Gajahmada No. 125 Semarang berawal darimeninggalnya Presiden Direktur yaitu SAMADIO SETIJO sehinggauntuk mewakili PT SIMOPLAS atas persetujuan kurator dilaksanakanRUPSLB untuk menentukan Presiden Direktur dan menentukankebijakan yang lain dan berdasarkan RUPSLB EDHIE SUKIANTOTEJOPURNOMO dikeluarkan dan tidak lagi menjabat sebagai Direkturkeuangan PT.

(d). 1 (Satu) bendel foto copy legalisir Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natpac Asset Management Nomor 1 tanggal 1 Juli 2010.(e). 1 (Satu) bendel foto copy legalisir Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. Natpac Asset Management Nomor 10 tanggal 26Maret 2012.Hal.2 dari 43 halaman Putusan No. 255/Pid.B/2014/PN.JKT.PST(f). 1 (Satu) lembar rekening Koran (laporan bulanan) rekening BankDanamon Cabang Jakarta Kebon Sirih atas nama PT.

TH. 2002tertanggal 2 Agustus 2002.1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Natpac AssetManagement Nomor 1 tanggal 1 Juli 2010.1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RapatPT. Natpac Asset Management Nomor 10 tanggal 26 Maret 2012.1 (satu) lembar rekening Koran (laporan bulanan) rekening BankDanamon Cabang Jakarta Kebon Sirih atas nama PT.

TH. 2002 tertanggal 2 Agustus 2002.1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natpac Asset Management Nomor 1 tanggal 1 Juli 2010.1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. Natpac Asset Management Nomor 10 tanggal 26Maret 2012.1 (satu) lembar rekening Koran (laporan bulanan) rekening BankDanamon Cabang Jakarta Kebon Sirih atas nama PT.

No. 138/B/2013/PT.TUN.JKTpelaksanaan RUPSLB merupakan pelaksanaan lebih lanjut dariPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor921/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 16 Februari 2012 ; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memberikanpenilaian hukum terhadap Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor :01/MARVTUADAPERD/V2011 tanggal 18 Januari 2011 yang berisipembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:283/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Bar tanggal 7 Agustus 2006; Bahwa berdasarkan

SHENGLU ZANMEIINTERNATIONAL yang berkedudukan di Jalan Kenjeran no. 569 Surabaya,yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap :WU JIAN HUA, Tempat Tanggal Lahir : Nei Mongol, 01 Mei 1968, JenisKelamin : Laki Laki, Kewarganegaraan: Republik Rakyat Tiongkok, TempatTinggal : Nei Mongol, China Pekerjaan : Direktur Utama PT. RUI XUEINTERNATIONAL, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.

persetujuanMenteri Hukum dan HAM tanggal 27 September 2012, terkait denganPengaturan mengenai hakhak keuangan Direksi dalam Anggaran DasarPT SK kami sampaikan sebagai berikut :161.Anggaran Dasar sebagaimana Akte Notaris TH Titi Sri Ameritno DiahWasiti Bagiono, SH Nomor 07 tanggal 26 April 2001;Pasal 10 ayat (7)Para Anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjanganlainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkanoleh RUPS;Anggaran Dasar sebagaimana dalam Berita Acara RUPSLB

Anggaran Dasar sebagaimana dalam Berita Acara RUPSLB PT SemenKupang yang dibuat dihadapan Notaris Silvester Josep MambaitfetoNomor 5 tanggal 2 November 2010.Pasal 10 angka 24Anggota Drieksi diberi gaji dan tunjangan/Fasilitas termasuksantunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan olehRUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 10 angka 25 hurufBagi pelaksana tugas Anggota Direksi yang lowong sebagaimanadimaksud dalam huruf b dan huruf c selain Anggota Direksi

Dwi Emi Subekti, S.Hut dalam kedudukannya sebagai DirekturUtama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank PembiayaanRakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjoberdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantordi Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifuddin dalamkedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat danatau Rizka Anugerahi Marta dalam kedudukannya sebagai LegalOfficer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indahberdasarkan Surat Kuasa

Point 17 Gugatan PENGGUGAT mendalilkan RUPSLB Tanggal 28 Februari 2017 adalah tidak sah;.Hal 29 dari hal 69 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.UtrTerhadap dalil PARA PENGGUGAT point 16 dan point 17 Gugatan diatasPARA TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:RUPS LB tanggal 28 Februari 2017 tidak dapat dilaksanakan karenatidak kuorum dan dilanjutkan dengan RUPSLB tanggal 13 Maret2017;.Pada waktu RUPS LB diselenggarakan oleh Edwin Sutami padatanggal 13 Maret 2017 semua pemegang saham hadir termasukPARA PENGGUGAT

SahamLuar Biasa keduatertanggal 1 Maret 2017, photo copy sesuai denganaslinya;Bukti P19, Undangan Rapat Umum Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa keduatertanggal 1 Maret 2017, photo copy sesuai denganaslinya;Bukti P20, Informasi Rekening Mutasi Rekening, photo copy dari photocopy;Bukti P 21 Letter of Acceptance, tanggal 16 Desember 2016 To MsHerlinda, photo copy dari photo copy;Bukti P 22 Letter of Acceptance, tanggal 16 Desember 2016 To MsHerlinda, photo copy dari photo copy;Bukti P 23, Daftar hadir RUPSLB

kedua PT PKAB tanggal 13 Maret2017, photo copy dari photo copy;Bukti P 24, Daftar hadir RUPSLB kedua PT PKAB tanggal 13 Maret2017, photo copy dari photo copy;Bukti P25, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PusatKreasi Anak Bangsa tanggal 13 Maret 2017, photo copy dari photo copy;Bukti P26, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PusatKreasi Anak Bangsa tanggal 13 Maret 2017, photo copy dari photo copy;Bukti P 27, Surat Kuasa dan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Kedua PT PKAB, photo copy dari

RUPS membahas laporan keuangan ataumembahas apabila salah satu anggota yang ingin meminta RUPS.Pergantian Direksi melalui RUPSLB pada bulan Maret 2017 karenaPenggugat menghilang/kabur ditengah rapat dan rapat Dewan Komisaristanggal 10 Februari 2017;bahwa meneruskan hasil rapat dewan komisaris yang terjadi di bulanFebruari 2017 yang dihadiri oleh Edwin Sutami dan Yuliana Darwinsedangkan sisanya hadir diwakilkan;bahwa Bisnis ini pada awalnya terjadi ketika saksi bekerja di perusahaan lainyang bergerak

ESCUrban Food Station sebagai pengganti RUPSLB tertanggal 31 Januari2013 yang dibuat dibawah tangan, dengan keseluruhan nominalsaham milik Para Penggugat ( Para Tergugat!) dijual dengan HargaPari adalah sebesar Rp. 300.000.000 ( Tiga ratus juta Rupiah ) danJual Beli Dibawah Tangan assetasset Sky Garden tertanggal 31Januari 2013 yang sampai dengan saat ini Tidak Pernah dibayarkanoleh Tergugat Il ( Tergugat Il DR ) maupun Tergugat Ill ( Tergugat IllOg.

Lagipulabagaimana mungkin suatu RUPSLB Perseroan yang dilaksanakandan dihadiri serta didampingi oleh Notaris Publik juga, kemudianmeminta pembatalan;Bahwa selanjutnya di dalam SURAT KUASA PEMBATALAN yangdibuat TERGUGAT Ill REKONVENSI disebutkan Akta Jual BeliSaham tanggal 31 Januari 2013 antara Yuliana dengan PemberiKuasa dan Putu Wirawan dengan Pemberi.. .dst yang dilegalisasi dihadapan Notaris Anneke Wibowo..dst;13.54 Dalam hal ini tampak bahwa seluruh dokumen penting seperti AktaJual Beli Saham

, dan Akta RUPSLB dan Surat Kuasa Pembatalanyang dibuat sendiri oleh TERGUGAT Ill REKONVENSI, semuanyadibuat di hari yang sama yaitu tanggal 31 Januari 2013.

