• Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Penagkapan Ikan dengannomor 503/KPPT/876/SIPI/XI/2015; (P4)5. Fotokopi sesuai dengan Fotocopy (grosse akta) Pendaftaran Kapaldengan nomor 1537 tertanggal 28 Juli 2004; (P5)6. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Kelaikan Kapal dengan nomorAL 502/01/13/UPP.LU16; (P6)7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Penagkapan Ikan dengannomor 503/KPPT/377/SIPI/V/2015; (P7)8.

  Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Penagkapan Ikan dengannomor 503/KPPT/673/SIPI/IX/2015; (P10)11. Fotokopi Fotofoto kapal sesuai dengan foto asli, KapalPelawan/Pembanding/Pembaning yang sudah Rusak; (P11)Hal. 11 dari 15 halaman putusan No.145/PDT/2019/PT MND12.

• WU342RTKMT JD3 warna putih DB 8215 HA;1 (satu) kunci kendaraan Truck Merk/Type Toyota/Dyna WU342RTKMTJD3 warna putih DB 8215 HA;Dikembalikan kepada pemiliknya;Barang bukti berupa:Kayu Boroti berjumlah 196 keping/penggal dengan volume kayu 9,476m3;Dirampas untuk negara;Barang bukti berupa:1(satu) dokumen Nota ANgkutan Nomor : UD Lili Meubel 00000135;1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor:00135/DKO/UD.LM/07/2019 tanggal 10 Juli 2019;Asli Surat Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor:503/KPPT

  /1226/2012 tanggal 26 November 2012;Asli Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPTKO) nomor533.21/29/SK/VII/Keh/2016 tanggal 18 Juli 2016;Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Usaha Meubel periodeSeptemberFebruari 2018;Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (52.21/532/SekrKPPT);Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (503/KPPT/1226/20112):Fotocopy Berkas Rencana Tebangan Pemegang Hak ATas

  HA; 1 (Satu) kunci kendaraan Truck Merk/Type Toyota/Dyna WU342RTKMT JD3 warna putin DB 8215 HA;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;Barang bukti berupa: Kayu Boroti berjumlah 196 keping/penggal dengan volume kayu 9,476m3; 1(satu) dokumen Nota Angkutan Nomor : UD Lili Meubel 00000135; 1 (Satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor00135/DKO/UD.LM/07/2019 tanggal 10 Juli 2019;Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MNDAsli Surat ljin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor :503/KPPT

  /1226/2012 tanggal 26 November 2012;Asli Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPTKO) nomor533.21/29/SK/VII/Keh/2016 tanggal 18 Juli 2016;Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Usaha Meubel periodeSeptemberFebruari 2018;Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri(RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (52.21/532/SekrKPPT);Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri(RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (503/KPPT/1226/20112):Fotocopy Berkas Rencana Tebangan Pemegang Hak ATas

• /l/2012 tanggal 30 Januari 2012hal Laporan Kunjungan Tim Pencari Lahan di Kebun Tajati Inti;2 (dua) lembar foto copy legalisir Skep Direksi PTPN XIII (Persero)Nomor: 13.00/KPTS/09/IV/2012 tanggal 26 April 2012 tentangPersiapan Rencana Pembangunan Kebun Muara Komam PTPN XIII(Persero);3 (tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rutin Nomor:Ris.Dir/25/IX/2012 tanggal 25 September 2012 (halaman muka,halaman 2 dan halaman 4);1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PTPN XIII Nomor:13.08.KPPT

  Sarana Usaha Kaltim sebagai Pihak Kedua;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PTPN XIII Nomor:13.08.KPPT/200/2012 tanggal 27 September 2012 hal KeputusanPemenang Pelelangan Terbatas;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PTPN XIIl kepadaPimpinan PT.

  Putra Harapan Perkasa sebagai Pihak Kedua;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PTPN XIII Nomor:13.08.KPPT/201/2012 tanggal 27 September 2012 hal KeputusanPemenang Pelelangan Terbatas;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PTPN XIIl kepadaPimpinan PT. Karunia Wahananusa Nomor: 13.01/X/SPK/03/IX/2012tanggal 28 September 2012 hal Surat Perintah Kerja;Hal. 12 dari 37 hal. Put.

  Sarana Usaha Kaltim sebagai Pihak Kedua;104) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PTPN XIIl Nomor:13.08.KPPT/200/2012 tanggal 27 September 2012 hal KeputusanPemenang Pelelangan Terbatas;Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 2200 K/PID.SUS/2015105) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PTPN XIlIl kepadaPimpinan PT.

  Putra Harapan Perkasa sebagai Pihak Kedua;107) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PTPN XIIl Nomor:13.08.KPPT/201/2012 tanggal 27 September 2012 hal KeputusanPemenang Pelelangan Terbatas;108) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PTPN XIlIl kepadaPimpinan PT.

• Penanaman ModalKabupaten Musi Banyuasin Nomor : 445/SITU/BP3M/2016 tanggal 7Desember 2016 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3603280804740005Surat Permohonan/Perpanjangan Izin UndangundangGangguan/Tempat Usaha (UUGSITU) tanggal 1 Desember 2016.1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu) Kabupaten Musi Banyuasin Nomorhim 5 dari 23 him Pts.No.56/PID.LH/2018/PT.PLG17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.07/SITU/KPPT

  BERSAMAtanggal 24 Maret 2011;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARTANI ALFIAN NIK :1671041408830004Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Musi Banyuasin nomor : 33 Tahun 2011 tentangPemberian Izin Tempat Usaha/UndangUndang Gangguan tanggal 18Maret 2011.Surat izin Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenMusi Banyuasin nomor : 07/SITU/KPPT/2011 tanggal 18 Maret 2011tentang Izin Tempat Usaha/UndangUndang Gangguan.Surat Keterangan Sementara nomor 503/208/Perindag

  Surat Permohonan/Perpanjangan Izin UndangundangGangguan/Tempat Usaha (UUGSITU) tanggal 1 Desember 2016.16.1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor0O7/SITU/KPPT/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Izin TempatUsaha/Undangundang Gangguan.17.Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 33 Tahun 2011 tanggal18 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha/UndangundangGangguan.18.

  BERSAMAtanggal 24 Maret 2011 ;51.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARTANI ALFIAN NIK :1671041408830004 ;52.Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Musi Banyuasin nomor : 33 Tahun 2011 tentang PemberianIzin Tempat Usaha/UndangUndang Gangguan tanggal 18 Maret 2011.53.Surat izin Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenMusi Banyuasin nomor : 07/SITU/KPPT/2011 tanggal 18 Maret 2011tentang Izin Tempat Usaha/UndangUndang Gangguan.54.Surat Keterangan Sementara

• 2012 hal Laporan Kunjungan Tim Pencari Lahan di Kebun Tajati Inti ;99) 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Skep Direksi PTPN XIII (Persero) Nomor : 13.00/ KPTS/09/IV/2012 tanggal,26 April 2012 ttg Persiapan Rencana Pembangunan Kebun Muara Komam PTPN XIII (Persero) ;100) 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Risalah Rapat Rutin Nomor : Ris.Dir/25/IX/2012 tanggal,25 September 2012 (halaman muka, halaman 2 dan halaman 4) ;101) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Dirut PTPN XIII Nomor : 13.08.KPPT

  Sarana Usaha Kaltim sebagai Pihak Kedua ;104) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Dirut PTPN XIII Nomor : 13.08.KPPT/200/2012 tanggal, 27 September 2012 hal Keputusan Pemenang Pelelangan Terbatas ;105) 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Dirut PTPN XIII kepada Pimpinan PT.

  Putra Harapan Perkasa sbg Pihak Kedua ;107) 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Dirut PTPN XIII Nomor : 13.08.KPPT/201/2012 tanggal 27 September 2012 hal Keputusan Pemenang Pelelangan Terbatas ;108) 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Dirut PTPN XIII kepada Pimpinan PT.

  PutraHarapan Perkasa sbg PihakKedua;107 1 (satu) lembar Fotocopilegalisir Surat Dirut PTPN XIIINomor : 13.08.KPPT/201/2012tanggal 27 September 2012 halKeputusan Pemenang PelelanganTerbatas;108 2 (dua) lembar fotocopilegalisir Surat Dirut PTPN XIIIkepada Pimpinan PT.

  Surat Nomor : 13.08.KPPT/199/2012 tanggal 27 September 2012 hal KeputusanPemenang Pelelangan Terbatas, yang pada pokoknya memutuskan PemenenangPelelangan terbatas sebagai berikut :=> Pemborong/Rekanan : PT.

  Surat Nomor : 13.08.KPPT/200/2012 tanggal 27 September 2012 hal KeputusanPemenang Pelelangan Terbatas, yang pada pokoknya memutuskan PemenangPelelangan terbatas sebagai berikut := Pemborong/Rekanan : PT.

  TGT.2012 hal Surat Perintah Kerja yang intinya : Sesuai denganSurat Keputusan Pemenang Pelelangan Nomor13.08.KPPT/200/2012 tanggal 27 September 2012, agardapat segera melaksanakan pekerjaan di Desa Long Sayo.Surat kepada Pimpinan PT.

  Putra HarapanPerkasa sbg Pihak Kedua ;107 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Dirut PTPN XUI Nomor :13.08.KPPT/201/2012 tanggal 27 September 2012 hal Keputusan PemenangPelelangan Terbatas ;108 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Dirut PTPN XII kepada PimpinanPT.

• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor137/KPPT/SIUPK/2012/166, 4. Tanda Daftar Perusahaan, 5. KeputusanKepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu No.137/KPPT/SITU/2012/250Tentang Izin Operasional / Izin Peruntukan Bidang Usaha, 6. Izin UsahaBerdasarkan UndangUndang Gangguan Nomor : 137 / KPPT / HO /2012/134, 7. Surat Keterangan dari Saudara Badrun yang menjelaskanbahwa tanah Ulayat yang berada di Lokasi PT. Musimas adalah tanahWilayah Batin Putih, 8.

  Jaya denganKoperasi Tiga Sekawan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupatenpelalawan, diberi tanda T12;Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Juni 2012, diberi tanda T13;Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2019/PN Plw14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.ZT28.29.30.31.Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 054/PAP/BPAH/2016 tertanggal 26 Ju ni2016, diberi tanda T14;Fotokopi Surat Pernyataan Batin Putih Air Hitam, diberi tanda T15;Fotokopi Ijin Usaha Berdasarkan UndangUndang Gangguan Nomor :137/KPPT

  /HO/2012/134 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenPelalawan, diberi tanda T16;Fotokopi Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor137/KPPT/SIUPK/2012/166 tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T17;Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :137/KPPT/SITU/2012/250 tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T18;Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Berdasarkan UndangUndangNomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tertanggal 22 Mel2012, diberi tanda T19;Fotokopi

  Kecamatan Ukuitanggal 21 April 2010, diberi tanda T11;Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Koperasi Harapan Jaya denganKoperasi Tiga Sekawan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupatenpelalawan, diberi tanda T12;Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Juni 2012, diberi tanda T13;Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 054/PAP/BPAH/2016 tertanggal 26 Ju ni2016, diberi tanda T14;Fotokopi Surat Pernyataan Batin Putih Air Hitam, diberi tanda T15;Fotokopi Ijin Usaha Berdasarkan UndangUndang Gangguan Nomor :137/KPPT

  /HO/2012/134 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenPelalawan, diberi tanda T16;Fotokopi Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor137/KPPT/SIUPK/2012/166 tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T17;Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :137/KPPT/SITU/2012/250 tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T18;Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Berdasarkan UndangUndangNomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tertanggal 22 Mei2012, diberi tanda T19;Fotokopi

• TRISNO CIPTA USAHA. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor503/423.175/KPPT/II/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang DaftarUlang (Herregistrasi) jin UndangUndang Walikota Cirebon atasnama perusahaan PT. Trisno Cipta Usaha dengan pemilik H.M.SUTRISNO. 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan TerbatasNomor : 10.161.51.01237 atas nama PT.

  TRISNO CIPTA USAHA ; 1 /embar Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor503/423.175/KPPT/II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang DaftarUlang (Herregistrasi) lin Gangguan, atas nama PT. TRISNOCIPTA USAHA dengan pemilik perusahaan H.M. Sutrisno ; 71 lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan TerbatasNomor : 10.16.1.51.01237 atas nama PT. TRISNO CIPTAUSAHA yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu Kota Cirebon tanggal 4 April 2011 atas namapengurus/penanggung jawab H.M.

  TRISNO CIPTA USAHA ; 1 lembar Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor503/423.175/KPPT/II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentangDaftar Ulang (Herregistrasi) lin Gangguan, atas nama PT.TRISNO CIPTA USAHA dengan pemilik perusahaan H.M.Sutrisno ; 7 /lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan PerseroanTerbatas Nomor : 10.16.1.51.01237 atas nama PT. TRISNOCIPTA USAHA yang dikeluarkan oleh Kantor PelayananPerijinan Terpadu Kota Cirebon tanggal 4 April 2011 atasnama = pengurus/penanggung) jawab H.M.

  TRISNO CIPTA USAHA ; 1 /embar Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor503/423.175/KPPT/II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang DaftarHal. 20 dari 21 hal. Put. No. 159 K/Pid.Sus/2014Ulang (Herregistrasi) lin Gangguan, atas nama PT. TRISNOCIPTA USAHA dengan pemilik perusahaan H.M. Sutrisno ; 7 lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan TerbatasNomor : 10.16.1.51.01237 atas nama PT.

• SUKRI mempergunakan surat palsutersebut untuk melakukan pengurusan ljin Galian C di lokasi tanah tersebut danterbitlah Surat Izin Usaha Pertambangan (UIP) Nomor : 540/5/I/5/2011 yangditandatangani oleh Kepala KPPT Kota Tarakan yaitu Sdr.

  SUKRI mempergunakansurat palsu tersebut untuk melakukan pengurusan ijin galian C di lokasi tanahtersebut dan terbitlan Surat Izin Usaha Pertambangan (UIP) Nomor : 540/5/I/5/2011 yang ditandatangani oleh Kepala KPPT Kota Tarakan yaitu Sdr.

• Foto copy Surat Ijin Toko Obat Nomor: 500/001/Far.SIA/KPPT/2009,tertanggal 27 Oktober 2009, yang diberi tanda T2;3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib DaftarPerusahaan, tertanggal 27 Oktober 2009, yang diberi tanda T3;4.

  Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduNomor: 500/132/SITUHO Toko Obat/KPPT/2009, tentang pemberian ijingangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang diberitanda T4;5. Foto copy Surat Permohonan Surat Ijin Pedagang Eceran Obat,tertanggal 10 Oktober 2009, yang diberi tanda T5;6. Foto copy Surat Izin asisten apoteker Nomor: 004.AA.23.2005 atas namaDewi Nurrahmah, tertanggal 29 Maret 2005, yang di beri tanda T6;7.

• PT KAGUMSERELA HOTELINDO, kemudianTerdakwa pergi ke kantor DPUP Kab.Sleman menghadap Kepala KPPT Kab.Sleman dan kenal dengan Sdr. JokoKorektor KPPT Kab. Sleman selanjutnyaTerdakwa diarahkan untuk persyaratanmengurus IMB mulai mengurus UPL/UKLdan memdaftarkan ke KKPT kab.

