usaha Negara tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi Hakim Agung.Oleh karena kekhilafan Majelis Pidana tersebut dalam perkara kasasi pidanatersebut, maka adalah patut permohonan Peninjauan Kembali ini oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali

Bahwa, Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN alias BUEVI berstatus janda dan masih bertetangga dengan Penggugat, sehinggaTergugat melupakan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderitalahir dan batin4.

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut;e Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;e Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

dipersidangan Majelis telahdapat menemukan fakta hukum yaitu: Berdasar bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawian yangsah;e setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersamasebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAKKANDUNG umur 10 tahun;e Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

Nomor : 152 K/TUN/2004, tanggal 21 Juni 2006 jo.Halaman 23 dari76 halaman Putusan Nomor: 04/G/2013/PTUNJKT.99 PK/TUN/2007, tanggal 30 Oktober 2009, karena gugatan pembatalansertipikat tidak dapat diterima olen Pengadilan;b. Ditinjau dari segi penghunian, Tergugat II Intervensi adalah penghuniyang sah berdasarkan Putusan PTUN Nomor :146/G.TUN/2003/PTUNJKT., tanggal 17 November 2003 jo. Nomor : 41/B/2004/PT.TUN.JKT.,tanggal 5 Mei 2004 jo. Nomor : 366 K/TUN/2004, tanggal 14 April 2005jo.

Nomor : 68 PK/TUN/2007, tanggal 14 Februari 2008;Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirimkan Surat kepadaGubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Juli 2012 Nomor : B 4452/0.1/Gtn/07/2012, Perihal : Pendapat hukum atas permasalahan antara VijayKumar Shewakram Vaswani dan Ny.

Individual, karena Keputusan Pejabat TUN/ Terlawan (dahulu Tergugat)dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Pelawan, bukan untukumum,;c.

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak mempersoalkan tentang sengketaperpajakan dan karenanya gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak meminta Pengadilan TUN Jakartauntuk menguji tentang substansi Keputusan TUN melainkan prosedur dan/atau tindakan dalam lahirnya Keputusan TUN a quo yang menurutkeyakinan Pelawan bertentangan dengan ketentuan menyangkut prosedurpenerbitannya, (asasasas umum pemerintahan

yang diterbitkan olehPejabat TUN secara tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangandengan ketentuan dan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Bukti P17Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor : 200 K/TUN/2011.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 9ditambah Pasal 9 A bahwa di lingkungan Peradilan TUN ditambahPeradilan Khusus, contohnya Pengadilan Pajak.

Sebagaimana pula apabiladihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998,tanggal 27 Juli 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000,tanggal 28 Februari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 dengan kaidah hukum bahwaKeputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasukwewenang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang PeradilanUmum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana pula apabiladihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998,tanggal 27 Juli 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000,tanggal 28 Februari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 dengan kaidah hukum bahwaKeputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasukwewenang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang PeradilanHalaman 33Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Nomor 41 K/TUN/1994,tanggal 19 November 1994 dan Reg.

Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg.

Nomor 41 K/TUN/1994,tanggal 19 November 1994 juncto Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret2002.

51K/TUN/2000

PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor141/01/405.18/1999 tanggal 4 Januari 1999 tersebut ; Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Nopember1999 No. 127/B/TUN

TUN.

PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya nanti setelah di kantor Polisi lalusaya disampaikan kalau yang mencuri adalah Saharuddin alias Saru laludijual kepada Heryanto (terdakwa); Bahwa pada saat itu Saya sedang berada didalam rumah keluarga sayayang bernama Ludia.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa;Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol. DD 2739 ODBahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.

Tun Abdul Razak kemudianAcan minta berhenti dengan alasan ingin buang air kecil tetapi ternyata diamengambil motor yang terparkir pada pinggir jalan setelah itu kami lalupergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Acan di Desa TindangBontonompo Selatan; Bahwa Sepeda motor yang saya curi adalah Yamaha Jupiter Z warnamerah hitam.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab. Gowa, dan Setelah Saharuddin (perkara terpisah)Halaman 10 dari 14 putusan NO.302/Pid.B/2014/PN.SGMmendapatkan motor tersebut kKemudian Acan bersama dengan Sandi lalumembawa motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual.

388 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 388 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :12..

No. 388 K/TUN/20113.

