., MS sebagai satusatunya tergugat, sedangkan pihak yangberperan langsung dalam peristiwa transaksi jual beli atas tanahdan rumah sengketa adalah bukan tergu gat.Bahwa perlu ditegaskan bahwa objek sengketa (tanah dan rumah)telah menjadi milik Dra. ENGELINA NABUASA, MS (isteritergugat) atas dasar transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemiliktanah dan rumah sengketa yaitu M. N. S. . MANUBULU sebagaipenjual dan Dra.

MANUBULU sebagai pihak yang berhak atas objeksengketa tersebut bertindak sebagai penjual dan Dra.ENGELINA NABUASA, MS sebagai pembeli.Bahwa perlu ditegaskan dan dipastikan bahwa penggugat adalahbukan pemilik yang sebenarnya atas objek sengketa tersebut, dansebagai bukti petunjuk yang kuat yang perlu ditonjolkan dalam perkaraintialah :a. Setelah M. N. S. . MANUBULU datang dari Belanda ke Kupangpada tahun 2000, maka penggugat menyerahkan surat jual bellitanah dan rumah objek sengketa kepada M. N.

Karena itu perlu ditegaskan bahwa hal yang pastipenggugat selalu menyaksikan secara langsung aktifitasyang dilakukan tergugat di pekarangan objek sengketatersebut.Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, makahal yang patut diduga ialah bahwa proses pengukuran dan penerbitansertifikat atas objek sengketa atas nama penggugat, pasti telahdilakukan diluar persetujuan M. N. S. .

Dalam rumusan hasil diskusi kelompokbidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5),ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidakberlaku asas nebis in idem.Bahwa Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasansehingga eksepsi tidak boleh dipertimbangkan dan harus ditolak.DALAM POKOK PERKARA : 81.

menyatakan secara tegas, jika Penggugattetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalihdan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkalidan menolak segala dalih dan dalil Tergugat yang tertuang dalam eksepsidan jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata sertatidak merugikan Penggugat.Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yanghanya menjelaskan tentang halhal yang dapat menyebabkan gugurnyahak asuh anak hal mana ditegaskan

rohani anak, meskipun biaya nafkahdan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yangbersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanahkepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yangmengada ada karena jelas diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi HukumIslam (KHI) disebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam jawaban Tergugat ditegaskan

Hal semacam ini ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: Ada atau tidaknyaasas nebis in idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihak saja,melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentuoleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyaikekuatan pasti dan alasannya adalah sama.Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti putusan terdahulu yaituPutusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, memang benar pihak Penggugatdan Tergugat

yang telah keluar dariperusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLING JABAR13.Bahwa Tergugat terus menerus membebankan pembayaran hutang hutang anggota koperasi Penggugat yang sudah tidak bekerja lagi diperusahaan PT COCA COLA serta yang sudah tidak ada lagi sisa gajiserta uang pesangon yang bisa diambil oleh pihak Penggugat dari bagiankeuangan perusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLINGINDONESIA UNIT JABAR14.Bahwa gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh pihak Tergugat , sebagaimana ditegaskan

dalam pasal 1831 KUHPerdata ; Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang , selain jika si berutang lalai, sedangkan benda benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi utang utang nya, serta ditegaskan pula dalam pasal 1845 KUH perdata ;perikatan yang diterbitkan dari penanggung hapus karena sebab sebabyang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan perikatan lainnyaBerdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada MajelisHakim

Perjanjian KerjasamaPenerusan Pinjaman (CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16 Desember 2014telah ditegaskan dan disepakatisebagai berikut :Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang, demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk MengajukanHalaman 5dari33 Putusan Sela No. 177/Pdt.G/2018/PN.Bdgtuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di

Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman(CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16Desember 2014telah ditegaskan dan disepakati sebagai berikut :Mengenai Peranjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang,demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk Mengajukantuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di Pengadilan lain dimanapundalam Wilayah Republik Indonesia

Dikatakan Para Penggugat salahmenyebutkan subjek gugatan, karena dalam Pasal 8 butir 2 ayat (2)Reglement op de Rechtsvordering (Rv), ditegaskan bahwa untukmengajukan gugatan, maka yang berkualitas hukum untukdicantumkan oleh Para Penggugat adalah Walikota Bekasi dengandilanjutkan menuliskan nama Pejabatnya (natuurlijk person) yaituRahmat Effendi ;.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwaTergugat tidak pernah menerbitkan Obyek Gugatan sebagaimanayang didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu Surat Izin PelaksanaanMendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus KostkaKranggan No. 503/0545/IB/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17Desember 2012; 7. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima, karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas(Obscuur Libel), sebab:a.

Haruslah ditegaskan bahwa dalil ParaPenggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan butir 2 dan butir 3petitumnya yang memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan a quo. Tidak adaketentuan yang mensyaratkan penerbitan obyek gugatan a quo harusberpedoman pada dalil Para Penggugat tersebut.

Sekalilagi kiranya perlu ditegaskan bahwa tidak ada Putusan Pengadilanyang berwenang menyatakan adanya perbuatan Tergugat dan/atau Tergugat Il Intervensi yang melawan hukum, sebagaimana yangdidalilkan oleh ParaPenggugat; b.

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

Putusan No.1820/Pat.G/2020/PA.TngUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialahikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaisuami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antaraPenggugatdan Tergugat telah berpisah rumah, tidak berada lagi dalam satukediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istrilagi

Pasal 116 huruff Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karenaalasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tanggatidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja.

., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanyamotif persepakatan cerai yang tidak dianut

dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selaluHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 0136/Pdt.G/2021/PA.Bbumembantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

permohonan isbat nikah oleh Pemohon Idan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yangditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yangmemiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisitahun 2013) ditegaskan

ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan

1984tanggal 17 Oktober 1985 dan Nomor : 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988;Bahwa tentang keterangan tidak memberi nafkahnya Terbanding kepadaPembanding yang hal ini dibantah Terbanding, harus dikesampingkan dan tidak perludipertimbangkan sebab hal tersebut tidak termasuk dalil gugatan, tapi hanya sebatasketerangan saksi Win Styowati, BA yang mendengar cerita Pembanding dan karenaketerangan saksi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 BWmaka tidak termasuk alat bukti sebagaimana ditegaskan

dalam beberapaYurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas;Bahwa Islam mengajarkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yangkokoh kuat (mietsagon gholidhon) sebagaimana ditegaskan dalam Surat AnNisaayat 21 dan hanya bisa diputuskan dengan alasan yang kuat pula, suami tidakboleh menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa alasan yang kuat, sebaliknya istrijuga tidak boleh meminta cerai tanpa alasan kuat yang dibenarkan Syarasebagaimana tercermin dalam hadits :dial and lgule elpre yutsle ab ood 3

No 0305/Pdt.G/2016/PA.KtpMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.

Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikapingberwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) KompilasiHukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukan permohonan itsbatnikah italah suami atau ister, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawinan itu, dengan demikian Pemohon danPemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini(persona

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 KompilasiHukum Islam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwapernikahan yang bisa diisbatkan adalah pernikahan yang sah dan ukurankeabsahan suatu permikahan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

No 0045/Pdt.G/2017/PA.Sgtamasing Penggugat dan Tergugat serta para saksi, tidak dapat merukunkankembali keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

hubungan badan layaknya suami isteri; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2020/PA.TngMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

ada alasan yang cukup untuk membuktikanbahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta mengingat asasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

kediaman bersamayang tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat berusahamencarinya; Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Bahwa Hak terkait dengan Hak HADHANAH, yang harus diberikan olehMantan suami dalam hal ini PEMOHON kepada mantanIstri selakuTERMOHON,telah ditegaskan dalam ditegaskan oleh sabdaRasGlullahShallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Amr binSyu'aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ada seorangwanita yang men~adu kepada RasOlullah Shallallahu'alaihi wa sallam;Artinya:Wahai RasOlullah!

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2017/PA BlkMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Bukull Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatankeberatan dari pihakpihak lainhingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara inidilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon

Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan

orang saksi Penggugat di persidangna; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah