Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbuktiberalasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnyadiberikan izin untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut di dalamKutipan Akta Kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan DanTata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

Marangkup Lumbantobing ; e Bahwa pembayaran tidak sesuai dengan fisik tidak dibenarkan ; e Bahwa terdakwa membenarkan pekerjaan pemeliharaan sarana danprasarana jalan Sibabangun Pulo Pakkat tahun 2006 yang pekerjaan67dilaksanakan oleh CV SAMIGOR, pekerjaan fisiknya telah selesaiseluruhnya dikerjakan ; Bahwa pemeriksaan fisik oleh tim USU semua item pekerjaan sedangkanpemerksaan tim UPT Balai Penguji hanya laporan ; Bahwa pekerjaan Plat Beton sesuai dengan surat Nomor 235/BAP/DJJ&P/ 2006 benar ada

Edi Silitonga selaku Pejabat PembuatKomitmen : Bahwa benar atas proyek tersebut Bupati Tapanuli Tengah telah pulameminta bantuan kepada Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utarauntuk menghitung kuantitas dan kualitas sesuai dengan dokumenkontrak dan atas surat tesebut telah ditindak lanjuti oleh UPT.

SAMIGOR sebagaimana tertuang dalam Suratnya tertangggal 01 Mei 2007 sebelumsurat Gubermur tersebut diterima guna menindaklanjuti Surat Pejabat PembuatKomitmen atau Pemimpin Kegiatan tertanggal 23 April 2007 perihal penyempurnaanpekerjaan Proyek Pemeliharaan Prasarana Jalan SibabangunPulo Pakkat gunamenindaklanjuti hasil pemeriksaan fisik oleh BAWASDA Provinsi Sumatera Utaratertanggal 04 April 2007, Hal mana sesuai pula dengan hasil pengujian test pit danketebalan Lapen yang tertuang dalam Surat UPT

Edi Silitongaselaku Pejabat Pembuat Komitmen ; Menimbang, bahwa disamping itu Bupati Tapanuli Tengah telah pula memintabantuan kepada Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utara untuk menghitung kuantitasdan kualitas sesuai dengan dokumen kontrak dan atas surat tesebut telah ditindak lanjutioleh UPT. Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu pada Dinas Jalan dan JembatanPropinsi Sumatera Utara dari hasil pengujian Test Pit dan Ketebalan Lapen yangdilakukan oleh saksi Ahli Ridwan ST dan M.

Sumatera Utara dan UPT. BalaiPengujian dan Pengendalian Mutu pada Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi SumateraMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa Ir. Eddy Silitonga selakuPimpro atau Pejabat Pembuat Komitmen dan Pada kantor Dinas Jalan, Jembatan danPengairan Kab.

Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.PAS.4) Foto copy ljazah atas nama DIFINDARI yang lahir tanggal 6 Juli 2003 yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bermeterai cukupdan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);5) Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama NUR ALIM yangdikeluarkan oleh Kantor Desa Kalirejo Kecamatan Gondangwetan KabupatenPasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);6) Foto copy Sertifikat Layak Kawin atas nama DIFINDARI, yang dikeluarkanoleh UPT

2003yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);5) Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama MISNAWI yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo KabupatenPasuruan tanggal 28 Nopember 2020, bermeterai cukup dan sesuai denganaslinya (bukti P.5); Halaman 4 dari 9 halaman,Penetapan Nomor 0876/Pdt.P/2020/PA.PAS.6) Foto copy Sertifikat Layak Kawin atas nama DEVI LESTARI, yang dikeluarkanoleh UPT

persidangan; Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkanniatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetapberkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara cumacuma (Prodeo) denganmelampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin dari Kepala Desa Panimbang KecamatanCimanggu Kabupaten Cilacap Nomor: 445/93/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 serta diketahuioleh Camat Cimanggu dan Kepala UPT

Putusan No. 1003/Pdt.G/2014/PA.Lmg2.Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempattinggal 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah salingmengunjungi ;Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan UPT,tempat kediaman di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ;Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya

Sitorus Desa AruanKecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : PNS di UPT Puskesmas Laguboti;Pendidikan : S1;Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan:1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;2. Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2016 Nomor Prin143/N.2.2.7/Ep.2/02/2016, Tahanan Kota Balige sejak tanggal 29 Februari 2016s/d 19 Maret 2016;3. Hakim Pengadilan Negeri Balige tertanggal 8 Maret 2016 Nomor :39/Pid.B/2016/ PN. BLG, Tahanan Rumah di Komplek Perumahan DL.