ESC Urban FoodStation sebagai pengganti RUPSLB tertanggal 31 Januari 2013 yangdibuat dibawah tangan, dengan keseluruhan nominal saham milik ParaPenggugat ( Para Tergugat ) dijual dengan Harga Pari adalahsebesar Rp. 300.000.0000 ( Tiga ratus juta Rupiah ) dan Jual BelliDibawah Tangan assetasset Sky Garden tertanggal 31 Januari 2013yang sampai dengan saat ini Tidak Pernah dibayarkan oleh Tergugat Il( Tergugat ll DR) maupun Tergugat Ill ( Tergugat Ill DR ).Bahwa Selain Proses Jual Beli Saham PT ESC

Heru SyamHalaman 28 Putusan No.475/Pdt.G/2018/PN.Jkt.TimSehingga apa yang dijelaskan oleh Tergugat adalah untuk meluruskan dalilgugatan a quo, karena pencantuman nama Tergugat dalam SHM tersebut di atasadalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);Selanjutnya dengan merujuk pada bukti BERITA ACARA RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) STATUS PT.

Berdasarkan hasil kesepakatan RUPSLB PT. Lima Utama Sukses yangdiselenggarakan pada :Hari : Jumat, 16 Desember 2016Waktu : Jam 15.07 selesaiTempat : Hotel Acacia JakartaDengan ini menyepakati bahwa :1. Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sepakat,setuju dan memutuskan serta menetapkan bahwa status PT.

Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sepakat,setuju dan memutuskan serta menetapkan bahwa STIE Swadaya akandijual dengan harga minimal Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyarRupiah)Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai risalah RapatPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan akan disahkan oleh NotarisHendro Nurhastono, SH, ditanda tangani oleh Ir.

Bukti T17 : Foto Copy Berita Acara RUPSLB status PT.Lima Utama Sukses tanggal 16 Desember2016 ( Foto Copy sesuai asli ) ;23. Bukti T18 : Berita Acara RUPS tertanggal 10 Juli 2017( Foto Copy sesuai asli ) ;24. Bukti T19.a : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 71 ( Copydari Foto Copy ) ;25. Bukti T19.b : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 72 ( Copydari Foto Copy ) ;26. Bukti T19.c : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 76 ( Copydari Foto Copy ) ;27.

. ; d Bahwa untuk menindaklanjuti hasil RUPSLB Bank BJB tanggal 25 Juni2011 dan memenuhi ketentuan Pasal 16 PBI Fit and Proper Test, BankBJB mengajukan permohonan persetujuan Penggugat sebagai calonDirektur Operasi kepada Tergugat melalui surat No.412/DIRSDM/2011tanggal 16 Agustus 2011 (Bukti T3), No.1256/SDMAdm/2011 tanggal7 September 2011 (Bukti T4) dan No.1358/SDMAdm/2011 tanggal 29 September 2011 (Bukti T5) ; e Bahwa sesuai proses uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)terhadap Penggugat

sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 UndangUndang PTUNyaitu antara lain diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan proseduralyang diatur dalam ketentuan dan secara materiil/substansial tidak mengandung cacatG TANGGAPAN TERHADAP DALILDALIL PENGGUGAT.1 Bahwa dalil Penggugat pada angka I. 1.1 halaman 2 3 yang pada pokoknyamendalilkan bahwa Keputusan In Litis telah merugikan Penggugat karena:a Penggugat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Direktur OperasiBank BJB yang diangkat RUPSLB

Bank Pembangunan DaerahJawa Barat dan Banten, Tbk, Pemegang Saham Bank BJB mencalonkanPenggugat sebagai calon Direktur Operasi Bank BJB ; 2 Bahwa dalam pencalonan tersebut, Pemegang Saham Bank BJB secara tegasmensyaratkan pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Operasi baru dapatdilakukan setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia termasukpemenuhan ketentuan Fit and Proper Test (vide Bukti T1) ; 3 Bahwa untuk menindaklanjuti hasil RUPSLB Bank BJB tanggal 25 Juli 2011,Bank BJB mengajukan permohonan

Terhadap dalildalil Penggugat tersebut, Tergugatmemberikan tanggapan sebagai berikut:aMenindaklanjuti hasil RUPSLB tanggal 25 Juli 2011 dan dalam rangkamematuhi PBI Fit and Proper Test dan SE BI Fit and Proper Test, BankBJB menyampaikan permohonan persetujuan Calon Anggota DewanKomisaris dan Direksi Bank melalui surat No.412/DIRSDM/2011 tanggal16 Agustus 2011 (vide Bukti T3).

Pasuruan Migas, namun pada hari itu juga tetapdilakukan proses RUPSLB dan penandatanganan Akta pengalihan saham tanpa adapersetujuan dari Pemkab.

Pasuruan Migas, memutuskan halhal sebagaiberikut :afMenegaskan dengan meratifikasi keputusan RUPSLB sebagaimanadituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT.

Pasuruan Migas, memutuskanhalhal sebagai berikut :Menegaskan dengan meratifikasi keputusan RUPSLB sebagaimanadituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT.

Pasuruan Migas, memutuskanhalhal sebagai berikut :a Menegaskan dengan meratifikasi keputusan RUPSLB sebagaimanadituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT.

berbunyi : Pemanggilan RUPS dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPS.Dengan demikian objek gugatan berupa Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :AHU0032603.AH.01.02.tahun2020 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat cacathukum/yuridis sehingga akta perubahan yang sah dan terakhir adalahberdasarkan berita acara rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB

Fadlan Mulia Jaya, sehingga akta perubahan yang sah danterakhir adalah berdasarkan berita acara rapat umum pemegang sahamluar biasa (RUPSLB) sesuai Akta Nomor: 01 tanggal 01 November 2018yang dibuat oleh Notaris Armansyah, S.H., Dan karena Akta Nomor: 64tersebut cacat yuridis maka harus dibatalkan dan dikembalikan pada posisisemula sebelum perubahan dengan tetap merujuk kepada Akta Nomor: O01tanggal 01 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Armansyah, S.H. dikendani;Bahwa dalil tersebut adalah merupakan

dalil yang keliru, karenaAkta Notaris Nomor: 64 tanggal 27 April 2020 dibuat oleh Notaris Zainuddin,S.H., Notaris di Jakarta Pusat, telah sSesuai prosedural dalampembuatannya yang dilakukan oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris diJakarta Pusat;Bahwa justru Akta Notaris Nomor: 01 tanggal 01 November 2019yang dibuat oleh Notaris Armansyah, S.H., tentang berita acara rapat umumpemegang saham luar biasa (RUPSLB) adalah merupakan Akta yang kelirudan cacat yuridis, karena dalam proses Rapat Umum Pemegang

SahamLuar Biasa (RUPSLB) haruslah dilakukan panggilan rapat sebagaimanadiatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Akta Pendirian Nomor: 158tanggal 29 April 1997 tentang Akta Pendirian PT.

JKT.yang dulu dibuat kemudian penyimpanannya yang sudah dibuat nah itudipakai untuk akta istrinya akta jual beli sedangkan pak Ridwan ini dulu jugapernah ada perikatan jual beli nya tapi pelaksanaannya langsung saja karenanggak hadir orangnya;Bahwa saksi menyatakan tidak tahu adanya MOU antara PT Bumi MineralIndonesia dengan PT Fadlan Mulia Jaya;Bahwa saksi menyatakan tidak ada perubahan Akta Nomor 1 tanggal 1 November2018;Bahwa saksi menyatakan yang hadir sewaktu RUPSLB di Kendari adalahMuhammad

GUSHER TARAKAN untuk tambahan biayaproyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan dan sama sekalibukan untuk kepentingan pribadi PARA PENGGUGAT.11.Bahwa adapun susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi PT.GUSHER TARAKAN berdasarkan keputusan RUPSLB PT.

PENGGUGAT pada butir 26 s/d butir 34tersebut di atas, maka terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT Il telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangatmerugikan PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUH Perdata dan oleh karena itu TERGUGAT dan TERGUGAT Il patutdinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.HUBUNGAN HUKUM TURUT TERGUGAT I DALAM PERKARA A QUO:36.Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 2 s/d 4, diperolehfakta hukum bahwa RUPSLB

GUSHER TARAKANpada tanggal 1 September 2003 dihadiri oleh 100 % jumlah saham yakni 500saham yang telah dikeluarkan Perseroan sehingga memenuhi korum dan sahmengambil keputusan sesuai Anggaran Dasar Perseron; RUPSLB tanggal 1September 2003 dengan suara bulat telah memberikan persetujuan kepadaDireksi untuk: membuat, mengadakan, menandatangani Perjanjian Kerjasamadengan Pihak Ketiga dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan yangdianggap baik oleh Direksi; dan menjual atau menjadikan jaminan utang

dari Perseroan Terbatas PT.GUSHER TARAKANNo. 48 tanggal 8 Juni 2004 dihadiri oleh 100 % jumlah saham yakni 500 sahamyang telah dikeluarkan Perseroan yaitu : GUSTI SJUAIFUDDIN (TERGUGAT 1);DENY MARDANI (TERGUGAT Il) dengan memberi kuasa kepada GUSTISJAIFUDDIN sebagaimana Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004; PENGGUGAT dan PENGGUGAT Il; sehingga memenuhi korum dan sah mengambil keputusansesuai Anggaran Dasar Perseron, sehingga keputusan RUPSLB yangmemberikan persetujuan kepada Direksi untuk meminjam uang

sahnya pengambilan keputusan ditentukandengan gorum dan dalam anggaran dasar yaitu 2/3 dari jumlah saham dan 2/3dari jumlah yang ada ;Dalam dalam RUPSLB yang tidak memenuhi gorum, kekuatan hukumnya tidaksah artinya hasil RUPSLB adalah beschiking, oleh karenanya wajibmendapatkan persetujuan, jika hal itu tidak terpenuhi, maka itu melanggaranggaran dasar dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi ;Bahwa UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengaturapabila direksi karena kesalahannya

BangkitSemangat yang ditujukan kepada Terdakwa tertanggal 19 Desember2008 (Lampiran Bukti 8), yang akhirnya dari RUPSLB tersebut telahada Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB PT, Bangkit SemangatNomor 2 tanggal 8 Januari 2009 (Lampiran Bukti 9), maka jelaslahjudex facti tidak memeriksa perkara ini dengan seksama sehinggamelanggar due process of law yang menjadikannya keliru dalammempertimbangkan dan memberikan putusan pada perkara ini, olehkarenanya maka patut dan pantaslah jika Yang Mulia Majelis

dan karenanya sejak Pewarismeninggal pada tanggal 19 Mei 1997 sampai dengan hari ini gugatandidaftarkan, diantara Para ahliwaris tidak pernah akur, sehingga sejakpewaris meninggal tahun 1997 sampai dengan hari ini tidak pernahsepakat menunjuk seseorang sebagai kuasa/wakilnya untukmenggunakan suara sahamsaham di Tergugat Kedua (PT SacNusantara ), maka suara sahamsaham sebesar 86,42% (delapan puluhenam koma empat dua prosen) tersebut tidak dapat dipergunakan padasaatsaat penyelenggaraan RUPS atau RUPSLB

Keduapada tahun 2008, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa, dengan telah dibatalkan penetapan jjinijin Korum Tergugat Kedua(PT Sac Nusantara) tersebut di atas, maka demi hukum RUPS dan/atauRUPSLB Tergugat Kedua (PT Sac Nusantara) yang diselenggarakan padatahun 1997 dan tahun 1999 dan turunannya berupa RUPS dan RUPSLBPT Sac Nusantara (Tergugat Kedua) yang diselenggarakan sejak tahun1997 Pewaris meninggal sampai hari ini gugatan a quo didaftarkan diPengadilan semuanya didasari Komparisi Akta RUPS atau RUPSLB

