bulan 02 tahun 2016Bahwa, di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahantahun Pemohon yaitu (tahun salah) 2015,Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun Pemohon di dalam AkteKelahiran Anak Pemohon dari (tahun salah) 2015 menjadi (tahunbenar) 2013 sesuai Akte Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;Halaman 1 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/PN Mjk Bahwa, dikarenakan Akte Kelahiran Anak Pemohon terdapatkekeliruan atau kesalahan, maka Pemohon mengajukan permohonanuntuk mendapat Penetapan ljin diadakannya pembetulan

2012 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Kependudukan ;Halaman 4 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/PN MjkMenimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas denganmemperhatikan pasal 1 angka 15 dan angka 17 serta pasal 68 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan disebutkan padapokoknya bahwa jenisjenis akta pencatatan sipil adalah salah satunya KutipanAkta Kelahiran;Menimbang, bahwa sesuai UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 pasal71 ayat (3) bahwa Pembetulan

akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil sesuai kewenangannya, dimana berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, maka Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipilKabupaten Mojokerto diberikan kewenangan untuk membuat pembetulan dalamkutipan akta kelahiran yang dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P3, diperoleh kenyataanbahwa Pemohon dan MOKHAMMAD SHOLEH telah menikah secara sah padatanggal 20 Februari 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P4 diperolehkenyataan

ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untukmemeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalahpermohonan mengenai perbaikan nama Pemohon dan nama ayah pada KutipanAkta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan

akta Pencatatan sipilHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Bjbyang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yangmenjadi subjek akta ;Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelastanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek aktaseharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diaturdalam Pasal 71 ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta PencatatanSipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat

./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak; tidak ada ketentuan yang mengatur jika tanggal Faktur Pajak tidak berurutan maka FakttStandar merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PPJ./2006;e Faktur PajakPenggugat

Juncto Pasal 8 ayat (1) PIPJ./2006 tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai daPenjualan atas Barang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/Majelis berpendapat:bahwa Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasMewah Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa: "Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadacara penyampaian,dan tatacara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paialbahwa tidak ada pertentangan

PER159/PJ./2006 mengatur dan menjelaskan tentang tapenggunaan nomor urut pada Faktur Pajak Standar dimana diatur dan dijelaskan bahwurut pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar dan tanggal Faktur Pajak Standar haru:secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga

dalampengurusan akta kelahiran anaknya maka dalam Kutipan Akta Kelahirananaknya yang bernama AKBAR FADHILA PUTRA tertulis lahir pada tanggal3 Nopember 2011 sehingga untuk memperbaiki tahun kelahiran anaknyadalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut maka Pemohon mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri Blora ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013,menyatakan Pembetulan

Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakandengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yangdilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketikaakta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksuddalam akta;Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebuttelah dipegang oleh subjek

membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU No. 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiriatas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuananak, sedangkan menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006tentang Admistrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan

aktapencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpapermohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan aktapencatatan sipil tersebut dilakukan oleh penjabat pencatatan sipil sesuai dengankewenangannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan ada kesalahandi dalam penulisan Nama , Tahun Lahir dan Tempat Lahir pada aktakelahiran sebagaimana telah diuraikan di dalam fakta hukum diatas

Akta Kelahiran tersebut ternyata berbeda dengan nama orang tua ayah dan ibuPemohon yang terdapat pada dokumendokumen, Surata Tanda Tamat Belajar dan Ijazahtersebut, maka dalam hal ini akan dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon apabila hendakmengurus suratsurat atau dokumendokumen yang terkait dengan Akta Kelahiran milikPemohon tersebut, dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk merubah dan membetulkannama orang tua ayah dan ibu Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran tersebut, menurutHukum pembetulan

HAFID dan MUTIMAH adalah suatu perubahan yangrelevan, dengan demikian Pemohon berhak untuk melakukan pembetulan atau perubahannama orang tua ayah dan ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 3578BLT260520150074 tanggal 27 Mei 2015 tersebut, sebagaimana ditentukan oleh UndangMenimbang, bahwa untuk dapat mencatat perubahan/pembetulan nama orang tuaayah dan ibu Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan, makasesuai Ketentuan Pasal 52 ayat 1 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang

kenal kepada para Pemohon karena saksi adalahtetangga Pemohon Pemohon Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri nikahnyasudah cukup lama telah hidup berumah tangga, dan dikaruniai 2orang anak ; Bahwa Pemohon bernama NIKEN LUSIANA binti SLAMETRIYADI, dan yang digunakan seharihari dan biasa tercantumdalam suratsurat lain yang terkait dengan diri Pemohon adalahnama tersebut, akan tetapi yang tertulis dalam buku kutipan aktanikahnya adalah nama NIKEN LUSIANAH binti SLAMET RIADI; Bahwa saksi tahu pembetulan

No.0076/Pdt.P/2016/PA.Jbg Bahwa Pemohon bernama NIKEN LUSIANA binti SLAMETRIYADI, dan yang digunakan seharihari dan biasa tercantumdalam suratsurat lain yang terkait dengan diri Pemohon adalahnama tersebut, akan tetapi yang tertulis dalam buku kutipan aktanikahnya adalah nama NIKEN LUSIANAH binti SLAMET RIADI; Bahwa saksi tahu pembetulan nama yang tercantum dalam BukuNikah Pemohon dan Pemohon II adalah untuk mengurus aktekelahiran anak;Menimbang bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakantelah

Pemohon Il bernama nama NIKENLUSIANAH binti SLAMET RIADI;Menimbang, bahwa adanya kekeliruan tersebut bagi Pemohon dan pemohon II selama ini tidak ada masalah, namun pada saatPemohon dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anaknya mengalamikesulitan karena Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, tidak sama dengan yang tercantum dalam biodata Pemohon Il,baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat keterangan kelahiranmaupun dalam Kartu Keluarga Pemohon II;Menimbang, bahwa adanya pembetulan

dengan ParaPemohon;Bahwa kekuasaan Para Pemohon sebagai orang tua tidak pernahdicabut;Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilanbermaksud ingin memperbaiki dan merubah nama anak Para Pemohondari LIMAHAYU menjadi LIMA HAYU;Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon ingin membetulkan/memperbaiki nama anak Para Pemohon hanya untuk lebih baik/sregnamanya menjadi LIMA HAYU;Bahwa saksi tidak tahu untuk kepentingan apa Para Pemohon inginmembetulkan/memperbaiki nama anaknya;Bahwa dengan adanya pembetulan

tahun 2006 dan sudah mempunyai akta kelahiran dan saksi pernahlihat akta kelahirannya;Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jajar JIl.Slamet Riyadi RT.03 RW.03, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;Bahwa anakanak para Pemohon tinggal serumah dengan ParaPemohon;Bahwa kekuasaan sebagai orang tua Para Pemohon belum pernahdicabut;Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilanbermaksud ingin memperbaiki dan merubah nama anak Para Pemohondari LIMAHAYU menjadi LIMA HAYU;Bahwa dengan pembetulan

karena pernahmelihat akta kelahirannya;Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilanbermaksud untuk merubah atau membetulkan dengan memisahkannama anak Para Pemohon dari LIMAHAYU menjadi LIMA HAYU;Bahwa alasan Para Pemohon ingin membetulkan/ memperbaiki namaanak Para Pemohon apabila nantinya untuk melanjutkan jenjangpendidikan lebih tinggi ke luar negeri agar mudah dalam pengurusanpaspor dan visa sebab diperlukan data nama depan dan nama belakang;Bahwa menurut adat istiadat atau kebiasaan pembetulan

SktPemohon bila mengambil pendidikan dengan jenjang perguruan tinggi diluar negeri nantinya dalam proses pembuatan paspor di Imigrasi danpembuatan visa dibutuhkan nama depan dan nama belakang sertadengan harapan sebelum anak Para Pemohon lulus ijazah keluarpenetapan perbaikan nama ini sudah jadi; Bahwa Para Pemohon siap dengan resiko kesulitan dikemudian haridengan pembeiulan atau perubahan nama anak Para Pemohon ; Bahwa tidak ada ada pihakpihak yang keberatan dengan pengajuanpermohonan perubahan atau pembetulan

tinggi ke luar negeri agar mudah dalam pengurusan paspor dan visasebab diperlukan data nama depan dan nama belakang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YulianaHermawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan ataupembetulan nama yang diajukan para Pemohon menurut adatistiadat/kebiasaan dibolehkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Gemi, saksiWiyono dan saksi Yuliana Hermawati yang diajukan oleh Para Pemohonyang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan adanyaperubahan/pembetulan

Yang mungkin terjadi adalah kesalahan penulisan tanggal lahir dalamKutipan Akta Kelahiran sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan yaitupembetulan akta Pencatatan Sipil, bukan pencatatan perubahan tanggal lahirataupun pencatatan peristiwa penting lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangAdministrasi Kependudukan, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dapatdilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional:;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 ayat

padahal seharusnya setiapkelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempatterjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon barudibuat dan diterbitkan beberapa tahun sejak Pemohon lahir, maka wajar terjadikesalahan penulisan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (kesalahanHalaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 50Padt.P/2020/PN Sirtulis redaksional) sehingga harus dilakukan pembetulan

akta Pencatatan Sipilsebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UndangUndang AdministrasiKependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangAdministrasi Kependudukan, yang diajukan permohonan perubahan pembetulanadalah akta Pencatatan Sipil, sehingga apabila telah dilakukan pembetulan atas aktaPencatatan Sipil, maka secara hukum juga dilakukan pembetulan atas register aktaPencatatan Slpil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UndangUndangAdministrasi

beralasan untukdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndangAdministrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Administrasi Kependudukan wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UndangUndangAdministrasi Kependudukan, pembetulan

Bahwa agar supaya terjadi kesesuaian antara dokumendokumenpribadi yang satu dengan yang lainnya Para Pemohon bermaksudmengajukan permohonan pembetulan biodata nama dan tempat & tanggallahir Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, agar memperolehkemanfaatan dan kepastian hukum dari pembetulan Akta Nikah tersebutuntuk mengurus persyaratan pernikahan anak Para Pemohon dan suratsurat penting Para Pemohon ;5.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.RbgMenimbang bahwa perubahan/pembetulan biodata para Pemohon dalamKutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi! isi keautentikan Kutipan AktaNikah para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, ternyatapermohonan para Pemohon mengenai perubahan biodata tersebut, telahsesuai dengan maksud Pasal 6 Ayat (2) Huruf (bo) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.

(karena pembetulan) 94.758.993c. Jumlah (a+b) 4.

Penyerahan yang tidak dipungut PPN 43 394,260,3304 DPP atas Penyerahan yang dibebaskan PPN 5 Jumlah Seluruh Penyerahan 65,761 ,338,5636 Pajak Keluaran 2,236,707,8197 Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2,331 466,8121.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2,091 649,7182.Dibayar dengan NPWP sendiri 25,931,0293.Lainlain 213,886,0658 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar (94,758,993)9 Kelebihan Dikompensasikan 94,758,9931.Dikompensasikan ke masa berikutnya2.Dikompensasikan karena pembetulan

Rp 43,394,260,3304 DPP atas Penyerahan yang dibebaskan PPN Rp 5 Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 65,761,338,5636 Pajak Keluaran RA 2,236,707,8197 Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2,331 ,466,8121.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2,091 ,649,7182.Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 25,931,0293.Lainlain Rp 213,886,0658 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar Rp (94,758,993)Kelebihan Dikompensasikan Rp 94,758,9931.Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 2.Dikompensasikan karena pembetulan

Pemohon karena saksi adalahtetangga para PemohonBahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri nikahnyasudah cukup lama telah hidup berumah tangga, dan dan dikaruniai2 orang anak;Bahwa Pemohon bernama NAMA SUBIYANTO dan tempat lahirnganjuk, dan yang digunakan seharihari dan biasa tercantumdalam suratsurat lain yang terkait dengan diri Pemohon adalahnama dan tempat lahir tersebut, akan tetapi yang tertulis dalambuku kutipan akta nikahnya adalah NAMA SUBIANTO tempat lahirlamongan;Bahwa saksi tahu pembetulan

Pemohon karena saksi adalahtetangga para Pemohon;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri nikahnyasudah cukup lama telah hidup berumah tangga, dan dan dikaruniai2 orang anak;Bahwa Pemohon bernama NAMA SUBIYANTO dan tempat lahirnganjuk, dan yang digunakan seharihari dan biasa tercantumdalam suratsurat lain yang terkait dengan diri Pemohon adalahnama dan tempat lahir tersebut, akan tetapi yang tertulis dalambuku kutipan akta nikahnya adalah NAMA SUBIANTO tempat lahirlamongan;Bahwa saksi tahu pembetulan

yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, tidak sama dengan yang tercantum dalam biodata Pemohon I,baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat keterangan kelahiranmaupun dalam Kartu Keluarga Pemohon I;Menimbang, bahwa adanya pembetulan biodata atas Kutipan AktaNikah Pemohon dan Pemohon Il Nomor : 311/77/VIII/98, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jogoroto Kabupaten Jombang,tanggal 15 Agustus 1998, adalah untuk mengurus kelengkapankepegawaian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut

tanggal 29041960, Umur 59 tahun,Agama: Islam, pekerjaan Kepala Desa, Warga Negara Indonesia,alamat : Dusun Sukorejo, Rt.015 Rw.004, Desa Grobogan,Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebutsebagai:PEMOHON.Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Setelah memeriksa buktibukti surat dan para saksi yang diajukan kehadapanpersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal02 september 2019 perihal pembetulan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/1040/415.71.18/2019yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Grobogan tertanggal 02 September2019 mengajukan pembetulan nama yang semula ACH. ROIS menjadiTAR'IS;8. Bahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama didalam KartuTanda Penduduk (KTP) tersebut diatas maka timbul masalah dalam dataadministrasi kependudukan milik Pemohon sehingga diperlukan perubahandan pembetulan menyesuaikan dokumen yang dimiliki Pemohon yangsudah ada;9.

XD 542143 dengan pembetulan sebagai berikut : a. Nama Pemohon yang tertulis YOSSA dibetulkan menjadi UMI LAILITY AH;b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis Blitar tanggal 28 Desember1980 dibetulkan menjadi Kediri tanggal 20 Pebruari 1981;5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KantorPerwakilan Ekonomi dan Perdagangan Republik Indonesia di Taipei untuk dicatatdalam register yang disediakan untuk keperluan itu; 6.

, 2 nnn nn nnnnnn nnn ncnnnnncn nn aa awo Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan telah cukup dan tidak mengajukanalat pembuktian lagi dan memohon Penetapan; won nnen Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai kelengkapan penetapan inimenunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita8Acara pemeriksaan ini sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPenetapan ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebutdiatas yaitu mohon ijin untuk pembetulan

XD 542143 dengan pembetulan sebagai berikut : a. Nama Pemohon yang tertulis YOSSA dibetulkan menjadi UMI LAILTY AH; 10b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis Blitar tanggal 28 Desember 1980dibetulkan menjadi Kediri tanggal 20 Pebruari 1981; 5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KantorPerwakilan Ekonomi dan Perdagangan Republik Indonesia di Taipei untuk dicatatdalam register yang disediakan untuk keperluan itu; 6.

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yangintinyamenjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahamikebutuhan dan nilainilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakatyang di sebut The Living Law, dengan tetap mempertimbangkan aspek Yuridisatau kepastian hukum (Rechtmatigheid), aspek Filosofis atau Keadilan Hukum(Gerechtmatigheid), serta aspek Sosiologis atau Kemanfaatan Hukum(Doelmatigheid);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelishakim berpendapat maka pembetulan

tempat tanggal lahir tersebut adalahmerupakan suatu hal yang dibenarkan;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut masih dalamperistiwa hukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.3 tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat pembetulan tempat tanggal lahir tersebut masihberkorelasi erat dengan bidang perkawinan;Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2018/PA.KbmHalaman 5 dari 8 halamanMenimbang, bahwa tentang ketentuan perbaikan penulisan dan atauperubahan identitas pada akta nikah diatur dalam Pasal 34 ayat

Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah = yangbersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dankemaslahatan, maka permohonan pembetulan tempat tanggal lahir paraPemohon dari: Pemohon xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx danPemohon II xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx Tahun sebagaimanayang tertulis dalam Kutipan Akta

depan sidang memberiketerangan dibawah sumpahnya yang pada pokokonya sebagaiberikut; Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalahtetangga Pemohon ; Bahwa Pemohon adalah telah menikah dengan ZZZZ, tetapiisterinya sekarang telah meninggal dunia; Bahwa Pemohon bernama ZZZZ, dan yang digunakan sehariharidan biasa tercantum dalam suratsurat lain yang terkait dengan diriPemohon adalah nama tersebut, akan tetapi yang tertulis dalambuku kutipan akta nikahnya adalah nama ZZZZ; Bahwa saksi tahu pembetulan