Bahwa berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba No.203A/I/2014/UPT LAB UJINARKOBA tg. 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpahjabatan oleh Maemunah,S.Si.M.Si dkk masingmasing selaku pemeriksa pada UPTLaboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, mengambilkesimpulan bahwa barang bukti berupa (satu) bunglcus plastic bening berisikan Kristalwarna putih dengan berat 0,0497 gram, adalah positif (+) Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan

EKA SUHENDRA selakuDokter pemeriksa pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat Darul Aman,menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan atas seorang perempuan yagbernama SRI RAHAYU , berumur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan :Kepala : Pada daerah pelipis kiri tidak terlihat ada pembengkakan, tidak adanya luka,serta memar pada derah tersebutLeher : Pada Kuduk tidak terlihat adanya luka memar;Dada (THORAX) : Tak ada kelainan;Perut (ABDOMEN) : Tak ada kelainan;Pinggang (PELVIS) : Tak ada kelainan

Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa

Advokat/Penasehat Hukum yangberalamat/berkantor di Jalan Komplek BTN LintasAsri Blok C No. 1 Muara Bungo, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 14 juli 2014 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMuara Bungo.selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:KAMARI, umur 43 tahun pekerjaan Tani, Alamat sebelumnya di RT04 No.149 UPT Jujuhan Il Dusun Tuo Limbur, Kec,Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo yangsekarang tidak diketahui keberadaannyaselanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan

., para advokat, yangberkantor di Perum Taman Gading Blok NN 6 Jember,semula Penggugat sekarang Pembanding;melawanCARLITHA AGUSTIN, ST. binti SANYOTO, umur 36 tahun, agamaIslam, pekerjaan PNS pada UPT Pekerjaan Umum BinaMarga Provinsi Jawa Timur, bertempat tinggal di JalanAnggur Ill/26 Lingkungan Perumnas RI 002 RW 002Kelurahan Bratang, Kecamatan Patrang, KabupatenJember, semula Tergugat sekarang Terbanding;PT.

Nomor 9 Tahun 2016 tetang PercepatanPeningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran membuka ruang bahwainstasni pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana, dalam hal ini KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat penduduk berdomisilldapat menerbitkan kutipan Akta Kelahiran kedua sebagai penggantikutipan akta kelahiran yang hilang/rusak;Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan perubahan namaadalah berdasarkan pelaporan dari penduduk berdasarkan penetapanpengadilan yang memberi persetujuan perubahan

Nomor 9 Tahun 2016 tetang Percepatan PeningkatanCakupan Kepemilikan Akta Kelahiran membuka ruang bahwa instasnipelaksana atau UPT Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil tempat penduduk berdomisili dapatmenerbitkan kutipan kedua akta kelahiran sebagai pengganti kutipan aktakelahiran yang hilang/rusak;Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan perubahan nama adalahberdasarkan pelaporan dari penduduk berdasarkan penetapan pengadilan yangmemberi persetujuan perubahan

Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikHalaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PNNgbIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh

Pasal 59 Ayat (1)Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilhalaman 7 dari 9 halamanPenetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ngbyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuaidomisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta makakepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tigapuluh

kelahiran Pemohon tersebut telahdidaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Lamandau, sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

pembangunan PasarBabat yang merupakan Pasar Tradisional menjadi pasar13 Bahwa pada kenyataannya rekomendasi KOMNAS HAM tersebut tidakdilaksanakan oleh Tergugat I, akan tetapi justru Tergugat I tetapmemerintahkan...memerintahkan pembangunan Pasar Babat terus berlanjut dan Tergugat Imengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 050/19/413.501/2012tertanggal 10 Pebruari 2012 Tentang Pendaftaran Penempatan Kembali di PasarBabat yang berbunyi adalah sebagai berikut15a Tempat pendaftaran di UPT