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatayang intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untukmengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya,maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Tergugat baik sendirisendiri atau bersamasama secara tanggung renteng wajib menggantisegala kerugian yang diderita Para Penggugat;Bahwa Turut Tergugat Kedua (Direktur Perdata) karena lalai dan kuranghatihatinya menjalankan profesinyanya sebagai pejabat yang berwenangmengesahkan Berita Acara RUPS dan RUPSLB

Putusan Mahkamah Agung RI yangmempersyaratkan saham perseroan jatuh waris harus dibagi duludiantara ahliwaris, baru dapat melakukan RUPS PT Sac Nusantara; Bahwa dengan tidak sah atau tidak ada hak suara saham sebesar85,43% milik almarhum Tuan Rudy Max Gustav Schulz karena jatuhwaris dan dimiliki seketika atau beralin seketika kepemilikantersebut, maka sejak tanggal 19 Mei 1997 Tuan Rudy Max GustavSchulz meninggal dunia di lampung, maka didalam perseroan PTSac Nusantara tidak mungkin ada RUPS atau RUPSLB

Graha Cipta Harmonis)kepada Antony Ng melalui RUPS Luar Biasa Perseroan, adalah tindakandalam Internal Perseroan itu sendiri (bukan untuk bertindak keluar)sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah RUPSLB PT. Graha CiptaHarmonis, yang di buat dihadapan Rezeki Sitepu, SH., SpN, Notaris di DeliHal. 7 dari 77 hal. Put.No.81/PDT/2015/PT.PBRSerdang, No. 11 tertanggal 10 Oktober 2012.

Put.No.81/PDT/2015/PT.PBR33.34.a0:36.HUKUM yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada poin 5 (lima), 6(enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh) dan 11 (sebelas)tersebut diatas.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 11(sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) yangberkaitan dengan Pemberian Kuasa oleh Tergugat kepada Antony Ng,Pemberian Kuasa yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) adalah kuasa yang sangat

Bahwa Turut Tergugat Il yang telah membuat dan mengeluarkan salinanAkta Risalah RUPSLB dan memberikan kuasa kepada Tuan ANTONYHal. 48 dari 77 hal. Put.No.81/PDT/2015/PT.PBRNG melalui RUPSLB adalah suatu tindakan yang tidak menyalahi aturandan ketentuan yang berlaku.5.

Bahwa terhadap Akta Risalah RUPSLB dan Pemberian Kuasa yangdilakukan oleh Direktur dan diketahui oleh Komisaris adalah SAH sertamempunyai kekuatan mengikat.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Turut Tergugat Il mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :PETIT UM:DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA ; Menolak Gugatan

Bentuk penyelesaian dimulai dari kesepakatan dalam rencanPerdamain disepakati dan akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Novasidan penyelesaiannya melalui RUPSLB Perusahaan dan PT HansonInternational Tok masingmasing akan diadakan dengan waktu antara 2(dua) Sampai dengan 6 (enam) bulan setelah Rencana perdamaian inidisahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat(homologasi)B.

Sumenep tahun Anggaran 2015, No.X.700/1621/435.201/2016, tanggal 22 Agustus 2016564. 1 (satu) buah cerita acara rapat umum pemegang saham luar biasa(RUPSLB) No.1.040/RUPSLB/435.505/2016, tanggal 31 Agustus 2016565. 1 (satu) buah fotocopy laporan hasil pemeriksaan BPKRI perwakilanProvinsi Jatim, atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangandalam kerangka pemeriksaan LKPD Kab. Sumenep Tahun Anggaran2015, No.

X.700/1621/435.201/2016, tanggal 22 Agustus 2016566. 1 (satu) buah berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa(RUPSLB) No. 1.040/02/RUPSLB/435.201/2016, tanggal 31 Agustus2016567. 1 (satu) buah fotocopy rencana 1 (satu) buah tanda terima No.022/PJBSWUS/I2012, tanggal 03 Januari 2012568.

