yang medalilkanmemiliki sebidang tanah seluas 142 M2 dengan berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No. 1545 tanggal 25 Mei 2009 dengan Surat Ukur No.304/ Titipapan/2009 tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat),dalil mana adalah tidak beralasan hukum, karena berdasarkanPutusan Pengailan Tata Usaha Negara Medan Nomor65/G/2011/PTUNmdn tanggal 18 Januari 2012 Jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor45/B/2012/PT.TUNMdn tanggal 31 Mei 2012 Jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 348 K/TUN

angka 1 yang menyatakantanah objek sengketa dalam perkara aquo sebidang tanah seluas 142m2 dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1545/ tanggal25 Mei 2009 dengan surat ukur No. 304/ Titipapan/ 2009tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat) karena berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor65/G/2011/PTUNMdn tanggal 18 Januari 2012 jo.Pengadilan Tinggi11Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/B/2012/ PT.TUNMdn tanggal31 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 348K/TUN

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 348 K/TUN/2012 tanggal 23 Januari 2013 terdapatfakta bahwa Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 1545/ tanggal 25 Mei 2009dengan surat ukur No. 304/Titipapan/2009 tercatat/ terdaftar atasnama Ronny (Penggugat) telah dinyatakan batal demi hukum makacukup alasan hukum jika gugatan Penggugat dikesampingkan danditolak seluruhnya;Bahwa oleh karena dasar kepemilikan sebelum terbit Sertifikat HakMilik (SHM) No. 1355 atas nama Turut Tergugat (Surianto) yangmenjadi landasan dibuatnya

Lagipula berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/G/2011/PTUNMdntanggal 18 Januari 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 45/B/2012/PT.TUN Medn tanggal 31 Mei 2012Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 348 K/TUN/2012 tanggal 23Januari 2013 terdapat fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.231545 tanggal 25 mei 2009 dengan surat ukur No. 304/Titipapan/2009tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat) telah dinyatakan bataldemi hukum maka cukup alasan

Surat ukurNo.304/Titipapan tanggal 21 April 2009 luas 142 M2 a.nSURIANTO seluas 142 M2 yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355.Menimbang, bahwa surat bukti 1.114 adalah putusan MahkamahAgung RI tanggal 22 + Januari 2013 No.348 K/TUN/2012 yang amarnyaDalam Pokok Perkara antara lain sebagai berikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:No.9 SHM No.1545/Titipapan tanggal 25 Mei 2009.

Graha Metropolitan Nuansa) ;Bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali No. 44 PK/TUN/2000 yang bertentangan dengan putusan perkara No. 846/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel. dimana putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000menyatakan tanah Kav. 63 adalah milik Pemohon Peninjauan Kembalidan di pihak lain Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusanNo. 846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. adalah pemilik tanah Kav. 63dengan kedua putusan tersebut yang saling bertentangan satu samalain, telah menimbulkan ketidak pastian hukum

, sebab PemohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No. 44PK/TUN/2000 selaku pemilik tanah Kav. 63, sedangkan TermohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No.846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. selaku pemilik tanah Kav. 63, padahalberdasarkan putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000 PemohonPeninjauan Kembali telah memperoleh tanah Kav. 63 melaluiprosedur pembebasan yang dilakukan oleh tim pembebasan tanahDKI Jakarta, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali melakukanpembebasan tidak melalui prosedur

No. 169 PK/Pdt/2008Akta No. 55, 56 dan 53 tanggal 6 Pebruari 1990 yang dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. berdasarkanpertimbangan putusan peninjauan kembali dalam perkara No. 44PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap adalah cacat hukum atau tidak sah sesuaidengan azas perlindungan hukum maka perolehan hak yangdidasarkan pada perbuatan pidana tidak dapat dilindungi hukum ;Bahwa dengan demikian maka putusan peninjauan kembali No. 44PK/TUN/2000 tanggal

Harangganjangmaupun dari Gubernur DKI, walaupun data yang diajukan berupaputusan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah berkekuatanhukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112K/TUN/1998 yang berisi bahwa Gubernur Kepala Daerah DKI telahdimenangkan mengenai kebijakan pemberian SIPPT pada PT.Harangganjang ;Bahwa sebetulnya perijinan SIPPT dan Hak Guna Bangunan yangditerbitkan bagi PT.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Budi Ite Tun Jang bin Japri) terhadap Penggugat (Putri Depita Sari binti Ferry Irawan);

4. Memerintahkan kepada

Kasasi di Mahkamah Agung R.I. dengan perkara No. 122 K/TUN/2015 tanggal11 Juni 2015 yang telah berkekuatan hokum tetap yang mana amar putusannyaal.

