Ditemukan 39558 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-07-2024 — Putus : 26-09-2024 — Upload : 04-10-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tpg Tanggal 26 September 2024 — Penuntut Umum:
DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, SH
Terdakwa:
RACHMAD KUSHARYADI Bin KISMANTO
19 — 6
DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, SH
Terdakwa:
RACHMAD KUSHARYADI Bin KISMANTO
19 — 6
Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah berkas Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Phisik Bidang Tanah dengan nomor register 593/KLTT/195 dengn lokasi di Kp. Beloreng Rt.03/Rw.V Kel. Tembeling Tanjung atas nama IKHSAN ;
Dikembalikan kepada Saksi IKHSAN.
- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang warna merah muda
Terlampir dalam berkas perkara .
6.
Putus : 21-08-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 — SYAIFUL INDRA panggilan SYAIFUL
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa padaRS.
Pol:SKHP/195/(X/2012/Rumkit tanggal 21 September2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratoriumdan saksisaksi hal ini sudah jelas terlihat bahwaTerdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagaitanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabushabu), namun sebagai menyalahgunakanNarkotika Golongan I jenis shabu bagi dirisendiri.= Bahwa unsurunsur yang ada
Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkittanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang).= Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika,ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnyafrasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai yang seharusnya ditujukankepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu danpenyalah guna narkotika golongan I karena sebagaipenyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki,menyimpan atau setidaktidaknya
Register : 10-08-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA BENGKALIS Nomor 0495/Pdt.G/2016/PA.Bkls Tanggal 3 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 6
20 — 6
No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Bklsdalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/39/IV/2010, tanggal 21 April2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal dirumah saudara (Abang Sepupu) Penggugat diPekanbaru selama satu minggu, setelah itu pindah dirumah kontrakan diKABUPATEN SIAK;3.
Suratsurata2.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat danTergugat, Nomor 195/39/IV/2010, tanggal 21 April 2010, yang aslinyadikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama KOTA PEKANBARU, bermeteraicukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan denganaslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat, Nomor 470/KelSA/13/2016,Tanggal 04 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN SIAK, setelahdiperiksa lalu diberi
Register : 04-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA BATANG Nomor 606/Pdt.G/2019/PA.Btg Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
16 — 2
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagaimanatercatat dalam Buku Kutipan akta Nikah, Nomor: 195/12/III/2003, tanggal 18Maret 2003;Putusan Nomor 606/Pdt.G/2019/PA.BtgHalaman 12.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/12/III/2003 tanggal 18Maret 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Subah KabupatenBatang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.2:3. Surat Keterangan Mirudo, tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan olehkepala Desa Keberangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang (BuktiP.3).,B. Saksi :1.
Register : 18-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA MALANG Nomor 486/Pdt.P/2018/PA.MLG Tanggal 21 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
25 — 7
25 — 7
Bahwa perbuatan hukum hibah yang Pemohon 1 lakukan tersebutselanjutnya telah ditindak lanjuti kedalam proses administrasi Pertanahan,sehingga terbit Sertifikat Hak Milik atas nama anak tersebut, Sebagiamanadibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195 seluas 16.920 M2 (enambelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan Gambar Situasitanggal 25 Januari 1988 Nomor 503, tertulis atas nama GIOVANNIFULVIAN NAFIS, yang terletak di Desa Gintangan, KecamatanBlimbingsari, Kabupaten Banyuwangi
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 195 tahun 1988 yang dikeluarkan dariKepala Kantor Agraria Banyuwangi tanggal 2511988 atas nama GiovanniFulvian Nafis , bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkantelah sesuai dengan aslinya, kKemudian surat bukti tersebut oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.8);9.
Register : 22-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PA Sei Rampah Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Srh Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 10
11 — 10
Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Juli1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPNKUA, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :195/89 tanggal 17 Juli1989;Halaman 1 dari 12 him. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Srh2. Bahwa setelan menikah Pemohondan Termohon hidup rukun danharmonis selama enam bulan setelah menikah telah bergaul layaknyasuamiistri (bada dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak;3.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/89 tanggal17 Juli1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan DolokHalaman 3 dari 12 him. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.SrhMasihul, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meteralsecukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelisdan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;. Bukti Ssaksi.1.
Register : 02-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 26/PDT/2021/PT MTR Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : GALINA HARDYANTI Diwakili Oleh : PUTRIANA, SH
Terbanding/Tergugat I : H. LALU RAMLI
Terbanding/Tergugat II : Ir. AHMAD HAFAZ REDJAMAT
128 — 74
Terbanding/Tergugat I : H. LALU RAMLI
Terbanding/Tergugat II : Ir. AHMAD HAFAZ REDJAMAT
128 — 74
permohonanbanding tersebut telah diberitanukan kepada Terbanding semula Terlawan dan kepada Terbanding II semula Terlawan II ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan mengajukanmemori banding tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Mataram secara elektronik melalui sistem informasiPengadilan Negeri tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan tidak sependapatdengan Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan pasal 195
bahwa alasan banding dari Kuasa Pembanding semulaKuasa Pelawan pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis HakimTingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai Gugatan Provisi , danEksepsi yang dijatuhkan dalam Perkara aquo, serta tidak mempertimbangkanmateri pokok perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpandanganhukum bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah secara jelas danlengkap telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan peraturan hukum yangberlaku khususnya pasal 195
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PA BIMA Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Bm Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 21
26 — 21
Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2001 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : 195/37/VII/2001 tanggal 24 Juli2001 ;Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Bm2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/37/VII/2001, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo KabupatenBima, tanggal 24 Juli 2001, bermeterai cukup dan telah dinazegelenserta telah cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode(P.2) dan diparaf;1. Saksi:1.
Register : 05-03-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Lpk Tanggal 10 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 6
9 — 6
Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal22 April 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei TuanKabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1187/195/IV/2016tertanggal 22 April 2016;2. Bahwa sebelum menikah Tergugat seorang muallaf dan Penggugat seorangmuslim;3.
patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untukrukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidakdapat dilaksanakan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:Bahwa untuk mengkuatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukanalat bukti tertulis berupa satu lembar poto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:1187/195
Putus : 18-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 880 K/Pdt /2018 Tanggal 18 Mei 2018 — SUPARTININGSIH vs RINA FACHRUDIN, S.E., dk
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 880 K/Pdt/2018. 28 13263 157 16322 1308429 13264 105 16323 1308430 13265 945 16324 1308431 13381 122 16453 1324132 13382 100 16454 1324133 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 141 16469 1316438 13388 195 16470 1316439 13389 103 16457 1316140 13390 102 16458 1316141 13391 102 16459 1316142 13392 102 16460 1316143 13393 156 16461 1316144 13394 124 16449 1324245 13395 118 16450 1324246 13396 115 16451 1324247 13397 115 16452 1324248
Nomor 880 K/Pdt/2018. 33 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 141 16469 1316438 13388 195 16470 1316439 13389 103 16457 1316140 13390 102 16458 1316141 13391 102 16459 1316142 13392 102 16460 1316143 13393 156 16461 1316144 13394 124 16449 1324245 13395 118 16450 1324246 13396 115 16451 1324247 13397 115 16452 1324248 13399 105 16463 1316249 13400 106 16464 1316250 13401 136 16465 13162o1 13402 104 16466 1316292 13403 143 16471 1316593
16248 1309018 13222 216 16249 1309019 13223 215 16250 1309020 13224 149 16241 1308121 13225 130 16242 1308122 13246 118 16241 1308123 13247 118 16244 1308124 13247 106 16306 1308925 13248 106 16307 1308926 13250 119 16309 1308927 13262 157 16321 1308428 13263 157 16322 1308429 13264 105 16323 1308430 13265 545 16324 1308431 13381 122 16453 1324132 13382 100 16454 13241ao 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 14 16469 1316438 13388 195
Register : 21-07-2006 — Putus : 16-01-2007 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MAGELANG Nomor 16/PDT.Plw/2006/PN.MGL Tanggal 16 Januari 2007 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Sebagai : PELAWAN
Melawan :
1. KIM HO BONG. Sebagai : Terlawan I
2. Ny. DIAH AGUSTINA (DYAH AGUSTINA. Terlawan II
3. PT. PERMATA. Terlawan III ;
93 — 23
93 — 23
Bahwa perlawanan terhadap sita jaminan yang diajukanoleh Pelawan dalam perkara ini bertentangan dengan11pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBG karena dalampasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBG yang disebutkansecara jelas dan terang bahwa perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasarhak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atauoleh orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barangyang disita dan diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang
iatetndateletetataiatainiaheisietatateiaiaieeiaatatatataaateMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebutdiatas, menurut Majelis eksepsi Terlawan haruslah ditolak,dan oleh karena eksepsi ditolak, maka pembahasan berikutnyaadalah mengenai pokok perkara So tte ee ee ee eeeeDALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawananPelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan apakah perlawanan Pelawan dapat diterimaatau tidak ; Menimbang, bahwa sekalipun menurut ketentuan dalampasal 195
Register : 29-02-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 06-11-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 4/G.TUN/2012/PTUN.JPR Tanggal 11 Juli 2012 — SARTINAH; WIDIARSEH; A. BONDAN PRIYANTO; PONIMAN; SUBARDAN; SUPRAPTI;
VS
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG
61 — 26
61 — 26
Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;5.
Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH.;.
Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;e.
Putus : 06-06-2012 — Upload : 06-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 PK/Pdt/2011 Tanggal 6 Juni 2012 — Drs. SYINAR BUDHIARTHA, vs PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT, dkk
39 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, sedangkan menurut ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR yangmenyatakan bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukanoleh pemilik atau pihak yang merasa ia adalah pemilik dari tanah/rumahobjek eksekusi. Hal ini ditegaskan juga dalam Buku PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku Il, Edisi Revisi,terbitan Proyek Pembinaan Teknis Yusitisial Mahkamah Agung RI, 1997,ha1.14. butir 44.1;4.
Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR danPutusan Mahkamah Agung RI yang dengan tegastegas menentukanbahwa kualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar gugatbantahan pihak ketiga (derden verzet), adalah mutlak harus pemilik ataupihak yang merasa pemilik dari tanah/rumah objek eksekusi, dengandemikian oleh karena status Pembantah hanya sebagai Pemegang hakHal. 6 dari 16 hal. Put.
Bahwa andaikata pun yang menjadi landasan dasar bantahan pihak ketiga(derden verzet), pemberian hak dengan jalan memperluas danmelenturkan makna hak milik yang disebut dalam Pasal 195 ayat 6 HIR,harus ditafsirkan meliputi hak kebendaan relatif, kedalamnya hanyatermasuk hak agunan yang berbentuk agunan biasa, fiducia, hipotik/naktanggungan dan credit verband, sebagai landasan dasar gugat bantahanpihak ketiga (derden verzet);Sementara kwalitas hak yang dimiliki Pembantah, adalah Hak Penghunian,berdasar
Putus : 21-12-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90/B/PK/PJK/2012 Tanggal 21 Desember 2012 — PT. DAMAR KRISTAL MAS vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
195 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa padaRS.
Pol:SKHP/195/(X/2012/Rumkit tanggal 21 September2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratoriumdan saksisaksi hal ini sudah jelas terlihat bahwaTerdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagaitanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabushabu), namun sebagai menyalahgunakanNarkotika Golongan I jenis shabu bagi dirisendiri.= Bahwa unsurunsur yang ada
Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkittanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang).= Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika,ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnyafrasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai yang seharusnya ditujukankepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu danpenyalah guna narkotika golongan I karena sebagaipenyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki,menyimpan atau setidaktidaknya
Register : 02-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 4073/Pdt.G/2016/PA.Sby Tanggal 18 Januari 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
12 — 0
12 — 0
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2012berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 195/40/VV/2012 yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya ;2. Bahwasetelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidupbersama di rumah Penggugat di XXXX Kota Surabaya;3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anakbernama :a. XXXX, lahir 27012012;4.
Register : 02-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 117-K / PM I-03 / AD / VIII / 2016 Tanggal 13 Februari 2017 — Koptu Hendra Zawaldi
49 — 18
49 — 18
Kodim 0318/Natuna tmt 29 Desember 2016sampai dengan sekarang.Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejaksemula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur MiliterL03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidakdapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidanganlagi.Pasal 195
Register : 17-03-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PA MAKASSAR Nomor 477/Pdt.G/2014 Tanggal 17 Juli 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
11 — 6
11 — 6
Kabupaten Polmas yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas (KutipanAkta Nikah Nomor : 195/37/VII/1996 tanggal 15 Juli 1996) .3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama diJalan Kota Makassar4.
Putus : 04-08-2010 — Upload : 19-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PDT/2008 Tanggal 4 Agustus 2010 — Tb. NUSYIRWAN AHMAD Bin Tb. SUCHRAWARDI HUSEN, DKK VS YAYASAN GEREJA KRISTEN (PROTESTAN), DKK
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Palasari Nomor : 5A Kelurahan Lingkar Selatan,Kecamatan Lengkong, Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalamSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor :25/PdtlEks/2000/PUT/PN.Bdg. tanggal 26 Januari 2006 ; Sementara itu menurutketentuan UndangUndang Jo pasal 195 ayat6 HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan olehPemilik atau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyekeksekusi.
;Dengan demikian, mengacu pada ketentuan hukum Jo pasal 195 ayat 6HIR dan Buku mengajukan bantahan terhadap Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 25/Pdt/Eks/2000/PUT/PN.Bdg.tanggal 26 Januari 2006 adalah mutlak harus pemilik dan pemegang hakatas obyek termaksud ;Oleh karena status para Pembantah adalah sebagai "Para Penghuni danpemakai" maka Para Pembantah dalam perkara ini adalah tidak memilikikwalifikasi yang memenuhi persyaratan menurut undangundangsehingga tidak dibenarkan untuk
Bahwa Judex Facti jelas menganut faham yang sempit, denganmempertimbangkan bahwa yang dapat dijadikan landasan dasar gugatbantahan adalah hak milik (ex.pasal 195 ayat 6 HIR).
Oleh karena itu landasan dasar bantahan paraPembantah/Para Pemohon Kasasi tidak mesti bersifat hak kebendaanyang absolute, karena dari segi makna kepentingan atau hak secarahukum, bisa bersifat hak yang abstrak dan relative, dan ini sesuaidengan asas proses orde dan process doelmatigheid, maka olehkarenanya dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yangmenjadi landasan dasar gugat bantahan pihak ketiga (derden verzet),tidak mesti secara sempit dipegangi ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR.yang
seharusnya digali untukmencapai suatu kesimpulan hasil pemeriksaan yang dapat menjadipertimbangan hukum yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum dengan pertimbanganpertimbangan sebagaiberikut ; Bahwa mengenai pertimbangan Hukumnya juga Judex Facti telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar karena sesuai denganketentuan dalam Pasal 195
Register : 16-07-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 25-08-2014
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 222/Pdt.G/2012/PA.Pkj Tanggal 10 September 2012 — Penggugat VS Tergugat
17 — 13
17 — 13
Pkj tanggal 16 Juli 2012, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2007, penggugat dengan tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Marang, dan setelah pernikahandilaksanakan tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimanaternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/20/VIII/2007,tanggal 18 Agustus 2007;2 Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal secara bergantianantara rumah
proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakangugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan tetap padagugatannya semula;Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untukmengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkaraperceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepadapenggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya penggugat telahmenyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195
Register : 09-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bpp Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 30
75 — 30
datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, makaTergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah dengan sengajamenghilangkan hakhaknya untuk menjawab dan atau membantah dalildalil Penggugat; oleh karenanya majlis hakim menyatakan tergugat yangtelah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan danmengabulkan gugatan penggugat dengan verstek berdasar pasal 149Rbg.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yangdikuat dengan alat bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:195
/195/IV/2000, tanggal 17 April 2000 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, ProvinsiJawa Barat, terbukti bahnwa tergugat sesudah akad nikah denganpenggugat ada mengucapkan janji shigat taklik talak, oleh karenanyatergugat terikat dengann janjinya tersebut, berdasarkan pasal 46 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Perjanjian taklik talak bukan salahsatu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali takliktalak sudah diperjanjikan