Nomor : 008/PPTBB/XI/01/2012, tanggal 11 Januari2012, perihal : Pemberitahuan ; BuktiP14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pedagang PasarTradisional Babat Bersatu kepada Bupati Lamongan Nomor : 016/PPTBB/VII/03/2012, tanggal 07 Maret 2012, perihal : Melibatkan Pedagang (PPTBB)dalam menentukan Harga Los/Kios Pasar Babat ; BuktiP15 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Ketentuan HargaStand Pasar Babat Yang Belum Final tertanggal 17 April 2012 antara PT.48Karsa Bayu Bangun Perkasa dengan UPT

Karsa Bayu Bangun Perkasa ;Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan telahmengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu sebagai berikut : 1SAKSI SUHARTONO, SH.Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 72Bahwa saksi selain sebagai PNS di Kantor Catatan Sipil saksi juga menjabatsebagai Kepala UPT Pasar Babat ; e Bahwza...Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPT Pasar Babat sejak tanggal April2011 sampai sekarang ; Bahwa di Pasar Babat ada perkumpulan pedagang yaitu APPSI

tidakmempunyai buku ; Bahwa pedagang buku yang mendaftar dari tanggal 14 Pebruari 2012 sampaidengan tanggal 6 Maret 2012, akan tetapi bagi pedagang yang tidak mendaftarpada waktu itu diberi toleransi 30 hari dari tanggal pendaftaran, kalau sampaibatas waktu 30 hari tidak mendaftar dinyatakan batal dan tidak mendapatkanBahwa sepengetahuan saksi ada sosialisasi di Pendopo Kecamatan pada tahun2009 yang dihadiri pula oleh perkumpulan pedagang sesuai dengan komoditimasingmasing ; Bahwa saksi hadir sebagai Kepala UPT

Ruth Hardianty Hersana Naiborhu selaku dokterPTT di UPT Puskesmas Namohalu Esiwa, serta anak korban trauma danmerasa malu.none Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 81 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

RuthHardianty Hersana Naiborhu selaku dokter PTT di UPT Puskesmas NamohaluEsiwa, serta anak korban trauma dan merasa malu.anne Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah benarbenar mengerti dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

RuthHardianty Hersana Naiborhu selaku dokter PTT di UPT Puskesmas NamohaluEsiwa.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa dalam perkara ini terdakwa pernah memberikan keterangan dikantor Polisidan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan.e Bahwa terdakwa tahu kalau terdakwa dihadapkan dipersidangn ini karenatuduhan yang dilakukan oleh Saksi Korban terhadap terdakwa.e Bahwa terdakwa tidak melakukan pencobaan

Unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar SekolahKecamatan; dan/atau; 0200b.Unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah LanjutanTingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Lanjutan Atas(SLTA) baik negeri atau Swasta;(3) Tugas dan Wewenang Tim penguji adalah sebagai berikut:Halaman 13 dari 52 hal Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN.SMG a. Menyiapkan materi ujian; b. Melaksanakan ujian; d.Menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkanperingkat nilal; dan; e.

Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 4,5 dan6, yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas tranparansi atauketerbukaan, karena pelaksanaan ujian dan penilaian ujian perangkatdesa Desa Nglembu sudah secara benar dilaksanakan oleh Tim Pengujiyang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Camat Sambi Nomor141/56/tahun 2017 tanggal 25 oktober 2017, yaitu dilakukan dengan cara;wana nnn nnn Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilakukan oleh TimPenguji yang yang berasal dari unsur UPT

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);T38 : MOU antara Kepala UPT Didas dan LS KabupatenBoyolali dan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Boyolali tentang Penyediaan Alat. Tenaga ITdan Tempat Koreksi Pengangkatan Perangkat DesaKabupaten Boyolali Tahun 2017 tertanggal 28 Oktober2017.