Ditemukan 516 data
463 — 431
RIAWAN TJANDRA, SH.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAhalaman 47 : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapiyang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuiadanya keputusan tersebut.
RIAWAN TJANDRA, SH.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA,halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OFGOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legalsecurity), asas bertindak cermat (principle of carefulness).
PT.BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG RAHA UNIT LAENDE
Tergugat:
LA ODE MUSTAFA
30 — 17
Yahya Harahap, SH.dalam buku SegiSegi Hukum Perjanjian, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman6 , bahwa Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertiansuatu hubunganhukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatanhak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan padapihak lain untuk menunaikan prestasi, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjianmenurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan din,Kecakapan untuk membuat suatu
sukatno
Tergugat:
PT.Bank Tabungan Pensiunan Negara, Tbk Kcp Ukm Natar, Dkk
44 — 5
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dam Putusan Pengadilan Sinar Grafika,Cetakan kedua belas, Juni 2012, halaman 449 sebagai berikut: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpatendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dam Putusan Pengadilan Sinar Grafika,Cetakan kedua belas, Juni 2012, halaman 449 sebagai berikut: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpatendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumjelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke grond).
NOVIANTIE SINA ,SH
Terdakwa:
1.YEMIS LODU WULANG Alias YEMIS
2.FRISTOSIUS TANGU KONDA Alias ISTO
57 — 8
menjawab semua pertanyaan yangHalaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Wgpdiajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata terdakwa berada dalam keadaansehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atasperbuatannya;Meimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurBarang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Ad.2 Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orangMenimbang,bahwa menurut R.SOENARTO SOERODIBROTO,SH.dalam
1.MUHAMMAD YUSUF
2.ERI ARDIANSYAH LUBIS, SE
Tergugat:
1.H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA
2.ANWAR DAENG TULA
3.KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI
69 — 21
Harianja, SH.Dalam hal ini masingmasing diwakili oleh kuasanya M. SA'l RANGKUTI,SH,. MH, ARIEF RAKHMAN LUBIS, SH, M. IQBAL RANGKUTI, SH, M.BAHRAN PARINDURI, SH dan RAHMAD MAKMUR, SH, masingMasingadalah Advocates & Legal Consultant pada M. SAI RANGKUTI &ASSOCIATES berkantor di Jin. Letda Sujono No. 37 B Medan,Sumatera Utara Indonesia, dalam hal ini bertindak berdasarkanKekuatan, Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018, selanjutnyadisebut disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan1. H.
126 — 67
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaranpokok, yaitu perlindungan masyarakat danperlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, dengandemikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslahmempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secara komprehensif demiterwujudnya keadilan, kKemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasaini, tujuan pemidanaan
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena secara hukum peralihanhak itu telah terjadi sejak ditandatanganinya akta hibah a quooleh para pihak (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No.123K/Sip/1970 dan sebagaimana kesimpulan Boedi Harsono, SH.dalam bukunya UndangUndang Pokok Agraria Hal.172178yang menyebutkan : Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UndangUndangPokok Agraria dalam pasal 19 menentukan bahwa jual beli (i.chibah) tanah harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuatoleh dan dihadapan
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdatahalaman 70 yangmenyatakan bahwa..... hakim bertugas mempertahankan tata hukumperdata sesuai dengan kasus yang disengketakan....dst.4. Bahwa ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa seoranghakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang digunakansebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa, ia harus terlebin dahulumemahami inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa.5.
50 — 14
amar putusan nomor 4, 5, 6 masih dalamkerangka yang serasi dengan inti gugatan yakni petitum nomor 3 dan amar putusannomor 3 tetang hadlonah/pemeliharaan anak , amar nomor 5 mengenai pemberiankesempatan kepada Tergugat sebagai ayah untuk mengunjungi, ikut memelihara danmendidik serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, amar nomor 6perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, hal demikianini diperbolehkan dan dapat dibenarkan sebagaimana pendapat Yahya Harahap, SH.Dalam
86 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHP", edisi kedua halaman 331332). Bahwa kekuatan pembuktianketerangan Terdakwa seperti yang telah diungkapkan, seribu kali punTerdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yangbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuanitu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna,menentukan dan mengikat.
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Philipus Mandiri Hardjon, SH.dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia terbitan Gajah Mada University Press tahun2001 halaman 146, Keputusan TUN yang berlakunya seketika(sekali pakai) merupakan KTUN kilat (eenmalig).
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo,SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 173 dapat ditegaskan perkarabantahan yang diajukan oleh Para Pembantah adalah nebis in idem, karena telah diputusterlebih dahulu oleh hakim dan putusan itu benar. Menurut Pasal 1916 ayat 2 Nomor 3BW maka putusan Hakim adalah persangkaan.
