UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal24 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangkekuasaan kehakiman kecuali ada dua putusan yang salingbertentangan baik dalam perkara perdata, pidana, agamamaupun TUN, vide angka XV SEMA Nomor 07 Tahun 2012.

RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARAA.Kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiMahkamah Agung berwenang melakukan hak uji materi,meskipun undangundang yang menjadi dasar pengujian hak ujimaterjil di Mahkamah Agung masih diuji oleh MahkamahKonstitusi, sepanjang bab, materi muatan pasal atau ayat yangsedang diuji di Mahkamah Konstitusi tidak menjadi dasarpengujian peraturan perundangundangan di bawah undangundang di Mahkamah Agung.Ketentuan pembatasan upaya hukum kasasiRumusan Kamar TUN dalam SEMA

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 26dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudahditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIPAceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten /Kota tidakdapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN)Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untukbertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihanhanya diberikan oleh

undangundang bagi pasangan yangdirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIPKabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota).Pengujian pengesahan badan hukumPengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh MenteriHukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidakhanya meliputi aspek formal administratif badan hukum danperizinannya saja, akan tetapi juga harus

Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah olehPengadilan TUN dalam hal terdapat sertipikat hak atastanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkansertipikat yang terbit kemudian, dengan syarat: Peserta Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara :1.ae3 Dr4. Dr3.27a. Pemegang sertipikat yang terbit terlebih dahulumenguasai fisik tanah dengan iktikad baik; ataub. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidakterputus; atauc.

Soelihoen selaku Penggugat dalam perkara TUN No.37/G.TUN/2005/PTUNBDG jo No. 93/B/2006/PT.TUN.JKT jo No. 03K/TUN/2007, juga mendalilkan sebagai pemilik objek gugatanberdasarkan Akta Eigendom Verponding No. 34, yang saat iniperkaranya telah inkracht van gewijsde hingga Kasasi, denganamar putusan antara lain berbunyi :MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Hidayatbin HM Nasir bin H.

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNSebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu jugamerupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangkapelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan.

Selanjutnyamengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atauPejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalam Pasal 1angka 8 UU PTUN:halaman 50 dari 158 putusan Nomor 147/PDT/2019/PT.BDGe.Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saattindakan hukum TUN itu dilakukan.

Adapun yang dimaksuddengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusanmengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukanmerupakan tugas legislatif ataupun yudikatif.Berisi tindakan hukum TUNBahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk darikeputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusan yangdemikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN, danSuatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusan yangmenciptakan atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang

Pasal 10 ayat (2)UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 dan UndangUndang No. 6 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN),gugatan perdata TUN secara absolut menjadihalaman 62 dari 158 putusan Nomor 147/PDT/2019/PT.BDGkewenangan Peradilan TUN sedangkan sengketa hakmilik dan PMH menjadi yurisdiksi absolut PeradilanUmum (PN).

Adapunyang menjadi obyek sengketa adalah: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan UtaraNomor: 188.44/K.547/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang pemberhentian danpengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nunukan;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 2 Januari2020, Perihal pencabutan Sengketa TUN No. 67/G/2019/PTUN.SMD, yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatannya;Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in litis masih dalam tahap acaraPemeriksaan Persiapan;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004) didalamHalaman 2 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMDketentuan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa: seseorang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN

dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986),didalam ketentuan Pasal 76 menyebutkan bahwa :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan Jawaban

Bintan yakniKOORDA (DPC) organisasi yang ketuanya dipimpin oleh Darsono danmenjadi Tidak Sah karena Mahkamah Agung telah memutuskan padatanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor Perkara Nomor. 104 K/TUN/2018,yang telah berkekuatan hukum tetap (mengikat) yakni dengan tegasmenolak permohonan Kasasi Pelawan/Dahulu sebagai tergugat Il(Intervensi) dalam perkara Nomor 2/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017yang digelar di PTUN Tanjungpinang di Batam;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah memenangkanPT

Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan, juga telah menguatkan PutusanPTUN Tanjungpinang perkara Nomor: 2/G/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017,dan kemudian PT. Bintan Lagoon Resort juga telah dimenangkan olehPengadilan Tinggi TUN Medan dengan Nomor register Perkara Nomor157/B/2017/PT TUNMDN pada tanggal 13 September 2017, yang amarputusannya sbb ;MENGADILI1. Menerima permohonan banding tergugat/Pembanding dan tergugat IIIntervensi/Pembanding;2.

Bahwa kemudian perkara aquo telah diputus oleh Mahkamah Agungdengan register Perkara No. 104 K/TUN/2018, pada tanggal 6 Maret 2018yang amarnya berbuny! :MENGADILI :1. Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DANTENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN, dan pemohonHalama 4 dari PutusN Nomor 150/PDT/2019/PT PBR.10.Kasasi Il PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PARIWISATAFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA REFORMASIPT.

Bahwa Oleh karena adanya Keputusan Hakim PTUN Tanjung PinangNomor : 2/G/2017/PTUNTPI, tanggal 24 Mei 2017 jo Putusan PengadilanTinggi TUN Medan Nomor : 157/B/2017/PT.TUNMDN,13 September 2017jo Putusan Mahkamah Agung . 104 K/TUN/2018, tanggal 6 Maret 2018, dantelan berkekuatan Hukum Tetap maka terhadap sita eksekusi03/Pwn.EKS/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg Jo Nomor 105/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tpg tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak mempunyai dasarlagi untuk itu haruslah dinyatakan batal dilaksanakan atau

Sumadi (alm), sebagaimanatersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.TUN 5/113/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R.Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas PanggilanPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/112/HK.06/VI/2013tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/124/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013,Nomor : W3. TUN 5/130/HK.06/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, Ny.

TUN 5/110/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN5/125/HK.06/V1/2013 tanggal 25 Juni 2013, Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J.Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor : W3. TUN 5/111/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3.TUN 5/122/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/129/HK.06/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013, Ny. Titik Yulianti Binti R.

TUN 5/109/HK.06/V1I/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3.TUN 5/123/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk dimintai keterangan dandiberikan penjelasan mengenai hakhak dan kewajibankewajiban hukumnya apakah akanmasuk ikut serta dalam perkara ini ataukah tidak ;Menimbang, bahwa atas Panggilan Pengadilan terhadap Ny. Hj. Ratna DjuwitaUmijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), sebagaimana tersebutdalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.

TUN 5/110/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN5/125/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Ny. Titik Yulianti Binti R. SumadiJososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/109/HK.06/V1/2013 tanggal 17 Juni2013, Nomor : W3. TUN 5/123/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 pada persidanganhari selasa tanggal 2 Juli 2013 telah hadir di persidangan Ny. Yuda Kumalawati aliasTiwul Taniyudaningsih Binti R.

TUN 5/112/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/124/HK.06/V1I/2013 tanggal25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/130/HK.06/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan Ny.Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relasPanggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/111/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/122/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni2013, Nomor : W3.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor306K/TUN/1995 tanggal 10 Januari 1997 jo. Nomor86/B/1995/PTUN.JKT jo. Nomor : 13/G/PTUNBdg/1996menyatakan : Risalah Lelang merupakan Berita Acara16atas pelaksanaan/penjualan suatu barang yang dijualdi depan umum (lelang) ; 10.

Bahwa = Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor11.47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, menyatakanbahwa Risalah Lelang bukan merupakan KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakanBerita Acara hasil penjualan barang terseksekusi,sebab Risalah Lelang tidak ada unsur belissing maupunpernyataan kehendak dari Pejabat KantorLelang ; Bahwa buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas AdministrasiPengadilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia, menegaskan bahwa Rislah Lelangmaupun menurut

alasan keberatantersebut sebagai tersebutdalam point 4 gugatanPerlawanan, Pelawan tidaksependapat dengan pendapatKetua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta yangmenyatakan RISALAH ~~ LELANGyang diterbitkan Kepala KantorPelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) YogyakartaNomor : 11/2005 tanggal 820Pebruari 2005 adalah bukanmerupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 1angka 3 Undang undangNomor : 9 Tahun 2004.Sedangkan menurut Pelawan,Risalah Lelang merupakanKeputusan TUN