/bg.keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokokonya sebagaiberikut; Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah adikkandung Pemohon; Bahwa Pemohon adalah telah menikah dengan ZZZZ, tetapiisterinya sekarang telah meninggal dunia; Bahwa Pemohon bernama ZZZZ, dan yang digunakan sehariharidan biasa tercantum dalam suratsurat lain yang terkait dengan diriPemohon adalah nama tersebut, akan tetapi yang tertulis dalambuku kutipan akta nikahnya adalah nama ZZZZ; Bahwa saksi tahu pembetulan

tertulisPemohon bernama ZZZZ seharusnya adalah nama ZZZZ;Menimbang, bahwa adanya kekeliruan tersebut bagi Pemohon danpemohon II selama ini tidak ada masalah, namun pada saat Pemohonmengurus Akte kelahiran anak mengurus Akte kelahiran anak mengalamkesulitan karena Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, tidak sama dengan yang tercantum dalam biodata Pemohon,baik dalam Kartu Tanda Penduduk, ljazah, Surat keterangan kelahiranmaupun dalam Kartu Keluarga Pemohon;Menimbang, bahwa adanya pembetulan

Bahwa mengenai pembetulan tanggal lahir Pemohon tersebut dan untukmempertegas hukumnya maka perlu penetapan dari Pengadilan NegeriPonorogo;5.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan tanggal lahirPemohon tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Ponorogo untuk dilakukan Pembetulan;4. Membebankan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan inikepada Pemohon;Atau : Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya pemohonmengajukan surat bukti sebagai berikut :1.

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.KdlKecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Oleh karenanya paraPemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dariPengadilan Agama Kendal, untuk keperluan pembetulan identitasAkta Nikah Pemohon ;Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Kendal cq.

persidangan yang untuk seluruhnyadianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalahPemohon dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon II denganseorang lakilaki bernama Sumani bin Nejan yang dilaksanakan padatanggal 24 Desember 1955 diitsbatkan, karena akan dipergunakan untukkeperluan pembetulan

Qd3 aolaiwYLArtinya: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak diterima kesaksianistifadhah kecuali dalam hal perkawinan dan kematian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dinilaitelah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, oleh karena itupermohonan para Pemohon harus dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai permohonan Para Pemohonpermohonan ini untuk keperluan pembetulan Identiras Akta Nikah Pemoho, oleh karena itu Penetapan

Diperhitungkan: c.1 SKPPKP dJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan6.349.861.406,00 Jumlah Perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar(1.609.752.480,00) 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a.Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya1.612.793.903,00 bDikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c.Jumlah1.612.793.903,00 4 PPN yang Kurang Dibayar3.041.416,00 5 Sanksi Administrasi : Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 14 B/PK/Pjk/2018 a.

(karena pembetulan) R 0,00pc. Jumlah R 1.612.793.903,00pPPN yang kurang dibayar R 285.007.657,00pSanksi Administrasi:. R 0,00a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP "b.

(karena pembetulan) R 0,00pc. Jumlah R 1.612.793.903,00pPPN yang kurang dibayar R 285.007.657,00pSanksi Administrasi:a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP R 0,00Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 14 B/PK/Pjk/2018b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 285.007.657,00 g.

yang pada pokoknyasebagai berikut;e Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalahTetangga para Pemohon;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri nikahnyasudah cukup lama telah hidup berumah tangga, dan dikaruniai 5orang anak;e Bahwa Pemohon bernama PEMOHON I, dan yang digunakanseharihari dan biasa tercantum dalam suratsurat lain yang terkaitdengan diri Pemohon adalah nama tersebut, akan tetapi yangtertulis dalam buku kutipan akta nikahnya adalah NAMA YANGSALAH;Bahwa saksi tahu pembetulan

Kecamatan Jombang KabupatenJombang;Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalahTetangga para Pemohon;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri nikahnyasudah cukup lama telah hidup berumah tangga dan dikaruniai 5orang anak;Bahwa Pemohon bernama NAMA PEMOHON , dan yangdigunakan seharihari dan biasa tercantum dalam suratsurat lainyang terkait dengan diri Pemohon adalah nama tersebut, akantetapi yang tertulis dalam buku kutipan akta nikahnya adalah NAMAYANG SALAH;Bahwa saksi tahu pembetulan

Kabupaten Malang, tanggalXXXXXxX tertulis Pemohon berNAMA YANG SALAH;Menimbang, bahwa adanya kekeliruan tersebut bagi Pemohon dan pemohon II selama ini tidak ada masalah, namun pada saatPemohon dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anaknyamengalami kesulitan karena Pemohon yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah tersebut, tidak sama dengan yang tercantum dalambiodata Pemohon , baik dalam Kartu Tanda Penduduk, dan kutipanAkte Kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga para Pemohon;Menimbang, bahwa adanya pembetulan