  Slemanlalu. dari KPPT dibuatkan persyaratanuntuk pengurusan IMB, karena ujikelayakan tanah belum selesai sehinggaTerdakwa harus menunggu, setelah ujikelayakan tanah selesai selanjutnyapersyaratan diserahkan ke DPUP Kab.Sleman untuk mengambil formulirpendaftaran dan megisi formulirpendaftaran dengan dilengkapi berkas(UPL/UKL, sondier, gambar bagunan).. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwakembali menyerahkan berkas yang sudahlengkap kepada DPUP Kab.

  Slemanlalu. dari KPPT dibuatkan persyaratanuntuk pengurusan IMB, karena uji27kelayakan tanah belum selesai sehinggaTerdakwa harus menunggu, setelah ujikelayakan tanah selesai selanjutnyapersyaratan diserahkan ke DPUP Kab.Sleman untuk mengambil formulirpendaftaran dan megisi formulirpendaftaran dengan dilengkapi berkas(UPL/UKL, sondier, gambar bagunan)..

• Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor203/KPPT/907/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 yang diterbitkan olehKepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utaradengan pemilik HEINTJE ROTINSULU.2.

  Fotokopi SIUP Nomor 503/KPPT/907/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ProvinsiSulawesi Utara dengan pemilik HEINTJE ROTINSULU.9.

  KM Millenium yang dinahkodaiTerdakwa telah dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)Nomor 01.08.02.10 tanggal 25 Februari 2010, SIUP Nomor503/KPPT/907/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, Surat Izin Usaha PerikananPerseorangan (SIUPOl) Nomor 02.18.02.8198.0024 tanggal 12Februari 2018, Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPIOT)Nomor 26.20.7198. 613.00525 tanggal 21 September 2020, Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) Nomor 502/93/DPMPTSP/SIPI/X/2020 tanggal20 Oktober 2020 sebagaimana barang

• Sumbawa, tidak ada lampirkan dokumenpengangkutan hasil hutan hak.Sedangkan untuk dokumen Nota Angkutan dan DKO tanggal 2Agutus 2016 yang ditanda tangani oleh JEMAUN dengan jumlahkayu sebanyak 600 batang volume 19.8485 m3, tersebut setelahditeliti ditemukan : Dokumen DKO Nomor : 037680/IMM/KPPT/2015,tanggal 02 Agustus 2016 dengan mencantumkan ukuran / diameterkayu jati (diameter ratarata/ukuran kayu dengan panjang 250 cm xlebar 8 s/d 15 cm x tebal 10 s/d 16 cm) merupakan foto copydokumen yang telah

  lama dikarenakan adanya lampiran pertamadan terakhir pada tanda tangan saudara JEMAUN tertuliskan DKOini) merupakan lampiran nota angkutan nomor 032680/IMM/KPPT/2015 dan tanggal bulan Juli 2016 di tindih pengetikannyamenjadi 02 Agustus 2016.e Bahwa Saksi menerangkan kami telah melakukan pengecekan dan lacakbalak terhadap lokasi sumber kayu jati yang dijadikan dasar asal usulkayu oleh terdakwa JEMAUN Als MAUN tersebut.Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) tertanggal 02 Agustus2016 Penerbit kayu

  Lintas Boak, Serading, alat muat Truk B 9056WI, dengan tujuan penerima Pak TEGUH, alamat Manggung RT.02,RW08 Ketitang, Nogosari, Boyolali Jateng.e Bahwa terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan NotaAngkutan tanggal 02 Agustus 2016 yang ditanda tangani olehJEMAUN dan DKO/ daftar Kayu Olahan Nomor : 037680/IMM/KPPT/2015, tanggal 2 Agustus 2016, dengan jumlah 600batang, volume 19.8485 M3 tersebut saya mencantumkansumber kayu tersebut berdasarkan SKAU (surat keteranganasal usul) kayu..

  Lembar Kab.Lombok Barat tersebut karena saya ingin ikut ke Jawabertujuan untuk di ukur ulang sekaligus memintapembayaran secara langsung kepada pembeli kayu yaitu PakTEGUH, alamat Manggung RT.02,RW 08 Ketitang, Nogosari,Boyolali Jateng dan terdakwa mengikutinya sendiri denganmenggunakan kendaraan roda empat sendiri yang berwarnaputih.Bahwa yang membuat/mengetik dokumen nota angkutantanggal 2 Agustus 2016 yang terdakwa tanda tangani(JEMAUN) dan DKO/ daftar Kayu Olahan Nomor : 037680/IMM/KPPT/2015,

  Putra Muntika selama tahun 2016 tidakmemiliki buku register kayu masuk dan kayu keluar diperusahaantersebut.Bahwa terdakwa yang bertanggungjawab terhadap kepemilik kayu danproses pengangkutan terhadap kayu jati yang berdasarkan nota angkutantanggal 02 Agustus 2016 yang terdakwa tanda tangani (JEMAUN) danDKO/ daftar Kayu Olahan Nomor : 037680/IMM/KPPT/2015, tanggal 02Agustus 2016, dengan jumlah 600 batang, volume 19.8485 M83 tersebut.Bahwa dalam perkara ini terdakwa mengajukan saksi yang meringankan

• SIA / KPPT / 2009, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 2 ;3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 3 ;4.

  Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor : 500 / 132 / SITU HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijin gangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T 4 ;5. Foto copy Surat Permohonan Surat Ijin Pedagang eceran Obat, tertanggal 10 Oktober 2009, yang di beri tanda T 5 ;6. Foto copy Surat Izin asisten apoteker Nomor : 004.

  SIA / KPPT / 2009,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 2 ;3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 3 ;4, Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :500 / 132 / SITU HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijingangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T4; a nn nn nn ne5.

  SIA / KPPT / 2009,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 2 ;3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 3 ;4. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :500 / 132 / SITU HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijingangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T4; wan n === 5.

  SIA / KPPT / 2009,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 2 ;3.

  Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 3 ;3210.11.Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :500 / 132 / SITU HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijingangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T4; neFoto copy Surat Permohonan Surat jin Pedagang eceran Obat, tertanggal 10Oktober 2009, yang di

• makaseluruh tanah Hak Eigendom Verponding di Indonesia sudah menjadidikuasai oleh Negara (P3MB) :e Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang UndangPokok Agraria berbunyi sebagai berikut : orangorang Warga NegaraIndonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraantunggal dan mempunyai tanah dengan Hak Eigendom didalam waktu 6(enam) bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada Kepala KantorPendaftaran Tanah (KPPT

  ) yang bersangkutan, untuk memberikanketegasan mengenai kewarganegaraannya itu ;Pasal 4:Hakhak Eigendom yang setelah jangka waktu 6 (enam) bulan tersebutpada Pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KPPT atau yangpemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarganegaraanIndonesia tunggal, olen KPPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversimenjadi Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ;17.Bahwa, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diaturdalam Pasal 1865 BW

  (seribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi) ; tertulisatas nama Tuan Willem Frederik De Nijs tidak pernah didaftar pada KepalaKantor Pendaftaran Tanah (KPPT) vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan MenteriAgraria Nomor 2 Tahun 1960 ;Bahwa, Tergugat 11 (Djana Sudjana) tidak pernah mengajukan pendaftarantidak pernah memohonkan pemindahan hak kepada Negara ; dan jugaTergugat Il tidak pernah mendapatkan ijin pemindahan hak dari Negarasebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NomorSK.1540/

  Pelampauan Kewenangan (overschrijding bevoegdheid) ;22.Penyalahgunaan Kekuatan (misbruik van macht atau detournement depouvoir) ;Kesewenangwenangan (willekeur) ;Bahwa, Tergugat Il tidak pernah datang menghadap pada Kepala KantorPendaftaran Tanah (KPPT) dan atau Kepala Kantor Tergugat III untukmelakukan Pendaftaran dan Tergugat Il tidak pernah mengajukanpermohonan pemindahan hak dan juga Tergugat II tidak pernah mendapatijin pemindahan hak dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 25 September1967 Nomor

  atau yang pemiliknyatidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia tunggaloleh KPPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak gunabangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ;Bahwa, Termohon Kasasi Il/Tergugat Il tidak pernah memohon jinpemindahan hak kepada Termohon Kasasi Ill/Tergugat IIl dan TermohonKasasi Il/Tergugat I pun tidak pernah memberikan ijin pemindahan hakkepada Termohon Kasasi /Tergugat melainkan ijin pemindahan hak atastanah obyek sengketa diberikan