(vide Martiman P, 1993 : 39) dan Indroharto (Usahamemahami Undang undang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebutTerlawan dahulu Tergugat memberikan jawaban tertanggal1 Juli 2005 pada pokoknya menyatakanRisalah Lelang bukan merupakan objek Tata UsahaNegara (Vide point 6) dengan menunjuk PutusanMahkamah Agung RI No. 306K/TUN/1995 tanggal 10Januari 1997 jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yang mana21putusan putusan Mahkamah Agung RI tersebutmemuat kaidah hukum Risalah Lelang merupakanBerita Acara atas pelaksanaan/penjualan suatubarang yang dijual di depan umum (vide point 9Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaranpendapat para ahli Tat Usaha Negara antara lainMartiman P dan Indroharto yang dijadikan dasarpengajuan Perlawanan oleh Pelawan, Majelis Hakimsependapat dengan pendapat Terlawan dalam jawabannyatertanggal 21

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan diTingkat Banding menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalamsengketa antara : 222222 nnn nn nnn nnn nena. Dr. Ilr.

TUN. JKT. Tanggal 28 Mei 2020 Tentang PenunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :155/B/2020/PT. TUN. JKT. Tanggal 29 Mei 2020;2. Isi Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Isi Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 155/B/2020/PT. TUN.

TUN. JKT. dapatdiketahui bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensidan Pembanding/Tergugat dilakukan secara tertulis yang diajukan danditandatangani oleh Kuasa Hukum masingmasing yang ditujukan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memutus perkara Nomor :217/G/2019/PTUN. JKT.

TUN. JKT sebagaimana disyaratkan di dalamPasal 123 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha N@Q ara) 222222 nn nnn nonce nnn enn nn nen nn nnn nnn en nnnnnnennennnnsMenimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi danPembanding/Tergugat diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN.

Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakankeputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yangdapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Apakah Peradilan TUNakan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN. ...

Perkara serupa juga terdapat dalam praktekperadilan TUN dalam putusan PTUN Medan No. 43/G/2014/PTUNMDNJo.

Keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final.Keputusan TUN bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalamKeputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan.

Urgensi dilakukannya penundaan pelaksanaan keputusan TUN;Halaman 111 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKT2.

Peradilan TUN yang menyatakan bahwa PeradilanTata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara. Dengan segala perluasan defenisi sengketa TUN sebagaimanadimaksud UU.

9 Tahun 2004 Junto pasal 1 ayat(3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, karena Berita Acara Rapat Pleno44tanggal 9 Agustus 2011 (Objek Sengketa) bukan SuratKeputusan pejabat TUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final ; Bahwa Berita Acara Rapat Pleno tanggal 9 Agustus 2011(Objek Sengketa) belum bersifat Final dan Individual ,karena atas hasil dari Berita Acara Rapat Pleno tersebutsetiap calon kandidat diberikan kesempatan selama 3(tiga) hari untuk menyampaikan

Maka ObjekSengketa Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 9 Agsutus2011 TIDAK TERMASUK Objek Sengketa TUN oleh karenanyaPengadilan Tata Usaha Negara TIDAK BERWENANGMENGADILINYA;Halaman 45 dari 115 Halaman Putusan Perkara No.40/G/2011/PTUNPLG466.

Hasil verifikasi DaftarPemilih Tetap (DPT) yang di laksanakan oleh PPK dan PPSdengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), oleh karena itu yangdi NAMAKAN Berita Acara bukan Suatu) SURAT KEPUTUSANPejabat TUN, Contoh (di kutip dari Kamus Hukum karanganJ.C.T Simorangkir, Drs.

Berita AcaraRapatKomisi Pemberantasan Korupsi (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);b. Berita AcaraRapat Komisi Yudisial (bukan merupakanputusan pejabat TUN);c. Berita Acara Rapat Komisi Kepolisian Nasional (bukanHalaman 47 dari 115 Halaman Putusan Perkara No.40/G/2011/PTUNPLG48merupakan putusan pejabat TUN);d. Berita AcaraRapat Komisi Kejaksaan Agung RI (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);e. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);f.

Berita AcaraRapat Komisi ~DPR RI (bukan merupakanputusan pejabat TUN).7. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum(Objek Sengketa) adalah surat yang bersifat ADMINISTRATIFBUKAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA Hal ini dapat dilihat dari Hukum AdministratifNegara yang setiap adanya rapat selalu dibuatkan BeritaAcaraRapat. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan(2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentan PeradilanTata Usaha Negara.

Y yK Ssvy eya erwe PUTUSAN SrRa Nomor : 8IGIPILKADA2018/PT,TUN, JKTY we& DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETWHANAN YANG MAHA ESAa e mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah ys (Pilkada) dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama yang bersidangdi Gedungnya, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, (emallinfo@pttunjakarta.go.id atau ptjakarta@pttun. org) telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Potusan Mahkamah Agung Nomor :570 K/TUN/PILKADA/2016 didaladi salah satu pertimbangan hukumnya ie yang terdapat pada halaman 1.88 yang berbunyi Bahwa dengan demikian ssSe Keputusan Tergugat yang ? rrianatapkan Drs. H. Rum Pagau dan oOey H. Lahmuddin HambaliS.Sos., M.Si, sebagai calon Bupati dan WakilBupati Sabupatens Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar. Pasal71 ayat (2) Undang Undang Nomor : 10 tahun 2016 ;= Ss peaceev Sswy Qwy2.

TUN JKTSY eSAS Cyyy 4?we >o $a ny~~ ~Pisatr: Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret a" 8 PenggugatSPenyampatkan pengaduan pelanggaran kepada Bawaslu ProvinsiS * Kalimantan Tengah, sesuai Tanda Bukti Perierimaan Laporan Nomor:; S* 041/LP/PB/Prov/21 .00/III/2018. < OF enenenenneOo 8.

; a aoey OO6 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi terurai di atas,6S" tindakan Penggugat malah mengajukanupaya hukum berupa keberatans kepada Bawaslu dan kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu, ternyata oleh Panwaslu dinyatakan Laporan Tidy Dapat Ditindaklanjuti, baru kemudianwy mengajukan upaya hukum gugata Pemilihan seperti dalam sengketa perkaraMenimbang, pahwa berdasarkan pertimbangan hukum pengajuangugatan di a Tinggi TUN di atas, dimana sebenargya PihakPenggugat dapet mengajukan

TUN Jakarta pada tanggaleB Maret 2018, maka gugatan Penggugat harus

Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka haltersebut disamakan dengan Keputusanb. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat,maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolakmengeluarkan keputusan yang dimaksud;c.

Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telahmengeluarkan keputusanDENOlAKAN nnn ono nnn nen enn nnn enn enn n enn eeenneeBersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itutidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yangdituju. Kalau yang dituju itu lebin dari satu orang, maka tiaptiapindividu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.

, kecamatan Bonang kabupaten Demak,disitulah Penggugat Tinggal dan berdomisili, dan selama ini Penggugat jugatidak pernah keluar jauh secara geografis dari lokasi munculnya obyekGugatan yang menjadi Putusan TUN dalam masalah a quo, bahkan dalamsidang persiapan juga jelas ditanya oleh majlis selama ini Penggugattinggal di rumah yakni Desa Bonangrejo Rt.08 Rw.

Dantermasuk sebagai Bukti Tergugat telah jelas juga bahwa para pesertayang mengikuti ujian perangkat Desa sampai saat inipun tidak adamasalah tentang Putusan TUN yang saat ini menjadi Obyek GugatanHalaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.Terkecuali secara Pribadi Penggugat, dan yang menjadi lebih ganjiladalah bahwa Putusan TUN yang menjadi obyek Gugatan saat initentang Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan BonangKabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatansaudara

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata UsahaNegara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

(Obscure Libel);Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan eksepsi tentang gugatanPara Penggugat telah lewat waktu (Verjaring) sebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada pokoknya mempertimbangkan bahwa *Majelis Hakimmemperoleh kaidah hukum dari beberapa Yurisprudensi serta dijadikan sebagaisalah satu pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa a quo, antara lain:Yurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang padapokoknya berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan itu.

16 Mei 2016, diperoleh fakta hukumbahwa saudara Bunaim Subair, Sm., Hk., dengan nomor Surat 01/AMPERATE/B/V/2016, tanggal 06 Mei 2016 perihal pengaduan dan juga surat dariAliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Menara Telekomunikasi(AMPPERATE) yang diterima tanggal 07 Mei 2016 oleh Saudara Iqbal yangbertugas di Polres Palopo(vide bukti P13); Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta kaidah hukum dalamYurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 dihubungkandengan bukti P1, P13, T1=T.llIntv14, dan T19=T.lLIntv15, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihakyang tidak dituju secara langsung oleh keputusan objek sengketa a quo,halaman 11 dari 17 halaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tempo 90 hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 5/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan jangkanalaman 13 dari 17 halaman.

49 K/TUN/2012

No. 49 K/TUN/2012124.

No. 49 K/TUN/201214undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.

No. 49 K/TUN/201224 Kantor Pertanahan Kota Kendari sebelah utara tertulis berbatasan La AcD.(sama yang tertulis pada Bukti P1).

No. 49 K/TUN/2012 26 milik La Aci Dunni, SH., yang mana penyidik telah memintaketerangan terhadap Irawati Ando (Penggugat) dan M.

No. 49 K/TUN/201230Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral............ Rp. 6.000,2. Redaksi ...............+4. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Rp.489.000.Jumlah ............ Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

Srog Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Termohon danTermohon lainnya adalah saudara kandung Para Pemohon; Bahwa dulu Termohon / Bu Tun memiliki Suami sah namunsudah meninggal dunia sekitar tahun 2008; Bahwa saksi mengetahui sendiri almarhum pak Moch. Tojibselama menjadi tetangga rumah; Bahwa selama menikah, antara alm Pak Moch.

SrogSurabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan juga Para Termohon; Bahwa saksi juga bertetangga dengan para pihak, saksi tinggaljuga di bagian depan rumah Para Pemohon dan Para Termohon; Bahwa saksi sudah bertetangga dengan keluarga parta pihak dirumah Surabaya sekitar 20 (dua puluh) tahunan; Bahwa bu Tun / Termohon yang merupakan orangtua para pihaklainnya adalah istri dari Pak Tojib yang sudah meninggal dunia lama; Bahwa

Bu Tun memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Mas Hariyanto,Mbak Yuni, Mbak Dewi, Mbak Lis dan Mbak Lia.

Ada satu anak yangsudah meninggal dunia bernama Mas Joko; Bahwa yang saksi ketahui antara Para Pemohon dengan ParaTermohon mereka semua bersaudara kandung; Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Termohon danTermohon lainnya adalah saudara kandung Para Pemohon; Bahwa dulu Termohon / Bu Tun memiliki Suami sah (ayah darienam bersaudara) namun sudah meninggal dunia sekitar tahun 2008; Bahwa saksi mengetahul sendiri almarhum pak Moch.

Tojib menikahsekali saja yaitu dengan Bu Tun dan memiliki 6 (enam) orang anakkandung; Bahwa Joko anak keempat telah meninggal dunia pada bulanJanuari 2020 tahun ini; Bahwa saksi tahu sendiri saat almarhum Joko meninggal dunia; Bahwa almarhum Joko meninggal karena sakit karenasebelumnya juga dirawat di Rumah Sakit; Bahwa almarhum selama hidup sampai dengan meninggal duniaberagama Islam; Bahwa ibu kandung dan seluruh saudara kandungnya semuaberagama Islam;Hal. 10 dari 18 Hal.

Rappocini Raya tidakdalam sengketa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI NomorReg. 347K/TUN/2001, telah diterbitkan salinan putusannya, telah diberikankepada ahli warisnya tertanggal 6 November 2013 yakni Abdul Kadir Siama Dg.Naba.

Nur Warkah, S.lp, M.Si selaku Lurah Buakana waktu itu telah meregisterdengan Nomor : 12/BK/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 kemudianmenandatanganinya, padahal surat pernyataan tersebut mengandung isi yangtidak benar karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.347K/TUN/2001, pihak Abdul Kadir Siama Dg. Naba dinyatakan sebagai pihakyang kalah.Bahwa selain itu terdakwa Muhammad Kasim bersama Drs.

Rappocini Raya tidak dalamsengketa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.347K/TUN/2001, telah diterbitkan salinan putusannya, telah diberikankepada ahli warisnya tertanggal 6 November 2013 yakni Abdul Kadir SiamaDg. Naba.

Nur Warkah, S.lp, M.Si selaku Lurah Buakana waktu itu telahmeregister dengan Nomor : 12/BK/X1I/2013 tertanggal 18 November 2013kemudian menandatanganinya.Surat pernyataan tersebut mengandung isi yang tidak benar karenaberdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 347K/TUN/2001, pihakAbdul Kadir Siama Dg. Naba dinyatakan sebagai pihak yang kalah.Surat Keterangan yang dibuat oleh terdakwa Muhammad Kasim bersamaDrs.

Put.No.199/PID/2015/PT.Mks 1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.347.K/ TUN / 2001 kepada ABD KADIR SIAMA DG NABA tanggal 06November ; Berita Acara Peninjauan lapangan pada hari senin tanggal 28 Oktober2013 yang diketahui oleh Lurah Buakana NUR WARKAH,, SIP, Msi ; 1 (Satu) lembar permohonan penerbitan / pemecahan / balik namapajak bumi dan bangunan tanggal 13 November 2013 oleh ABDKADIR SIAMA DG NABA yang ditanda tangani dan diketahui olehKepala Kelurahan Buakana An.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018,tanggal 5 September 2018, Jo.

Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018 Jo.Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019;Bahwa dalil telah adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandungtanggal 16062003 No. 293/Pid.B/2003/PN.Bdg Jo. Putusan PengadilanTinggi Bandung tanggal 04082003 No.184/Pid/2003/PT.Bdg Jo.

Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. PutusanPeninjauan Mahkamah Agung RI Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli2019, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugatharus dinyatakan batal atau tidak sah;28.

JKT, tanggal 13April 2018 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018,tanggal 5 September 2018, Jo.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/TUN/2018tanggal 592018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 84 PK/TUN/2019tanggal 2572019, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quomempertimbangkan halhal sebagai berikut :a.

Se3) Setelah, menerima email dimaksud, petugas pendattaran KPUProvinsi atau KPU Kabupaten/Kota mencetak SBokumensebagaimana tersebut huruf 6b, kemudian ciserapikan ke Timms SPasangan Calon yang bersangkutan. ws won enn nn nnnnnnnnnnn=ey Setelah menerima Dokumen tersebut hufut c, Tim Pasangan~ Calon menyerahkan kepada Ketua dan Sekretaris Partai Politik; ye Hal 28 dari 60 hal Put No UGIPILKADANOLAT TUN JKTSS S& ceae a17.

TUN. JKTY 14& &Y > ny& &>Selanjutiiya bakal pasangan calon H. Rustandi dan Dik kdik Sukadi telahmengejukan permohonan penyelesaian sengketa kehadapan Panitia PengawasPemithan Umum Kabupaten Purwakarta dan telakYerdaftar nomor permohonan':01/PS/14/1/2018.Permohonan aquo untuk membatalkan : Rs1.

Tahun 2018 bukanmerupakan Reputusan TUN (Beschikking) sebagaimana citegaskan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara NomorV/GIPILKADA/2017/PT.

VGIPILKADA/2018/8F: TUN. JKTaesaywyLAYa 4F)AS.> wwiS SSY Y4 iyww > :4 s> wy vyas Ch yLS &6. ;Bahwa merupakan fakta hukum terbukti pada jai 09.33 WIB tanggal~ 10 Januari 2018 telah ada yang mendafiar, pasangan calon denganmenyerahkan dokumendokumen mode KWkKParpol, B.1 KWKB.2 KWkKParpol, B.3 KWK= Parpol, B.4 KWKParpol,Keputusan tentang kepengurusad Partai Politik sesuai tingkatannya,Parpol, danatas nama Bapasion Hj. Anne Ratna Mustika, dan H.

TUN.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 75 K/TUN/1996 Tanggal 13 Agustus 1998Yang Telah Memperoleh Kerkuatan Hukum Tetap.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 75 K/TUN/1996 tanggal 13Agustus 1998 menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 471/RanomuutAn. Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo; b.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara UjungPandang No.40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 Nopember 1995 Jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.75 K/TUN/ 1996 tanggal 13Agustus 1998 dan untuk melaksanakan Putusan dimaksud telah ditindaklanjutidengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan ProvinsiSulawesi Utara Tanggal 12 Maret 2014 Nomor 03/Pbt/BPN.71/201 4; Bahwa setelah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.75K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 dan Surat

dan mengadilinya,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan; ~~ nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nen mn nen nnn nnn nnn nen nn nnn nnn Nomor : 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 menyatakan : SengketaKepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihakpihak yang berhak atas tanahtersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata); Nomor : 93 K/TUN/1996 menyatakan : Bahwa mengenai fisik tanah sengketa dankepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untukmemeriksa

Putusan MahkamahAgung No. 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 yang telahberkekuatan hukum tetap, jika Majelis Hakim Tata Usaha Negaradiminta untuk menilai kembali Putusan tersebut maka hal ini merusaktatanan hukum yang berlaku di Indonesia serta Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini patutlah dipertanyakan krediblitasnya ; 5.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 104/G/2010/PTUNBDG,tanggal 27 April 2011, yang telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 129 K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012, danPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 81 PK/TUN/2013,tanggal 27 Agustus 2013), sedangkan dalam peradilan Umum, PengadilanTinggi Bandung telah memutuskan, "bahwa Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, in casu TERGUGAT , adalahpemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan

Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung No. 104/G/2010/PTUNBDG, tanggal 27 April 2011, yangtelah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 129K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012, dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI No. 81 PK/TUN/2013, tanggal 27Agustus 2013), sedangkan dalam peradilan Umum, PengadilanHalaman 15 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN.Bag.Tinggi Bandung telah memutuskan, "bahwa Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, in casu TERGUGAT

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo. 211/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2018, jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 149K/TUN/2019, tanggal 19Maret 2019);Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN.Bag.7.6.

ASEPACHMAD ADIPURA, alias SYAMSU in casu TERGUGAT II.alias casu: PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG, Nomor:450/PDT/P/2002/PN.BDG, TANGGAL 15 JANUARI 2003PENGADILAN TATA USAHA NEGARABANDUNG No. 104/G/2010/ PTUNBDG, tanggal 27 April2011.: PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Oktober2011.MAHKAMAH AGUNG RIK/TUN/2012 tanggal 23 April 2012.No. 129: PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG RI No. 81PK/TUN/2013tanggal 27 Agustus 2013.KELAS IA KHUSUSBANDUNG No.342/Pdt

TUN Jakarta No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Bandung No.104/G/2010/PTUN.BDG tanggal 27 April 2011 yang telah dikuatkandengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012 dan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 PK/TUN/2013 tanggal 23Agustus 2013 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat III dalammenerbitkan SHM No. 1645/Kelurahan Cigelereng An.

KEBERATAN KETIGA:Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007 Bertentangan dengan Putusan MahkamahAgung RI tingkat Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 JuniHal. 21 dari29 hal. Put.

Namun keputusan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 170/Kuningan Barat yang diterbitkan atas dasar adanya putusanputusan perdata di atas mengenai kepemilikan tanah sengketatersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung tingkat PeninjauanKembali sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012;b.

sebagai berikut(vide halaman 36 Putusan Mahkamah Agung RI TingkatPeninjauan Kembali Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni2012):1.

Merujuk pertimbangan Hakim pada Putusan Peninjauan KembaliNomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012 tersebut di atas,terbukti bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 60 PK/PID/2009 tanggal 11 September 2009 adalah bukti yang bersifatmenentukan mengenai kepemilikan atas tanah sengketa, yaitutelah menunjukkan kebenaran materiil bahwa PemohonPeninjauan Kembali sebagai pihak yang berhak atas kepemilikantanah yang telah bersertifikat HGB nomor 170/Kuningan Barat,karena Girlk C 1552 Persil 10a Blok D.III

Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011tanggal 8 Juni 2012, maka tanda bukti kepemilikan tanah yang sah dansatusatunya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/Kuningan Barat atas nama PT.