Kasasi di Mahkamah Agung R.I. dengan perkara No. 122K/TUN/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap yang mana amar putusannya a.l.

Bumi Tentram Waluya(Penggugat) telah di nyatakan BATAL dan TIDAK MEMILIKI NILAIPEMBUKTIAN berdasarkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara dengan nomor register perkara 122 K/TUN/2015 tertanggal11 Juni 2015 dan 113 PK/TUN/2016 tertanggal 27 Oktober 2016;Bahwa Terguggat VIII adalah pemilik yang sah sebidang tanahberdasarkan Girik C. 87 a/n Musan bin Agal seluas 5.600 M?

/2015 dan Putusan PK No. 133PK/TUN/2016 maka gugatan dinyatakan ditolak; Majelis Hakim telah salah dalam memahami isidan materi Putusan Kasasi No. 122 K/TUN/2015 dan Putusan PK No.133 PK/TUN/2016;Dalam pertimbangan putusan kasasi yang membatalkan putusanjudex facti dinyatakan Tergugat(Gubernur DKI) kurang cermat dalamHalaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 576/PDT/2020/PT DKImengeluarkan SIPPT karena masih ada pihak yang mengakumemiliki hak atas tanah a quo; Oleh karena itu yangdipermasalahkan oleh

putusan kasasi No. 122 K/TUN/2015 danPutusan PK No. 133 PK/TUN/2016 adalah bukanlah hak kebendaanyang bersifat keperdataan, maka mengenai Siapa pemilik tanah a quomasih perlu diuji melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Majelis Hakim menolak gugatanPenggugat/Pembanding dengan alasan bahwa dalam PemeriksaanSetempat (PS) tanah di Jl.

Merujuk pada UU AP dan UU Peradilan TUN,maka prinsip dasar dalam mengajukan upaya keberatan danbanding administratif, haruslah jelas, Apakah keberatantersebut ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkankeputusan KTUN ataukah keberatan yang diajukan adalahkepada instansi (kelembagaan)/badan hukum yangmenerbitkan suatu keputusan TUN; Bahwa surat keberatan yang diajukan Penggugat kepadaTergugat adalah tidak jelas kepada siapa keberatantersebut ditujukan.

Selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan diatur dalam Bab X Pasal 75 sampai dengan78;= Bahwa dalam persfektif UUAP lembaga upaya administratifbersifat wajib (normanya bersifat mandatory) dan berlakuterhadap semua sengketa TUN atau dengan kata lain, upayaadministratif menjadi prasyarat awal dan jalan awal yangsekaligus utama untuk penyelesaian sengketa TUN sebelummasuk ke PTUN.

Selanjutnya, dalam Yurisprudensidalam Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001,juga menyebutkan Kaidah Hukum bahwa Gugatan mengenaisengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umumuntuk memeriksanya.

Oleh karena masihadanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenanganperadilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidakberwenang untuk memeriksa perkara a quo Demikianpertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor445K/TUN/2005;Bahwa pertimbangan yang senafas juga dibuat MahkamahAgung dalam Putusan Nomor 61K/TUN/2006 yang berbunyi:..maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketakepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilanumum/pengadilan negeri.

(vide bukti P9: PutusanMahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005; vide bukti P 10dan yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006).;Halaman 69 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN. Mtr. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas yangdihubungkan dengan materi dalil Gugatan Penggugat, makaGugatan Penggugat sepatutnya diajukan ke PengadilanNegeri, bukan Pengadailan Tata Usana Negara.;Bagian Kelima;10.

370 K/TUN/2009

PUTUSANNo. 370 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :MANSYUR MAHA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPurnawirawan TNI AD, Bertempat tinggal di Asrama Widuri BarakDamar Laut No.403 Lingkungan 2, Kelurahan Harjosari II, KecamatanMedan Amplas, Kota Medan, dalam perkara ini memberikan kuasahukum kepada : 1. H.M.K. ALDIAN PINEM, S.H., M.H., 2.

No. 370 K/TUN/2009A OBJEK GUGATANBahwa adapun yang menjadi objek gugatan yang diajukan dalam perkara ini yaitu:"Surat Perintah Nomor: Sprin/1688/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 untukpengosongan rumah dinas atas nama Mansyur Maha di Barak Damar Laut No.403Asrama Marendal Medan yang ditanda tangani A.n. Panglima Kodam I/ Bukit BarisanAsisten Logistik U.b.

No. 370 K/TUN/2009Asrama Widuri eks Asrama Brigif 7 RR dan tidak ada terdaftar di tempatTergugat ;18 Bahwa selain itu Tergugat melanggar Azasazas Umum PemerintahanYang Baik juga Tergugat terbukti menerbitkan Surat Perintah Nomor:Sprin/1688/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 telah melanggar hukum,maka dengan demikian sangat beralasan Surat Perintah NomorSprin/1688/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 untuk dibatalkan;19 Bahwa dimana Tergugat tidak juga pernah memberitahukan kepadaPenggugat tentang status tanah

No. 370 K/TUN/200912g Pasal 286 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004tentang Peradilan Militer."

No. 370 K/TUN/200916HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./H. Yulius, S.H., M.H., Marina Sidabutar, S.H.,M.H.ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.Redaksi................ Rp. 5.000, Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.16

tersebut tanpa kehadiranPenggugat Il sebagai pemilik sah sertifikat SHM No.2119/Batu Layang sehingga putusanPTUN membatalkan sertifikat Sertifikat Milik Nomor 2119/Kelurahan Batu Layang, tanggal Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT PTK14 September 2000, Gambar Situasi Nomor 797/1995, tertanggal 1 November 1995 seluas12.145 M2 atas nama Penggugat II;Bahwa dengan adanya putusan TUN yang membatalkan SHM No.2119/Batu Layangseluas 12.45 M2 tersebut, sangatlah merugikan Para Penggugat yang

Batu Layang seluas 12.145 meterpersegi atas nama dokter Hajja Ani Rochani ( Penggugat II) telah dibatalkanberdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004tanggal 04 Mei 2004 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 03 Maret 2004 danputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 14/G/PTUNPTK/2003tanggal 20 Agustus 2003 yang telah mempunyai hukum tetap.Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2119/Kel.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor: 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006 yang telahberkekuatan hukum tetap;. Bahwa terhadap tanah objek perkara dimana di atas tanah tersebuttelah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5125/Kel. Batu Layangtanggal 23 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 03280/BatuLayang/2009 tanggal 18 Agustus 2009 seluas: 12.394 M2 yang semulatercatat atas nama J.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 358 K/TUN/2004tanggal 4 Mei 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, makadilaksanakan pembatalan sebagaimana sesuai Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan BaratNomor: 02 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 2119/Batu Layang atas Nama dr. Hj.

Kalinda/ Steafast MarineTermasuk didalamnya SHM No.2119/Batu Layang dengan luas 12.145meter persegi milik Terbanding Il ( vide bukti P.1) yang telah dibatalkanberdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004tanggal 04 Mei 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Oleh sebab itu sudah sepatutnya pertimbangan Judex Factie diatasdinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak..

/1998 tanggal 27Juli 2001 jo. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukumbahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidaktermasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkanwewenang Peradilan Umum;Dengan uraianuraian diatas, maka jelas telah terbukti berdasarkan hukumbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadiliperkara aquo, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus olehPengadilan

No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret2007 Jo. Putusan No. 73/PK/TUN/2007 yang secara tegasmenyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahankeabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagaidasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebihdahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007tanggal 30 April 2008 (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap TerkaitKepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas Tanah Dengan SHM235) ;Bahwa adapun dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan HukumTetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas TanahDengan SHM 235, merupakan fakta tetap dan tidak terbantahkan lagibahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 285 K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007.(Fotokopi sesuai dengan ali) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 73 PK/TUN/2007, tanggal 30 April 2008. (Fotokopisesuai dengan asli) ;Surat Mieke Hijaya, S.H. selaku Kuasa Hukum H. AbdulAziz Marzuki, tertanggal 29 April 2013, perihalPermohonan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah seluas2/7.

Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalamperkara a quo ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang padapokoknya

(Tiga Puluh Satu RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas namaHalaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGLEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNYLAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NusaTenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untukdapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa

UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGBahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusantersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara (TUN

) yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan ; Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuanPasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Yurisprudensi No. 5 K / TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor: 51Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Yurisprudensi No. 5 K/ TUN /1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugatmengenai perkembangan pengembalian batas SHM.

Tun Mukminah, S.H., M.H sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ade Ahmad Hanif, S.H.1 Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HUswatun Hasanah, S.H.IPanitera Pengganti,Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No. 1495/Pat.G/2018/PA.GsgPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000.2. Biaya Proses Rp. 50.000.,3. Biaya Panggilan : Rp. 450 .000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5.

215 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 215 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1. ZULKIFLI SIREGAR, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Karya Selamat Nomor 1, Medan, ProvinsiSumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinaskebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;2. Drs.

Putusan Nomor 215 K/TUN/20142 Bahwa tanda jasa/kehormatan/penghargaan yang pernah diperoleh PenggugatI antara lain : 1. Penghargaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat R.L.sebagai Juri dalam Kegiatan Cerdas Cermat UUD 1945 Tingkat SLTA SeIndonesia di Sumut, pada Tahun 2010, 2. Penghargaan dari DepartemenKesehatan RI Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Dewan Juri LombaPoster Kesehatan Generasi Muda Tingkat Provinsi dalam Rangka HariKesehatan Nasional Ke32 pada Tahun 1996, 3.

Putusan Nomor 215 K/TUN/2014ditimbulkan oleh perbuatan itu. (a). Sumpah/Janji PegawaiNegeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin PegawaiNegeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai NegeriSipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasanyang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil. (b).

Putusan Nomor 215 K/TUN/2014102). Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/446/2013 tertanggal23 Januari 2013 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat, atas nama: Drs. Syahrir Umar, NIP. :195705211984031006, Pangkat/Gol: Penata Tk.I (II/d), Jabatan: KasiKesiswaan pada Subdi PMU, Unit Kerja : Dinas Pendidikan ProvinsiSumatera Utara;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:1).

Putusan Nomor 215 K/TUN/201412tersebut dikeluarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Hakim Pidana yang penilaiandari segi penerapan hukumnya hanya dapat dilakukan oleh Peradilan Umum;Bahwa oleh karena lembaga peradilan yang berwenang memberikan penilaian dalammemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Lembaga PeradilanUmum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah menyatakan tidakberwenang mengadili perkara ini dengan segala akibat hukumnya;Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha

396 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 396 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1 GAPENSI PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Drs.Lukman, CM (selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah),Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat diJalan Teungku Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, KotaBanda Aceh ;2 INKINDO PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Ir.Azhar Arif, Mt.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201110.11.12.13.14.18 Tahun 2001 yang kemudian telah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal272 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintah Aceh menegaskan Setiap pelaku Usaha Aceh dapatmembentuk organisasi Assosiasi profesi dan Assosiasi bisnis yang berbasis lokaldan mandiri.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111020%26.2d;28.Tahun 2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi danmemberikan Rekomendasi harus mempedomi normanorma yang dikeluarkan olehLPJK Nasional dalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat Itersebut.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111212merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara Otonom dan Mandiri,dengan kata lain LPJKN / LPKJD bukan merupakan Lembaga Pemerintah,sehingga kebijakan dan perbuatan Hukum dilakukan oleh LPJKN / LPJKDbukan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah atau Pejabat Tata UsahaNegara.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201122PRO. ACEH, 5. APBI PROV. ACEH, 6. AKSI PROV. ACEH, 7. AKSINDOPROV. ACEH, 8. APAKSINDO PROV. ACEH, 9. ASKUMINDO PROV. ACEH,10. AKAINDO PROV. ACEH, 11. ASKONI PROV. ACEH, 12.

Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) danayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014.c. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) danayat (2) dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014.d. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 252 dan pasal266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:a. Asas Kecermatan;b. Asas Persamaan;c.

ini telahdidasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalampenyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dansubstansi.1.

Dengan demikian Tergugatberwenang menerbitkan Keputusan TUN.2. Aspek Prosedura.Bahwa Sdr.

Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN dengan memutuskan PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilsudah sesuai dengan aspek prosedur pembentukkanSuatu Keputusan TUN.3. Aspek Substansia.

ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan,prosedur, dan substansi.Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugatmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaiberikut:1.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021karena sakit di Kota Sabang;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah adalah sebagai berikut:

1. Asnidar Binti Budiman selaku Istri;
2. Husna Tun Ainal Yati Binti Tgk

133 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 133 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DESA WEDOMARTANI, tempat kedudukan di PokohKantor Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, KabupatenSleman;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ARMUNANTA, S.H.;2. JUNI PRASETYO NUGROHO, S.H.;3. R. WIDHIE ARIE SULISTYO, S.H.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014tidak tepat dan salah dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan buktiTergugat (Dahulu Pemohon) (Bukti P7) menerangkan skema silsilah ahliwaris Dullah Marzuki yang dengan jelas dan tegas bahwa hal tersebutberindikasi mempunyai tujuan tertentu dan kepentingan pribadi sehinggapermohonannya bukan bentuk pengawasan atau kontrol terhadapPemerintah;.

Putusan Nomor 133 K/TUN/201410.11.tahun 1946) sehingga peristiwanya lebih sekitar dari 70 tahun yang laludan berbeda dengan Letter C Nomor 10 Kelurahan Gedongan atas namaKartodinomo memuat tanahtanah pekulen/tanah adat (tanah yangmerupakan hak milik warga/masyarakat);Bahwa terhadap tanah persil 277 hanya terdapat satu N.O.P Pajak Bumidan Bangunan atas nama Obyek Pajak Drs.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2013/PTUN.YK., tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 001/VII/KIPDIYPS/2013 tanggal 23 September 2013;3.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.Panitera Pengganti,ttd ./ Subur M.S., S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003.

No. 83 K/TUN/2016 tersebutsama sekali tidak ada menyinggung mengenai prioritas.e) Pertimbangan Pengadilan TUN dalam Putusan No.32/G/2015/PTUNJKT Jo.

No. 83K/TUN/2016 serta putusan perdata No. 532/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Psttanggal 08 April 2014 merupakan suatu putusan yang terbit akibatadanya dugaan tindakan penyesatan fakta / duduk perkara, sebabPara Tergugat telah menggugat PT.

Jkt Pst tanggal 07Februari 2018 ;Putusan Perkara Tata Usaha Negara (PTUN): Putusan Tata Usaha Negara (TUN) No. 03/G/2013/PTUNJKTtanggal 04 April 2013; Putusan No. 32/G/2015/PTUN.JKT tanggal 03 Agustus 2015 jo.Putusan Banding No. 282/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 16November 2015 jo. Putusan Kasasi No. 83 K/TUN/2016 tanggal18 April 2016 ;Bahwa dengan demikian petitum Nomor 5 tidak beralasan hukumdan patut ditolak;6.

Jkt Pst tanggal 07 Februari2018;Putusan Perkara Tata Usaha Negara (PTUN):i.Putusan Tata Usaha Negara (TUN) No. 03/G/2013/PTUNJKTtanggal 04 April 2013;il. Putusan No. 32/G/2015/PTUN.JKT tanggal 03 Agustus 2015jo. Putusan Banding No. 282/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 16November 2015 jo. Putusan Kasasi No. 83 K/TUN/2016 tanggal 18April 2016;Yang terbit akibat dugaan tindakan penyesatan/penggelapan fakta danduduk perkara yang tidak benar dilakukan oleh Para Tergugat;6.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 83 K/TUN/2016tanggal 18 April 2016 Para Tegugat/Terbanding lah yang telah diberiHak Prioritas untuk mendapatkan Hak Baru atas tanah objeksengeta;c.

US.11/4/23/P.I.05 tanggal 11 Oktober 2005 (tetapi isinya sama);Bahwa semula Surat Keputusan a quo telah digugat di PengadilanTata Usaha Negara Medan No. 77/G.TUN/2005/PTUNMDN. tanggal 27September 2005, tetapi kemudian dinyatakan tidak dapat diterimaberdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2007 No.437 K/TUN/2006 yang kemudian diperkuat oleh Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung tanggal 27 Oktober 2008 No. 53 PK/TUN/2008;Bahwa didalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telahdipertimbangkan

2 atau Bukti P.2);Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 39 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif PelayananJasa Kepelabuhanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan(Bukti P,HUM3 atau Bukti P.3);Surat Kawat (Telegram) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan RI kepada Adpel Belawan (Termohon Hak Uji Materiil)tertanggal 14 Agustus 2006 (Bukti P,HUM4 atau Bukti P.4);Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 437 K/TUN/

2006 tanggal 12 Juni2007 (Bukti PHUM5 atau Bukti P.5);Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 53 PK/TUN/2008tanggal 27 Oktober 2008 (Bukti PHUM6 atau Bukti P.6);Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Tangki Timbun danPemompaan (ATTP) tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P.

perjanjiantersebut di atas.Bahwa oleh karenanya Pemohon Hak Uji Materiil ini mempunyai kepentinganlangsung dengan obyek permohonan ini, sehingga mempunyai kwalitas hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa semula Surat Keputusan a quo telah digugat diPengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 77/G.TUN/2005/PTUNMDN. tanggal 27September 2005, tetapi kemudian dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkanputusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2007 No. 437 K/TUN

/2006 yangkemudian diperkuat oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 27Oktober 2008 No. 53 PK/TUN/2008.Bahwa dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telah dipertimbangkanbahwa Surat Keputusan (obyek permohonan Hak Uji Materiil ini) tidak dapatditerima dan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan diajukan keMahkamah Agung dalam proses Permohonan Hak Uji Materiil karena merupakanaturan yang bersifat umum dan tidak bersifat konkrit, individual dan final.Menimbang, bahwa

KEWENANGAN MENGADILIBahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN, menjelaskan: Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (9) UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN, maka perbuatan TERGUGAT yang

Putusan Nomor 144/G/2020/PTUNJKT.RA PENGGUGAT dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam ketentuan Hukum TUN TERGUGAT merupakan pejabat administrasi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk itu Sesuai peraturan ketentuan peraturan perundangundangan;c) Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No. 00323/Bambu Apus atas nama PT.

Putusan Nomor 144/G/2020/PTUNJKT.hari kerja sejak diumumkannya Surat Keputusan tersebut oleh Pejabat TataUsaha Negara;Bahwa jika menunjuk pada jangka waktu pengajuan keberatan atasKeputusan TUN diatas, dengan mendasarkan pada pengertian jangka waktudapat diajukannya keberatan dengan mengingat bahwa Penggugat bukanpihak yang dituju dalam penerbitan keputusan tersebut, maka jangka waktudihitung sejak tanggal Para Penggugat mengetahui adanya penerbitanKeputusan TUN;Bahwa dalam dalil gugatannya huruf

Bambu Indah Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UndangUndang Tentang Peradilan TUN, dapat diketahui mengenai kewenanganHalaman 62 dari 79 halaman.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994,tanggal 10 Nopember 1994 Jo.

Bahwa Objek Gugatan TUN adalah suatu keputusan (beschikking), yang bersifatkonkret, individual dan final yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negaradi Indonesia, dan karenanya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yangdapat digugat di hadapan dan merupakan yurisdiksi sah dari Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, sesuai dengan unsurunsur yang dinyatakan dalamPasal 1 Angka (9) Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha

Bahwa keberadaan Objek Gugatan TUN dalam perkara ini baru diketahui secarapatut dan resmi oleh PENGGUGAT terhitung pada hari Rabu tanggal 06 Maret2013 melalui pemberitahuan via telepon dan Surat Elektronik tertanggal 06Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pemberian EPO kepada BFO dari stafTERGUGAT, yakni dari Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian bernama AnggiWicaksono yang ditujukan kepada Abimanyu Kameshwara, yang dalam hal inibertindak sebagai kuasa hukum PENGGUGAT yang menyatakan sebagaiberikut (kutipan

Lebih lanjut Gugatan ini juga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatanterhadap Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni 90 (Sembilan puluh) hari kalender, baik terhitungsejak diterimanya maupun diumumkannya Objek Gugatan TUN sebagaimanaHalaman 5 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUNJKTdimaksud Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (UU PTUN) berikut ini (kutipan) :"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

,Adapun tenggat waktu (batas akhir) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UUPTUN terhadap Objek Gugatan TUN adalah jatuh sekitar pada 6 Juni 2013.Dengan demikian, mengingat pengajuan Gugatan ini belum melewati tenggatwaktu, maka Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada PTUN Jakartaadalah sah secara hukum dan dapat diterima;Kepentingan Penggugat; 202222 n nnn nnn cn nn nc ncn nnnneA.

,Dengan demikian, menjadi jelas dan terang, bahwa hanya orang ataubadan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yangtelah dirugikan berdasarkan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN olehbadan/pejabat Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan TataUsaha. Neg ala j=

TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 51/B/2021/PT.TUN.SBY51/B/2021/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 51/B/2021/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. seluruh isi danLAMPIFAN NY aj ~~ aman nn nn re nn3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 51/B/2021/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 6 April 2021 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkanbanding dengan amar sebagai berikut:MENGADILIIl. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;ll. DALAM POKOK PERKARA 27277 7777 =1.