No. 388 K/TUN/201110.kepemilikannya, oleh karenanya Penggugat melayangkan suratpengaduan kepada pihak Tergugat (Kantor Pertahanan Kota TebingTinggi) sesuai Surat tanggal 12 Juli 2010, untuk memohonmengembalikan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tertanggal29 Mei 1995 seluas 424 m2, atas nama Ibu Simpen serta mencabut danmembatalkan segala Sertipikat yang diterbitkan sesudahnya berkaitandengan tanah almarhumah tersebut ;Bahwa atas pengaduan tersebut telah direspon Tergugat denganmengundang

No. 388 K/TUN/2011namun saksi yang dipergunakan dalam perbuatan hukum tersebut adalahhanya Pegawai Kantor Notaris jelasjelas bertentangan dengan hukum ;14.Bahwa Tergugat dalam keadaan demikian sebenarnya harus menolakpendaftaran pemindahan hak milik obyek sengketa a quo sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 38 ayat(1), Pasal 45 ayat (1) huruf c, juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat(2), karena perbuatan

No. 388 K/TUN/201110Hakim Hakim Anggota : Ketua,ttd. ttd.H. Yulius, S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya Biaya : Panitera Pengganti,1. Meteral ..............0000. RD. 6.000, ttd.2. RedakSi.................... Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. ACministraSl ..............60000 Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075410

Keputusan TUN ini bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu:a. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 28 Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 4Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(HAM);b. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) danayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014;c.

Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) dan ayat(2) dan dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014;d. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 252 dan pasal 266PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:a. Asas Kecermatan;b. Asas Persamaan;c.

Sehinggakeputusan ini tidak bertentangan dengan pasal 252 dan pasal266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN ini telahdidasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunanKeputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi;1. Aspek KewenanganIstilanh kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belandabevoegdheid (yang berwenang atau berkuasa).

ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu. kewenangan,prosedur, dan substansi.Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)Halaman 46 dari 101, Putusan No. 8/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugatmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaiberikut:1.

dalamperkara ini telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga Keputuan TUN in dalamperkara ini merupakan Keputusan yang sah.

TUN Medan namun putusannya tetap membatalkansertifikat an. Asep Sugiharto sesuai Putusan Nomor : 40/B/2010/PT.TUNMDN tanggal 24 Mei 2010 hingga kemudian Kantor PertanahanMedan mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung denganputusan menolak Kasasi Kantor Pertanahan Medan dengan tetapmembatalkan sertifikat an. Asep Sugiharto berdasarkan PutusanNomor : 359/K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011.4.

TUN Medan sesuai Putusan Nomor : 40/B/2010/PT.TUNMDN tanggal 24 Mei 2010.6. Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Medan mengajukan Kasasike Mahkamah Agung namun ditolak berdasarkan Putusan Nomor : 359/K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011, lalu dikeluarkan Surat InkrachtNomor : WITUN 1/841/AT.02.07/IX/2012 tanggal 13 September 2012sehingga Sertifikat milik Terdakwa dinyatakan tidak sah.7.

TUN Medan sesuai Putusan Nomor : 40/B/2010/PT.TUNMDN tanggal 24 Mei 2010.5. Bahwa benar dengan hasil putusan dari PT.TUNMedan, KantorPertanahan Medan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung namuntetap ditolak oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Nomor :359/K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011, lalu dikeluarkan SuratInkracht Nomor : WITUN 1/841/AT.02.07/IX/2012 tanggal 13 September2012 sehingga Sertifikat milik Terdakwa dinyatakan tidak sah.6.

Jati LinkXIl Pulo Brayan Darat BengkelMedan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 359/K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011 telah menggangu Saksi2 Sdri.Anaria Br. Turnip dalam menggunakan tanah tersebut.13.

TUN Medan sesuai Putusan Nomor : 40/B/2010/PT.TUNMDN tanggal 24 Mei 2010.4. Bahwa benar dengan hasil putusan dari PT.TUNMedan, KantorPertanahan Medan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung namuntetap ditolak oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Nomor :359/K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011, lalu dikeluarkan Surat2424Inkracht Nomor : WITUN 1/841/AT.02.07/IX/2012 tanggal 13 September2012 sehingga Sertifikat milik Terdakwa dinyatakan tidak sah.5.