Ditemukan 767 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0290/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 13 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
11 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 24-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0345/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 14 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 31-10-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT.DKI Tanggal 11 Desember 2017 — Kuswari
72 — 28
72 — 28
karenapertimbanganpertimbangan tersebut telah sesuai dengan faktafakta yangteruangkap dipersidangan dari alatalat bukti, baik keterangan saksisaksi ,terdakwa , dan juga visum et repertum yang diajukan dipersingan;Menimbang, bahwa perimbanganpertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaipertimbangan sendiri dalam mengadili perkara Aquo dalam tingkat banding ini,dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, pertimbanganpertimbangan tersebut dianggap telah termaktup
Register : 19-08-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA CIMAHI Nomor 3833/Pdt.G/2014/PA.Cmi Tanggal 25 September 2014 — penggugat lawan tergugat
23 — 4
23 — 4
Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat TalikTalak sebagaimana termaktup didalam Kutipan Akta Nikah;3.
Register : 19-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0274/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 7 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi pendudukHalaman 5 dari 9 putusan Nomor 0274/Padt.P/2018/PA.SIwsebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 31-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0340/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 13 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
Penetapan No. 0340/Pdt.P/2019/PA.Slwsebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan PemohonI!
Register : 18-01-2018 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 6 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakimbahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 30-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0213/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 20 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
6 — 4
6 — 4
Pejabatberwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan segala yang termaktup
Register : 04-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0345/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun 2006tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 02-05-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0202/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 12 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 24-09-2010 — Putus : 22-02-2011 — Upload : 09-05-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 2677/Pdt.G/2010/PA.BL Tanggal 22 Februari 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 1
9 — 1
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan menikah dihadapanPPN KUA Kabupaten Blitar, pada hari Jum at tanggal 27 Mei 1983 bertepatandengan tanggal 1481403 H sebagaimana termaktup pada kutipan akta nikahNomor : XXXXXX 5.
Register : 14-08-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0197/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 3 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 17-10-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 28-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Slw Tanggal 8 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 04-10-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0313/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 18 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 02-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 15 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 15
13 — 15
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 14-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0326/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 05-07-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0228/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 17 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 28-06-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 16-03-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0152/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 20 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
5 — 5
5 — 5
Penetapan No. 0152/Pdt.P/2018/PA.Slwseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan PemohonI!
Register : 02-01-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 31 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 6
8 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 15-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0269/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 4 September 2019 — Pemohon:
1.SAEFUDIN bin TARYO
2.SITI MARYAM binti KASRO
12 — 7
1.SAEFUDIN bin TARYO
2.SITI MARYAM binti KASRO
12 — 7
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup