dilakukan oleh Terbanding pada proses keberatandalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakanyang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak September 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak September 2004 adalah sebesar Rp.118.900.601 ,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252

Peninjauan tidak dapat membuktikan atas memanfaatkan ProgramPemerintah berupa Sunset Policy dan tidak melakukan pembetulan atas SPTserta tidak membuktikan LPAD atas penyerahan SPT OP Sunset Policydalam perkara a quo dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (8) UU KUP jo Pasal 9 ayat (3) UUPPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami isteri yangmenikah pada tanggal 11 Juli 2001, dan dicatat di hadapan PegawaiPencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan PrajuritkulonKota Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 252/38/VII/2001tanggal 11 Juli 2001 ;2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon danPemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai2 orang anak bernama :1. ANAK 1, lahir tanggal 04 Oktober 2002 ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon nomor 252/38/VII/2001,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPrajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 11 Juli 2001, telah dinazegelen dantelah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);5.

12.00 367/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 370/F16 1 TE(15) 1NM NN NH00.00.0000508.508.508.5080O Tm00 Tm00 Tm00 Tm(11) 1(10) 1(5) 2(27) 2(7) 1(16) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 435.00 508.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 439.00 508.00 Tm/EL6 2 DE(47) 2(50) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 452.00 508.00 Im/EL6 2 DE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 455.00 508.00 Tm/F16 1 TE(252

/F16 1 TE(15) 1N MN N LN7) 116) TdBT0.000 0.000 0.000 rg00000000486.00 Tm486.00 Tm486.00 Tm486.00 Tm12.00 0.00 0.00 12.00 439.00 486.00 Tm/F16 1 Tf(11) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 442.00 486.00 Tm/F16 1 TE(50) 2(41) TaETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 455.00 486.00 Tm/F16 1 TECyl LoETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 459.00 486.00 Tm/F16 1 TE(252) 2(7) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 478.00 486.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000

Barat: Leonardus Marbun 252 MSebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti rugi Tanah Nomor:1213/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ sketslokasi tanah tertanggal 2109 2008 atas nama Leonardus Marbun;(4) Sebidang tanah yang terletak Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas20.097 M2 berbatasan dengan; Utara: Sarles/Mual Sitohang 85 M. Selatan: Paret 89 M. Timur: Leonardus Marbun 238 M.

Timur: Leonardus Marbun 252 M. Barat: Leonardus Marbun 238 MSebagaimana disebut dalam surat ganti rugi Nomor Nomor:1212/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ sketslokasi tanah tertanggal 2109 2008 atas nama Leonardus Marbun;(6) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas20.181 M2 berbatasan dengan; Utara: Sarles/Mual Sitohang 83 M. Selatan: Paret 59 M. Timur: Leonardus Marbun 290 M.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut: (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan, Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik

sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P12), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanPasal 252

1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252

Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.AUPB yang dilanggar;turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi se bagai berikut:(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P10), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.Pasal 252

1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pember hentian Sementara Pegawai Negeri;Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252

netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNEFI3. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (Seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF;5. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNF;3. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF;5. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

denganberat netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNEI; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (Seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF; 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

NNEI; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2020/PN Btm 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF; 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

carapemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembaliPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diaturdengan Peraturan Pemerintah; dalam hal ini Peraturan PemerintahNomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penggugat tidak langsungdiberhentikan pada saat inkrach atau akhir bulan setelah inkrah, yaituPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Nomor Putusan1989 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 November 2016, sesuai amanat Pasal250 jo 252

oleh UUD 1945, yakni: e Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.34.35.36.37.e Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orangberhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yangadil dan layak dalam hubungan kerja;Bahwa amanat Pasal 89 UU ASN No. 5 Tahun 2014, dijabarkan dalamPasal 252

Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka sangat tidaklayak secara hukum Penggugat dikenakan sanksi materil Pasal 87 ayat(4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 yang baru memiliki kekuatan mengikat(binding authority) setelah adanya Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017 ;Jadi, sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum (AsasLegalitas), manakala aturan perundang undangan yang terkemudiandiberlakukan surut untuk menjatuhkan prosedur

Dalam pasal 252 dalam PPtersebut dikatakan pemberhentian harus dilakukan sejak akhir bulan saatputusan pengadilan incracht (mempunyai kekuatan hukum tetap).

Kutipan Akta Perkawinan No.378/JS/1997 tanggal 19 Nopember 1997 antaraPetrus Susaptadi dengan Maria Marcelia Daju Larita, sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P 3;Kutipan Akta Kelahiran No.159/2000, tanggal 21 Januari 2000 atas namaBeatrice Amabella Utari, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tandaP4;Kutipan Akta Kelahiran Nomor 252/U/JS/2007 tanggal 22 Februari 2007 atasnama Fransiskus Xaverius Billy Digdoyo Susaptadi, sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P 5;Kartu Keluarga

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 252/U/JS/2007 tanggal 22 Februari 2007 atasnama Fransiskus Xaverius Billy Digdoyo Susaptadi, sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P 5;6. Kartu Keluarga No.3674060203110016 atas nama Kepala Keluarga PetrusSusaptadi, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P 6 ;7. Kutipan Akta Kematian Nomor 3203.AM.2012.97 tanggal 9 Mei 2012 atasnama Maria Marcelia Daju Larita, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P7;8.

135 0 obj>stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 72.00 709.00 Tm/F12 1 TE(3656) 245347) 213) 250) 15) 803656) 257) 247) 2414) 12) 245) 22) 252) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 175.00 709.00 Tm/F12 1 TE(5) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 179.00 709.00 Tm/F12 1 TE(61) 2(44) 2(4344) 2(14) 1(44) 2(447) 2(50) 1(5) 76(((((((eS eS EE Se Oe10356) 22356) 254) 25) 7613) 247) 235) 762444) 214) 12) 21032) 21032) 2323247) 245) 247) 22457) 25) 76BT0.000 0.000

((((((0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 180.00 556.00 Tm/E1lZ 2 DE(3244) 2(10315) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 204.00 556.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 207.00 556.00 Tm/F12 1 TE(2244) 22347) 22450) 15) 13644) 251) 1247) 25) 114) 15) 147) 214) 147) 2245)45) 247) 2347) 25) 13656) 245347)13) 250) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 72.00 502.00 Tm/F12 1 TE(3656) 2(57) 2(47) 2(414) 1(2) 2(((=1(((((((((((((( 2((45) 22) 252

sesuai denganaslinya,diberi tanda bukti P3 ;Fotocopy Akta Cerai Nomor 2525/AC/2016/PA.Sda, bermeterai Ssesuai denganaslinya,diberi tanda bukti P4 ;Fotocopy History Pindah bermeterai sesuai dengan aslinya,diberi tanda buktiP5 ;Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 16 Nopember 2018, bermeterai sesuaidengan aslinya,diberi tanda bukti P6 ;Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI No.SKPWNI/3578/13102016/0107,bermeterai Sesuai dengan aslinya,diberi tanda bukti P7 ;Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/252

Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/252/436.9.4.4/2018 tanggal26 Desember 2018, bermeterai sesuai dengan aslinya,diberi tanda bukti P8 ;9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 800/317/436.7.1.1.16/2018, bermeteraisesuai dengan aslinya,diberi tanda bukti P9 ;10.Fotocopy Surat Keterangan Nomor 800/318/436.7.1.1.16/2018 tanggal 27Desember 2018, bermeterai sesuai dengan aslinya,diberi tanda bukti P10 ;11.

Pada tanggal 16 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turenhalaman dari 16 halaman, Putusan Nomor 5656/Pdt.G/2014/PA.Kab.MlgKabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/116/VI/1993 tanggal 16 Juni1993 );2.

persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agarbisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, danmediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang fertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanalat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252

12.00 151.00 495.00 Tm/F16 1T(2242) 2(53) 2(64) 1(42) 2(5) 180(42) 2(4743) 1(60) 2(42) 2(14) 1(5) 180(46) 2(37) 2(414) 1(37) 2(40) 2(41) 2(4742) 2(442) 2(40) 2(5) 180((((43) 1RTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 323.00 495.00 Tm/F16 1 TE(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 328.00 495.00 Tm/F16 1 T(342) 2(4742) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 358.00 495.00 Tm/EL6 2 DE(5) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 363.00 495.00 Tm/F16 1 TE(5137) 252

TE(745) Ta22RTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 188.00 656.00 Im/F16 1 TE(35) 1(27) 1(31) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 208.00 656.00 Tm/F16 1 TE(61) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 150.00 633.00 Tm/F16 1 TE(2637) 2(40) 2(43) 1(360) 2(42) 2(40)(41)(50)ETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 216.00 633.00 Tm/F16 1 TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 219.00 633.00 Tm/F16 1 TE22 Td(60) 2(42) 2(53) 2(e4) 1(42) 2(5) 182642) 252

0.00 0.00 12.00 149.00 358.00 Tm/F12 1 TE(60) 2(41) 2(415) 1(41) 2(42) 2(24) 2(5043) 2(45) 305(5043) 2(441) 2(42) 2(43) 2(5) 305(343) 2(5143) 2(45) 1(43) 2(54) 2(5) 305(((((((((((((((((J41) 2502) 242) 22) 2344) 15) 3055043) 2441) 242) 243) 25) #30523) 141) 2424) 246) 224) 243) 215) 15) #305343) 245) 143) 2oLo) 30560) 241) 25041) 2453) 143) 25) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 149.00 335.00 Tm/F12 1 TE(5141) 254) 2((((((((((((5) 1341) 2360) 241) 245) 142) 267) 15043) 25) 15041) 252

TdRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 406.00 172.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 409.00 172.00 Tm/F12 1 Tf(5141) 2(24) 2(43) 2(45) 1(43) 2(5) 26(54) 2(43) 2(45) 1(5) 26(4743) 2(42) 2(24) 2(5) 26(15) 1(41) 2(4346) 2(43) 2(15) 1(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 149.00 Tm/F12 1 TE(14) 2(43) 2(45) 143) 235) 10160) 241) 2444) 1L5) 2143) 25) 10143) 25543) 2443) 25) 1015144) 114) 243) 242) 224) 25) 10144) 142) 244) 15) 101341) 2446) 252

Menyatakan barang bukti berupa :uang tunai sebesarrp.153.000, (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ,dirampasuntuk negara dan 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskanangka tebakanjudi togel dan 1 (satu) buah pulpen, dirampasuntuk dimusnahkan ;Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.1.000. ( seribu Setelah membaca Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Tebing tinggi Deli Nomor : 252/Pen.Pid/2012/PNTTD tertanggal 21Maret 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang memeriksa

danmengadili perkara ini ;HalamanSetelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebingtinggi Deli Nomor : 252/Pen.Pid/2012/PNTTD tertanggal 21 Maret 2012Tentang Perubahan susunan Majelis Hakim Yang memeriksa danmengadili perkara ini ;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang diajukanserta terlampir dalam perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir)

., Hakim pada Hakim pada MahkamahSyariyah Langsa dan berdasarkan pemberitahuan mediator tersebut secara tertulistanggal 27 Mei 2015 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon telah gagalmencapai kesepakatan perdamaian;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan surat izin bercerai dari atasannya sebagaimana tersebut dalam SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/252/BKPP yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Dengan demikian ketentuan sebagaimana diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan surat izin bercerai dari atasannya sebagaimana tersebut dalam SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/252/BKPP yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Tengah.Dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

disebutkan dalam diktum putusan ini;Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi/ Terbandingdengan Tergugat rekonpensi/Pembanding telah memperoleh benda/barang tidakbergerak berupa tanah berukuran 13 x 18 meter berikut bangunan rumah permanen,lantai keramik, atap seng, dinding batu, air sumur, dilengkapi dengan aliran listrik yangterletak di jalan Batang Kuis, Gang Buntu, Dusun 1, Desa Sena, Kecamatan BatangKuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Miliknomor 252

Sebagaimana tersebut dalam jawaban gugatan PenggugatRekonpensi;Bahwa keberatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding dimana PenggugatRekonpensi/Terbanding gugatannya telah salah alamat, karena objek tersebut bukanharta bersama, yang diperoleh oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding jauh sebelummenikah dengan Penggugat Rekonpensi/Terbanding, oleh karenanya gugatan PenggugatRekonpensi harus ditolak;Menimbang, bahwa bukti T2, dan T3 memiliki kesamaan dengan Bukti P3sertifikat hak milik nomor 252 atas nama Rahmat

No.252/PID.B/2015/PN.Njk

PUTUSANNo.252/P1D.B/2015/PN.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 September 2015 s/d tanggal24 Nopember 2015 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk No.252/PID.B/ 2015/PN.

Putusan Nomor 0089/Padt.G/2015/PA.Noj.Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 252/25/V1I/2011, tanggal18 Juli 2011;Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka ;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun ;Bahwa selama menikah tersebut, Pengugat dan Tergugat telahberhubungan layaknya suami istri /badadukhul tapi belum dikaruniai

Putusan Nomor 0089/Padt.G/2015/PA.Noj.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPatianrowo, Kabupaten Nganjuk Nomor : 252/25/VII/2011, tanggal 18 Juli2011 setelah surat bukti tersebut dicocokan dengan aslinya dan ternyatasurat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukupdan dinazegelen, bukti (P.1) ;Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat,Nomor :3518094409840005, tanggal 27 Agustus 2012, setelah surat buktitersebut dicocokan dengan aslinya dan ternyata