Wira Usaha Sumekar Dan AnakPerusahaan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Sumenep Dan JakartaNomor : LHP/VIIIXVIII/03/2016 bulan Maret 2016 dari BadanPemeriksa KeuanganBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Sumenep tahun Anggaran 2015, No.X.700/1621/435.201/2016, tanggal 22 Agustus 20161 (satu) buah cerita acara rapat umum pemegang saham luar biasa(RUPSLB) No.1.040/RUPSLB/435.505/2016, tanggal 31 Agustus 20161 (satu) buah fotocopy laporan hasil pemeriksaan BPKRI perwakilanProvinsi Jatim, atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD Kab. Sumenep TahunAnggaran 2015, No.

X.700/1621/435.201/2016, tanggal 22 Agustus20161 (satu) buah berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa(RUPSLB) No. 1.040/02/RUPSLB/435.201/2016, tanggal 31 Agustus20161 (satu) buah fotocopy rencana 1 (satu) buah tanda terima No.Hal. 253 dari 276 hal.

Bahwa dengan dicabutnya akses pencatatan Akta 4, tanggal 9 Agustus2011, maka Tergugat tidak berhak mengadakan RUPSLB denganmenerbitkan Akta Nomor 12 Tahun 2013 karena Tergugat tidakmempunyai kapasitas apaapa dan RUPSLB juga tidak sah karena tidakquorum sebab PT Pembangunan Sumbar sebagai pemegang saham65% (enam puluh lima persen) berdasarkan Akta 8, tanggal 5 Mei 2009tidak hadir sedangkan saham Yayasan Bina Sejahtera Lestari hanya 25%(dua puluh lima persen);D.

Akta RUPSLB Nomor :1. Surat Penerimaan Pemberitahuan33, tanggal 20 Juni Perubahan Data Perseroan PT. Bangun2016 Megah Semesta Nomor : AHUAH.01.030059730, tanggal 22 Juni 2016. 2. Akta RUPSLB Nomor2. Surat Penerimaan Pemberitahuan36, tanggal 22 Juni Perubahan Data Perseroan PT. Bangun2016 Megah Semesta Nomor : AHUAH.01.030060176, tanggal 23 Juni 2016.Surat Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT. BangunMegah Semesta Nomor : AHUAH.01.030060190, tanggal 23 Juni 2016. 3.

Akta RUPSLB Nomor3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM39, tanggal 23 Juni Nomor : AHU0011999.AH.01.02.Tahun Halaman 11 dari 121 halaman, Putusan Nomor :26/G/2018/PTUNJKT. 2016 2016, tanggal 24 Juni 2016, tentangPersetujuan Perubahan Anggaran DasarPT. Bangun Megah Semesta.Surat Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT. BangunMegah Semesta Nomor : AHUAH.01.030060571, tanggal 24 Juni 2016.Surat Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT.

Akta RUPSLB Nomor4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM18, tanggal 28 Juli 2016 Nomor : AHU0013656.AH.01.02.Tahun2016, tanggal 29 Juli 2016, tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran DasarPT. Bangun Megah Semesta.5. Akta RUPSLB Nomor 6,5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMtanggal 21 September Nomor : AHU0017025.AH.01.02.Tahun2016 2016, tanggal 21 September 2016, tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran DasarPT. Kampar Sakti Jaya.Surat Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT.

Akta RUPSLB Nomor 7,6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMtanggal 26 September Nomor : AHU0017366.AH.01.02.Tahun Halaman 12 dari 121 halaman, Putusan Nomor :26/G/2018/PTUNJKT. 2016 2016, tanggal 26 September 2016, tentangPersetujuan Perubahan Anggaran DasarPT. Bangun Megah Semesta. b. Bahwa terhadap penerbitan 10 (sepuluh) Surat Penerimaan dan Surat Keputusanatas perubahan PT.

Bangun Megah Semesta adalah diBatam), yang telah dibatalkan atau dicabut oleh Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU4 AH.01.04 2017, tanggal 07 Nopember 2017.Bahwa jika Penggugat berkata jujur, tidak memanipulatif data, menceritakankeadaan yang sebenarnya sesuai fakta, maka seharusnya tidak akan pernahada aktaakta RUPSLB yang dibuat oleh Notaris DR.