Ditemukan 1093 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2329 K/Pdt/2015 Tanggal 15 Juni 2016 — 1. PT KELUARGA JAYA SHIPPING,2. PT BATASA CAPITAL,3. BAKHTIAR RAHMAN vs PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk
207 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
207 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2329 K/Padt/201556.57.58.59.60.61.adanya perikatan, baik itu yang berasal dari undangundang, maupun yangberasal dari perjanjian;Pemohon Kasasi ingin menegaskan sekali lagi bahwa Pemohon Kasasitidak memiliki hubungan hukum perikatan apapun dengan Terrnohon Kasasidan bukan merupakan pihak dalam perjanjian sewa;Bahwa baik dalam Perkara Tingkat Pertama maupun Perkara TingkatBanding, Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan adanya hubunganhukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dan olehkarenanya
Register : 21-09-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 17 Maret 2016 — Ny. MINTJE SANTJE MALEKE, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKK
123 — 67
123 — 67
Indomobil Suzuki Internasional)selaku Terrnohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Halaman 57 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUNJKT.Amar putusan Kasasi pada petitum nomor 3 berbunyi:Menyatakan Akta Hibah Nomor 1., tertanggal 2 September 1996, yang dibuatoleh dan/atau di hadapan Tergugat batal demi hukum dengan segala akibathukumnya(Bukti P.Intv6);Bahwa dengan dibatalkannya Akta Hibah No. 1 tanggal 2 September 1996yang dibuat di hadapan Tieneke Yvone Jane Mewengkang,SH., Notaris diTondano
Upload : 11-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/PDT.SUS/2011 DERAJAT MUHARAM, DKK.; PT. GRIYA PERMATA LESTARI
60 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
wakil wakilpekerja serta telah didaftarkan pada lembaga yangbertanggung jawab dalam bidang Ketenagakerjaan, wajibdilaksanakan dengan itikad baik oleh Pengusaha danPekerja, sepanjang ketentuan tentang kesalahan berattersebut tidak dilakukan perubahan baik secaramusyawarah maupun melalui upaya hukum pada Pengadilan.Di samping itu, Majelis Hakim keliru) = menilai bahwagugatan a quo bukan didasari pada Pasal 158 ayat (1) UUKetenagakerjaan, melainkan putusnya hubungan kerjaantara Pemohon Kasasi dengan Terrnohon
Putus : 18-04-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2015 K/Pdt/2012 Tanggal 18 April 2013 — Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Celluloseutama Indonesia,dk vs PT. LIG Insurance Indonesia, dkk
143 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asuransi Hanjin Korindo untuk membayar uangpertanggungan terhadap para Terrnohon Kasasi, akan tetapi sampai saat ini barumembayar sebesar 22% dari total kewajibannya.Dalam hal ini, bagaimana mungkin seluruh gugatan yang sudah jelasjelasdidasarkan pada tidak dipenuhinya perjanjian asuransi dan putusan MA RI yangmenghukum PT.
Putus : 12-10-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — VIJAY PERAPTI VS PT TRADITION INDONESIA
281 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
281 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Agung ditingkatkasasi sama sekali tidak mempertimbangkan putusan hakim ditingkat PengadilanNegeri dan atau rekomendasi Dinas Tenaga Kerja yang dalam perkara inimemperhatikan fakta dan bukti yang telah terungkap dalam persidangan, bahkandalam hal ini Hakim Agung di tingkat kasasi tidak mempertimbangkan, sertamemasukkan kontra memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Penggugat dimana fakta dari bukti yang telah terungkap tersebut jelastelah menilai Pemohon Peninjauan Kembali/Terrnohon
Putus : 19-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 19 Maret 2012 — PT. SAMUDRA INDAH, dkk. vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
184 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga Majelis Hakim mengurangi sanksi yangdiberikan kepada para Termohon Kasasi (para Terlapor/PemohonKeberatan);3 Apabila Majelis Hakim Judex Facti berpendapat tingkat kesalahan paraTermohon Kasasi (Pemohon Keberatan) kecil maka seharusnya MajelisHakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri dan tidak sematamatamengambil alih seluruh pertimbangan Putusan KPPU menjadi pertimbanganhukum Judex Facti;4 Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan dengan menyatakanbahwa tingkat kesalahan pelanggaran para Terrnohon
Putus : 19-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 19 Nopember 2014 — 1. BAMBANG EDIWISONO, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan rumus = Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X Dasar PensiunTahunan, dan istilah "Dasar Pensiun Tahunan" = PhDP diambil dari tabel SKEP 248tahun 2009, dan jika dimasukan ke dalam rumus menjadi;= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X PhDP, yang merupakan juga bukan rumus yangdidalilkan dan atau yang dipergunakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi;Jadi terlihat sekali sangat aneh pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak sesuaidengan tuntutan Para Penggughat dan juga tidak sesuai dengan yang dipergunakanoleh Tergugat/Terrnohon
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009 Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ;
SASTRO WIDJOJO, DKK
74 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
BebasaDaeng Lalo, SH. merupakan UndangUndang bagi Terrnohon PK/ PenggugatAsal dan Tergugat I. Oleh karena itu segala hak dan kewajiban serta resiko atasdibuatnya Akta No. 55 tersebut berada pada para pembuatnya, sehingga dengandemikian tidak ada hubungan antara para Turut Termohon PK dengan PemohonPK / Tergugat V Asal.
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 10 Nopember 2017 —
491 — 353
491 — 353
melaporkan kepadaPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (pasal 44 (1)UU No. 30 Tahun 2002 ), dalam hal penyelidik tidakmenemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidikmelaporkan kepada Pimpinan KPK dan Pimpinan KPKakan menghentikan penyelidikan (pasal 44 ayat (3)),bahwa dalam hal KPK berpendapat perkara tersebutditeruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri ataudapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidikKepolisian atau penyidik Kejaksaan (pasal 44 ayat (4)UUNo. 30 Tahun 2002) ;Menimbang, bahwa Terrnohon
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
316 — 272
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
316 — 272
melaporkan kepadaPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (pasal 44 (1)UU No. 30 Tahun 2002 ), dalam hal penyelidik tidakmenemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidikmelaporkan kepada Pimpinan KPK dan Pimpinan KPKakan menghentikan penyelidikan (pasal 44 ayat (3)),bahwa dalam hal KPK berpendapat perkara tersebutditeruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri ataudapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidikKepolisian atau penyidik Kejaksaan (pasal 44 ayat (4)UUNo. 30 Tahun 2002) ;Menimbang, bahwa Terrnohon
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 Tanggal 26 Januari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
309 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
309 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut di atas menjelaskan secara tegas dan nyatatidak ada sama sekali katakata yang secara spesifik menunjukkanbahwa Debitur KPR BRI dari Pernohon Keberatan/dahulu Terlapor wajib menggunakan produk asuransi jiwa dari konsorsiumTerlapor Il dan Terlapor III;Sehingga berdasarkan faktafakta dan penjelasan tersebut di atas,dengan demikian Unsur "Pemasok Jasa Lain" dalam Pasal 15 ayat(2) Undang Undang Nomor 5/1999 menjadi tidak terpenuhi; Unsur Jasa Lain (tied product) Bahwa, dalam pertimbangan Putusan Terrnohon
Register : 04-09-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 29 September 2017 — SETYA NOVANTO, beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT.003/RW.003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUS TRIANTO, S.H., M.H., IDA JAKA MULYANA, S.H., M.H., dan AMRUL KHAIR RUSIN, S.H., M.H.,ParaAdvokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SETYA NOVANTO, yang berdomisili di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ PEMOHON;
3135 — 8030
3135 — 8030
melaporkankepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,(pasal 44 (1) UU No. 30 Tahun 2002 ), dalam halpenyelidik tidak menemukan bukti permulaan yangcukup, penyelidik melaporkan kepada Pimpinan KPKdan Pirnpinan KPK akan inenghentikan penyelidikan(pasal 44 ayat (8)), bahwa dalam hal KPKberpendapat perkara tersebut diteruskan, KPKmelaksanakan penyidikan sendiri atau dapatmelimpahkan perkara tersebut kepada penyidikKepolisian atau penyidik Kejaksaan (pasal 44 ayat (4)UUNo. 30 Tahun 2002) ;Menimbang, bahwa Terrnohon
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
353 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan perhitungan salah,yang tidak didasarkan pada kaidah ekonomi dan bisnis, reputasi TermohonKeberatan menjadi buruk oleh tindakan gegabah dan sewenangwenangoleh Terrnohon Keberatan.