97 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan olehSinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga belas Juni 2013, pada halaman 111Halaman 11 dari 18 hal.Put.
1.PRASETYO PURBO, S.H.
2.ARLY SUMANTO, S.H.
Terdakwa:
CHARLES LARITMAS Alias CENI
106 — 21
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasaini, tujuan pemidanaan
356 — 10
Lamintang, SH.dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, cetakan ketiga 1990,hal 213 menerangkan bahwa perkataan Menguasai dalampasal ini adalah terjemahan dari perkataan Zichttoeeinene yang menurut Memorie van Toelichting mempunyaiarti sebagai menguasai benda seolaholah ia adalahpemiliknya ;Menimbang, bahwa perkataan dengan maksud dalampasal ini ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit,dimana baru dianggap sebagai pencurian apa bila dapatdibuktikan bahwa perbuatan pencurian itu agar ia dapatmenguasal
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jati dipersalahkan jika tindakan saudara Tergugat Thahir, SH.dalam menjalankan profesinya tidak sesuai standard prosedur, karenaTergugat Il Hj. Jati orang tidak tau hukum memberi kuasa kepada Tergugat Sdr. Thahir, SH. adalah untuk membela kepentingan Tergugat Il Hj. Jatisesuail dengan prosedur hukum. Hj. Jati tidak memberi kuasa kepadaThahir, SH. untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum ;Oleh karena itu, kalaupun Tergugat Sdr.
Terbanding/Tergugat : Tuan Edie Setiawan. Diwakili Oleh : John Richard Latuihamallo,SH.MH dan Rekan.
Terbanding/Tergugat : Tuan Sindu Dharmali. Diwakili Oleh : John Richard Latuihamallo,SH.MH dan Rekan.
Terbanding/Tergugat : Ny.Eni Sukiyati.
98 — 48
No. 25tanggal 06 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH.DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dalam keseluruhannya ;2. Menyatakan proses pemilihan dan pengangkatan TJIANDRATIRTONO sebagai Ketua Pengurus Yayasan TITD GrajenSemarangperiode 2014 s/d 2019 tanggal 8 Juli 2014, dihadapan DEWA danDewan Pembina , Pengurus maupun Dewan Pengawas di klentengGrajen Semarang adalah SAH;3.
No. 25tanggal 06 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH.DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dalam keseluruhannya ;2s Menyatakan proses pemilihan dan pengangkatan TJIANDRATIRTONO sebagai Ketua Pengurus Yayasan TITD GrajenSemarang periode 2014 s/d 2019 tanggal 8 Juli 2014, dihadapanDEWA dan Dewan Pembina , Pengurus maupun Dewan Pengawasdi klenteng Grajen Semarang adalah SAH;3.
51 — 11
LAMINTANG, SH.dalam bukunya DelikDelik Khusus terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985halaman 303 dikatakan pengertian terangterangan atau secara terbukaadalah dapat dilihat oleh umum atau dapat dilihat oleh setiap orang ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganawalnya saksi korban Ikbal bin Muh.
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Retno Wulan Sutanto, SH. dan Iskandar OeripKartawinata, SH.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata DalamTeori danPraktek, terbitan Alumni Bandung 1986 mengemukakan:suatu suratgugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai dudukpersoalannya;Dalam Hukum Acara Perdata bagian dari surat gugatanHal. 10 dari 16 hal. Put.No.199 PK/Pdt/2007disebutkanfundamentum petendi atau posita.
49 — 37
Yahya Harahap SH.Dalam bukunya hukum acara perdata (halaman 449451) suatugugatan bisa dikatakan kabur (Obscuur Libel) apabila gugatan tidakmemenuhi unsurunsur sebagai berikut :e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Tidak jelasnya objek sengketa.Hal 23 dari 52 hal. Put. No.200 /Pdt.G/2012 /MS.Lsm24Petitun tidak jelas.b Bahwa sehubungan dengan pengakuan Para Penggugat dankaitannya dengan pendapat M.
Yahya Harahap, SH.Dalam hukumnya Hukum Acara Perdata ( halaman 449451).Tentang Pokok PerkaraBahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil hukum tentangpokok perkara yang diutarakan Para Penggugat melalui Repliknya ,kecuali halhal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh paraPenggugat , adapun halhal yang diakui secara hukum kebenarannyaoleh Para Penggugat sebagai berikut :1 Bahwa poin Nomor 3 Replik Penggugat pada bagian pokokperkara yang mendalilkan bahwa Para Tergugat padaprinsipnya mengakui