• ;

• 1 (satu) berkas copy Kwitansi Hakasima Cabang Pangkalpinang Nomor Invoice : 0205M-BGKGHAM0107;
• 1 (satu) berkas copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perseorangan (PO) Nomor 310254700068 tanggal 21 Desember 2011;
• 1 (satu) berkas copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor : 00733/KEP-IZIN/KPPT/PMIK/IX/2011 tanggal 13 September 2011;
• 1 (satu) berkas Petikan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang Nomor : 000039/KEP-IZIN

  /KPPT/I/2012 tentang Surat Izin Gangguan (SIG) tanggal 26 Januari 2012.

  ;Halaman 11 dari 12 Catatan Putusan Ringan Nomor 19/Pid.R/2020/PN Pgp1 (satu) berkas copy Kwitansi Hakasima Cabang PangkalpinangNomor Invoice : 0205MBGKGHAM0107; 1 (satu) berkas copy Tanda Daftar Perusahaan PerusahaanPerseorangan (PO) Nomor 310254700068 tanggal 21 Desember2011; 1 (satu) berkas copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MikroNomor : 00733/KEPIZIN/KPPT/PMIK/IX/2011 tanggal 13 September2011; 1 (satu) berkas Petikan Keputusan Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kota Pangkalpinang

  Nomor : 000039/KEPIZIN/KPPT/I/2012 tentang Surat Izin Gangguan (SIG) tanggal 26Januari 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

• 1 (satu) buah SIUP Kecil No. 503/SIUP.K/3743/ KPPT/2012 a.n. Ida Nursanti.
• 1 (satu) buah Ijin Gangguan No. 503/IG.R/6867/ kppt/2012 a.n. Ida Nursanti.
• 1 (satu) buah SITU No. 312/KPTS/SITU/1996.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Ramadhan.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek didahi sebelah kiri dengan ukuran panjang lima belas centi meter dab lebardua centi meter, kesimpulan hal ini disebabkan karena kekerasan bendatumpul, berdasarkan Visum Et Repertum No : 115/KPPT/VIII.B/VII/19 yangdikeluarkan oleh dr. Sara Manarkesti.

  bertemu dengan Korban, Saksi BONA FENTURA LAOT OLA Alias FENmelihat Korban sedang berlumuran darah sehingga Saksi BONA FENTURALAOT OLA Alias FEN bersama saudara Lesu Boleng segera mengantar Korbanmenuju Pulitoben Witihama untuk mendapatkan perawatan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek didahi sebelah kiri dengan ukuran panjang lima belas centi meter dan lebar duacenti meter, kesimpulan hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul,berdasarkan Visum Et Repertum No : 115/KPPT

• tetap melakukan jualbeli Pupuk Bersubsidi ada sanksinya, dan sanksinya adalahpidana sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor21/M DAG/PER/6/2008 ; Bahwa benar apabila ada seseorang yang berkeinginanmelakukan jual beli (sebagai pengecer) Pupuk Bersubsidiorang tersebut harus mempunyai Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) terlebih dahulu ;Bahwa prosedurnya terlebih dahulu harus adapenunjukan dari Distributor, setelah itu lalu) = mengajukanpermohonan SIUPnya kepada Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu (KPPT

  Bahwa terdakwa bukan~ termasuk distributor ataupengecer Pupuk Urea Bersubsidi, terdakwa merupakanpedagang biaSa@ re crm nmr tere tertBahwa apabila ada seseorang yang bukan merupakandistributor dan bukan pengecer resmi tidak bisa melakukanjual beli Pupuk Bersubsidi ; Bahwa apabila ada seseorang yang berkeinginan sebagaipengecer Pupuk Bersubsidi, prosedurnya terlebih dahuluharus ada penunjukan dari Distributor, setelah itu lalumengajukan permohonan SIUPnya kepada Kantor PelayananPerijinan Terpadu (KPPT

• Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun2014 + tentang PPendelegasian sebagian WewenangPenandatanganan Perizinan Kepada Kepala KantorHalaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016/PTUN Smg.Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati berbunyisebagai berikut :Dalam Pasal 2 disebutkan :(1) Penyelenggaraan PTSP di Bidang Perizinan olehPemerintah Daerah Dilaksanakan oleh KPPT,(2) Untuk menyelenggarakan PTSP di bidang perizinansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupatimendelegasikan

  sebagian wewenang penandatangananperizinan kepada Kepala KPPT ;(3) Pendelegasikan sebagian wewenang penandatangananperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :a.

  Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun2014 tentang Pendelegasian Sebagian WewenangPenandatanganan Perizinan kepada Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadau Kabupaten Pati berbunyisebagai berikut : Berdasarkan pendelegasian sebagianwevenang penandatanganan Perizinan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala KPPT wajibmelaksanakan pengelolaan dan pengkoordinasian perizinandengan berpedoman pada peraturan perundangundangan,Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016

  Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun2014 + tentang = Pendelegasian sebagian wewenangPenandatanganan Perizinan Kepada Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati berbunyisebagai berikut : Pembenan atau penolakan izin di KPPTdilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala KPPT;Berdasarkan ketentuan sebagaiman dimaksud pada Pasal 2 ayat(2), ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun2014 maka pemberin atau penolakan izin khususnya TDUPmerupakan kewenangan Kepala

• tersebut tidak ada ijinnya;Bahwa untuk excavator (bego) jenisnya merk HITACHI Zaxis warna orangeorange pc 200;Bahwa adapun cara saksi menjalankan excavator yaitu caranya truk datangsaksi mengumpulkan hasil tambang berupa batu maupun tanah urug denganmenggunakan alat sebuah excavator/bego mengisi truk sesuai permintaanpembelian baik batu maupun tanah urug;BahwaMenimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;5 MULJONO :10Bahwa saksi sebagai PNS, di KPPT

  Magetan, sebagai KASI pelayanan;Bahwa pelayanan yang saksi lakukan adalah menerima pelimpahan dariSKPD (satuan kerja perangkat daerah) sehingga bisa dikeluarkan perijinandari KPPT;Bahwa tugas saksi menyeleksi berkas permohonan ijin yang dimasukkan diKPPT, melaksanakan verifikasi berkas permohonan secara administrasi,melakukan peninjauan lapangan terhadap pemohon ijin yang rawan timbul11dampak gangguan, membuat Berita Acara hasil tinjauan lapangan, membuatdraf sertifikat jin untuk ditanda tangani

  Kawedanan, Kab.Magetan belum pernah ada ijinnya;Bahwa untuk retribusi desa adalah merupakan kebijakan desa setempat bukanmerupakan ijin yang dimaksud;Bahwa untuk terdakwa, Ijinnya mungkin hanya perorangan saja, danperdanya belum ada;Bahwa semenjak ada surat edaran sebagaimana yang saksi jelaskan padajawaban saksi tersebut bahwa KPPT, Kab. Magetan sudah tidak pernahmengeluarkan JIUP (Izin Usaha Penambangan) maupun IPR izinpenambangan Rakyat) bagi pelaku usaha penambangan di Kab.

  Magetansejak diterbitkan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahDaerah Bahwa kewenangaan penertiban IUP, IPR mineral dan berada batubara dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12mil kewenangannya berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakniKantor Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Provinsi Jawa Timur;Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak ada ijin Penambangan di KPPT;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwamembenarkannya dan tidak